Program MBG merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kebutuhan gizi anak dalam upaya mengurangi kasus stunting di Indonesia

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka kasus stunting di Indonesia yang hingga kini secara nasional angka stunting masih berada di 21,5 persen (data 2024).

"Program MBG merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kebutuhan gizi anak dalam upaya mengurangi kasus stunting di Indonesia," katanya saat di Sukabumi, Selasa.

Menurut Zainul, dirinya menggandeng Badan Gizi Nasional (BGN) untuk sosialisasi program MBG ke daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti ke beberapa kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

Sosialisasi ini sasaran tidak hanya kepada pemerintah daerah, pelajar di sekolah reguler, aparatur pemerintahan tingkat desa dan kecamatan saja, pondok pesantren (ponpes) menjadi target sosialisasi program MBG karena Presiden Prabowo ingin anak di Indonesia mendapatkan asupan gizi yang berkualitas untuk tumbuh kembangnya.

Ia mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya sempat mendatangi Ponpes Modern Assalam 2 di Desa Sukaharja. Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi untuk memberikan sosialisasi dan ternyata program MBG ini sudah sangat dinanti oleh oleh para santri.

Program unggulan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang diresmikan secara nasional pada 6 Januari 2025 lalu secara bertahap dilaksanakan di beberapa daerah dengan target bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

“Bahwa program MBG yang dilaksanakan secara nasional dan sudah dilaksanakan di beberapa kecamatan di Sukabumi bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak, menekan angka stunting dan memastikan setiap anak mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak," tambahnya.

Zainul mengatakan program MBG ini tidak hanya berfokus terhadap peningkatan gizi anak, tetapi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Di mana satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang merupakan penyedia dan penyalur makanan harus berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk menyediakan bahan baku.

Tentunya akan terjadi kegiatan ekonomi di setiap daerah, sehingga diharapkan program MBG ini bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang kuat, cerdas dan berkompeten menuju Indonesia Emas 2045 dan perekonomian daerah tumbuh.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Indonesia membutuhkan setidaknya 4 juta ton beras untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang.

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan bahwa semakin banyak penerima manfaat yang diikutsertakan dalam program tersebut, semakin banyak pula bahan baku yang dibutuhkan untuk makanan yang didistribusikan kepada para pelajar di sekolah.

"Jika kita ingin memberi makan 82,9 juta orang, kita membutuhkan sekitar 4 juta ton beras," kata Zulhas dalam konferensi pers di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Senin.

Terkait bahan baku, Hasan menyatakan setiap daerah memiliki kebutuhan dan ketersediaan bahan yang berbeda-beda. Misalnya, daerah di Jawa membutuhkan ayam dalam jumlah yang besar untuk program tersebut, sedangkan daerah lain membutuhkan ikan.

Program MBG menjadi prioritas utama pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya pelajar sekolah, di 38 provinsi di Indonesia.

Pewarta: Xinhua
Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Permukiman warga di Jalan Kebon Pala II, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur masih dilanda banjir mencapai satu hingga dua meter, pada Selasa pagi, akibat Kali Ciliwung meluap.

Banjir yang melanda sejak Senin (3/3) dini hari itu tak kunjung surut hingga menyebabkan aktivitas warga terganggu.

Terlihat sejak pukul 08.00 WIB warga bolak balik menyelamatkan pakaian dan dokumen pentingnya dari rumah ke permukiman atas. Untuk menuju ke rumahnya pun ada yang harus menggunakan perahu karet atau baju pelampung.

"Ya begini, kalau mau kemana-mana harus basah, pakai perahu karet, makin ke sana makin dalam soalnya. Yang mau kerja jadi terhambat juga kan keluarnya, motor di parkir di atas," kata Ketua RT 12/RW 04, Rukimah (53) saat ditemui di lokasi, Jakarta Timur, Selasa.

Terlihat beberapa warga masih bertahan di rumahnya.

Petugas terus berusaha mengevakuasi warga yang hendak pindah ke pengungsian ataupun yang mau ke rumahnya untuk mengambil barang bawaannya.

Tim dari kepolisian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat bersiaga dengan perahu karet untuk mengevakuasi warga.

Sementara, ada beberapa warga korban banjir yang mengungsi ke SDN 01 Kampung Melayu. Mereka yang mengungsi mayoritas ibu-ibu, anak-anak, dan lanjut usia (lansia).

