Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

“Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendorong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah,” ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Menurut Maruarar Sirait, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Kementerian PKP telah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non APBN dalam penyediaan perumahan.

Selain itu juga Menyusun peraturan dan sistem dengan teknologi informasi yang baik serta menyediakan media informasi yang terbuka dan dapat diakses semua pihak.

“Tagline Kementerian PKP adalah gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Kami ingin menjadi Kementerian yang bekerja secara profesional dan terbuka sehingga masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang baik mengenai program perumahan,” kata Maruarar.

Saat ini, imbuhnya, Kementerian PKP sedang berkoordinasi terkait sumber daya manusia yang akan bekerja dengan memiliki integritas dan semangat melayani berdasarkan Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang akan ditetapkan.

Selain itu juga menyiapkan Key Performance Indicator (KPI) berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif untuk proyek pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan di lapangan.

“Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” kata Maruarar Sirait.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jadi IKN akan diteruskan, yang akan diteruskan dengan sarana-sarana dulu yang harus dilengkapi.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

"Komitmennya tetap," ujar Hashim, di Jakarta, Rabu.

Hashim menyampaikan pembangunan IKN akan terus berjalan dengan akan ditunjuknya mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN.

Pembangunan IKN ini, kata Hashim, akan dilanjutkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, sebelum benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan.

"Jadi IKN akan diteruskan, yang akan diteruskan dengan sarana-sarana dulu yang harus dilengkapi. Soalnya kemarin, ternyata sarana-sarana dan prasarana belum lengkap," kata Hashim.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN difokuskan untuk menghadirkan pusat legislatif dan yudikatif.

"Yang jelas, yang kami pernah dengar adalah bagaimana kelanjutan dari IKN ini lebih diprioritaskan untuk menghadirkan pusat untuk legislatif misalnya, karena untuk eksekutif sudah terbangun," ujar AHY, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, untuk eksekutif progresnya juga sudah real dan bisa dilihat semua pihak dimana terakhir yang diresmikan adalah Istana Negara oleh Presiden ketujuh RI Jokowi, dan AHY yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional hadir menyerahkan sertifikat.

Kemudian berikutnya Istana Garuda dan juga sejumlah kantor-kantor kementerian termasuk pusat-pusat kemenko yang sudah juga dibangun dan masih akan dituntaskan.

"Tetapi selain eksekutif tentu adalah legislatif, jadi gedung parlemen juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Presiden RI) ke depan utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya," kata AHY.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

salah satunya adalah TNI karena mereka kan punya struktur di bawah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta koperasi-koperasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi mitra yang penting untuk menyukseskan pelaksanaan program Makan Bergizi.

"Salah satu mitra operasional dan kebijakan menyiapkan lahan dan lain-lain salah satunya adalah TNI karena mereka kan punya struktur di bawah. Sementara yang lain juga akan banyak terlibat terutama koperasi BUMDes dan pihak ketiga lainnya," kata Dadan di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Dadan mengatakan membutuhkan banyak upaya kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk menyukseskan program Makan Bergizi mengingat program ini berskala nasional.

Ia kembali menegaskan bahwa program ini diperuntukkan bagi anak-anak balita, ibu hamil, hingga anak-anak sekolah dari tingkat SD hingga SMA sehingga dibutuhkan kolaborasi yang erat untuk mewujudkannya.

Agar dapat memberdayakan masyarakat Indonesia, Dadan mengatakan semua pasokan bahan pangan yang digunakan untuk program ini diupayakan berasal dari dalam negeri atau lokal.

Sebelumnya terkait dengan program Makan Bergizi, dalam Sidang Paripurna Kabinet perdana, Presiden Prabowo Subianto menekankan agar semua lembaga hingga kementerian berkolaborasi untuk menyukseskannya.

Ia bahkan mempersilakan kepada para menteri maupun kepala lembaga/badan khusus di Kabinet Merah Putih untuk keluar dari pemerintahan jika tidak mendukung program Makan Bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil.

"Saya hakul yakin. Saya pertaruhkan ... saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin," kata Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan.

Meski banyak yang meragukannya, Prabowo optimistis bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinannya bisa mengelola dan mengalokasikan dana agar mencapai target untuk pemenuhan program Makan Bergizi.

"Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam satu minggu, dua minggu, atau tiga bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman alaihi salam, tetapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya, dan kita akan mencapai target yang kita tentukan," katanya.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait tanah-tanah sitaan yang rencananya akan dimanfaatkan bagi pembangunan perumahan.

