Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menggelar rapat koordinasi dengan pengembang perumahan untuk penanganan banjir di Kota Balikpapan, Senin (17/3).

"Rakor ini menekankan kepada para pengembang tentang pentingnya penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan yang dibangun," kata Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo di Balikpapan.

Bagus menilai, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 yang mengatur tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan.

Bagus menyebutkan terdapat 10 utilitas tugas atau kewajiban yang harus dilakukan oleh pengembang untuk menyesuaikan Perda tersebut oleh para pengembang.

"Salah satu yang terpenting adalah keberadaan bangunan pengendali," ujarnya

Menurutnya keberadaan bangunan pengendali itu harus disiapkan sebesar 4 persen dari luas kawasan perumahan yang dimiliki oleh pengembang.

Dikemukakannya pentingnya penanganan banjir. Sekarang mulai dibedakan dari daerah hulu dengan beberapa bendungan pengendali. Hingga daerah hilir sebagai penampungan sementara air hujan..

Bagus juga mengingatkan para camat dan lurah sebagai pemimpin wilayah akan pentingnya pengawasan terhadap kegiatan pematangan lahan.

"Apalagi saat ini kegiatan tersebut sering dilakukan oleh oknum atau kelompok tertentu yang menjual kavling tanpa izin yang jelas," katanya.

Diakuinya bahwa pengembang sangat berkontribusi dalam menciptakan kawasan perumahan yang baik, melalui penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.

"Yang terpenting adalah penyerahan PSU," tegas Bagus.

Dikemukakannya meskipun unit telah terjual habis, namun tanggung jawab perusahaan terhadap manajemen dan perawatan PSU harus dijaga.

"Dengan begitu pemerintah kota dapat melakukan pemeliharaan, terutama terkait bendungan pengendali (bendali)," ujarnya.

Selama ini, kata dia beberapa kendala yang juga dialami adalah masalah pengupasan lahan yang dapat memperburuk kondisi saluran air, kegiatan pematangan lahan yang salah dapat berdampak buruk bagi pengelolaan air hujan.

"Maka diharapkan semua pihak bisa mencari solusi agar kota ini tidak semakin terdampak parah," katanya.

Sementara itu, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kalimantan Timur menilai bahwa regulasi penyerahan PSU di Balikpapan masih belum jelas dan menjadi kendala bagi pengembang, khususnya dalam pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Balikpapan.

Sunarti dari Apersi mengatakan, regulasi yang ada saat ini mengharuskan pembangunan bendungan pengendali (bendali) atau penampungan air dilakukan setelah segmen perumahan disahkan.

Namun, aturan tersebut justru menyulitkan pengembang dalam proses pengupasan lahan sebelum persetujuan rencana tapak (site plan).

“Kami butuh regulasi yang lebih jelas karena aturan yang ada saat ini justru menyulitkan pengembang," ujarnya.

Menurut dia, seharusnya, regulasi ini dipermudah agar penyerahan lahan dan pembangunan PSU bisa berjalan lebih efektif.

Ia menambahkan bahwa seluruh pengembang di Balikpapan sebenarnya sudah mengikuti aturan dengan membangun bendali dan infrastruktur jalan sesuai ketentuan.

"Tapi proses penyerahan PSU kerap terkendala karena regulasi yang belum mendukung percepatan pelaksanaannya," ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Warga yang bermukim di perumahan Jakarta Garden City (JGC) Cakung Jakarta Timur mengaku terdampak bau busuk yang berasal dari proses pemusnahan sampah di Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.

"Kami terdiri atas 18 RT dan ada 20 klaster atau sekitar 25.000 kartu keluarga (KK) sangat terdampak bau busuk dari proses yang ada di bangunan tersebut," kata pengurus RT 18, RW 14 di Klaster Shinano Perumahan JGC Wahyu Andre Maryono di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan dari 20 klaster, ada 9 klaster yang paling terdampak dari bau busuk mulai dari kluster Shinano, Mahakam, Savoy, La Seine, Yarra, South Thames, North Thames, South Mississippi, dan North Mississippi.

"kalau sisanya kadang cium, kadang enggak, tergantung arah mata angin," kata dia

Selain mencium bau busuk sampah, warga di sembilan klaster itu kerap melihat asap hitam pekat dari RDF Rorotan dan sering menemukan serpihan kertas hasil pembakaran di RDF Rorotan.

