Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, dapat mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kami dalam program ini untuk mencapai pembangunan 3 Juta rumah ini seperti arahan Bapak Presiden, ini adalah kerja tim untuk melakukan kebijakan yang pro rakyat yang cepat, inovatif, dan berani," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR tersebut merupakan terobosan kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memihak rakyat kecil.

"Jadi ini adalah suatu kemauan bersama dan ini sangat pro rakyat," kata Ara.

Menurut dia, kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG tersebut dapat membuat harga rumah menjadi turun, sehingga terjangkau bagi rakyat kecil yang ingin memiliki hunian pertama.

"Kebijakan ini bukan buat masyarakat berpenghasilan tinggi atau bukan buat masyarakat berpenghasilan sedang, namun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ini 100 persen adalah kebijakan yang sangat pro kepada rakyat kecil sesuai arahan dari Presiden RI dan Wakil Presiden RI," katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri di Jakarta, Senin (25/11).

SKB 3 Menteri tersebut ditandatangani terkait untuk pembebasan BPHTB, pembebasan retribusi PBG dan percepatan proses penerbitan PBG untuk MBR, dalam rangka percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun.

SKB ini kemudian nantinya akan ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah (Perkada) oleh masing-masing kepala daerah, dan diharapkan SKB dapat dilaksanakan dan disosialisasikan pada akhir tahun ini.

Dalam penandatangan SKB 3 Menteri tersebut, Ara menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Menteri PU dan jajarannya, serta para gubernur, walikota, bupati dan penjabat (Pj) gubernur, walikota dan bupati yang telah mendukung kebijakan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, dapat mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kami dalam program ini untuk mencapai pembangunan 3 Juta rumah ini seperti arahan Bapak Presiden, ini adalah kerja tim untuk melakukan kebijakan yang pro rakyat yang cepat, inovatif, dan berani," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR tersebut merupakan terobosan kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memihak rakyat kecil.

"Jadi ini adalah suatu kemauan bersama dan ini sangat pro rakyat," kata Ara.

Menurut dia, kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG tersebut dapat membuat harga rumah menjadi turun, sehingga terjangkau bagi rakyat kecil yang ingin memiliki hunian pertama.

"Kebijakan ini bukan buat masyarakat berpenghasilan tinggi atau bukan buat masyarakat berpenghasilan sedang, namun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ini 100 persen adalah kebijakan yang sangat pro kepada rakyat kecil sesuai arahan dari Presiden RI dan Wakil Presiden RI," katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri di Jakarta, Senin (25/11).

SKB 3 Menteri tersebut ditandatangani terkait untuk pembebasan BPHTB, pembebasan retribusi PBG dan percepatan proses penerbitan PBG untuk MBR, dalam rangka percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun.

SKB ini kemudian nantinya akan ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah (Perkada) oleh masing-masing kepala daerah, dan diharapkan SKB dapat dilaksanakan dan disosialisasikan pada akhir tahun ini.

Dalam penandatangan SKB 3 Menteri tersebut, Ara menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Menteri PU dan jajarannya, serta para gubernur, walikota, bupati dan penjabat (Pj) gubernur, walikota dan bupati yang telah mendukung kebijakan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut 4,78 persen anggota rumah tangga menurut kelas pengeluaran tahun 2024 masuk dalam kategori miskin, sehingga diperlukan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dapat mencegah bencana demografi.

"Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada 2045, tetapi berdasarkan data rata-rata yang lahir adalah anak-anak dari keluarga miskin, rata-rata lama sekolah juga hanya sampai SMP, jadi kalau populasi Indonesia tidak menyiapkan MBG, maka akan menghasilkan bencana demografi," katanya di Jakarta, Senin.

Dadan menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam acara simposium "Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional" bersama Indofood.

Ia menegaskan, program MBG bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan.

"Jadi ini adalah investasi besar-besaran pemerintah Indonesia terhadap sumber daya manusia, nah ini mengapa kita memberikan makan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita sampai SMA. Karena di dalam kebutuhan anak ada dua titik kritis yang harus kita atasi," ujar dia.

Ia menjelaskan, dua titik tersebut yakni pada seribu hari pertama kehidupan atau ketika anak masih dalam kandungan hingga usia dua tahun, dan titik kritis kedua pada usia 8-17 tahun.

