Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Untuk itu Kepala BGN Dadan Hindayana meminta masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dari BGN. Informasi lebih lanjut dan perkembangan kasus akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BGN.

“Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab,” tutur Dadan Hindayana.

Ia menegaskan BGN terus berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan memastikan Program MBG tetap menjadi solusi gizi yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Untuk itu Kepala BGN Dadan Hindayana meminta masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dari BGN. Informasi lebih lanjut dan perkembangan kasus akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BGN.

“Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab,” tutur Dadan Hindayana.

Ia menegaskan BGN terus berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan memastikan Program MBG tetap menjadi solusi gizi yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Untuk itu Kepala BGN Dadan Hindayana meminta masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dari BGN. Informasi lebih lanjut dan perkembangan kasus akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BGN.

“Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab,” tutur Dadan Hindayana.

Ia menegaskan BGN terus berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan memastikan Program MBG tetap menjadi solusi gizi yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.

Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Untuk itu Kepala BGN Dadan Hindayana meminta masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dari BGN. Informasi lebih lanjut dan perkembangan kasus akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BGN.

“Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab,” tutur Dadan Hindayana.

Ia menegaskan BGN terus berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan memastikan Program MBG tetap menjadi solusi gizi yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah kejadian serupa terulang

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengusut tuntas dan mengevaluasi menyeluruh kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa sejumlah siswa di wilayah Bandung dan Tasikmalaya, Jawa Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, menegaskan pihaknya terus melakukan langkah cepat dan menyeluruh dalam menyelidiki penyebab insiden tersebut.

"Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah kejadian serupa terulang," kata Dadan.

BGN menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak, termasuk satuan pendidikan, ahli gizi, penyedia bahan pangan, serta institusi pengawasan mutu, untuk memastikan seluruh proses penyediaan MBG mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

"Kami memastikan seluruh proses, baik pengolahan maupun distribusi telah sesuai dengan standar operasional. Namun investigasi mendalam tetap diperlukan untuk memastikan titik kritis masalah," ujar dia.

Berdasarkan hasil uji awal yang dilakukan tim ahli gizi SPPG menunjukkan makanan dalam kondisi baik sebelum dikirim ke penerima manfaat.

Kepala SPPG Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq Tasikmalaya Michael Julius Tobing menyampaikan semua prosedur penanganan bahan pangan telah dilakukan secara teliti sebelum pengolahan.

"Setiap komponen menu seperti tahu, ayam, beras, sayur, dan kentang, diperiksa kualitasnya secara menyeluruh sebelum diolah," ucapnya.

BGN juga memastikan bahwa siswa yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan di fasilitas kesehatan setempat.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung melaporkan sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinkes Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

bila 30 ribu dapur bisa segera terwujud di seluruh Indonesia, maka 5-6 juta pengangguran bisa terhapus

Madiun (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan dua dari enam dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dusun Kalilumbu, Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jatim untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat.

"Nantinya di Dusun Kalilumbu, Desa Sidorejo ini akan dibangun total enam dapur MBG. Dimana dua dapur di antaranya sudah siap beroperasi di bulan Mei ini, dan empat lagi dalam proses pembangunan," ujar Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Brigjen (Purn) Suardi Samiran saat peluncuran di Madiun, Jumat.

Menurut dia, dari enam dapur MBG tersebut, empat di antaranya berlokasi di Dusun Kalilumbu, satu di Dusun Penjalinan, dan satu lagi di Dusun Balungasri.

"Untuk bulan Mei ini, dua dapur yang akan beroperasi berada di Dusun Kalilumbu, yakni yang kami tinjau dan luncurkan kali ini," kata dia.

Masing-masing dapur nantinya akan memproduksi hingga 3.500 porsi untuk MBG, yang akan diberikan ke para siswa dari tingkat TK hingga SMA, pondok pesantren, balita, serta ibu hamil dan menyusui se-Kecamatan Kebonsari dan sebagian Kecamatan Geger, dengan total sasaran sekitar 12 ribu anak.

Ia menjelaskan, jika enam dapur nantinya telah beroperasi, dengan kapasitas produksi di kisaran 3.000-3.500 porsi per dapur, maka diprediksi akan membutuhkan 1.200-1.500 kilogram beras per hari.

"Jika dapur beroperasi selama 22 hari per bulan, maka untuk beras saja akan menyerap 26,4-33 ton. Itu belum bahan yang lain," katanya.

Untuk sayuran, buah, ayam, telur, dan daging sapi, serta produk tempe dan tahu, semua bahan baku tersebut akan dibeli dari hasil pertanian, peternakan, dan UMKM dari desa, kecamatan, dan kabupaten di sekitar dapur MBG.