"Besok, Selasa (22/10) saya akan ketemu dengan Pak Jaksa Agung langsung untuk melihat bagaimana mekanisme untuk tanah-tanah sitaan yang ada, supaya kita bisa gerak cepat, prosedurnya seperti apa, titiknya ada dimana, supaya kita bisa kerja dengan cepat," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.

Menurut dia, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman harus bergerak cepat.

"Jadi kita juga akan memanfaatkan tanah-tanah yang katakanlah ada dalam kepemilikan aparat hukum, supaya itu bisa cepat untuk dibangun. Kita tentukan nanti langkah berikutnya ya," katanya.

Dirinya menyampaikan bahwa menurut Jaksa Agung terdapat banyak sekali tanah-tanah sitaan.

"Ada katanya Pak Jaksa Agung, ada cukup banyak, di satu provinsi saja ada yang besar sekali," katanya.

Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan isu kedua dalam program perumahan yakni bagaimana pengadaan lahan. Ke depan dirinya sebisa mungkin menggunakan lahan yang sudah ada agar bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah rakyat di berbagai wilayah.

Salah satunya dengan memanfaatkan lahan-lahan sitaan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Maruarar Sirait menyatakan siap melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menjalankan tugas dan program Pembangunan rumah untuk rakyat Indonesia.

Salah satunya dengan mengedepankan semangat gotong rotong serta menyusun landasan hukum yang pasti serta memanfaatkan lahan yang ada untuk membangun rumah untuk rakyat guna mendukung Program 3 Juta Rumah di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 10 Oktober 1971 ini menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa, NTB. Sebelum melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia (UI), Depok, ia juga sempat menempuh pendidikan di Mataram.

Setelah lulus SMA pada usia 19 tahun, Fahri melanjutkan studi di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (UNRAM) selama dua tahun.

Ia kemudian memutuskan untuk pindah ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) pada tahun 1992. Dari tahun 1996 hingga satu tahun setelah lulus, Fahri menjabat sebagai staf Pimpinan Program Extension FE UI.

Fahri Hamzah mulai dikenal publik pada tahun 1998 saat reformasi bergulir. Ia menarik perhatian media nasional setelah mendeklarasikan organisasi mahasiswa Islam dan menjabat sebagai ketua umum pertama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Selain itu, Fahri juga aktif dalam aksi-aksi untuk menurunkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru dan memasuki Era Reformasi pada tahun 1999, Fahri aktif sebagai staf ahli MPR hingga 2002.

Dua tahun setelah itu, ia terjun ke dunia politik praktis melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2004 dan terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil NTB. Kariernya terus meningkat, dan ia selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS dalam tiga pemilu berturut-turut.

Selama menjabat di DPR, Fahri telah menempati berbagai komisi, mulai dari Komisi VI, Komisi III, hingga Komisi VII. Puncaknya, pada pemilu 2014, ia terpilih kembali sebagai anggota DPR dan diangkat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah dipanggil oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk membantu mengelola bidang perumahan. Permintaan ini sejalan dengan perannya sebagai anggota satgas bidang perumahan yang dibentuk oleh Prabowo.

Fahri bertugas membantu Maruarar Sirait yang menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kementerian ini merupakan hasil pemisahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Program 3 Juta Rumah dan Tapera

Tugas Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam program 3 juta rumah yang menjadi salah kebijakan utama pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), millenial, Gen-Z, serta generasi yang akan datang.

Wamen juga memiliki tugas untuk membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait keberlanjutan sistem perumahan yang selama ini berjalan seperti Sistem Kredit Sejahtera untuk Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

Wamen juga bertugas untuk membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait implementasi bangunan hijau dan pintar pada perumahan subsidi bagi rakyat yang juga dilengkapi dengan teknologi tahan gempa.

Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas untuk membantu Menteri terkait pengaturan investasi di bidang perumahan, terutama mendorong investasi swasta di perumahan subsidi agar ke depannya penyediaan dan pembiayaan perumahan yang terjangkau tidak lagi bergantung pada APBN.

Adapun PR yang perlu dituntaskan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di mana Wamen membantu Menteri melakukan pendekatan kepada para pemangku kepentingan mulai dari buruh hingga pengusaha dan pemberi kerja.

PR lainnya adalah Wamen membantu Menteri untuk terus menggencarkan sosialisasi pentingnya memiliki rumah kepada generasi muda dalam rangka mendorong roda perekonomian di sektor properti.