"Ketika anak masih dalam kandungan kemudian disusui sampai usia lima tahun, itu penting sekali untuk kecerdasan, pengembangan otak, nah di situ stunting memang harus diatasi. Namun, kalau kita mengatasi stunting saja, anak itu tidak akan berkembang optimal, sehingga kita harus membuat kelanjutan dengan diberikan makanan bergizi seimbang," paparnya.

Sedangkan pada usia 8-17 tahun, sambung Dadan, intervensi pemberian makan bergizi seimbang sangat berpengaruh terhadap kecerdasan anak.

"Ketika anak tumbuh dari usia 8 sampai 17 tahun, misalnya dia tumbuh besar tetapi maaf, sedikit tertinggal, itu karena seribu hari pertama memang tidak mendapatkan gizi yang bagus. Di sisi lain, kalau ada anak yang cerdas tapi pendek, itu karena seribu hari pertamanya sudah bagus, tetapi intervensinya pada titik kritis kedua tidak tepat," tuturnya.

Selain itu, menurutnya, program MBG juga menjadi penguatan sistem pangan agar lebih tangguh ke depan.

"Total target yang akan kita kejar itu 82,9 juta penerima manfaat, dengan dana investasi membutuhkan Rp400 miliar per tahun, jadi yang diuntungkan untuk investasi itu adalah pertanian karena kita butuh bahan baku di mana 95 persen produk itu dari petani," kata Dadan.

Ia juga menegaskan, masing-masing provinsi nantinya juga akan memiliki satuan pelayanan Badan Gizi Nasional dengan anggaran sekitar Rp8-11 miliar, tergantung kapasitas fiskal desa dan tingkat kemahalan kebutuhan bahan untuk MBG di masing-masing wilayah.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut 4,78 persen anggota rumah tangga menurut kelas pengeluaran tahun 2024 masuk dalam kategori miskin, sehingga diperlukan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dapat mencegah bencana demografi.

"Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada 2045, tetapi berdasarkan data rata-rata yang lahir adalah anak-anak dari keluarga miskin, rata-rata lama sekolah juga hanya sampai SMP, jadi kalau populasi Indonesia tidak menyiapkan MBG, maka akan menghasilkan bencana demografi," katanya di Jakarta, Senin.

Dadan menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam acara simposium "Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional" bersama Indofood.

Ia menegaskan, program MBG bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan.

"Jadi ini adalah investasi besar-besaran pemerintah Indonesia terhadap sumber daya manusia, nah ini mengapa kita memberikan makan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita sampai SMA. Karena di dalam kebutuhan anak ada dua titik kritis yang harus kita atasi," ujar dia.

Ia menjelaskan, dua titik tersebut yakni pada seribu hari pertama kehidupan atau ketika anak masih dalam kandungan hingga usia dua tahun, dan titik kritis kedua pada usia 8-17 tahun.

"Ketika anak masih dalam kandungan kemudian disusui sampai usia lima tahun, itu penting sekali untuk kecerdasan, pengembangan otak, nah di situ stunting memang harus diatasi. Namun, kalau kita mengatasi stunting saja, anak itu tidak akan berkembang optimal, sehingga kita harus membuat kelanjutan dengan diberikan makanan bergizi seimbang," paparnya.

Sedangkan pada usia 8-17 tahun, sambung Dadan, intervensi pemberian makan bergizi seimbang sangat berpengaruh terhadap kecerdasan anak.

"Ketika anak tumbuh dari usia 8 sampai 17 tahun, misalnya dia tumbuh besar tetapi maaf, sedikit tertinggal, itu karena seribu hari pertama memang tidak mendapatkan gizi yang bagus. Di sisi lain, kalau ada anak yang cerdas tapi pendek, itu karena seribu hari pertamanya sudah bagus, tetapi intervensinya pada titik kritis kedua tidak tepat," tuturnya.

Selain itu, menurutnya, program MBG juga menjadi penguatan sistem pangan agar lebih tangguh ke depan.

"Total target yang akan kita kejar itu 82,9 juta penerima manfaat, dengan dana investasi membutuhkan Rp400 miliar per tahun, jadi yang diuntungkan untuk investasi itu adalah pertanian karena kita butuh bahan baku di mana 95 persen produk itu dari petani," kata Dadan.