"Karena lokasi dapur MBG berada di tengah-tengah perbatasan wilayah 3 kabupaten, yaitu Ponorogo, Madiun, dan Magetan, maka dapur di Desa Sidorejo ini tidak hanya akan menyerap hasil petani, peternak, dan UMKM dari Kabupaten Madiun Selatan saja, tapi juga dari Kabupaten Magetan dan Ponorogo," kata dia.

Sementara itu, Wakil Kepala 1 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Nanik S. Deyang, menyatakan hadirnya dapur MBG ini menjadi sarana ampuh untuk pengentasan kemiskinan, utamanya di Kabupaten Madiun dan sekitarnya.

Hal itu karena dari satu dapur saja secara langsung menyerap 50 orang tenaga kerja. Sedangkan pekerja tidak langsung, mulai dari sektor pertanian, peternakan, dan UMKM, diperkirakan akan bisa menyerap 200 orang per dapur.

"Pokoknya ini program Presiden yang sangat hebat, bukan saja bisa mencetak generasi emas karena anak-anak dapat asupan gizi, tapi langsung bisa mengentaskan kemiskinan," kata Nanik.

Ia mengatakan, efek pengganda dari program tersebut juga luar biasa karena untuk satu dapur, pemerintah memberikan bantuan untuk memasak makanan bergizi sekitar Rp1 miliar per bulan. Dalam ilmu ekonomi, efek pengganda itu sekitar 5 kali nilai investasi. Jadi, untuk satu dapur, efek ekonominya bisa mencapai Rp5 miliar per bulan.

"Insya Allah dengan program MBG berjalan sesuai rencana, bila 30 ribu dapur bisa segera terwujud di seluruh Indonesia, maka 5-6 juta pengangguran bisa terhapus," kata Nanik.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menyambut baik program MBG yang segera dilaksanakan di Kabupaten Madiun seiring beroperasinya dapur sehat di wilayah Kebonsari.

Hadir dalam acara peluncuran dapur sehat tersebut Wakil Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Nanik S. Deyang, Bupati Madiun Hari Wuryanto, Dandim Madiun dan Kapolres Madiun.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

kehadirannya ini tidak ingin membuat gaduh dan harus membersihkan nama Yayasan

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Media Berkat Nusantara yang merupakan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan melalui kuasa hukumnya menjawab 20 pertanyaan dari Kepolisian soal penggelapan dana yang dilaporkan mitra dapur milik Ira Mesra Destiawati (59).

"Jadi tadi dipanggil oleh penyidik untuk menjawab 20 pertanyaan dan kita jawab semua dengan data-data yang kita bawa," kata kuasa hukum yayasan MBG, Timoty Ezra Simanjuntak kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat.

Timoty menegaskan kehadirannya ini tidak ingin membuat gaduh dan harus membersihkan nama Yayasan.

Pihaknya juga membawa sejumlah barang bukti berupa surat pernyataan kesanggupan mengelola yang disetujui oleh Ira pada Minggu (9/3).

"Kalau masalah harga, sudah jelas di dalam kontrak dari yayasan ke Badan Gizi Nasional (BGN) itu paling tinggi Rp15 ribu," ujarnya.

Dalam kontraknya, dijelaskan detail terkait jumlah menu, hingga titik lokasi yang didistribusikan.

Maka itu, pihaknya menegaskan tuduhan penggelapan dana itu sangat tidak berdasar.

Ke depan, pihak koordinator mitra dapur yakni Ira akan dipanggil Kepolisian pada Senin (3/3) mendatang.

"Hari Senin ada lagi untuk pihak koordinator dapur ya jam 14.00 WIB," ujarnya.

Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan yayasan mitra Program MBG berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan diubah menjadi Rp13 ribu.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dan masif terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pengawasan berlapis perlu dilakukan, dengan melibatkan masyarakat, orang tua siswa, sekolah, dan terutama siswa selaku penerima manfaat program secara langsung," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra di Jakarta, Jumat.

KPAI pun siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengawasi penyelenggaraan MBG.

"KPAI dan mitra KPAI di daerah, yaitu KPAD menyatakan siap berkomitmen dan bersinergi dengan BGN untuk pengawasan penyelenggaraan keberlangsungan MBG," kata Jasra Putra.

Menurut dia, pengawasan berlapis ini penting guna mengantisipasi terjadinya keracunan makanan dari paket MBG pada siswa, keterlambatan kedatangan makanan, keterlambatan mengkonsumsi, maupun proses pencampuran bumbu dan lauk yang belum matang sempurna.

KPAI menyayangkan sejumlah kasus keracunan makanan yang masih terjadi hingga saat ini. Terbaru, sebanyak 342 siswa SMPN di Bandung, Jawa Barat, mengalami keracunan usai menyantap hidangan MBG.

