Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) berharap broker atau agen properti di Indonesia dapat dilibatkan dalam Program 3 Juta Rumah. Menurut Dewan Pembina Arebi Lukas Bong, broker dapat membantu calon konsumen saat akan membeli rumah impiannya.

Hal ini ia ungkapkan seusai acara Halal Bihalal & Talkshow AREBI 2025: "Peluang dan Ancaman Tariff Trump pada Sektor Properti" di Menara Sentraya, Jakarta.

"Kembali lagi ya kita lihat seharusnya dengan 3 juta rumah itu harusnya marketnya buat broker properti. Kenapa? Developer (pengembang) tuh kayak produser, untuk distribusinya pake Arebi (broker) lah. Sebagai jasa perantara penjualan properti," kata Lukas kepada awak media, Rabu (7/5/2025).

Ia merasa broker mampu menarik konsumen-konsumen baru yang mungkin masih bingung dan ragu-ragu untuk membeli rumah.

"Kalau memang itu sudah ada captive marketnya seperti ke tentara, kalau nggak ada yang approach juga (bingung) rumahnya gimana ya, lokasi yang mana ya. Nah kalau ada agen properti, taruh lah komisinya standarnya 3 persen itu, pasti banyak yang mau bergerak," ujarnya.

Pengamat Properti sekaligus mantan Ketua Umum Arebi periode 2009-2015 Darmadi Darmawangsa menambahkan peran broker atau agen properti lainnya adalah dapat menjelaskan produk dan meyakinkan konsumen. Sebab broker memiliki banyak pengalaman dalam memasarkan rumah dari berbagai pengembang.

"Orang-orang yang mau beli walaupun mereka MBR gitu ya mereka kan pengen tau, proyek ini unggulnya apa. Pemerintah apa bisa jelasin? Mungkin belum tentu lho. Mungkin agen properti lebih bisa menjelaskan produknya gitu. Pemerintah konsentrasi untuk produksi aja, rumahnya. Broker jadi saluran distribusinya," terangnya.

Darmadi menyampaikan pihaknya siap dilibatkan dalam Program 3 Juta Rumah. Arebi memiliki database, anggota yang terverifikasi dan tersebar di seluruh Indonesia.

"Kita siap nih, broker siap menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Kita punya database, kita punya cara untuk menjual, broker yang tersertifikasi ready," ungkapnya.

Sementara itu, Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Program ini akan menyasar pada pembangunan 1 juta di perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di pesisir. Selain membangun rumah, Program 3 Juta Rumah juga akan membantu renovasi rumah yang tak layak huni.

Program 3 Juta Rumah ini diperuntukkan hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Batas gaji yang tergolong MBR adalah Rp 14 juta per bulan untuk pasangan dan Rp 12 juta per bulan untuk yang masih single.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melayat dan menghadiri pemakaman ibunda Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Tiobonur Silalahi. Selain Gibran, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) juga ikut melayat dan hadir di pemakaman.

Berdasarkan rilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, Wapres Gibran melayat dan menghadiri pemakaman ibunda KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Tiobonur Silalahi, di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat, Kamis (24/04/2025). Prosesi pemakaman berlangsung khidmat dan penuh haru.

Gibran tiba di lokasi pemakaman sekitar pukul 09.30 WIB. Ia disambut oleh sejumlah pejabat, antara lain Wakil Menteri Pertanian Doni Hermawan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Panglima TNI Agus Subiyanto, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Danpusenif) Iwan Setiawan.

Pada kesempatan ini, Wapres mendoakan agar mendiang mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Ia menyampaikan bahwa figur seorang ibu adalah fondasi utama dalam membentuk nilai, keteguhan, dan integritas anak-anaknya.

Sebelum meninggalkan lokasi pemakaman, Wapres ikut melakukan prosesi tabur bunga di atas pusara, sebagai bentuk penghormatan terakhir dan ungkapan belasungkawa yang mendalam.