Hujan yang terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya pada Minggu (2/3) menyebabkan kenaikan Bendung Katulampa yang berada di Bogor, Jawa Barat, menjadi Siaga 3 atau Waspada pada pukul 20.20 WIB.

Kemudian, di hari yang sama pada pukul 20.40 Siaga 2 dan pada pukul 20.40 WIB Bendung Katulampa menjadi Siaga 1 atau Bahaya sekitar pukul 21.30 WIB.

Selanjutnya di Pos Pantau Depok berstatus Siaga 3 Waspada pukul 21.40 WIB, Siaga 2 pukul 00.00 WIB dan Siaga 1 atau Bahaya pukul 00.30 WIB.

Lalu di Pos Pantau Angke Hulu menjadi siaga 3 pukul 23.00 WIB dan menyebabkan terjadinya beberapa banjir di wilayah DKI Jakarta.

Hingga saat ini tujuh RT di Jakarta Timur masih tergenang banjir yakni tiga RT di Kelurahan Bicara Cina dengan ketinggian air 90-100 sentimeter (cm), dan empat RT di Kelurahan Kampung Melayu dengan ketinggian air mencapai 95 cm.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Kita tidak ragu-ragu akan membuat 'blacklist'. Karena kita mau melindungi daripada rakyat

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan tak akan ragu membuat daftar hitam (blacklist) pengembang rumah subsidi yang menjual kualitas hunian yang buruk ke masyarakat.

"Kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist. Karena kita mau melindungi daripada rakyat," ujar dia usai menghadiri acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyatakan pihaknya tak ingin memberikan kesempatan bagi para pengembang yang nakal untuk ikut membangun rumah subsidi.

Oleh karena itu dengan daftar hitam yang dibuat nanti, akan dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan agar lebih hati-hati menggaet pengembang terkait.

"Jadi saya sudah minta kepada Tapera dan penyalur, hati-hati memberikan kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas sesuai dengan kesepakatan," katanya pula.

Selain itu, ia mengatakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo untuk membahas upaya peningkatan kuantitas hunian layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersinergi untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan perumahan bersubsidi pegawai negeri pada Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa, menyatakan kolaborasi tersebut yakni pihaknya akan membangun 100 ribu rumah bagi personel Polri, sehingga membantu Kementerian PKP mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah. Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Sehingga dengan demikian tentunya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, harapan kita, target kita tidak hanya 100 ribu tapi mungkin bisa lebih dari itu," kata Kapolri.

Ia mengatakan dengan dibangun perumahan subsidi bagi anggota Polri dapat secara langsung meningkatkan perekonomian daerah, serta memacu dampak positif berkelanjutan (multiplier effect).

"Ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya daerah," ujarnya pula.

Lebih lanjut Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan rencana pembangunan rumah bagi personel Polri ini membantu pihaknya untuk memenuhi target yang ditetapkan Presiden.

Selain itu, menurut dia, hal ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan karpet merah bagi MBR sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita bisanya selama ini tahu adanya karpet merah bagi investor, pemerintahan Presiden Prabowo ini karpet merah untuk MBR," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengungkapkan selain membangun rumah secara langsung, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa insentif agar masyarakat memiliki hunian layak, salah satunya yakni implementasi PPN 100 persen ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar hingga bulan Juli 2025.

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah.

Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan siap membantu para korban banjir yang saat ini terjadi di beberapa titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sejalan dengan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ditemui Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, Maruarar menyebutkan dalam kondisi kebencanaan BNPB pada dasarnya akan melakukan pemetaan terkait kebutuhan hunian dan apabila dibutuhkan relokasi dalam jumlah besar untuk korban bencana maka nantinya BNPB akan meminta Kementerian PKP untuk memenuhinya.

"Nanti biasanya kita akan rapat koordinasi berdasarkan hasil temuan dari BNPB. Kami pada dasarnya siap untuk bisa men-support di daerah-daerah bencana," kata Maruarar.

Meski begitu, apabila ternyata korban bencana yang direlokasi berjumlah kecil dan dirasakan masih bisa ditangani langsung oleh BNPB maka biasanya Kementerian PKP tidak dilibatkan untuk membantu relokasi.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyebutkan bahwa dalam kondisi kebencanaan sebenarnya pihaknya selalu mendukung dan siap berkolaborasi dengan BNPB memastikan kebutuhan korban bisa dipenuhi.