"Jarak Perumahan JGC ke RDF Rorotan hanya sekitar 800 meter, bukan hanya JGC, perkampungan di belakang perumahan juga terdampak," kata dia.

Kemudian, di wilayah Rorotan juga banyak warga yang mengeluhkan bau tak sedap dari RDF Rorotan.

Selain itu, dirinya juga mendapatkan surat dari anak bernama Kefas (5) yang memprotes bau sampah dari Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara,

dari 20 klaster, ada 9 klaster yang paling terdampak

Jakarta (ANTARA) - Warga yang bermukim di perumahan Jakarta Garden City (JGC) Cakung Jakarta Timur mengaku terdampak bau busuk yang berasal dari proses pemusnahan sampah di Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.

"Kami terdiri atas 18 RT dan ada 20 klaster atau sekitar 25.000 kartu keluarga (KK) sangat terdampak bau busuk dari proses yang ada di bangunan tersebut," kata pengurus RT 18, RW 14 di Klaster Shinano Perumahan JGC Wahyu Andre Maryono di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan dari 20 klaster, ada 9 klaster yang paling terdampak dari bau busuk mulai dari kluster Shinano, Mahakam, Savoy, La Seine, Yarra, South Thames, North Thames, South Mississippi, dan North Mississippi.

"kalau sisanya kadang cium, kadang enggak, tergantung arah mata angin," kata dia

Selain mencium bau busuk sampah, warga di sembilan klaster itu kerap melihat asap hitam pekat dari RDF Rorotan dan sering menemukan serpihan kertas hasil pembakaran di RDF Rorotan.

"Jarak Perumahan JGC ke RDF Rorotan hanya sekitar 800 meter, bukan hanya JGC, perkampungan di belakang perumahan juga terdampak," kata dia.

Kemudian, di wilayah Rorotan juga banyak warga yang mengeluhkan bau tak sedap dari RDF Rorotan.

Selain itu, dirinya juga mendapatkan surat dari anak bernama Kefas (5) yang memprotes bau sampah dari Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara,

Surat itu, ia tulis menggunakan pensil di secarik kertas buku tulis yang berisikan keluhan terhadap aroma sampah yang menyengat hingga masuk ke dalam rumahnya. Kondisi ini membuat Kefas menjadi tidak doyan makan.

"Bapak, hari ini bau sampah sampai Kefas enggak doyan makan," kata yang tertulis di surat tersebut.

Kemudian, ia juga meminta agar tempat sampah RDF Rorotan tak berada di dekat rumahnya lagi.

"Tempat sampah jangan di situ, buang jauh-jauh. Terima kasih, dari Kefas," sambung surat itu.

Surat itu difoto oleh orangtua Kefas dan dikirim ke Wahyu sebagai ketua RT setempat.

RDF Plant Jakarta di Rorotan dapat menghasilkan produk Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar serpihan sampah yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif pengganti batu bara pada industri semen.

Dengan kapasitas pengolahan sampah hingga 2.500 ton sampah per hari, fasilitas tersebut mampu menghasilkan bahan bakar alternatif sebanyak 875 ton per hari.

Adapun residu dari hasil pengolahan sampah ini berbentuk kepingan-kepingan kaleng, kayu, dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengakselerasi program prioritas nasional, yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan implementasi 3 juta rumah yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah.

Hal ini disampaikan Bima pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Program Tiga Juta Rumah.

Rakor digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

Bima menegaskan keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Pertama, instruksi kepala daerah yang jelas agar seluruh jajaran pemda bergerak serentak.

Kedua, penyediaan data akurat oleh pimpinan wilayah, termasuk kepala desa dan lurah. Ketiga, alokasi anggaran yang memadai.

“Ada anggaran yang bisa diakses, dialokasikan, baik BOK (bantuan operasional kesehatan), atau DAK (dana alokasi khusus) fisik dan non-fisik,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan 10 Februari lalu dan ditargetkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

PKG mencakup semua kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia.

Dia menyebut ada dua mekanisme utama dalam pelaksanaan PKG yang tengah dilakukan.

“Nah, untuk yang sekarang kita jalankan dalam dua model. Model [PKG] yang pertama itu pada saat [seseorang] ulang tahun, dilakukan di puskesmas. Model yang kedua untuk anak-anak usia sekolah dilakukan pada saat ajaran baru di 230-an ribu sekolah,” ujar Budi.