Selain Wapres Gibran, Menteri PKP Ara juga ikut melayat. Menteri Ara juga hadir di pemakaman.

Dalam unggahan akun Instagram Kementerian PKP, Menteri Ara juga memberikan penghormatan terakhir pada mendiang Tiobonur Silalahi. Menteri Ara juga memberikan dukungan kepada Jenderal Maruli agar tetap tabah.

Adapun mendiang Tiobonur Silalahi wafat pada Senin (21/04/2025) pukul 15.15 WIB di Rumah Sakit Kawaluyan, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Jawa Barat.

Lihat juga Video: Momen Wapres Gibran Ikut Salat Jenazah Titiek Puspa

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bangunan tempat tinggal di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, hangus terbakar. Sebanyak 19 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman.

Dari postingan yang diunggah akun media sosial Humasjakfire, terlihat api dan asap hitam tebal sempat membubung tinggi. Bangunan rumah warga yang terbakar tampak hangus terbakar.

"Kebakaran melanda bangunan rumah tinggal," tulis keterangan Humasjakfire, Kamis (24/4/2025).

Proses pemadaman dimulai pada pukul 20.09 WIB. Sebanyak 19 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.

"Mengerahkan 19 unit gabungan (17 unit Jakarta Pusat dan 2 unit Jakarta Timur), serta 49 personel," ujarnya.

Api bisa dilokalisir pada pukul 20.43 WIB. Proses pemadaman selesai seluruhnya pada pukul 20.50 WIB.

"Operasi pemadaman dinyatakan selesai pukul 20.50 WIB," tuturnya.

'Lihat juga Video: Kebakaran Rumah di Pangkep Sulsel Diduga gegara Korsleting Listrik'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memanggil bos Lippo Group James Riady buntut berlarut-larutnya kasus Meikarta.

Ia meminta James segera menuntaskan kasus perumahan Meikarta.

James terlihat di Kantor PKP sekitar 16.00 WIB. Ara langsung mengajak James naik ke lantai 23, lokasi pertemuan Lippo Group dengan konsumen Meikarta.

Ara tidak langsung membahas kasus Meikarta. Dia justru bercerita ke James tentang bantuan sejumlah konglomerat untuk program pemerintahan.

Lalu Ara mempertemukan James Riady dengan beberapa petinggi Harian Kompas. Ara mengatakan banyak aduan konsumen yang membeli unit apartemen Meikarta karena iklan di Harian Kompas.

Petinggi Harian Kompas sempat tak terima dengan tudingan berpihak ke Meikarta. Dengan perlahan, mereka menjelaskan keberpihakan Harian Kompas tetap untuk rakyat.

"Baik, Pak, saya tidak mau bertele-tele, langsung kita mulai saja," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (23/4).

Dia menyudahi pertemuan kecil dengan Meikarta dan Harian Kompas. Setelah berdoa bersama, mereka masuk ruang rapat menteri yang sudah dipenuhi wartawan dan konsumen Meikarta.

James Riady terlihat didampingi anaknya yang juga petinggi Lippo Group, John Riady. Mereka didampingi beberapa petinggi Meikarta.

Saat masuk ruangan, Ara meminta James menyapa para konsumen Meikarta.

"Salaman dulu dengan Pak James," kata Ara menyapa para konsumen. James pun masuk ruangan sambil menyalami para konsumen.

Menteri Perumahan dan Pemukiman Maruarar Sirait mendatangi rumah duka pengacara Hotma Sitompul di kawasan Jakarta Selatan. Dia mengenang sosok mendiang Hotma Sitompul sebagai 'pembela keadilan'.

Maruarar juga berpesan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan agar tetap tabah. Dia ingin keluarga Hotma agar lebih aktif meneruskan perjuangan Hotma sebagai sosok yang gemar membela keadilan tanpa pilih-pilih.

