Jakarta (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji mengingatkan pentingnya evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

Hal tersebut disampaikan Wihaji dalam kegiatan buka puasa bersama dan tarawih yang diselenggarakan oleh Majelis Nasional Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (KAHMI), Kamis (13/3).

"Yang menjadi tugas tambahan kita juga yaitu mendata ibu hamil, ibu menyusui, bayi di bawah dua tahun (baduta), mendistribusikan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta, serta mengevaluasi pelaksanaan MBG bagi ketiga sasaran tersebut," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Ia menegaskan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, hingga baduta, maka pihaknya telah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menambahkan upaya pemberian MBG hingga pembangunan kependudukan terus dilakukan demi memastikan sumber daya manusia (SDM) yang baik, tidak stunting, sehat, dan melahirkan generasi emas.

"Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan generasi anak bangsa kita memiliki SDM yang baik, tidak stunting, dipastikan anaknya sehat, dipastikan remajanya sehat untuk melahirkan generasi emas," tuturnya.

Sementara itu, Penceramah Rahmad Hidayat mengemukakan bahwa tanggung jawab manusia telah tertuang dalam salah satu ayat di kitab suci Al Quran, yaitu menyiapkan generasi yang baik.

"Dalam salah satu ayat Al Quran disampaikan bahwa tanggung jawab kita adalah menyiapkan generasi yang baik. Hal ini sejalan dengan Kemendukbangga/BKKBN dimana tujuan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul," ujarnya.

Rahmad mengajak seluruh jamaah agar mendukung Kemendukbangga/BKKBN dalam menyiapkan Generasi Emas.

"Maka dari itu mari kita dukung langkah Menteri Wihaji dalam memimpin Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini agar dapat dilancarkan dalam menyiapkan generasi cemerlang, generasi emas Indonesia," ucap Rahmad.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Penguatan ini kami inisiasi melalui kolaborasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan lokal

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat peran 841 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) demi mendukung ketahanan pangan daerah untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Penguatan ini kami inisiasi melalui kolaborasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan lokal," kata Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji di Samarinda, Sabtu.

Ia mengungkapkan hal ini usai menghadiri sosialisasi dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Kementerian Pertanian di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kaltim, Samarinda.

Wagub Seno menekankan pentingnya peran aktif BUMdes dalam mendukung program MBG, khususnya dalam penyediaan bahan pangan bergizi.

"Kita sudah minta agar BUMDes aktif. Bersama SPPG, mereka sudah bertukar pikiran mengenai suplai yang dibutuhkan," ujarnya.

Pemprov Kaltim berencana memberikan bantuan kepada BUMDes jika anggaran memungkinkan. Seno Aji juga menyoroti harapan agar sektor pertanian di Kaltim semakin maju, sehingga petani sejahtera dan produksi beras lokal meningkat.

"Itu tujuan kita. Kita harapkan kemandirian pangan dari tingkat desa, khususnya beras," katanya.

Wagub menambahkan bahwa dengan meningkatnya produksi pangan yang berada di Kaltim, dapat menekan angka inflasi yang disebabkan oleh naiknya harga bahan pangan.

Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian untuk membahas pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B). Program ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan rumah warga sebagai sumber pangan keluarga, dan juga diharapkan dapat mendukung program MBG.

Hal yang menjadi penajaman ialah pemanfaatan 20 persen dana desa untuk pengelolaan pekarangan produktif. Salah satu poin penting adalah penyediaan makanan bergizi gratis bagi masyarakat desa, serta penggunaan dana desa secara efektif untuk mendukung pertanian berbasis pekarangan.

Melalui program P2B, maka setiap keluarga di Kaltim dapat memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya untuk menanam berbagai tanaman pangan. Hal ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, terutama dalam penyediaan sumber gizi yang baik.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Papua (ANTARA) - Angka partisipasi sekolah di Papua memang tercatat masih rendah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang disampaikan oleh Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Junus Simangunsong, angja partisipasi sekolah 16-18 tahun di dua provinsi di Papua masih di bawah 70 persen.