Agar program ini berjalan efektif, dia meminta kepala daerah untuk memberikan arahan PKG kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan melibatkan kepala desa dan kader Posyandu.

Selain itu, kepala daerah juga perlu menyosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

Dia mengingatkan pepatah, lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati.

“Jangan tunggu sampai sakit baru diobatin. Tugasnya Menteri Kesehatan, kepala daerah, Dinas Kesehatan, menjaga masyarakatnya sehat. Bukan hanya mengobati saat mereka sakit, kalau bisa dicegah jangan sampai sakit,” ungkapnya.

Selain PKG, pemda juga didorong untuk mempercepat realisasi pembangunan 3 juta rumah. Bima menekankan dalam pelaksanaannya, pemda perlu mengidentifikasi dan memetakan ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah.

Kemudian, pemda perlu mengalokasikan anggaran, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun memanfaatkan skema Corporate Social Responsibility (CSR).

“[Dalam hal] pengawasan, [pemda] memastikan kualitas pembangunan dan juga semuanya harus sejalan dengan RTRW atau RDTR,” tegas dia.

Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menambahkan program 3 juta rumah dalam satu tahun merupakan bagian dari misi Astacita Presiden dan Wakil Presiden.

Keberhasilan program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional, pendapatan asli daerah (PAD), serta pertumbuhan di berbagai sektor lainnya.

Ia menyebutkan Kementerian PKP menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta unit rumah, yang terdiri dari 1 juta rumah perkotaan, 1 juta rumah perdesaan, dan 1 juta rumah di kawasan pesisir.

Untuk mempercepat implementasi, pemerintah telah menghapus berbagai beban biaya bagi MBR, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kita mempunyai banyak kemudahan, tentu ini juga tidak lepas dari dukungan luar biasa dari Bapak Mendagri yang mendorong kita semua, sehingga dari bayar menjadi gratis untuk biaya BPHTB, juga retribusi PBG, dan juga PPN DTP,” pungkas Sri.

Kabupaten Gorontalo (ANTARA) - Komandan Kodim (Dandim) 1315/Kabupaten Gorontalo Letkol Arm Yudhi Ari Irawan menyatakan siap melakukan koordinasi untuk memastikan keberlangsungan pasokan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Hal tersebut diungkapkan Dandim 1315 usai menghadiri pembukaan pemberian MBG di Kecamatan Telaga bersama Bupati Gorontalo Sofyan Puhi, Wakil Bupati Gorontalo Tonny Junus, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat, Senin.

"Kami akan terus bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan program-program seperti ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat," ucap Letkol Yudhi.

Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menyelenggarakan program pemberian makan bergizi tersebut, khususnya pada bulan Ramadhan.

"Kami dari Kodim 1315/KG sangat mendukung program-program pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Menurut Dandim, pemberian makan bergizi adalah langkah yang sangat baik untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk tumbuh kembang mereka, terutama di bulan Ramadhan.

"Ini adalah bentuk perhatian kita kepada anak-anak, agar mereka tetap sehat dan kuat dalam menjalankan ibadah puasa," ujar Yudhi Ari Irawan.

Ia menambahkan bahwa kegiatan itu bukan hanya tentang memberikan makanan, tetapi juga tentang menanamkan nilai-nilai kepedulian dan kebersamaan di bulan yang penuh berkah.

Selain itu, Dandim 1315/KG juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun wilayah yang sehat dan sejahtera.

Sebelumnya, Ketua Yayasan Rumah Nurul Ilmi, selaku pihak penyedia MBG Musbawati Kumbu mengatakan bahwa penerima manfaat program MBG mencapai 1.065 siswa yang tersebar di sembilan sekolah, mulai dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, hingga SMA.

"Setiap hari hingga Kamis, sebanyak 1.065 siswa akan menerima makanan bergizi sesuai dengan data penerima manfaat. Karena ini hari puasa jadi makannya di berikan dalam bentuk seperti ini, nanti pada saat masuk sekolah setelah lebaran itu mulai makan gratis seperti biasa" jelas Musbawati.

Insya Allah program ini akan terus jalan

Kabupaten Gorontalo (ANTARA) - Bupati Gorontalo Sofyan Puhi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah membagikan Makanan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa di MI Al Mourky dan SMP Negeri 1 Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Senin.