Pengalaman Fahri sebagai pimpinan DPR RI dan anggota Satgas Perumahan tim transisi Prabowo-Gibran diharapkan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mampu mewujudkan harapan rakyat untuk memiliki hunian pertama.

Ara banyak belajar mengenai dunia politik yang sarat akan negosiasi dan diskusi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait lahir di Medan, pada 23 Desember 1969, yang merupakan putra dari Sabam Sirait. Ara memiliki latar belakang pendidikan sebagai lulusan jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tahun 1996.

Saat duduk di bangku kuliah, ayah dari dua anak ini aktif di organisasi kemahasiswaan, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Melalui organisasi kampus tersebut, Ara banyak belajar mengenai dunia politik yang sarat akan negosiasi dan diskusi. Tak hanya melalui GMKI cabang Bandung, Ara juga bergabung dengan Resimen Mahasiswa Unpar yang kemudian menjebloskannya dalam partai politik sejak tahun 1999.

Tumbuh dalam keluarga politisi dan juga memiliki pemikiran yang tajam dalam dunia politik, tahun 1999 Ara pun mencoba memulai karir politiknya dengan bergabung dalam partai PDI-P.

Hal ini mengantarkan dirinya menjabat komisi XI di DRP RI selama empat periode yang cukup panjang yakni pada tahun 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Pada 2023, ia pun mendapatkan kepercayaan besar dengan ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Sepak Bola oleh Erick Thohir untuk menumpas aksi pengaturan skor atau mafia sepak bola Indonesia.

Penunjukan Ara sebagai ketua satgas ini bukan tanpa alasan, mengingat rekam jejaknya sebagai mantan Ketua Steering Committee Piala Presiden 2015-2019.

Selain berkarir di dunia politik, Mararuar juga menjadi komisaris utama PT Potenza Sinergi dan pernah menduduki posisi sebagai Manager Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa (KKBM) di Unpar Bandung.

Sebelum bergabung bersama Gerindra, Maruarar merupakan eks senior politikus partai PDI-P. Pada Pilpres 2024 lalu, dirinya kerap mendukung kandidat Prabowo-Gibran karena mengikuti jalan politik Presiden Jokowi, hingga akhirnya memutuskan keluar dari PDI-P yang sudah berseberangan dengan Jokowi.

Walaupun dirinya dikenal dekat dengan Presiden Jokowi selama 10 tahun bertugas, namun dirinya belum berkesempatan bergabung dalam kabinet kementeriannya.

Harapan rakyat dan 3 Juta Rumah

Kembalinya Kementerian yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman sebagai kementerian tersendiri setelah 10 tahun tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini bermimpi untuk memiliki hunian pertama dan terjangkau.

Impian rakyat itulah yang menjadi fokus tugas pertama dari seorang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyiapkan rencana pelaksanaan Program 3 Juta Rumah setiap tahun yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Program 3 Juta Rumah setiap tahunnya ini terdiri atas dua juta rumah di pedesaan dan satu juta apartemen di perkotaan yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi backlog perumahan.

Untuk mewujudkan program tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman juga bertugas untuk melakukan koordinasi dan penjajakan dengan pemerintah daerah dan BUMN agar aset-aset seperti pasar dan stasiun kereta api dapat dimanfaatkan untuk pembangunan apartemen berkonsep transit oriented development (TOD).

Tugas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman lainnya adalah memperbaiki rumah masyarakat yang tidak layak huni melalui program renovasi rumah seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), terutama rumah-rumah warga yang tinggal di pedesaan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Peran perbaikan rumah warga ini memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesehatan melalui perbaikan rumah sebagai upaya perbaikan lingkungan kesehatan.

Selain itu, tugas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman berikutnya adalah mencari solusi pembiayaan perumahan yang efektif dan efisien bagi masyarakat, mengingat penyediaan rumah bagi rakyat tidak bisa terus bergantung pada APBN sehingga mesti dicari solusi alternatif pembiayaannya.

Adapun dua PR yang mesti segera dituntaskan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan keberlanjutan pembangunan hunian rumah susun di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Untuk Tapera, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman harus berkoordinasi dan mengumpulkan semua pemangku kepentingan terkait termasuk pengusaha dan buruh bersama-sama merundingkan soal Tapera yang kemungkinan mulai dijalankan pada tahun 2027.