"Saya kenal beliau ini sebagai sosok yang sangat gemar berbagi dalam hal apapun itu baik bantuan sosial ataupun bantuan hukum kepada siapa saja, oleh karenanya saya harap itu diteruskan oleh para anak dan keluarga yang ditinggalkan," kata Ara, sapaan akrab Maruarar, saat di rumah duka, dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu (20/4/2025).

Sementara terkait dengan prosesi pemakaman, Ketua Umum HIPAKAD sekaligus Waketum Kadin Bidang Hukum Kepatuhan dan Etika Bisnis, Haryara Tambunan, menjelaskan bahwa proses pemakaman dilakukan secara kenegaraan di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (19/4)

Sebagai perwakilan keluarga, Haryara menyebut hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang Hotma Sitompul yang banyak berjasa dalam bidang hukum.

"Prosesi upacara kenegaraan ini sengaja dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud bentuk apresiasi kepada almarhum atas jasa-jasanya di bidang hukum," ucap Haryara.

Menteri Perumahan dan Pemukiman Maruarar Sirait mendatangi rumah duka pengacara Hotma Sitompul Foto: dok. istimewa

Haryara mengatakan prosesi pemakaman dilakukan secara kenegaraan dan dipimpin langsung oleh Letkol Armed Setiadi selaku Kepala Pemakaman Komando Garnisum Tetap 1 Jakarta.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa program rumah subsidi untuk profesi wartawan bukan merupakan upaya pembungkaman terhadap media.

"Kita hanya berniat baik dan wartawan tetap kritis saja terhadap kami. Ini bukan upaya pembungkaman wartawan," kata Ara saat ditemui usai tinjauannya ke Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (15/04/2025).

Ia mengatakan bahwa wartawan sebagai pilar keempat demokrasi punya hak untuk hidup sejahtera, termasuk di sektor perumahan.

Ara mengatakan, kuota rumah untuk wartawan adalah 1.000 unit rumah.

"Saya yakin terserap, nanti kita lihat," ujar Ara.

Di sisi lain, sejumlah asosiasi wartawan mengkritisi program rumah untuk wartawan. Program ini dinilai akan memberi kesan buruk pada profesi jurnalis, seolah patut diistimewakan.

Program ini kerja sama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Komunikasi dan Digital, BPS, Tapera dan BTN, dengan menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

FLPP sebenarnya bisa diakses oleh siapa saja, warga negara yang memenuhi persyaratan. Persyaratan yang selama ini telah digunakan, antara lain belum memiliki rumah, penghasilan maksimal Rp 7 juta bagi lajang atau Rp 8 juta bagi yang sudah menikah. Bunganya ditetapkan 5 persen fix dan uang muka 1 persen dari harga rumah.

Namun, Ara mengatakan persyaratan tersebut direlaksasi, sehingga bukan hanya wartawan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) saja yang bisa mengakses, melainkan juga Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT).

Sehingga saat ini, kata Ara, syarat penghasilan pengaju Kredit Pemilikan Rumah (MBR) FLPP khususnya bagi wartawan adalah maksimal Rp 12 juta untuk lajang dan Rp 14 juta untuk yang sudah menikah.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Nany Afrida mengatakan, jika jurnalis mendapatkan kemudahan akses mengajukan KPR dari pemerintah, tidak bisa dielakkan kesan publik bahwa jurnalis sudah tidak kritis lagi.

"Maka sebaiknya program ini dihentikan saja, biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur normal seperti lewat Tapera atau bank," kata Nany, dikutip dari keterangan resmi.

Sementara Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan berpendapat, pemerintah harusnya fokus membuat persyaratan kredit rumah terjangkau bagi semua lapisan
masyarakat.

"IJTI mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian kepada jurnalis, tapi berharap pemerintah bisa membantu pers dengan berbagai regulasi yang bisa membangun ekosistem media dengan baik," ucap Herik.