Sofyan Puhi mengatakan program MBG merupakan inisiatif Pemerintah Pusat yang dijalankan di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Gorontalo, program itu telah memasuki tahap kedua dan diharapkan mampu membantu siswa dalam meningkatkan konsentrasi belajar.

"Hari ini, adik-adik akan dibagi makanan bergizi. Ini diperuntukkan bagi seluruh siswa di Kabupaten Gorontalo, agar supaya adik-adik semua diharapkan menjadi generasi muda yang akan melanjutkan pembangunan ke depan dan lebih utama lagi dipersiapkan dalam rangka Indonesia Emas 2045," ujar Sofyan Puhi.

Ia mengatakan bahwa meskipun dalam suasana bulan Ramadhan, distribusi makanan tetap dilakukan. Namun, makanan yang diberikan berupa makanan kering seperti roti, susu, telur, dan jeruk, yang bisa dikonsumsi saat berbuka puasa. Setelah Ramadhan, menu makanan akan disesuaikan dengan tambahan nasi dan lauk pauk.

"Adik-adik sekalian tolong ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan Insya Allah program ini akan terus jalan," harap Sofyan.

Program MBG akan terus diawasi oleh kepala sekolah dan staf guru di setiap sekolah penerima manfaat. Di SMP Negeri 1 Telaga, sekitar 700 siswa menerima bantuan makanan bergizi ini. Bupati berharap program itu dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan di Gorontalo.

Ketua Yayasan Rumah Nurul Ilmi, selaku pihak penyedia MBG Musbawati Kumbu, mengatakan bahwa penerima manfaat program MBG mencapai 1.065 siswa yang tersebar di sembilan sekolah, mulai dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, hingga SMA.

"Setiap hari hingga Kamis, sebanyak 1.065 siswa akan menerima makanan bergizi sesuai dengan data penerima manfaat. karena ini hari puasa jadi makannya di berikan dalam bentuk seperti ini nanti pada saat masuk sekolah setelah lebaran itu mulai makan gratis seperti biasa" jelas Musbawati.

Pewarta: Adiwinata Solihin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

ANTARA - Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Bali meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Denpasar, Senin, (17/3). Pada program ini, Pemkot Denpasar menganggarkan Rp10 miliar untuk pendamping program MBG yang menyasar sekolah dari tingkat PAUD hingga SMA.
(Rita Laura/Yovita Amalia/I Gusti Agung Ayu N)

Pangkalpinang (ANTARA) - PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Pangkalpinang, Juhaini mengikuti rapat koordinasi (Rakor) dari Kementerian Dalam Negeri secara virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting pada Senin (17/3).

"Rakor ini terkait penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertanahan, tata ruang, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi dan informasi geospasial, pemeriksaan kesehatan gratis dan implementasi program 3 juta rumah," katanya.

Untuk di Pangkalpinang, kata Dia, terkait sinergi di bidang pertanahan Pemkot Pangkalpinang sudah menyampaikan potensi permasalahan tata ruang ke Kementerian Agraria.

Sementara untuk pemeriksaan kesehatan gratis sudah berjalan di puskesmas-puskesmas di Kota Pangkalpinang, di mana leading sektornya ada di Dinas Kesehatan.

"Sedangkan untuk program tiga juta rumah, kami sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk petunjuk teknisnya seperti apa," katanya.

Untuk program dari Kementerian ATR terkait penghapusan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Pangkalpinang, Menurutnya di Pangkalpinang memang akan diimplementasikan kepada masyarakat yang mempunyai rumah bersubsidi.

"Ini tentunya kebijakan pemerintah pusat yang harus kita dukung dan petunjuk teknisnya kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jika sudah ada petunjuk teknisnya, maka akan langsung kami implementasikan di lapangan," ujarnya.

Serang (ANTARA) - Kepolisian Daerah Banten meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Taktakan, Kota Serang, untuk melayani kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG) bagi sekitar 3.110 siswa di wilayah itu.

“Alhamdulillah hari ini sudah kita launching, di mana SPPG Polda Banten akan melayani sebanyak 15 sekolah, baik dari SMK 8 yang terdekat dari sini, termasuk tingkat SMP, SD, TK maupun pondok pesantren yang berada dekat dengan SPPG," ujar Wakil Kepala Polda Banten Brigadir Jenderal Polisi Hengki di Kota Serang, Senin.

Hengki mengatakan pendirian SPPG itu berdasarkan hibah Pemerintah Provinsi Banten yang dibangun sejak 5 Februari sampai 9 Maret 2025.