Sedangkan IKN, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu melanjutkan supervisi terhadap pembangunan tower-tower rusun bagi ASN sekaligus juga melakukan upaya untuk menarik masuk para investor untuk menanamkan modalnya pada pembangunan properti di IKN.

Seluruh tugas dan tanggung jawab ini memang sangat sesuai dipegang oleh Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengingat jejaring dan kedekatannya dengan para pemangku kepentingan di dunia properti sekaligus pemahamannya yang sangat mendalam di bidang tersebut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah yang lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 10 Oktober 1971 ini menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa, NTB. Sebelum melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia (UI), Depok, ia juga sempat menempuh pendidikan di Mataram.

Setelah lulus SMA pada usia 19 tahun, Fahri melanjutkan studi di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (UNRAM) selama dua tahun.

Ia kemudian memutuskan untuk pindah ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) pada tahun 1992. Dari tahun 1996 hingga satu tahun setelah lulus, Fahri menjabat sebagai staf Pimpinan Program Extension FE UI.

Fahri Hamzah mulai dikenal publik pada tahun 1998 saat reformasi bergulir. Ia menarik perhatian media nasional setelah mendeklarasikan organisasi mahasiswa Islam dan menjabat sebagai ketua umum pertama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Selain itu, Fahri juga aktif dalam aksi-aksi untuk menurunkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru dan memasuki Era Reformasi pada tahun 1999, Fahri aktif sebagai staf ahli MPR hingga 2002.

Dua tahun setelah itu, ia terjun ke dunia politik praktis melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2004 dan terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil NTB. Kariernya terus meningkat, dan ia selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS dalam tiga pemilu berturut-turut.

Selama menjabat di DPR, Fahri telah menempati berbagai komisi, mulai dari Komisi VI, Komisi III, hingga Komisi VII. Puncaknya, pada pemilu 2014, ia terpilih kembali sebagai anggota DPR dan diangkat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah dipanggil oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk membantu mengelola bidang perumahan. Permintaan ini sejalan dengan perannya sebagai anggota satgas bidang perumahan yang dibentuk oleh Prabowo.

Fahri bertugas membantu Maruarar Sirait yang menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kementerian ini merupakan hasil pemisahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Program 3 Juta Rumah dan Tapera

Tugas Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam program 3 juta rumah yang menjadi salah kebijakan utama pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), millenial, Gen-Z, serta generasi yang akan datang.

Wamen juga memiliki tugas untuk membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait keberlanjutan sistem perumahan yang selama ini berjalan seperti Sistem Kredit Sejahtera untuk Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

Wamen juga bertugas untuk membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait implementasi bangunan hijau dan pintar pada perumahan subsidi bagi rakyat yang juga dilengkapi dengan teknologi tahan gempa.

Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas untuk membantu Menteri terkait pengaturan investasi di bidang perumahan, terutama mendorong investasi swasta di perumahan subsidi agar ke depannya penyediaan dan pembiayaan perumahan yang terjangkau tidak lagi bergantung pada APBN.

Adapun PR yang perlu dituntaskan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di mana Wamen membantu Menteri melakukan pendekatan kepada para pemangku kepentingan mulai dari buruh hingga pengusaha dan pemberi kerja.

PR lainnya adalah Wamen membantu Menteri untuk terus menggencarkan sosialisasi pentingnya memiliki rumah kepada generasi muda dalam rangka mendorong roda perekonomian di sektor properti.

Pengalaman Fahri sebagai pimpinan DPR RI dan anggota Satgas Perumahan tim transisi Prabowo-Gibran diharapkan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mampu mewujudkan harapan rakyat untuk memiliki hunian pertama.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2024

yang jelas kita tidak akan berhenti untuk melaksanakan misi utamanya yakni pembangunan perumahan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2014-2024 Basuki Hadimuljono telah membuat kajian terkait pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian PKP.

"Malam ini Pak Basuki meminta kita langsung kerja dan mudah-mudahan lancar malam ini, sehingga kita mulai besok sudah mulai koordinasi untuk pembagian tugas antara Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang semua ini bertujuan mempercepat penyediaan fasilitas publik khususnya permukiman dan perumahan," ujar Fahri di Jakarta, Senin.

Dirinya menambahkan bahwa Pak Basuki telah membuat kajian terkait pemisahan Kementerian PU dan Kementerian PKP.

"Nanti kita mendapatkan pengarahan juga dari Pak Basuki, karena beliau juga sudah membuat kajian dengan tim tentang pemisahan Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," katanya.