Ia juga menegaskan, masing-masing provinsi nantinya juga akan memiliki satuan pelayanan Badan Gizi Nasional dengan anggaran sekitar Rp8-11 miliar, tergantung kapasitas fiskal desa dan tingkat kemahalan kebutuhan bahan untuk MBG di masing-masing wilayah.

saya bilang jangan sampai desa ini menjadi penonton. Jangan sampai desa ini menjadi sekadar penikmat makan siang bergizi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengingatkan pemerintah desa dan pihak terkait lainnya agar tidak membiarkan desa hanya menjadi penonton pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya sudah sampaikan di mana-mana setiap kunjungan saya dan bahkan saya tidak tinggal di hotel, saya selalu tinggal di desa-desa, saya bilang jangan sampai desa ini menjadi penonton. Jangan sampai desa ini menjadi sekadar penikmat makan siang bergizi," kata Mendes PDT Yandri saat menyampaikan sambutan pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Senin.

Ia menegaskan desa harus mampu menjadi pemasok bahan pangan dalam program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

Kemendes PDT, kata Yandri, menempuh sejumlah langkah agar desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu menjadi pemasok bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis antara lain melalui kolaborasi dengan KKP.

Melalui kolaborasi itu, lanjutnya, kedua kementerian akan membantu desa menemukan potensi di bidang kelautan dan perikanan untuk dioptimalkan menjadi bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Yandri, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat membantu mewujudkan hal-hal itu dengan ikut mendampingi, melatih, dan memberdayakan masyarakat dalam mengelola potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki. Dengan demikian, kata dia, Indonesia dapat memiliki desa dengan beragam potensinya, seperti desa pemasok ikan patin, desa ikan nila, ataupun desa udang.

Program Makan Bergizi Gratis diketahui akan menyasar 82,9 juta jiwa. Badan Gizi Nasional pun telah menetapkan bahwa BUMDes dan koperasi menjadi pemasok bahan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis. Lalu, mereka juga akan membentuk Satuan Pelayanan Gizi (SP).

SP itu akan menyebar ke seluruh desa dan kelurahan dengan skala pelayanan yakni 1 banding 3 ribu jiwa atau 1 Satuan Pelayanan Gizi melayani tiga ribu jiwa yang di dalamnya yang mencakup siswa dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA, ibu hamil dan menyusui, serta balita.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat, termasuk di wilayah Papua.

Menurutnya, realisasi program itu sangat penting karena akan memacu pertumbuhan fisik serta meningkat perkembangan kognitif dan motorik pada anak.

“Bapak Presiden melalui tim-tim ahli (di bidang gizi) dan sudah dikaji betapa pentingnya program pemberian makanan bergizi bagi anak,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia mengungkapkan SDM yang unggul diperlukan untuk dapat bersaing dengan negara lain. Selain itu, SDM unggul juga akan menjadi salah satu faktor kunci terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Untuk itulah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggagas program MBG.

Sejumlah penelitian menyebutkan, di negara maju program makan bergizi yang diberikan kepada anak berpengaruh besar terhadap peningkatan daya tahan anak dalam menerima pembelajaran di sekolah.

Adapun program MBG secara bertahap akan direalisasikan di sejumlah daerah di Indonesia.

Lebih lanjut, penerapan program MBG juga dinilai memberikan efek besar pada sektor lainnya. Hal ini terutama jika program tersebut diimplementasikan dengan melibatkan para pihak di tingkat lokal.

“Kita akan juga mendapatkan, kalau makanan-makanan ini diambil dari daerah ini sendiri, kalau Pak Gubernur dengan Para Bupati beli dari tempat ini, dari Merauke sendiri, maka petani juga akan mendapatkan untung dari pelaksanaan program ini,” ujarnya.

Selain itu, jika program MBG direalisasikan secara kolektif juga akan berdampak pada meningkatnya serapan tenaga kerja.

Pasalnya, penerapan program tersebut di lapangan akan membutuhkan tenaga SDM, khususnya dari tingkat lokal.

Ribka mengajak semua pihak di wilayah Papua untuk menyukseskan program tersebut. Dengan demikian, kualitas SDM di Papua akan terus meningkat dan dapat memberikan kontribusi bagi bangsa.