Pendirian SPPG Polda Banten untuk merespons Astacita Presiden Prabowo Subianto, yakni pemenuhan makan bergizi gratis kepada pelajar, terutama yang ada di Provinsi Banten.

"SPPG Polda Banten melayani siswa dengan jarak tempuh terdekat kurang lebih 10 menit dan terjauh sekitar 20 menit," ujar Hengki.

Ia mengatakan SPPG Polda Banten dalam menyediakan makanan bergizi gratis juga dipantau ahli gizi. "Insyaallah mulai hari ini sudah kita distribusikan sebanyak 3.110 makanan bergizi kepada penerima manfaat," kata Hengki.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah mengapresiasi Polda Banten yang bertindak cepat merespons program makan bergizi gratis.

Dimyati mengatakan SPPG Polda Banten bertujuan supaya anak-anak sehat serta mengentaskan persoalan stunting di Provinsi Banten.

"Kita keroyok bersama-sama Pemerintah Provinsi Banten, pemerintah daerah dan kota dengan polda, TNI, kejaksaan, dan semua para pejabat, perangkat, lembaga yang ada di Banten ini bersama Badan Gizi," kata Dimyati.

Wagub berharap SPPG Polda Banten dapat menjadi studi proyek pendahuluan dari program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo.

"Mudah-mudahan masyarakat Banten, anak-anak kita ini bukan hanya anak sekolah, bumil (ibu hamil) juga dibantu, dan juga termasuk para balita. Nah, ini ke posyandu-posyandu. Nanti kita berharap masyarakat bisa betul-betul merasakan yang namanya sentuhan dari negara, dari pemerintah khususnya adalah yang sekarang dibuat Polda Banten," kata Dimyati.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersiap melakukan uji coba kantin sehat di tiga sekolah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami baru akan melakukan pemetaan kira-kira sekolah mana yang akan kita piloting (uji coba). Sementara ini baru terpetakan tiga yang akan jadi piloting yakni SMA Negeri M.H Thamrin, SMK 63 dan SMK 57," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta di kawasan Jakarta Pusat, Senin.

Kantin sehat menjadi wujud program yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta melalui renovasi kantin. Ini menjadi pengalihan dari program sarapan gratis yang digagas Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

Program ini diambil setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran di Balai Kota Jakarta, pada Rabu (12/3).

Melalui program kantin sehat, kata Sarjoko, Pemprov DKI ingin memberdayakan komunitas sekolah agar bisa menyiapkan makanan sehat dan bergizi bagi para siswa serta warga sekolah lainnya. Nantinya, pakar gizi dilibatkan dalam hal ini.

"Kami akan melakukan perbaikan kantinnya. Kami juga akan melakukan pembinaan terhadap kantin-kantin sekolah agar bisa menyiapkan makanan yang sehat," kata dia.

Adapun saat ini, Pemprov DKI masih berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta terkait anggaran yang dibutuhkan.

"Kami masih perlu banyak koordinasi dengan Bappeda untuk penyiapan anggaran dan sebagainya, karena ini kan program baru. Nanti kami cek dengan Bappeda kira-kira kemampuan yang dialokasikan untuk itu berapa," kata Sarjoko.

Secara umum, kantin sehat akan memiliki tiga misi besar, yakni mendorong penggunaan bahan baku lokal, termasuk hasil dari kebun sekolah atau kebun komunitas, untuk mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan, serta dapat menumbuhkembangkan ilmu pertanian, gizi, dan kesehatan di masyarakat, serta inovasi.

Kemudian, kantin sehat sebagai "learning centre" bagi berbagai entitas sekolah, termasuk wali murid serta pengusaha kantin dan makanan (UMKM), yang dilengkapi pendampingan ahli gizi serta "chef" (juru maasak), terkait penyediaan makanan sehat yang memenuhi standar gizi, penyajian makanan, hingga pengolahan limbah dan food waste.

Selain itu, transformasi desain kantin sekolah, dengan menggandeng arsitek, akan menciptakan ruang baru yang menarik. Kantin sehat bukan sekadar tempat makan, tetapi wadah interaksi sosial yang nyaman, positif, estetik, serta ramah lingkungan.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengakselerasi program prioritas nasional, yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan implementasi 3 juta rumah yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah.

Hal ini disampaikan Bima pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Program Tiga Juta Rumah.