Papua Tengah tercatat memiliki APS paling rendah, yakni 48 persen, disusul Papua Pegunungan yang hanya 56 persen.

Sementara itu, beberapa kabupaten/kota di Papua memiliki angka partisipasi sekolah 13-15 tahun yang masih jauh di bawah rata-rata nasional, yakni Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, sebesar 32 persen; Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, 52 persen; Nduga, Papua Pegunungan, 57 persen; dan Deiyai, Papua Tengah, 60 persen.

Wali Kelas 5 Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen (SD YPK) Betlehem, Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, Aisa Rumbino, menyatakan bahwa anak-anak didiknya seringkali pingsan saat upacara di Hari Senin karena belum sarapan.

Anak-anak itu, sebagian juga berjalan kaki cukup jauh karena kondisi orang tuanya yang tidak memungkinkan mengantar mereka ke sekolah.

Mama-mama dan papa-papa itu, sejak pagi sudah harus mencari nafkah demi membiayai kehidupan keluarga mereka. Akibatnya, anak-anak yang datang tanpa sarapan itu seringkali tidak fokus, saat menerima pelajaran, atau sering sakit, sehingga tingkat partisipasi mereka di sekolah pun menurun.

Kepala SD Negeri Inpres Waroki Maria Goreti Gunu juga mengutarakan bahwa banyak anak sekolah yang pingsan hingga tidur di dalam kelas karena tidak sarapan. Maka, sebelum program MBG, sekolahnya telah terlebih dahulu menerapkan makan bergizi yang dikelola oleh para komite sekolah.

Setiap hari, ahli gizi datang ke sekolah untuk melihat berapa serat, protein, maupun karbohidrat yang perlu disiapkan. Dari program makan sehat tersebut, menurutnya, tingkat perekonomian masyarakat juga secara otomatis meningkat di pasar karena pembelian bahan yang dilakukan terus-menerus sejak Senin hingga Sabtu.

Untuk itu, program MBG juga mesti mempertimbangkan tata kelola untuk diterapkan di Papua. Pemerintah perlu mempertimbangkan agar pengelolaan diserahkan ke sekolah, komite, dan orang tua, tentu dengan pemantauan dan evaluasi dari ahli gizi yang setiap hari hadir ke sekolah, untuk menjamin mutu makanan yang dibagikan.

Berbagai penolakan yang terjadi, menurut Maria, merupakan akibat dari tata kelola yang belum jelas, sehingga penting untuk melibatkan orang tua dan masyarakat 100 persen dalam program Makan Bergizi Gratis di Papua.

Tenaga ahli bidang sistem dan tata kelola pada Badan Gizi Nasional (BGN) Niken Gandini mengemukakan, pihaknya akan terus menyesuaikan pemberian MBG sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah. Apabila memang lebih baik dikelola oleh orang tua siswa atau komite sekolah, maka BGN akan menyesuaikan.

Pengelolaan MBG oleh orang tua dan komite sekolah memang lebih baik karena mereka tentu akan lebih memahami kebutuhan anaknya sendiri. Sebelumnya, pemerintah juga pernah menyelenggarakan program serupa, yakni program gizi anak sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berlangsung pada 2016-2019.

Di Kota Jayapura, misalnya, berdasarkan data dari dinas pendidikan, terdapat 62.453 siswa dari PAUD hingga SMA, baik swasta maupun negeri. Untuk bisa menyasar puluhan ribu siswa tersebut, dibutuhkan sedikitnya 20 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG), sehingga melalui kebijakan tata kelola dan pemanfaatan kearifan lokal yang baik, maka dapat memacu potensi dari produk-produk lokal dari Kota Jayapura.

Sepiring kedaulatan

Program “hajatan” dari Presiden Prabowo Subianto berupa Makan Bergizi Gratis ini tentu tidak serta-merta dapat membawa dampak yang instan. Butuh proses panjang yang perlu ditempuh, perbaikan serta evaluasi di sana-sini, termasuk menghadapi penolakan oleh sebagian warga di tanah Papua.