“Mungkin saudara-saudara kita yang lain di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain, kesadaran untuk ini (program MBG) sudah tinggi. Tetapi kita di Pulau Papua, enam provinsi, ini memang akan menjadi satu gerakan. Bagaimana kita akan bekerja keras untuk mencapai lima tahun ke depan dalam program Astacita ini akan berjalan secara baik,” pungkas Ribka.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Sejumlah gampong atau desa di Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh dilaporkan terendam banjir sejak Jumat (22/11) malam.

Peristiwa banjir tersebut dipicu curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Pidie, sehingga meluap sungai Krueng Tiro ke pemukiman penduduk.

"Yang saya dapat informasi sepanjang desa berada di kawasan Krueng Tiro di Mutiara Timur ini terjadi banjir," kata Rahmat, warga Desa Jojo, Mutiara Timur saat dihubungi dari Banda Aceh, Sabtu.

Menurutnya, banjir mulai melanda wilayah tersebut sekitar pukul 20.30 WIB. Ketinggian air mencapai satu meter lebih.

"Kondisi di wilayah Mutiara Timur saat ini tidak hujan, tapi banjir masih merendam rumah-rumah warga," katanya.

Hingga saat ini belum ada laporan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) maupun BPBD Pidie terkait jumlah desa dan warga terdampak dan pengungsi akibat banjir tersebut.

Tangerang (ANTARA) - Pengembang perumahan di wilayah Serpong angerang menyelenggarakan kegiatan cooking class atau pelatihan memasak bagi warga yang merupakan ibu - ibu PKK Desa Cijantra Tangerang di Atria Hotel Gading Serpong.

Direktur Paramount Land Norman Daulay mengatakan kegiatan tersebut meliputi pelatihan membuat nugget ayam dan donat kentang yang diajarkan langsung oleh chef Atria Hotel Gading Serpong,

"Tujuannya adalah melatih keterampilan ibu - ibu PKK dan membangun jiwa kewirausahaan yang secara jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya warga sekitar wilayah kerja Paramount Land," kata dia

Selain itu Paramount Petals juga berpartisipasi dalam program Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (GERCEP) oleh Pemkab Tangerang dengan mendistribusikan 5.000 bibit cabai ke lima Sekolah Dasar yaitu SDN Cukanggalih 1, SDN Cukanggalih 3, SDN Cukanggalih 4, MIN 1 Tangerang, dan MIS Miftahusshibyan.

Dikatakannya, bibit cabai memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan mudah perawatannya dengan masa tanam yang relatif cepat yaitu 2-4 bulan. Sehingga dapat sekaligus menjadi sarana belajar siswa serta mendukung kebutuhan pangan masyarakat.

Selain itu, pihaknya juga melakukan pendampingan kepada lima sekolah binaan tersebut melalui program monitoring dan pendampingan dalam merawat tanaman cabai tersebut.

"Kami juga menyelenggarakan kompetisi untuk memotivasi para siswa dalam belajar merawat dan membudidayakan tanaman cabai mereka," katanya.

Perlu diketahui, melalui program GERCEP, Pemkab Tangerang menyalurkan total 141.700 bibit cabai ke 29 POKTAN (Kelompok Tani), 100 KWT (Kelompok Tani Wanita), 174 pemerintah desa/ kelurahan, 800 KK, dan 102 Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Tangerang.

Pemkab Tangerang berhasil mencatat sejarah baru dengan memecahkan Rekor MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) untuk Penanaman Bibit Cabai Terbanyak Secara Serentak.

Program ini merupakan langkah strategis untuk mendukung ekonomi masyarakat dan menjaga ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Tangerang.

Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengupayakan 62 kepala keluarga (KK) korban gempa yang memilih masih bertahan di zona merah gempa Cugenang, mengisi rumah relokasi di Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur sebelum akhir tahun 2024.

Plt Bupati Cianjur Tb Mulyana Syachrudin di Cianjur Jumat, mengatakan hingga saat ini puluhan kepala keluarga di Kecamatan Cianjur dan Cugenang itu, menolak pindah dengan berbagai alasan termasuk penghasilan yang belum jelas di tempat baru.