Ara mencontohkan salah satu bentuk kerja sama yang pernah dilakukan bersama BNPB ialah pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Kementerian PKP menurut dia ikut terlibat karena jumlah korban yang perlu direlokasi berjumlah banyak dan tidak bisa hanya dilayani oleh BNPB.

Hal serupa juga menurut Ara akan diterapkan dalam hal penanganan banjir di sejumlah titik Jabodetabek yang berlangsung sejak Selasa (4/3) dini hari.

"Nanti pemerintah daerah kalau memang dibutuhkan besar itu akan koordinasi, Pemerintah daerah, pemerintah pusat, Menko-nya Pak Pratikno yang nanganin. Nanti ada Menteri Keuangan, ada Menteri Sosial, ada Menteri PU, ada kami (Menteri PKP) juga untuk bisa bekerja sama," kata Ara.

Sebelumnya diwartakan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyatakan banjir yang hari ini merendam sejumlah kawasan di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan ketinggian 1-4 meter adalah banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat.

Hujan deras mengguyur Kota Bogor pada Minggu (2/3) malam tergolong ekstrem dan berdasarkan data hasil monitoring tim meteorologi BMKG ketebalan intensitas hujannya lebih dari 110 mm per hari.

BMKG menilai curah hujan ekstrem tersebut memungkinkan air DAS Ciliwung meluap menjadi banjir bandang yang melanda sejumlah kecamatan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, hingga terbawa ke hilir sungai di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya menyarankan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menggunakan pendekatan asosiasi atau kelompok dalam memberikan sertifikasi bagi 4,5 juta usaha mikro, kecil, menengah bidang pangan.

Zulkifli, atau yang akrab dipanggil Zulhas, mengatakan di Jakarta, Selasa, bahwa saat ini ada sekitar 4,5 juta UMKM yang mengajukan sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Dari jumlah tersebut baru 400 ribu yang diberikan.

Oleh karena itu, dia menyarankan pendekatan tersebut agar sertifikasi bagi semuanya lebih cepat tercapai.

"Nah oleh karena itu saran saya tadi pakai asosiasi, pakai perkumpulan. Dulu saya pernah melakukan waktu saya Menteri Kehutanan. Sehingga satu dikasih, itu bisa berlaku untuk teman-temannya yang lain. Itu bisa mempercepat," katanya usai rapat terbatas untuk sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Dia meminta BPOM untuk mempercepat sertifikasi tersebut, karena berbeda dengan industri pangan yang punya sumber daya manusia, logistik, dan lainnya, modal UMKM terbatas.

"Kalau UMKM ini kan modal terbatas, jauh-jauh. Misalnya yang dari Sumatera Utara, dari Sulawesi, dari Maluku harus ke sini ngurus, itu kan sulit sekali," katanya.

Pendekatan itu, katanya, juga sesuai dengan nilai gotong royong dan kekeluargaan dalam budaya Indonesia, yang dipesankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengapresiasi langkah BPOM untuk mempercepat sertifikasi industri garam nasional, dalam rangka pemenuhan suplai melalui produksi secara domestik.

"Kita enggak boleh impor lagi, dilarang sesuai Perpres 126, tapi disini kan belum cukup. Oleh karena itu tadi saya terima kasih dipercepat izin dari BPOM sehingga mereka bisa produksi lebih cepat," kata Zulhas.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Kehadiran produk tersebut juga mendukung kebijakan penurunan harga tiket pesawat domestik oleh pemerintah

Jakarta (ANTARA) - PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menghadirkan sejumlah produk perlindungan bagi masyarakat agar nyaman dan aman merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah, baik yang mudik ke kampung halaman maupun yang merayakan di rumah.

Corporate Secretary Jasindo Brellian Gema di Jakarta, Selasa, menyatakan bahwa salah satu produk proteksi tersebut adalah Jasindo Travel Insurance yang memberikan perlindungan ekstra bagi masyarakat yang bepergian.

Kehadiran produk tersebut juga mendukung kebijakan penurunan harga tiket pesawat domestik oleh pemerintah.

“Jasindo Travel Insurance hadir untuk memberikan kenyamanan bagi pemudik dengan perlindungan menyeluruh, mulai dari risiko kecelakaan hingga berbagai ketidaknyamanan selama perjalanan,” ujar Brellian Gema.

Ia menuturkan bahwa produk asuransi tersebut memberikan manfaat utama berupa perlindungan medis dan kecelakaan diri, serta berbagai manfaat tambahan.