Pada Pertengahan Februari 2025, ribuan siswa, mulai dari SMP, SMA, hingga universitas di beberapa wilayah mulai dari Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Mimika, Provinsi Papua Tengah; Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua; Yalimo, Jayawijaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, mengelar demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka menyuarakan pendidikan gratis lebih penting ketimbang Makan Bergizi Gratis. Selain itu, di beberapa daerah konflik, masyarakat menuntut agar wewenang pemberian MBG diserahkan kepada yayasan, hingga masyarakat adat.

Di tanah Papua yang masih rawan dengan konflik, pemberian MBG tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang represif, tetapi harus sepenuhnya melibatkan masyarakat adat, termasuk LMA, sekolah, hingga orang tua siswa sendiri.

Sosialisasi terus-menerus dilakukan oleh BGN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, Dasar, dan Menengah (Kemendikdasmen), juga Kementerian Kesehatan, sehingga program ini mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menurunkan stunting.

Masyarakat Papua terus dilibatkan dalam diskusi yang melibatkan sepiring ubi, sagu, hingga kopi. Berbicara dengan masyarakat Papua perlu pendekatan-pendekatan yang lebih komunal, karena representasi mereka sebagai kelompok masyarakat adat yang merupakan bagian dari Tanah Air perlu terus didengar.

MBG di Papua lebih dari sekadar membagikan makan secara gratis, karena lebih dari itu, dampak positif yang dihasilkan jika melibatkan orang-orang asli Papua, bisa berlipat ganda, termasuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Di setiap SPPG, mama-mama akan berdaulat memasak, bersama LMA yang mengawasi, dan komite sekolah serta orang tua siswa yang juga berdaulat menentukan sendiri model MBG seperti apa yang paling cocok di daerahnya.

Kabupaten Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan mengusulkan skema-skema baru di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian terjangkau dan berkualitas.

"Kalau diperlukan, saya akan mengusulkan skema-skema baru di luar FLPP. Dengan harga lebih murah dari FLPP. Tentu mungkin tanahnya, bangunannya lebih kecil. Tapi desainnya yang menarik," kata Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Kementerian PKP, lanjutnya, saat ini sedang berupaya mencari skema-skema (scheme) pembiayaan dan desain-desain rumah yang menarik dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian terjangkau.

"Kita lagi mau mencari skema-skema yang mana pembiayaan dan gambar-gambar model mana yang menarik buat konsumen. Kita akan lihat mana yang bagus. Terbuka saja. Dan saya minta uji coba ke publik, bagaimana respon publik, marketnya bagaimana," kata Ara

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Contohnya apa yang dijanjikan pengembang tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Ini akan kita tindaklanjuti

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap meluncurkan layanan pengaduan di bidang perumahan bagi masyarakat.

"Sebentar lagi kita akan meluncurkan, kalau di luar negeri ada yang namanya layanan pengaduan 911, kita akan buat layanan pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Pembentukan layanan pengaduan tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya pengaduan di bidang perumahan dari masyarakat.

"Contohnya apa yang dijanjikan pengembang tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Ini akan kita tindaklanjuti, karena kita juga diminta membuat pelayanan publik yang baik," tambahnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk menjamin hak konsumen di sektor perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah subsidi.

Menurut dia, kepentingan rakyat adalah yang utama. Pemerintah ingin rakyat mendapatkan kualitas rumah yang baik hal itu tentunya dimulai dengan memastikan pengembang yang benar dan bermanfaat.

Ara meminta kepada BPKN untuk segera menyiapkan draf nota kesepahaman untuk kelanjutan rencana kerja sama, terutama dalam hal menangani pengaduan konsumen di sektor perumahan.

Dengan adanya hal tersebut dapat memberi efek jera kepada para pengembang perumahan yang tidak berkomitmen memberikan kualitas dalam membangun rumah bagi rakyat.