"Sebelumnya jumlah warga yang menolak pindah dari zona merah gempa sekitar 82 kepala keluarga, 10 kepala keluarga akhirnya mau pindah ke perumahan relokasi, saat ini yang 62 kepala keluarga sedang kita bujuk dan upayakan mau pindah," katanya.

Jika mereka tetap menolak untuk pindah, tutur dia, akan diberikan pilihan lain relokasi mandiri dan tidak bertahan di lokasi yang sama karena rentan terjadi gempa sehingga dapat mengancam keselamatan.

Untuk memperkuat kepindahan puluhan kepala keluarga tersebut, pemerintah daerah menjamin ladang dan tanah milik mereka tidak akan berpindah tangan dan tetap dapat digarap, namun tidak boleh mendirikan bangunan permanen.

"Kami tidak punya target sampai kapan, sampai mereka mau pindah atau silahkan relokasi mandiri tapi tidak di lokasi yang lama seperti di Kampung Sarampad, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang dan di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur," katanya.

Sedangkan terkait keluhan warga relokasi di Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur, yang belum memiliki penghasilan tetap, pihaknya bersama Kementerian PUPR akan membangun pusat perekonomian tidak jauh dari perumahan salah satunya pasar.

Termasuk menyediakan angkutan umum guna memudahkan warga melakukan aktifitas terutama perekonomian dari perumahan ke ladang mereka di perkampungan lama yang masuk dalam zona merah.

"Sesuai petunjuk dari Menteri Perumahan dan Pemukiman, kami menunggu anggaran dari pusat untuk membangun pusat perekonomian di perumahan relokasi termasuk di Kecamatan Cilaku dan Mande," katanya.*

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengupayakan 62 kepala keluarga (KK) korban gempa yang memilih masih bertahan di zona merah gempa Cugenang, mengisi rumah relokasi di Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur sebelum akhir tahun 2024.

Plt Bupati Cianjur Tb Mulyana Syachrudin di Cianjur Jumat, mengatakan hingga saat ini puluhan kepala keluarga di Kecamatan Cianjur dan Cugenang itu, menolak pindah dengan berbagai alasan termasuk penghasilan yang belum jelas di tempat baru.

"Sebelumnya jumlah warga yang menolak pindah dari zona merah gempa sekitar 82 kepala keluarga, 10 kepala keluarga akhirnya mau pindah ke perumahan relokasi, saat ini yang 62 kepala keluarga sedang kita bujuk dan upayakan mau pindah," katanya.

Jika mereka tetap menolak untuk pindah, tutur dia, akan diberikan pilihan lain relokasi mandiri dan tidak bertahan di lokasi yang sama karena rentan terjadi gempa sehingga dapat mengancam keselamatan.

Untuk memperkuat kepindahan puluhan kepala keluarga tersebut, pemerintah daerah menjamin ladang dan tanah milik mereka tidak akan berpindah tangan dan tetap dapat digarap, namun tidak boleh mendirikan bangunan permanen.

"Kami tidak punya target sampai kapan, sampai mereka mau pindah atau silahkan relokasi mandiri tapi tidak di lokasi yang lama seperti di Kampung Sarampad, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang dan di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur," katanya.

Sedangkan terkait keluhan warga relokasi di Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur, yang belum memiliki penghasilan tetap, pihaknya bersama Kementerian PUPR akan membangun pusat perekonomian tidak jauh dari perumahan salah satunya pasar.

Termasuk menyediakan angkutan umum guna memudahkan warga melakukan aktifitas terutama perekonomian dari perumahan ke ladang mereka di perkampungan lama yang masuk dalam zona merah.

"Sesuai petunjuk dari Menteri Perumahan dan Pemukiman, kami menunggu anggaran dari pusat untuk membangun pusat perekonomian di perumahan relokasi termasuk di Kecamatan Cilaku dan Mande," katanya.*

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Brigadir Jenderal Purnawirawan TNI Sarwono saat ini masuk dalam jajaran lembaga pemerintah Badan Gizi Nasional sebagai sekretaris utama.

Sebelumnya, Brigjen Sarwono bertugas di Kementerian Pertahanan menjabat sebagai Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan.