Menurut Fahri, dalam kajian tersebut kemungkinan terdapat beberapa tahap yang harus dilalui untuk pemisahan tersebut.

"Tetapi yang jelas kita tidak akan berhenti untuk melaksanakan misi utamanya yakni pembangunan perumahan," katanya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik para jajaran Menteri yang akan membantunya dalam Kabinet Merah Putih. Pelantikan tersebut diselenggarakan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (21/10).

Prabowo melantik Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dengan pelantikan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami perubahan nomenklatur, dengan terbagi menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun Menteri PU Dody Hanggodo didampingi Wakil Menteri PU Diana Kususmastuti.

Sedangkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait didampingi oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah.

Menteri PUPR periode 2014-2024 Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dapat lebih fokus dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Maruarar Sirait adalah politisi dan mantan anggota DPR RI

Jakarta (ANTARA) - Maruarar Sirait terpilih menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Maruarar Sirait, S.I.P. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu.

Berdasarkan pengumuman tersebut maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berubah nomenklatur menjadi Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Maruarar Sirait adalah politisi dan mantan anggota DPR RI. Saat duduk di bangku kuliah, ayah dari dua anak ini aktif di organisasi kemahasiswaan, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Pemilihan Maruarar Sirait oleh Presiden Prabowo untuk mengisi pos Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman kemungkinan untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah setiap tahun yang dicanangkan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinetnya bernama Kabinet Merah Putih berikut sejumlah nama-nama menteri yang berada dalam kabinet pemerintahannya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah nama menteri didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

"Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih dan saya ingin umumkan susunan kabinet merah putih 2024," kata Presiden Prabowo.

Adapun jumlah menteri dan kepala badan yang diumumkan mencapai 53 orang, sedangkan wakil menteri yang diumumkan berjumlah 56 orang. Pengumuman tersebut dilakukan setelah Prabowo-Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10).

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Masih ada 23 kelurahan lagi yang belum kami data. Jadi kemungkinan jumlahnya masih bisa berubah

Mataram (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyebutkan sebanyak 1.500 rumah di kota itu masuk database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebar di 27 kelurahan se-Kota Mataram.

Kepala Disperkim Kota Mataram M Nazaruddin Fikri di Mataram, Rabu, mengatakan sebanyak 1.500 rumah yang sudah kategori RTLH itu baru terdata di 27 kelurahan dari total 50 kelurahan se-Kota Mataram.

"Masih ada 23 kelurahan lagi yang belum kami data. Jadi kemungkinan jumlahnya masih bisa berubah," katanya.

Dikatakan, database sebanyak 1.500 rumah masuk kategori RTLH itu sesuai dengan data riil yang dilaksanakan sejak akhir 2023 dan didata secara lengkap dengan nama dan alamat serta titik koordinat.

Ia mengatakan pendataan rumah di Kota Mataram dilakukan penilaian melalui tiga komponen bangunan rumah warga.

Pertama, komponen keselamatan bangunan yang meliputi struktur bangunan apakah menggunakan besi kolom dan ring atau tidak. Kedua, kesehatan bangunan apakah rumah warga itu memiliki toilet, jendela, dan pintu.

Sedangkan komponen ketiga adalah luasan bangunan yang berkaitan dengan indikasi kekurangan rumah ketika dilakukan pendataan terjadi satu rumah dengan ukuran kecil ditempati dua Kepala Keluarga (KK).

Dikatakan, database RTLH itu dapat memudahkan pemerintah, baik pemerintah kota dalam melakukan pemetaan dan intervensi program, maupun melalui anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN pemerintah pusat.

"Kalau sudah ada data, kami lebih mudah untuk mengarahkan program-program pemerintah," katanya.

Database RTLH tersebut, lanjutnya, juga bisa dimanfaatkan atau menjadi acuan dasar untuk pelaksanaan program ke pemerintah pusat ke daerah.

"Data itu bisa kami 'jual' ke pemerintah untuk bantuan program perbaikan atau lainnya. Apalagi program perbaikan RTLH menjadi salah satu program unggulan pemerintah pusat," katanya.

Terkait dengan itu, lanjut Fikri, program pendataan RTLH tahun depan akan terus dilanjutkan terhadap 23 kelurahan yang tersisa. Disperkim menargetkan RTLH di 23 kelurahan yang belum terdata akan tuntas tahun 2025.

"Akhir 2025 kami sudah punya data riil selain RTLH juga rumah layak huni," katanya.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024