Pontianak (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin kembali memperkuat sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi yang seimbang untuk jangka panjang.

"Sosialisasi ini merupakan langkah strategis yang dilakukan BGN dalam mendukung Program MBG, yang telah diinisiasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan gizi yang tepat, terutama bagi anak-anak dan generasi muda. Program ini juga bertujuan mencegah penyakit terkait pola makan tidak sehat, seperti gagal ginjal, yang marak terjadi akibat konsumsi makanan yang tidak bergizi," kata Staf Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN Riza Affandi di Pontianak, Senin.

Dia menegaskan sosialisasi seperti ini sangat penting untuk mengedukasi masyarakat Kayong Utara tentang pola makan yang sehat dan bergizi.

"Program MBG adalah upaya nyata untuk membantu masyarakat mengakses makanan yang memenuhi standar gizi lengkap, termasuk kebutuhan protein, vitamin, mineral, dan energi yang diperlukan tubuh. Ini akan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu hadir pula Alifudin, Anggota Komisi IX DPR RI, yang berkomitmen untuk terus memperjuangkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kualitas gizi.

"Program MBG ini adalah bagian dari upaya strategis nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kami berharap program ini dapat berkontribusi pada terciptanya generasi Indonesia yang sehat dan unggul," kata Alifudin.

Dia menjelaskan Program MBG sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas yang sehat dan mampu mendorong Indonesia menjadi negara maju. Alifudin menambahkan kualitas pangan dan gizi sangat penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, yang pada gilirannya akan mendukung kemajuan bangsa.

Dengan adanya sosialisasi ini, kata dia, diharapkan masyarakat Kayong Utara lebih memahami pentingnya gizi seimbang dan dapat mengakses makanan yang bergizi, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup mereka.

"Program MBG diharapkan dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam memperbaiki pola makan masyarakat dan mendukung pembangunan kesehatan di Kalimantan Barat," kata Alifudin.

Madura Raya (ANTARA) - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP ) menemukan puluhan motif dugaan penyimpangan realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2024 di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Kami bersama tim sejak akhir pekan lalu berada di Sumenep untuk mencari informasi dan data dugaan penyimpangan Program BSPS. Kami mengecek ke lokasi penerima bantuan di 13 dari 24 kecamatan di Sumenep," kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman di Sumenep, Senin.

Sesuai data di Kementerian PKP, terdapat 5.490 rumah warga berpenghasilan rendah di Sumenep yang menjadi sasaran Program BSPS 2024. Total anggaran Program BSPS 2024 di Sumenep sebesar Rp109,8 miliar.

Ribuan warga yang menjadi penerima bantuan BSPS di Sumenep itu tersebar di 24 dari 27 kecamatan baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

"Kami bersama tim sudah cek lokasi dan temukan puluhan motif dugaan penyimpangan dalam realisasi BSPS di Sumenep. Ada dokumennya dan lengkap, baik rekaman wawancara maupun foto di lokasi," katanya.

Motif dugaan penyimpangan itu antara lain terdapat semua nama warga di satu Kartu Keluarga (KK) menjadi penerima bantuan, penerima bantuan tak tepat sasaran karena memiliki telah rumah mewah, dan lokasi program tak sesuai verifikasi sebelumnya.

Selain itu pengerjaan program tersebut diserahkan kepada orang tertentu dan penerima bantuan tinggal menerimanya, nota pembelian bahan bangunan yang itemnya sama, dan transfer pemilik toko bahan bangunan ke nomor rekening seseorang dengan nominal ratusan juta rupiah.

"Hasil temuan kami dan tim di lapangan, termasuk di wilayah kepulauan, memang menunjukkan mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan. Ada dugaan penyimpangan dan itu akan kami proses lebih lanjut," kata Heri.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) melatih 10 ribu relawan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pelatihan penjamah makanan tersebut berlangsung serentak di area Jabodetabek dan Jawa Barat untuk memastikan para pekerja di SPPG memiliki kompetensi dalam menangani dan menyajikan makanan bergizi dalam skala besar.

"Pengetahuan relawan harus dibentuk, karena penyajian makanan itu tidak bisa sembarangan. Ini soal kesehatan, keamanan makanan dalam upaya membangun gizi bangsa," kata Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN Sony Sanjaya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan pembekalan pengetahuan bagi para relawan tersebut penting mengingat setiap hari program MBG perlu menyediakan makanan hingga kurang lebih 4.000 penerima manfaat.

"Kita harus pahami, memasak untuk tiga atau empat orang tentu berbeda dengan menyiapkan makanan untuk 500, 1.000, bahkan sampai 4.000 orang. Jadi, semua relawan wajib dibekali pelatihan ini agar memahami pengetahuan, menguasai keterampilan, dan mematuhi etika atau standar operasional prosedur (SOP)," ujar dia.