Sebagai penyelenggara negara, Sarwono tercatat telah melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang berada di bawah wewenang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

LHKPN ini sebagai upaya transparansi pejabat negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya dalam pemerintahan yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Melansir dari elhkpn.kpk.go.id, Sarwono memiliki total harta kekayaan senilai Rp124.546.992 yang disampaikan dalam LHPKN per 30 Desember 2022.

Harta kekayaanya tersebut mencakup aset tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, kas dan setara kas. Berikut rincian harta kekayaan Sarwono di LHKPN:

Tanah dan bangunan total Rp19.000.000

• Tanah seluas 174 m² di Kab / Kota Tasikmalaya, hasil sendiri Rp10.000.000
• Tanah Seluas 2143 m² di Kab / Kota Tasikmalaya, hasil sendiri Rp9.000.000

Sarwono juga memiliki harta dalam bentuk alat transportasi atau kendaraan, dengan rincian 1 buah mobil Nissan Xtrail Tahun 2009, hasil sendiri Rp100.000.000, dan juga tercatat punya harta dalam bentuk kas dan setara kas senilai Rp5.546.992.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jambi (ANTARA) - Pulau Pandan merupakan area permukiman di Kelurahan Legok, Kota Jambi. Kawasan ini sering disebut sebagai lokasi peredaran narkoba di daerah itu.

Julukan sebagai kampung narkoba menjadi citra buruk bagi masyarakat setempat. Adanya transaksi narkoba di kawasan itu memberikan dampak negatif bagi penduduk setempat.

Bukan sekali dua kali polisi membongkar transaksi haram di daerah itu. Sejak beberapa tahun lalu, kawasan ini memang selalu menjadi pusat perhatian dan tidak lepas dari pengawasan aparat penegak hukum.

Rentetan peristiwa itulah yang kemudian menggerakkan Polda Jambi untuk mengubah citra perkampungan tersebut.

Direktur Ditresnarkoba Polda Jambi AKBP Ernesto Saiser mengatakan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba memang tidak pernah berhenti dilakukan.

Razia rutin juga masih dilaksanakan, mengingat kawasan ini rawan dengan peredaran narkoba.

Namun, ada yang tidak kalah penting setelah memastikan tidak ada peredaran narkotika di Pulau Pandan adalah membangun citra baru perkampungan tersebut.

Bukan rahasia lagi bahwa Pulau Pandan ini memang dikenal sebagai kawasan peredaran narkotika. Kondisi inilah yang membuat warga tidak berdaya, bahkan dianggap sebelah mata, oleh masyarakat luar.

Oleh karena itu, Polda Jambi tak akan membiarkannya. Upaya konkret memperbaiki citra Pulau Pandan kini dipersiapkan.

"Kami mendorong perubahan itu. Akibat image (buruk) itu, pengurus RT menyampaikan sedih, karena terkadang warga mau melamar kerja saja, ketika tahu dari Pulau Pandan, langsung ditolak," katanya.

Dari pengakuan warga itulah, antara lain, yang kemudian menggerakkan Polda Jambi untuk memperkuat pengawasan dan pemberantasan narkotika di Pulau Pandan. Tidak boleh lagi ada celah bagi pelaku untuk merusak masa depan dan moral anak bangsa.

Beberapa waktu lalu, Ditresnarkoba Polda Jambi kembali turun ke Kelurahan Legok, dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika.
Polda Jambi merazia tempat yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba di kawasan Pulau Pandan.

Razia-razia yang dilakukan itu memberikan soft therapy kepada masyarakat sehingga tidak berani melakukan transaksi dan mengonsumsi narkoba.

Memperketat pengawasan

Setiap hari, personel Ditresnarkoba Polda Jambi secara bergantian mengawasi situasi dan kondisi di Pulau Pandan, memastikan tidak ada aktivitas ataupun transaksi narkotika di daerah itu.

Selain keberadaan posko terpadu di pintu masuk Pulau Pandan, Polda Jambi membuka layanan pengaduan yang dapat digunakan masyarakat untuk memberikan informasi mengenai aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Setiap informasi yang masuk mengenai dugaan peredaran narkotika dipastikan ditindaklanjuti.

Melalui nomor pengaduan yang disediakan, masyarakat dapat terlibat dan berperan dalam memberantas peredaran narkotika.

Upaya menjaga kawasan ini dari pengaruh narkotika tidak saja hanya dilakukan Polri, namun butuh dukungan pemerintah daerah.