Ara mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, tim Kementerian PKP yang dipimpin Eselon I telah turun ke lapangan untuk mengecek kualitas rumah subsidi dan menemukan beberapa pengembang yang tidak berkomitmen memberikan kualitas baik dari segi bangunan, ketersediaan air, dan fasilitas umum lainnya.

Oleh karena itu, Kementerian PKP telah mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu.

Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyatakan berkomitmen untuk membantu konsumen di sektor perumahan mendapatkan hak-haknya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

desain-desain ini kalau bagus, boleh tidak saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan konsep desain rumah Lippo Group cocok untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara meminta agar desain rumah Lippo Group bisa dijadikan contoh bagi pengembang rumah bersubsidi yang ingin membangun hunian di lahan terbatas namun memiliki desain menarik.

"Jadi izin, saya sekarang sebagai pemerintah sehingga kepentingan negara dan rakyat nomer satu. Jadi desain-desain ini kalau bagus, boleh tidak saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya di Legok, Kabupaten Tangerang pada Sabtu.

Pertanyaan yang disampaikan Menteri PKP tersebut pun dijawab langsung oleh CEO Lippo Group James Riady. Menurutnya program pembangunan rumah sangat penting untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sangat boleh!. Kita kagum keinginan Pak Presiden Prabowo, untuk memajukan bangsa, mensukseskan bangsa melalui bahwa tidak ada orang yang di bawah garis kemiskinan dan program besar ini adalah program perumahan," kata James Riady.

Menurut Ara, dengan adanya desain rumah yang menarik di atas lahan yang terbatas serta kawasan lingkungan perumahan yang tertata dengan baik, diharapkan mampu menjadi hunian yang nyaman bagi masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian yang layak dan sehat sehingga semakin berkualitas hidupnya.

Menurut dia, Program 3 Juta Rumah merupakan perjuangan bersama untuk membangun rumah bagi rakyat sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.

Kolaborasi juga dibutuhkan dalam penyediaan lahan bagi pembangunan rumah rakyat serta pembiayaan perumahan yang meringankan masyarakat.

Dia juga menyampaikan bahwa upaya membangun rumah bagi rakyat merupakan perjuangan yang harus dicapai dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Papua (ANTARA) - Pube, siswa kelas 1 SD YPK Sion, Nabire, Papua Tengah, mengacungkan tangan dengan antusias, saat ditanya akan menjadi apa di masa depannya kelak.

"Jadi tentara," ujarnya.

Saat diminta berfoto, usai menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan siang itu, Pube tidak mau berpose dengan gaya biasa di depan kamera. Telunjuk dan kelingking tangan kirinya maju ke depan perut, melambangkan gestur khas para penggemar musik metal. Tengil, namun berani.

Sehari-hari Pube berjalan kaki ke sekolah mengenakan seragam lengkap dan bertopi. Jarak rumah dengan sekolahnya tidak terlalu jauh. Ia mengaku senang mendapatkan makanan gratis dari sekolah karena bisa ramai-ramai makan bersama teman-temannya.

Jiwa kepemimpinan sudah tampak dalam diri Pube. Sebagai siswa yang mengacungkan tangan pertama kali, hari itu, semangatnya menular pada teman-teman lainnya. Mereka satu persatu mengacungkan tangan dan berbicara lantang tentang cita-citanya.

Ada yang ingin menjadi dokter, perawat, juga guru. Cita-cita mulia yang akan diisi oleh pengabdian kepada negara sepanjang hayat.

Di kelas yang riuh dan cukup panas, siang itu, Pube bersama sekitar 20 murid lainnya terlihat tidak sabar menunggu pemberian Makan Bergizi Gratis secara simbolis oleh para pejabat yang hadir. Satu kotak makanan itulah yang akan menentukan peningkatan tingkat partisipasi siswa di sekolah.

Meski masih banyak yang perlu diperbaiki, dengan tantangan-tantangan berupa penolakan di sebagian Tanah Papua, nyatanya para siswa itu senang ketika menerima satu kotak makanan berisi nasi, ayam kecap, oseng wortel, telur balado, dan semangka.