Dia menjelaskan teknis penyiapan makanan harus dilakukan dengan benar untuk meningkatkan kualitas MBG yang dibagikan kepada para penerima manfaat.

"Mereka harus tahu bagaimana menangani bahan makanan yang baik, misalnya, daging ayam tidak boleh berada terlalu lama di suhu ruang. Penanganan sayuran juga berbeda-beda, yang itu semua dijelaskan oleh para pakar hari ini," ucapnya.

Sony mengemukakan pelatihan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan integritas dan kualitas layanan SPPG yang sering menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program MBG.

Berdasarkan data BGN, hingga saat ini terdapat lebih dari 43.000 relawan penjamah makanan yang bertugas di 1.071 SPPG se-Indonesia, sedangkan total relawan SPPG yang telah mengikuti pelatihan 10.300 orang per April 2025.

Materi pelatihan disampaikan langsung oleh para ahli dan pejabat teknis dari berbagai instansi, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

BGN berharap, pengetahuan yang disampaikan oleh para pakar tersebut selama pelatihan dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh relawan di lapangan agar program MBG berjalan lebih optimal.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang perumahan di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga kualitas rumah subsidi bagi masyarakat.

"Kami berharap pengembang perumahan di Jawa Tengah menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia juga menyampaikan sejumlah program dan kebijakan terkait Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat.

Ara meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rakyat di seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah.

Ara mengingatkan pengembang di daerah Jawa Tengah untuk tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di
di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah, di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tersebut turut hadir perwakilan asosiasi pengembang seperti dari REI, Himperra, APERSI, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Ara menjelaskan Kementerian PKP sebagai instansi pemerintah harus mau mendengar masukan dari mitra kerja Kementerian PKP.

Selain itu juga menegaskan kepada para pengembang untuk segera melaporkan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan tindakan korupsi dalam pembangunan perumahan.

"Silakan pengembang untuk mengadukan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Nomor WhatsApp 0812-88888-911," kata Ara.

menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang perumahan di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga kualitas rumah subsidi bagi masyarakat.

"Kami berharap pengembang perumahan di Jawa Tengah menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia juga menyampaikan sejumlah program dan kebijakan terkait Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat.

Ara meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rakyat di seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah.

Ara mengingatkan pengembang di daerah Jawa Tengah untuk tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di
di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah, di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tersebut turut hadir perwakilan asosiasi pengembang seperti dari REI, Himperra, APERSI, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Ara menjelaskan Kementerian PKP sebagai instansi pemerintah harus mau mendengar masukan dari mitra kerja Kementerian PKP.

Selain itu juga menegaskan kepada para pengembang untuk segera melaporkan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan tindakan korupsi dalam pembangunan perumahan.

"Silakan pengembang untuk mengadukan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Nomor WhatsApp 0812-88888-911," kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kami bersama tim sejak akhir pekan lalu berada di Sumenep untuk mencari informasi dan data dugaan penyimpangan Program BSPS

Sumenep (ANTARA) - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP ) menemukan puluhan motif dugaan penyimpangan realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2024 di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Kami bersama tim sejak akhir pekan lalu berada di Sumenep untuk mencari informasi dan data dugaan penyimpangan Program BSPS. Kami mengecek ke lokasi penerima bantuan di 13 dari 24 kecamatan di Sumenep," kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman di Sumenep, Senin.

Sesuai data di Kementerian PKP, terdapat 5.490 rumah warga berpenghasilan rendah di Sumenep yang menjadi sasaran Program BSPS 2024. Total anggaran Program BSPS 2024 di Sumenep sebesar Rp109,8 miliar.

Ribuan warga yang menjadi penerima bantuan BSPS di Sumenep itu tersebar di 24 dari 27 kecamatan baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

"Kami bersama tim sudah cek lokasi dan temukan puluhan motif dugaan penyimpangan dalam realisasi BSPS di Sumenep. Ada dokumennya dan lengkap, baik rekaman wawancara maupun foto di lokasi," katanya.

Motif dugaan penyimpangan itu antara lain terdapat semua nama warga di satu Kartu Keluarga (KK) menjadi penerima bantuan, penerima bantuan tak tepat sasaran karena memiliki telah rumah mewah, dan lokasi program tak sesuai verifikasi sebelumnya.

Selain itu pengerjaan program tersebut diserahkan kepada orang tertentu dan penerima bantuan tinggal menerimanya, nota pembelian bahan bangunan yang itemnya sama, dan transfer pemilik toko bahan bangunan ke nomor rekening seseorang dengan nominal ratusan juta rupiah.

"Hasil temuan kami dan tim di lapangan, termasuk di wilayah kepulauan, memang menunjukkan mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan. Ada dugaan penyimpangan dan itu akan kami proses lebih lanjut," kata Heri.