Rakor digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

Bima menegaskan keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Pertama, instruksi kepala daerah yang jelas agar seluruh jajaran pemda bergerak serentak.

Kedua, penyediaan data akurat oleh pimpinan wilayah, termasuk kepala desa dan lurah. Ketiga, alokasi anggaran yang memadai.

“Ada anggaran yang bisa diakses, dialokasikan, baik BOK (bantuan operasional kesehatan), atau DAK (dana alokasi khusus) fisik dan non-fisik,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan 10 Februari lalu dan ditargetkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

PKG mencakup semua kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia.

Dia menyebut ada dua mekanisme utama dalam pelaksanaan PKG yang tengah dilakukan.

“Nah, untuk yang sekarang kita jalankan dalam dua model. Model [PKG] yang pertama itu pada saat [seseorang] ulang tahun, dilakukan di puskesmas. Model yang kedua untuk anak-anak usia sekolah dilakukan pada saat ajaran baru di 230-an ribu sekolah,” ujar Budi.

Agar program ini berjalan efektif, dia meminta kepala daerah untuk memberikan arahan PKG kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan melibatkan kepala desa dan kader Posyandu.

Selain itu, kepala daerah juga perlu menyosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

Dia mengingatkan pepatah, lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati.

“Jangan tunggu sampai sakit baru diobatin. Tugasnya Menteri Kesehatan, kepala daerah, Dinas Kesehatan, menjaga masyarakatnya sehat. Bukan hanya mengobati saat mereka sakit, kalau bisa dicegah jangan sampai sakit,” ungkapnya.

Selain PKG, pemda juga didorong untuk mempercepat realisasi pembangunan 3 juta rumah. Bima menekankan dalam pelaksanaannya, pemda perlu mengidentifikasi dan memetakan ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah.

Kemudian, pemda perlu mengalokasikan anggaran, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun memanfaatkan skema Corporate Social Responsibility (CSR).

“[Dalam hal] pengawasan, [pemda] memastikan kualitas pembangunan dan juga semuanya harus sejalan dengan RTRW atau RDTR,” tegas dia.

Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menambahkan program 3 juta rumah dalam satu tahun merupakan bagian dari misi Astacita Presiden dan Wakil Presiden.

Keberhasilan program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional, pendapatan asli daerah (PAD), serta pertumbuhan di berbagai sektor lainnya.

Ia menyebutkan Kementerian PKP menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta unit rumah, yang terdiri dari 1 juta rumah perkotaan, 1 juta rumah perdesaan, dan 1 juta rumah di kawasan pesisir.

Untuk mempercepat implementasi, pemerintah telah menghapus berbagai beban biaya bagi MBR, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kita mempunyai banyak kemudahan, tentu ini juga tidak lepas dari dukungan luar biasa dari Bapak Mendagri yang mendorong kita semua, sehingga dari bayar menjadi gratis untuk biaya BPHTB, juga retribusi PBG, dan juga PPN DTP,” pungkas Sri.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional menjamin Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan selama Ramadhan 1446 Hijriah menampilkan makanan kering berkualitas.

"Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan ahli gizi diharapkan bisa menampilkan menu menu Ramadhan lokal yang juga berkualitas," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di SPPG Polri Pejaten Jakarta Selatan, Senin.

Dadan mengatakan contoh MBG yang disajikan, yakni berupa pempek, batagor dan salad dengan gizi yang sudah dipertimbangkan dalam evaluasi sehingga mampu diimplementasikan.

Dia menilai proses MBG selama Ramadhan terbilang lancar lantaran makanan yang tersedia berupa makanan kering.

"Alhamdulillah lancar karena makanannya kering, jadi kejadian juga jarang dan memang titik krusialnya ada di evaluasi menu. Jadi kami harapkan kearifan lokal bisa diakomodir," ujarnya.

Pihaknya juga sudah menyiapkan pelayanan dengan menu normal kembali mengingat bulan Ramadhan akan segera berakhir.

BGN percaya dalam pengawasan MBG, maka seluruh lapisan masyarakat mampu untuk mengikuti perkembangannya.

Diharapkan SPPG Polri turut menjadi bagian dari sinergi untuk membangun dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

BGN menyatakan Polri sudah merencanakan akan membangun 542 SPPG yang diharapkan terus berkembang.

Langkah serius ini mendukung optimisnya percepatan target MBG dengan mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada September 2025.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025