Tanpa sarapan

Angka partisipasi sekolah (APS) di Papua memang tercatat masih rendah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang disampaikan oleh Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Junus Simangunsong, APS 16-18 tahun di dua provinsi di Papua masih di bawah 70 persen. Papua Tengah tercatat memiliki APS paling rendah, yakni 48 persen, disusul Papua Pegunungan yang hanya 56 persen.

Sementara itu, beberapa kabupaten/kota di Papua memiliki angka partisipasi sekolah 13-15 tahun yang masih jauh di bawah rata-rata nasional, yakni Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, sebesar 32 persen; Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, 52 persen; Nduga, Papua Pegunungan, 57 persen; dan Deiyai, Papua Tengah, 60 persen.

Wali Kelas 5 Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen (SD YPK) Betlehem, Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, Aisa Rumbino, menyatakan bahwa anak-anak didiknya seringkali pingsan saat upacara di Hari Senin karena belum sarapan.

Anak-anak itu, sebagian juga berjalan kaki cukup jauh karena kondisi orang tuanya yang tidak memungkinkan mengantar mereka ke sekolah. Mama-mama dan papa-papa itu, sejak pagi sudah harus mencari nafkah demi membiayai kehidupan keluarga mereka. Akibatnya, anak-anak yang datang tanpa sarapan itu seringkali tidak fokus, saat menerima pelajaran, atau sering sakit, sehingga tingkat partisipasi mereka di sekolah pun menurun.

Kepala SD Negeri Inpres Waroki Maria Goreti Gunu juga mengutarakan bahwa banyak anak sekolah yang pingsan hingga tidur di dalam kelas karena tidak sarapan. Maka, sebelum program MBG, sekolahnya telah terlebih dahulu menerapkan makan bergizi yang dikelola oleh para komite sekolah.

Maria menyiapkan anggaran yang tidak besar dari sekolahnya, cukup Rp1.000 yang ditabung setiap hari untuk memberikan anak-anak itu makan yang layak, dengan pengelolaan yang sepenuhnya diberikan kepada sekolah dan komite.

“Pembiayaan tidak ada biaya khusus. Jadi kami selipkan dari uang belanja. Satu hari Rp1.000. Dari uang seribu itu, kami kumpul, berapa yang kami dapat dalam sebulan, itu yang dikasih, tidak ada anggaran khusus. Jadi pintar-pintar mengelola, dan pastikan aman, karena ahli gizi kan datang ke sekolah, jadi kami kalau salah potong sayur saja, langsung ditegur,” katanya, ketika berbincang dengan ANTARA.

Setiap hari, ahli gizi datang ke sekolah untuk melihat berapa serat, protein, maupun karbohidrat yang perlu disiapkan. Dari program makan sehat tersebut, menurutnya, tingkat perekonomian masyarakat juga secara otomatis meningkat di pasar karena pembelian bahan yang dilakukan terus-menerus sejak Senin hingga Sabtu.

Inisiatif tersebut juga termasuk program dari Kementerian Pendidikan yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang. Para guru di sekolah khawatir jika siswa pergi ke kantin, maka mereka akan membeli jajanan atau makanan yang kurang higienis dan tidak sehat. Bahkan, tidak jarang anak-anak juga datang ke sekolah tanpa uang saku dari orang tua karena sebagian besar adalah dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Dari program tersebut, partisipasi sekolah anak mulai meningkat, dengan tingkat kehadiran yang meningkat drastis. Setelah ada makanan, sudah tidak ada lagi siswa yang pingsan dan mereka ramai-ramai datang ke sekolah.

Untuk itu, program MBG juga mesti mempertimbangkan tata kelola untuk diterapkan di Papua. Pemerintah perlu mempertimbangkan agar pengelolaan diserahkan ke sekolah, komite, dan orang tua, tentu dengan pemantauan dan evaluasi dari ahli gizi yang setiap hari hadir ke sekolah, untuk menjamin mutu makanan yang dibagikan.