Pewarta: Abd Aziz/ Slamet Hidayat
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang perumahan di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga kualitas rumah subsidi bagi masyarakat.

"Kami berharap pengembang perumahan di Jawa Tengah menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia juga menyampaikan sejumlah program dan kebijakan terkait Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat.

Ara meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rakyat di seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah.

Ara mengingatkan pengembang di daerah Jawa Tengah untuk tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di
di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah, di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tersebut turut hadir perwakilan asosiasi pengembang seperti dari REI, Himperra, APERSI, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Ara menjelaskan Kementerian PKP sebagai instansi pemerintah harus mau mendengar masukan dari mitra kerja Kementerian PKP.

Selain itu juga menegaskan kepada para pengembang untuk segera melaporkan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan tindakan korupsi dalam pembangunan perumahan.

"Silakan pengembang untuk mengadukan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Nomor WhatsApp 0812-88888-911," kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang perumahan di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga kualitas rumah subsidi bagi masyarakat.

"Kami berharap pengembang perumahan di Jawa Tengah menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia juga menyampaikan sejumlah program dan kebijakan terkait Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat.

Ara meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rakyat di seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah.

Ara mengingatkan pengembang di daerah Jawa Tengah untuk tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di
di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah, di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tersebut turut hadir perwakilan asosiasi pengembang seperti dari REI, Himperra, APERSI, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Ara menjelaskan Kementerian PKP sebagai instansi pemerintah harus mau mendengar masukan dari mitra kerja Kementerian PKP.

Selain itu juga menegaskan kepada para pengembang untuk segera melaporkan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan tindakan korupsi dalam pembangunan perumahan.

"Silakan pengembang untuk mengadukan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Nomor WhatsApp 0812-88888-911," kata Ara.

Jakarta (ANTARA/JACX) – Beredar unggahan di sosial media TikTok yang menyebut Presiden Prabowo akan membatalkan program makan bergizi gratis (MBG) dan akan mengantinya dengan pendidikan gratis yang berlaku seumur hidup.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Prabowo Akhirnya Batalkan Program MBG (Makan Bergizi Gratis) Jadi Pendidikan Gratis Sampai Seumur Hidup.

Saya mimpikah? Pantas anak saya belum dapat Makanan di sekolah

Prabowo batalkan program Makan Gratis Bergizi

Waduh programnya kook nggak jakan lagi? Ada apa pa PRESIDEN apakah tidak sesuai harapan dan kenyataan di Lapangan.. oke pak #viral #indonesia”

Namun, benarkah Prabowo batalkan MBG dan menggantinya dengan program pendidikan gratis?

Penjelasan:

Menurut penelusuran ANTARA dengan mesin pencari Google, tidak ditemukan berita resmi tentang Prabowo membatalkan MBG dan menggantinya dengan pendiidkan gratis seumur hidup. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran negara, salah satunya dalam program MBG.

“Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya,” kata Presiden Prabowo usai bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/4/2025). Baca selengkapnya di sini.

Sementara itu juga, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan sebanyak 71 dapur makan bergizi di bawah naungan TNI AD masih berjalan sebagaimana mestinya, meskipun ada kasus polemik pendanaan yang menyebabkan dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, berhenti beroperasi.

“Dengan dinamika yang ada itu tidak berdampak atau tidak terjadi pada dapur makan bergizi yang ada di area atau lahan TNI AD, jumlahnya 71, sampai dengan sekarang semuanya beroperasi,” jelasnya pada Jakarta, Rabu (16/4/2025). Baca selengkapnya di sini.

Klaim : Prabowo batalkan Program MBG dan menggantinya dengan program Pendidikan Gratis

Rating : Hoaks

Cek fakta: Hoaks! Prabowo akan hapus jabatan kepala desa

Cek fakta: Hoaks! Presiden Prabowo akan bubarkan TNI/Polri

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI menyatakan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi persoalan kasus kekurangan gizi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

“Program ini akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi kebutuhan gizi anak-anak dan ibu hamil, serta membantu menanggulangi stunting,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya di Kabupaten Bandung, Senin.

Menurut Asep, selain berfokus pada pemenuhan gizi, program MBG juga membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Pasokan bahan baku untuk dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menggandeng petani, peternak, dan nelayan dari wilayah sekitar.

“Program MBG akan membantu sektor perekonomian lokal dengan membeli bahan makanan dari pengusaha lokal maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Sesdeputi Bidang Prokerma BGN, Wira Manggala menyatakan bahwa pemenuhan gizi merupakan langkah penting untuk mencetak generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

“Individu dengan gizi yang terpenuhi akan memiliki kesehatan yang baik dan potensi yang berkembang, yang nantinya berkontribusi terhadap daya saing bangsa di tingkat global,” katanya.