Herik Kurniawan menyarankan Dewan Pers tidak perlu terlibat dalam program tersebut. Karena Dewan Pers mandatnya lebih fokus pada jurnalistik, sementara program rumah subsidi untuk jurnalis tidak terkait langsung dengan pers.

"Subsidi rumah mestinya bukan berdasarkan profesi tapi untuk warga yang membutuhkan
dengan kategori penghasilan, apapun profesinya," kata Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia (PFI) Reno Esnir mengamini pendapat perwakilan AJI dan IJTI.

Seorang Ketua RT berinisial AY di Perum Greenland Blok A, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menjadi korban penikaman. Pelaku penikaman ialah seorang wanita berinisial AN, warga dan tetangga Ketua RT tersebut.

"Kejadian tadi siang, sekitar pukul 13.00 WIB. Korban berinisial AY menjadi korban penikaman oleh warganya berinisial AN," kata Kapolsek Batam Kota, Kompol Anak Agung Made Winarta, Jumat (11/4/2025).

Kronologi penikaman Ketua RT itu bermula dari korban tengah menyapu di halamannya rumahnya. Tiba-tiba pelaku mendatangi korban membawa pisau dapur dan langsung menikam korban

"Korban saat itu tengah menyapu halaman depan rumahnya. Pelaku yang merupakan tetangga langsung korban. Ia datang membawa pisau dan langsung menikam korban dari belakang," ujarnya.

Akibatnya, korban langsung terjatuh bersimbah darah. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung melarikan ketua RT itu ke rumah sakit.

"Korban mengalami luka robek di bagian paha kaki kiri, pinggang kiri, dan lengan tangan kiri. Korban masih dirawat di rumah sakit," ujarnya.

Polsek Batam Kota yang mendapat laporan itu langsung melakukan penangkapan pelaku AN. Pelaku diamankan di rumahnya oleh polisi.

"Penangkapan terhadap pelaku dilakukan tempat kejadian perkara di dekat rumahnya. Saat ini sudah diamankan di Polsek Batam Kota," Ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara motif penikaman ketua RT itu diduga karena salah paham antara korban dan pelaku. Namun polisi masih mendalami lebih lanjut motif tersebut.

"Sementara motifnya salah paham, namun masih di dalami. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Unit Reskrim Polsek Batam Kota. Nanti perkembangan akan kami sampaikan," ujarnya.

Video: Ketua RT di Makassar Ditangkap Seusai Diduga Cabuli Anak Tetangga

Video: Ketua RT di Makassar Ditangkap Seusai Diduga Cabuli Anak Tetangga

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara berjanji menyiapkan 1.000 unit rumah subsidi untuk wartawan.

Subsidi itu berbentuk dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Ara sengaja membagi-bagi peruntukkan rumah subsidi tersebut, mulai dari guru, tenaga kesehatan (nakes), buruh migran, sampai wartawan.

"Saya juga terus terang lagi berpikir bagaimana membuat program (rumah subsidi) buat wartawan. Nanti pada waktunya (akan diumumkan). Wartawan itu juga perlu (rumah). Bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan, pilar demokrasi keempat," bebernya dalam MoU Dukungan Perumahan di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3) kemarin.

"Doakan nanti pada waktunya (diumumkan). Tolong Pak (Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho) dicadangkan buat wartawan ya, pak, ya! Dialokasikan, pertama, saya minta 1.000 (rumah) dulu ya, pak. Nanti langsung dengan wartawan, 1.000," janji Ara.

Sebelum mengumbar janji kepada wartawan, Ara menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk dukungan 30 ribu rumah subsidi. Ini bakal diberikan kepada 15 ribu perawat, 10 ribu bidan, serta 5.000 tenaga kesehatan (nakes) lain yang memenuhi syarat.

Ia menegaskan memang ingin memberikan kepastian kepada masyarakat yang dianggap berhak mendapatkan bantuan. Di lain sisi, Ara mau menyenangkan masyarakat.