Berbagai penolakan yang terjadi, menurut Maria, merupakan akibat dari tata kelola yang belum jelas, sehingga penting untuk melibatkan orang tua dan masyarakat 100 persen dalam program Makan Bergizi Gratis di Papua.

Memberdayakan sekolah

Berbagai masukan dari kepala sekolah hingga dinas-dinas pendidikan di Provinsi Papua, Papua Tengah, hingga Papua Pegunungan, mengisyaratkan bahwa MBG di Papua lebih baik melibatkan orang tua murid, hingga komite sekolah.

Tenaga ahli bidang sistem dan tata kelola pada Badan Gizi Nasional (BGN) Niken Gandini mengemukakan, pihaknya akan terus menyesuaikan pemberian MBG sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah. Apabila memang lebih baik dikelola oleh orang tua siswa atau komite sekolah, maka BGN akan menyesuaikan.

Pengelolaan MBG oleh orang tua dan komite sekolah memang lebih baik karena mereka tentu akan lebih memahami kebutuhan anaknya sendiri. Sebelumnya, pemerintah juga pernah menyelenggarakan program serupa, yakni program gizi anak sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berlangsung pada 2016-2019.

Bedanya, program tersebut memiliki pola memasak di sekolah, di mana setiap sekolah menyediakan dapur sederhana menggunakan ruang sekolah yang bisa digunakan untuk dapur dan melibatkan para ibu guru serta orang tua siswa. Perwakilan kelas 1-6 SD dilatih menjadi koki untuk program tersebut.

Bahan-bahan pangan juga menyerap produksi dari petani setempat, dengan pemasok dari orang tua siswa sendiri. Dengan begitu, maka tujuan di bidang ekonomi dari program MBG akan tercapai, yakni swasembada pangan melalui pemanfaatan bahan pangan lokal yang akan meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM.

Di Kota Jayapura, misalnya, berdasarkan data dari dinas pendidikan, terdapat 62.453 siswa dari PAUD hingga SMA, baik swasta maupun negeri. Untuk bisa menyasar puluhan ribu siswa tersebut, dibutuhkan sedikitnya 20 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG), sehingga melalui kebijakan tata kelola dan pemanfaatan kearifan lokal yang baik, maka dapat memacu potensi dari produk-produk lokal dari Kota Jayapura.

Tidak hanya pihak sekolah, pelibatan lembaga masyarakat adat (LMA) yang menjadi jantung pemberdayaan masyarakat, hingga kesejahteraan sosial di Papua, juga dirasa perlu. Untuk itu, Staf Khusus Menteri Pertahanan Lenis Kogoya telah membuat kesepakatan bersama para ketua LMA agar para pengurus dan anggotanya dilibatkan dalam mengawasi MBG di Papua.

Melibatkan LMA dalam MBG, tentu berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja di tiap-tiap SPPG, sehingga mampu meningkatkan perekonomian warga setempat. Melalui mekanisme kerja yang tepat, maka LMA-LMA ini dapat berdaya dan saling berkolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan di Tanah Papua.

Sepiring kedaulatan

Program “hajatan” dari Presiden Prabowo Subianto berupa Makan Bergizi Gratis ini tentu tidak serta-merta dapat membawa dampak yang instan. Butuh proses panjang yang perlu ditempuh, perbaikan serta evaluasi di sana-sini, termasuk menghadapi penolakan oleh sebagian warga di tanah Papua.

Pada Pertengahan Februari 2025, ribuan siswa, mulai dari SMP, SMA, hingga universitas di beberapa wilayah mulai dari Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Mimika, Provinsi Papua Tengah; Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua; Yalimo, Jayawijaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, mengelar demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka menyuarakan bahwa di Papua, pendidikan gratis lebih penting ketimbang Makan Bergizi Gratis. Selain itu, di beberapa daerah konflik, masyarakat menuntut agar wewenang pemberian MBG diserahkan kepada yayasan, hingga masyarakat adat.