Dia mengatakan pemerintah daerah setempat juga berkomitmen mendukung program ini, di antaranya melalui penyediaan lahan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapur sehat (SPPG).

Setiap dapur MBG akan dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional dengan dibantu oleh ahli gizi, akuntan, serta 45 hingga 46 petugas yang bertugas memasak dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat.

“Program MBG diharapkan dapat membawa dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Bandung,” kata dia.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Serang (ANTARA) - Tim Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) hadir di Kota Serang untuk memperluas implementasi program yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia tersebut.

Anggota Komisi IX DPR RI, Tubagus Haerul Jaman, melalui keterangan yang diterima di Serang, Senin, mengatakan kegiatan sosialisasi MBG ini diikuti oleh 300 peserta yang digelar di SMKN 2 Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten.

"Peserta yang ikut dalam sosialisasi Program MBG cukup antusias kedatangan tim Makan Bergizi Gratis," katanya.

Ia mengatakan kegiatan ini digelar bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menangani masalah gizi di Kota Serang, khususnya pada anak-anak dan ibu hamil.

“Dalam upaya ini, BGN hadir dengan program yang bertujuan mengatasi permasalahan gizi buruk secara bertahap, dimulai dengan pemberian makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat," ucapnya.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya yakni dengan Program MBG.

“Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat, salah satu Langkah penting untuk mencapainya adalah dengan memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses makan bergizi gratis dan ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan siap bersaing di masa depan.” katanya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasiona BGN Mochammad Halim, mengingatkan kepada masyarakat mengenai berita hoaks atau penipuan untuk ikut bersinergi di Program Makan Bergizi Gratis dengan menjadi petugas dapur gizi.

“Jangan percaya dengan siapapun yang datang dan menawarkan untuk bisa membantu mendaftarkan untuk menjadi SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) atau dapur gizi dengan janji langsung bisa berjalan dan mereka oknum ini meminta bayaran dari bapak dan ibu," katanya.

Sebab, menurut dia, untuk menjadi petugas SPPG ini siapapun harus mendaftar dan mengajukan terlebih dahulu ke badan gizi nasional, dan wajib mengikuti alur yang telah disiapkan.

Ia juga berharap agar program ini dapat berjalan optimal agar dapat melahirkan generasi yang berkualitas dan unggul untuk kemajuan bangsa.

“Pemenuhan gizi yang baik dan sehat, agar nantinya tujuan kita semua ini melahirkan masa depan yang gemilang untuk anak-anak Indonesia dan berdampak besar kepada perubahan Indonesia menuju Indonesia emas 2045, dimana 100 tahun Indonesia di 2045 menjadi momentum atas terciptanya generasi yang sehat dan cemerlang." katanya lagi.

Menurutnya, tujuan dari pada makan bergizi gratis adalah untuk mengurangi angka stunting dan malnutrisi yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khusus nya pada kelompok rentan, kelompok tersebut meliputi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Dengan hadirnya program ini diharapkan dapat menjadi mengentaskan permasalahan gizi buruk dan stunting yang terjadi di Kota Serang, sehingga nantinya akan terealisasikan dengan menyeluruh dan dampaknya terasa di seluruh masyarakat, dan menjadikan masyarakat yang sehat dan cerdas menuju Indonesia emas 2045.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI menyatakan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi persoalan kasus kekurangan gizi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

“Program ini akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi kebutuhan gizi anak-anak dan ibu hamil, serta membantu menanggulangi stunting,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya di Kabupaten Bandung, Senin.

Menurut Asep, selain berfokus pada pemenuhan gizi, program MBG juga membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Pasokan bahan baku untuk dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menggandeng petani, peternak, dan nelayan dari wilayah sekitar.

“Program MBG akan membantu sektor perekonomian lokal dengan membeli bahan makanan dari pengusaha lokal maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Sementara itu, Staff Ahli Sesdeputi Bidang Prokerma BGN, Kolonel Cba R. Wira Manggala, menyatakan bahwa pemenuhan gizi merupakan langkah penting untuk mencetak generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

“Individu dengan gizi yang terpenuhi akan memiliki kesehatan yang baik dan potensi yang berkembang, yang nantinya berkontribusi terhadap daya saing bangsa di tingkat global,” katanya.

Dia mengatakan pemerintah daerah setempat juga berkomitmen mendukung program ini, di antaranya melalui penyediaan lahan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapur sehat (SPPG).

Setiap dapur MBG akan dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional dengan dibantu oleh ahli gizi, akuntan, serta 45 hingga 46 petugas yang bertugas memasak dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat.

“Program MBG diharapkan dapat membawa dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Bandung,” kata dia.