"Alasannya membuat mereka senang dan membuat jelas dari awal. Hidup ini kan kita buat jelas. Kalau bicara peta jalan, di mana baginya? Ini peta jalannya, dari awal kita sudah bagi. Sebelumnya tidak pernah terjadi begitu. Kita lakukan perubahan. Kenapa takut berubah untuk hal yang lebih baik?" jelasnya.

Di lain sisi, ia percaya diri dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut merupakan penyatuan dari sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan bakal dipakai untuk seluruh program bantuan pemerintah.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu juga senang dengan pemutakhiran data tunggal per tiga bulan.

"Kenapa bisa (ditentukan dari awal kelompok penerima rumah subsidi FLPP)? Ya karena semuanya mendukung. Datanya di-update tiap tiga bulan. Berarti setahun di-update empat kali," tutupnya.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan rumah subsidi untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) akan segera dilakukan. Groundbreaking tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Minggu (9/3/2025) mendatang.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3) malam. Ia mengungkapkan akan ada sekitar 5.400 rumah subsidi yang akan dibangun untuk TNI AD.

"Hari Minggu, 4 hari lagi, nanti bersama Bapak KSAD Jenderal Maruli, saya akan groundbreaking perumahan buat TNI Angkatan Darat di Serang, sekitar 5.400 rumah," katanya di lokasi.

Pembangunan rumah subsidi tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero). Tak hanya TNI AD saja, nantinya juga akan pembangunan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Laut (AL) dan juga TNI Angkatan Udara (AU).

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), TNI AD, dan juga PT Bank Mandiri (Persero) untuk membangun rumah subsidi. Kerja sama tersebut ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman antara BP Tapera dengan TNI AD dan PT Bank Mandiri (Persero).

Ara menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," ungkap Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (7/2/2025).

Video: Kala Rudal Canggih Arhanud TNI AD Hancurkan 'Pesawat Musuh'

Video: Kala Rudal Canggih Arhanud TNI AD Hancurkan 'Pesawat Musuh'

Hujan yang mengguyur Depok, Jawa Barat, kemarin malam menyebabkan banjir di Tanah Baru. Warga mengatakan banjir juga dipicu jebolnya tanggul kali di sekitar Tanah Baru.

Salah satu lokasi yang terendam banjir berada di Gang Ridi, Tanah Baru, Depok, Jawa Barat. Warga bernama Rizal Bahari mengatakan ada belasan rumah di permukiman itu yang terdampak banjir.

Banjir di Depok pada Selasa (4/3/2025)-(dok. Istimewa)

"Jebol kali di daerah Tanah Baru, Depok, sama curah hujan tinggi sekitar pukul 22.30 WIB semalam," ujar Rizal saat dihubungi, Selasa (4/3/2025).

Dia mengatakan ketinggian ari mencapai pinggang orang dewasa pagi ini. Warga pun harus menggunakan rakit untuk melintasi banjir.

Banjir terlihat merendam jalanan hingga bagian dalam rumah warga. Air juga terlihat merendam kendaraan bermotor dan barang-barang milik warga.

"Banjir setinggi lutut sampai pinggang orang dewasa," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kami memastikan UMKM-UMKM yang terlibat nanti dalam program pembangunan 3 juta rumah tersebut memiliki kualifikasi, kualitas manajemen keuangan, operasi, dan teknisnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan bahwa UMKM yang terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah sudah terkurasi secara kualitas manajemen dan kompetensi teknis.

Maman menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) untuk memastikan UMKM yang terlibat tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam proses pembangunan rumah.

"Kami memastikan UMKM-UMKM yang terlibat nanti dalam program pembangunan 3 juta rumah tersebut memiliki kualifikasi, kualitas manajemen keuangan, operasi, dan teknisnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan," ujar Maman di Jakarta, Senin.