Demonstrasi yang melibatkan siswa sekolah yang dilaksanakan saat jam belajar-mengajar tersebut tentu berpotensi mengganggu ketenteraman dan mengancam masa depan mereka. Di tanah Papua yang masih rawan dengan konflik, pemberian MBG tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang represif, tetapi harus sepenuhnya melibatkan masyarakat adat, termasuk LMA, sekolah, hingga orang tua siswa sendiri.

Sosialisasi terus-menerus dilakukan oleh BGN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, Dasar, dan Menengah (Kemendikdasmen), juga Kementerian Kesehatan, sehingga program ini mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menurunkan stunting.

Di tanah Papua, yang berdaulat adalah masyarakat Papua. Mereka perlu terus dilibatkan dalam diskusi yang melibatkan sepiring ubi, sagu, hingga kopi. Berbicara dengan masyarakat Papua perlu pendekatan-pendekatan yang lebih komunal, karena representasi mereka sebagai kelompok masyarakat adat yang merupakan bagian dari Tanah Air perlu terus didengar.

MBG di Papua lebih dari sekadar membagikan makan secara gratis, karena lebih dari itu, dampak positif yang dihasilkan jika melibatkan orang-orang asli Papua, bisa berlipat ganda, termasuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Di setiap SPPG, mama-mama akan berdaulat memasak, bersama LMA yang mengawasi, dan komite sekolah serta orang tua siswa yang juga berdaulat menentukan sendiri model MBG seperti apa yang paling cocok di daerahnya.

Para siswa yang kenyang memang tidak menjamin akan langsung meningkat prestasinya, tetapi setidaknya, di Papua, tingkat partisipasi mereka untuk datang ke sekolah dan lebih fokus dalam menyerap pembelajaran akan lebih baik.

Dengan begitu, representasi mereka di berbagai profesi di masa depan tentu akan lebih baik, seperti Pube, yang mungkin dalam waktu sekitar 30 tahun lagi, akan menjadi seorang Jenderal.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan mengusulkan skema-skema baru di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian terjangkau dan berkualitas.

"Kalau diperlukan, saya akan mengusulkan skema-skema baru di luar FLPP. Dengan harga lebih murah dari FLPP. Tentu mungkin tanahnya, bangunannya lebih kecil. Tapi desainnya yang menarik," kata Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Kementerian PKP, lanjutnya, saat ini sedang berupaya mencari skema-skema (scheme) pembiayaan dan desain-desain rumah yang menarik dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian terjangkau.

"Kita lagi mau mencari skema-skema yang mana pembiayaan dan gambar-gambar model mana yang menarik buat konsumen. Kita akan lihat mana yang bagus. Terbuka saja. Dan saya minta uji coba ke publik, bagaimana respon publik, marketnya bagaimana," kata Ara

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berfokus menjalankan empat program percepatan (Quick Win)yang meliputi dukungan terhadap makan bergizi gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis (PKG), program tenaga kerja migran, dan perumahan layak huni dan terjangkau.

"Kita sudah menandatangani beberapa memorandum of understanding (MoU), MoU ini semua terkait dengan empat Quick Win Kadin. Pertama adalah mendukung makan bergizi gratis, karena kita merasa niat dan tujuan daripada program ini sangat baik untuk mensejahterakan masyarakat luas," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian Kadin berpartisipasi untuk membangun proyek percontohan, sebelum 17 Agustus, supaya bisa ikut membuat dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Berikutnya adalah PKG di mana Kadin melihat bahwa program ini adalah program yang sangat besar dan bisa melakukan deteksi dini dari kesehatan serta ujungnya tentu bisa menghemat pembiayaan pengobatan dan bisa membuat ekonomi lebih produktif.

"Ketiga yakni program perumahan layak huni dan terjangkau, kita sudah mulai dari beberapa hari yang lalu dan kita akan tingkatkan kesempatan ini dengan teman-teman Kadin Provinsi, bahkan juga dengan teman-teman BUMN yang memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan," katanya.