Kolaborasi dalam pemerintah daerah perlu diperkuat untuk memberantas peredaran narkotika di kampung narkoba tersebut. Selain aksi nyata melalui razia, upaya preventif dan preemtif juga diperlukan agar masyarakat makin kuat melawan masuknya narkoba ke kampung mereka.

Mulai dari pencegahan melalui sosialisasi bahaya narkoba hingga penyelidikan dan pemberantasan langsung pada basecamp-basecamp yang kerap dijadikan tempat transaksi narkoba, menjadi aksi nyata bagi Polri untuk memperbaiki citra kawasan tersebut.
Lurah Legok, Kota Jambi, Rahmansyah mengatakan pihaknya ikut terlibat dalam menjaga kawasannya dari bahaya narkoba melalui berbagai upaya, seperti melibatkan masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Dari kegiatan itu, pihaknya memberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.

Pengawasan yang semakin ketat ini membawa harapan bagi Pemerintah dan masyarakat dapat mengubah wajah Pulau Pandan.

Semangat warga berubah

Selain memperkuat pengawasan, penindakan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Pulau Pandan, Polda Jambi mempersiapkan terobosan baru untuk mengubah citra daerah tersebut.

Namun, mengubah citra Pulau Pandan tentu membutuhkan dukungan semangat masyarakat selain apa yang sudah dilakukan oleh polisi.

Tantangan yang akan dihadapi untuk memperbaiki citra itu adalah mengubah pola pikir masyarakat. Polda Jambi melihat semangat itu dari masyarakat Pulau Pandan itu ada. Semangat masyarakat untuk berubah inilah yang disambut hangat oleh Polda Jambi.

Semangat untuk berubah ditandai dengan keinginan mengubah perekonomian keluarga. Peredaran narkoba di Pulau Pandan erat kaitannya dengan kebutuhan ekonomi keluarga. Sejumlah warga yang terlibat dalam peredaran narkoba didominasi karena alasan keuangan.

Upaya inilah yang ke depan dipersiapkan Polda Jambi. Sesuai permintaan masyarakat, mereka menginginkan terciptanya lapangan usaha baru di kawasan itu.
Dari hasil tatap muka Ditresnarkoba Polda Jambi dengan warga dari Kelurahan Legok, banyak keluh kesah mereka yang sudah lelah dengan stigma negatif kampung mereka.

Kemudian muncullah permintaan bantuan untuk usaha budi daya bebek dari warga. Mengingat geografis kawasan ini yang didominasi rawa, kondisi ini akan memudahkan warga dalam budi daya.

Impian ini bakal diperjuangkan Polda Jambi. Dalam waktu dekat, program budi daya bebek segera terealisasi sesuai harapan warga.

Namun, langkah perubahan harus diikuti dengan keberlanjutan. Program pemberdayaan warga itu harus dipastikan keberlanjutannya agar tidak sia-sia.

"Kalau kami kasih bantuan maka harus diperhatikan keberlanjutannya, jadi tidak saat itu saja berjalan. Bantuan harus memberi dampak jangka panjang, seperti membuka lapangan kerja bagi warga," ujar Kabag Binops Ditresnarkoba Polda Jambi AKBP Nukmansyah

Lurah Legok Rahmansyah mengapresiasi langkah Polda Jambi tersebut. Saat ini terdapat 21 RT di kelurahan itu yang rentan dan berpotensi menjadi lokasi peredaran narkotika.

Semangat masyarakat untuk mengubah wajah kampung menjadi bukti bahwa warga tidak ingin ada lagi ruang bagi penyalah guna narkoba di kampung mereka.

Program pengembangan ekonomi masyarakat melalui budi daya bebek diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sehingga tidak ada lagi yang terlibat dalam transaksi narkoba.

Tertangkapnya bandar-bandar narkoba asal Jambi beberapa waktu lalu juga membawa harapan bagi warga Pulau Pandan menutup akses masuk narkoba ke kampung mereka.

Semua upaya pencegahan hingga tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jambi beserta program yang segera diterapkan dengan dukungan warga itu, diharapkan bisa segera mengubah Pulau Pandan sebagai permukiman berpengharapan.

Editor: Achmad Zaenal M

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menanti citra baru kampung narkoba di Jambi