"Tentu ini harus menjadi perhatian kita semua, karena ini (MBG) direncanakan akan dikonsumsi semua anak, setiap hari, yang berdampak langsung kepada proses penyelenggaraan pendidikan di manapun anak berada, baik di sekolah maupun luar sekolah. Begitupun dampak keracunan makanan akan mempengaruhi aktivitas anak secara keseluruhan, baik di rumah maupun lingkungan," kata Jasra Putra.

Sejak Program MBG dilaksanakan pada 6 Januari 2025, KPAI telah mengunjungi pelaksanaan MBG di beberapa daerah yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

KPAI mencatat dalam kurun waktu tiga bulan sejak Program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah, atau sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat Program MBG yang mencapai sebanyak 2,05 juta anak per Maret 2025.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Ratusan warga di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengikuti kegiatan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (30/4).

Sosialisasi yang berlangsung di GOR Futsal Cigudeg tersebut dihadiri sekitar 300 peserta, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya asupan gizi yang seimbang guna mewujudkan generasi sehat Indonesia.

Program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam periode pemerintahan 2025–2029.

Anggota Komisi IX DPR RI Ravindra Airlangga menyampaikan bahwa program MBG bertujuan untuk menurunkan angka stunting sekaligus memastikan pemenuhan gizi bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, menyusui, balita, anak usia dini hingga pelajar tingkat SLTA.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, serta Pemda Kabupaten Bogor untuk bersinergi dalam mendukung suksesnya program ini,” ujar Ravindra.

Ia menambahkan, Kabupaten Bogor saat ini memiliki 21 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun jumlah tersebut dinilai masih kurang untuk menjangkau seluruh wilayah. Oleh karena itu, pemerintah akan terus memperluas cakupan dapur sehat secara bertahap.

Asisten Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Muh Zaitun Ardhi, dalam paparannya menjelaskan bahwa MBG disiapkan sesuai standar gizi nasional, mulai dari protein, vitamin, mineral, hingga kebutuhan energi harian.

“Distribusi makanan dilakukan dua kali dalam sehari. Untuk anak usia dini dan SD kelas 2 pukul 09.00, sedangkan untuk SD kelas 3 hingga 6 serta SLTA/SMK pada pukul 12.00 siang. Sekolah yang masuk siang akan menerima MBG sebelum jam pelajaran dimulai,” terangnya.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses kemitraan dengan BGN dan masyarakat dapat mendaftar langsung melalui laman mitra.bgn.go.id.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Aan Triana Al Muharom mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan BGN dalam menawarkan kemitraan palsu.

“Program ini diharapkan mampu menekan angka stunting di Kabupaten Bogor. Kami melihat tren penurunan stunting yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir sebagai hasil dari sinergi lintas sektor,” kata Aan.

Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan komitmennya untuk terus mempercepat penurunan angka stunting melalui program-program intervensi gizi yang tepat sasaran, salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan rumah subsidi tidak boleh dimiliki oleh orang kaya, namun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya tegaskan rumah subsidi itu bukan untuk orang kaya. Tidak boleh ya. Tapi rumah subsidi itu untuk rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian PKP akan memastikan bahwa rumah subsidi tepat sasaran misalnya untuk rumah pertamanya MBR sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Ara akan meminta jajarannya dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengecek apakah rumah subsidi yang ada telah benar-benar dihuni oleh pemiliknya atau tidak.

Pasalnya dari hasil kunjungan kerjanya ke lapangan banyak rumah-rumah subsidi yang tidak dihuni pemiliknya dan kondisinya juga tidak layak huni.

Lebih lanjut, Ara menyatakan telah menetapkan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur batas penghasilan MBR yang boleh memiliki rumah subsidi. Hal itu akan memperluas jangkauan akses masyarakat sekaligus mendorong pasar perumahan di Indonesia.

"Kami mengucapkan terimakasih atas kerja keras BP Tapera dan Bank penyalur KPR FLPP karena semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah layak huni. Tahun ini kami menargetkan sebanyak 220.000 rumah subsidi untuk masyarakat dan akan terus kami upayakan kuotanya bisa bertambah lagi," katanya.

Ara menyatakan akan terus berusaha melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Program 3 Juta Rumah bisa terlaksana dengan melibatkan semua pihak.

Untuk itu, Kementerian PKP akan berkolaborasi dengan berbagai Kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan untuk rumah buruh, Kementerian Pertanian untuk rumah petani, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk rumah wartawan, Kementerian Pendidikan Dasar untuk rumah guru dan Kementerian Kesehatan untuk rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat.

"Kami tidak melaksanakan groundbreaking tapi langsung menyerahkan kunci rumah subsidi untuk MBR," ujar Ara.