Kemudian yang terakhir adalah program tenaga kerja migran. Kadin merasa tenaga kerja migran adalah ekspatriat dan pahlawan devisa negara sehingga Kadin melihat ada 1,5 juta backlog tenaga kerja yang masih dilatih terutama perawat dan pelayan.

"Dan ini kita melihat suatu hal yang ingin kita fokuskan dalam waktu singkat," ujar Anindya.

Sebelumnya disampaikan, pihaknya siap mendukung program MBG dengan membangun 100 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi yang akan dibangun sebelum 17 Agustus 2025.

Ia melanjutkan pemerintah telah menaikkan jumlah SPPG yang semula 11 ribu menjadi 30 ribu.

Maka dari itu, Anindya berharap para pengusaha juga dapat terlibat untuk memasok bahan baku yang dibutuhkan untuk menu MBG melalui komoditas pangan seperti cabai hingga sektor ternak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan segera menemui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada pekan depan untuk membahas rencana pembangunan rumah subsidi untuk guru.

"Ya, tanggal 20 Maret ini, pekan depan saya mau datang ke kantor beliau ya," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat (14/3).

Nantinya rumah subsidi untuk guru akan berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kita memang mempersiapkan rumah subsidi, FLPP, 20 ribu rumah untuk guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu menjadi prioritas," kata Maruarar Sirait.

Program ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Pihaknya belum menentukan wilayah yang akan diprioritaskan untuk membangun rumah subsidi guru.

"Justru itu lagi bandingkan dengan datanya. Kan yang paling tahu itu kan beliau (Mendikdasmen) kan? Justru saya membutuhkan itu di mana tempatnya, by name, by address. Ini ujungnya data juga, supaya tepat sasaran," kata Maruarar Sirait.

Pemerintah mewacanakan akan membangun 20.000 rumah subsidi bagi para guru untuk memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

"Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik," ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada Jumat (7/3).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan segera menemui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada pekan depan untuk membahas rencana pembangunan rumah subsidi untuk guru.

"Ya, tanggal 20 Maret ini, pekan depan saya mau datang ke kantor beliau ya," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat (14/3).

Nantinya rumah subsidi untuk guru akan berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kita memang mempersiapkan rumah subsidi, FLPP, 20 ribu rumah untuk guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu menjadi prioritas," kata Maruarar Sirait.

Program ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Pihaknya belum menentukan wilayah yang akan diprioritaskan untuk membangun rumah subsidi guru.

"Justru itu lagi bandingkan dengan datanya. Kan yang paling tahu itu kan beliau (Mendikdasmen) kan? Justru saya membutuhkan itu di mana tempatnya, by name, by address. Ini ujungnya data juga, supaya tepat sasaran," kata Maruarar Sirait.

Pemerintah mewacanakan akan membangun 20.000 rumah subsidi bagi para guru untuk memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

"Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik," ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada Jumat (7/3).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan segera menemui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada pekan depan untuk membahas rencana pembangunan rumah subsidi untuk guru.

"Ya, tanggal 20 Maret ini, pekan depan saya mau datang ke kantor beliau ya," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat (14/3).

Nantinya rumah subsidi untuk guru akan berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kita memang mempersiapkan rumah subsidi, FLPP, 20 ribu rumah untuk guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu menjadi prioritas," kata Maruarar Sirait.

Program ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Pihaknya belum menentukan wilayah yang akan diprioritaskan untuk membangun rumah subsidi guru.

"Justru itu lagi bandingkan dengan datanya. Kan yang paling tahu itu kan beliau (Mendikdasmen) kan? Justru saya membutuhkan itu di mana tempatnya, by name, by address. Ini ujungnya data juga, supaya tepat sasaran," kata Maruarar Sirait.

Pemerintah mewacanakan akan membangun 20.000 rumah subsidi bagi para guru untuk memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

"Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik," ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada Jumat (7/3).

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP temui Mendikdasmen pekan depan bahas rumah subsidi guru