Dalam proses kurasi, lanjut Maman, Kementerian UMKM dan Kementerian PKP bekerja sama dalam menentukan pelaku UMKM yang bisa terlibat dalam proses pembangunan tersebut.

Menurut dia, pelaku UMKM sudah lama terlibat dalam pembangunan. Namun kali ini, pelaku tersebut akan lebih diawasi dan dipantau, khususnya UMKM yang perlu mendapat dukungan finansial.

"Di Kementerian Perumahan Rakyat kan memang keterlibatan UMKM itu kan sudah berjalan, itu kan memang sudah ada. Nanti kita sambil kita monitoring, mana-mana yang kira-kira UMKM yang perlu dapat support, misalnya masalah pembiayaan, isu masalah kualitas manajemen, dan lain sebagainya, itu juga masuk di situ," kata Maman.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Helvy Moraza mengatakan UMKM perlu dilibatkan dalam program Pembangunan 3 Juta Rumah Masyarakat.

Hal ini menyusul kepastian dari Menteri Pekerjaan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait yang mengatakan kontraktor dan penyelia bahan bangunan yang digunakan untuk program nanti berasal dari UMKM setempat.

“Ya, sudah ngobrol dengan Pak Ara (Menteri PKP Mauarar) dan skemanya jelas, bahwa di mana pun proyek ini dibangun, UMKM lokal harus terlibat, baik sebagai kontraktor maupun penyedia bahan bangunan,” kata Wamen Helvy saat ditemui di SMESCO Indonesia, Jakarta, Jumat (20/2).

Selain itu, Helvy memastikan bahwa UMKM yang akan terlibat tapi memiliki kendala terkait pembiayaan akan dibantu pihaknya melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Oknum ASN dan anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), serta seorang pensiunan dilaporkan ke polisi atas perusakan fasilitas perumahan. Perusakan itu buntut dari menunggaknya ketiga warga tersebut dalam cicil pembayaran Izin Pemeliharaan Lingkungan (IPL) di Perumahan Citra Grand City (CGC) Palembang.

Diketahui tiga terlapor yakni NH (50) oknum PNS, TY (55) salah satu anggota DPRD Sumsel dan AK seorang pensiunan. Laporan dibuat kuasa hukum CGC Palembang, Affan Arifin pada Selasa (18/2) sore.

Affan mengatakan laporan polisi itu terkait dengan tindakan perusakan yang dilakukan oleh tiga orang yang tinggal di klaster perumahan CGC.

"Ya benar, sudah kita laporkan tiga orang yang tinggal di klaster CGS. Kasus yang kami laporkan adalah perusakan di lingkungan CGC," katanya kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

Affan menjelaskan kronologi perusakan yang dilakukan tiga warga tersebut. Kata dia, masalah ini pembayaran IPL yang tidak terlunasi oleh mereka dan portal ditutup lalu tiga warga itu marah.

"Ketiga warga tersebut sudah tujuh bulan tidak membayar IPL, sebesar Rp 550 ribu per bulan, dan tiba-tiba mereka mengamuk karena fasilitas yang dijanjikan dalam pembayaran IPL, tidak direalisasikan. Salah satunya membuka pintu portal," ungkapnya.

Saat mengamuk NH (50), seorang PNS, itu diduga memutuskan tali portal dengan menggunakan pisau dapur dan melakukan ancaman kepada satpam dengan pisau.

Kemudian, TY anggota DPRD Sumsel merusak pos satpam, dan AK seorang pensiunan, membuat kericuhan dengan memblokir jalan CGC menggunakan mobil selama hampir 12 jam.

"Semua kejadian dan bukti sudah kita laporkan kita berharap laporan ditindaklanjuti," jelasnya.

Video: Demo 'Indonesia Gelap' di Palembang, Massa Bakar Ban di DPRD Sumsel

Video: Demo 'Indonesia Gelap' di Palembang, Massa Bakar Ban di DPRD Sumsel