Manfaat tambahan tersebut antara lain bantuan darurat di seluruh dunia; perlindungan dari risiko perjalanan, termasuk keterlambatan dan pembatalan; perlindungan rumah saat ditinggal mudik; tanggung jawab pribadi; biaya risiko kendaraan sewaan; serta perlindungan visa jika ditolak.

Brellian menyampaikan bahwa masyarakat dapat menikmati manfaat produk perlindungan tersebut dengan premi Rp5 ribu per hari untuk perjalanan domestik, Rp120 ribu per hari untuk perjalanan internasional ke kawasan non-Schengen, dan Rp200 ribu per hari untuk perjalanan internasional ke kawasan Schengen.

Kawasan Schengen terdiri atas 29 negara Eropa yang tidak memberlakukan kebijakan paspor dan kontrol perbatasan antarmasing-masing negara.

Negara-negara tersebut yaitu Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Islandia, Italia, Jerman, Kroasia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malta, Norwegia, Polandia, Portugal, Prancis, Republik Ceko, Rumania, Slovakia, Slovenia, Swedia, Swiss, Spanyol dan Yunani.

Tidak hanya bagi pemudik dan wisatawan, Jasindo juga menyediakan produk perlindungan bagi masyarakat yang merayakan Idul Fitri dengan berkumpul bersama keluarga di rumah.

Salah satunya adalah melalui kolaborasi dengan IndiHome, layanan internet dari Telkomsel yang merupakan anak usaha BUMN Telkom Indonesia, dalam program “Puas Internetan, Dapatkan Ekstra Perlindungan”.

Brellian menuturkan bahwa melalui program tersebut, pelanggan IndiHome bisa mendapatkan manfaat santunan kecelakaan diri dan meninggal dunia hingga Rp25 juta serta santunan kebakaran rumah hingga Rp20 juta.

“Kolaborasi Jasindo dengan berbagai ekosistem BUMN semakin memperkuat perannya sebagai perusahaan asuransi inovatif yang menghadirkan solusi perlindungan bagi masyarakat. Dengan berbagai pilihan proteksi, Jasindo memastikan perjalanan mudik dan momen Lebaran bersama keluarga berlangsung dengan aman dan nyaman,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Saya minta semua pengusaha di Palembang dan di Indonesia, jangan menjual bahan pokok di atas HET

Palembang (ANTARA) - Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melakukan pemantauan pasar murah di Kantor Pos Merdeka, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai pemantauan, mengatakan bahwa kegiatan itu bertujuan untuk memastikan pasar murah berjalan lancar dan bahan pokok dapat diakses oleh masyarakat luas.

Ia meminta para pengusaha di Kota Palembang agar tidak menjual bahan pokok dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) agar warga tidak kesusahan dalam mendapatkan bahan pokok selama Ramadhan.

"Saya minta semua pengusaha di Palembang dan di Indonesia, jangan menjual bahan pokok di atas HET," katanya.

Ia menegaskan apabila sudah diimbau tetapi tidak dilakukan, maka pihaknya akan menyegel seperti yang dilakukan di Jakarta dan ada di Jawa Tengah, namun ia berharap di Palembang tidak terjadi hal demikian.

Menurut dia, harga jual pangan di pasar murah itu di banderol sesuai HET dan telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai panduan teknis pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah.

Operasi pasar dan pasar murah ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat mendapatkan harga pangan yang terjangkau saat Ramadhan.

Mentan juga mengapresiasi dukungan PT Pos Indonesia dalam penyediaan lokasi distribusi bahan pangan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau.

Ia menyebutkan sengaja menitikkan pasar murah itu ke kota besar karena dapat menjangkau warga masyarakat hingga ke pedesaan.

Saat ini sudah ada 2.800 pasar murah di seluruh titik Kantor Pos di Indonesia dari total 4.500 Kantor Pos dan ia sudah meminta untuk mengisi semuanya dan beroperasi sampai tiga hari menjelang Lebaran.

Sementara pasar murah itu menyediakan sembilan bahan pokok mulai dari beras, minyak, daging kerbau, telur, hingga gula dengan harga lebih murah 10 hingga 16 persen dibandingkan harga normal.

Sejumlah warga bersyukur atas pasar murah itu dan berharap bisa di gelar setiap hari bukan hanya di bulan Ramadhan saja.

Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

...Tentu kalau ada makanan, karena sekarang bulan Ramadhan, dia mendapat jatah. Pergi sekolah terus dia dapat, bawa pulang, tentu itu sudah dalam pertimbangan dan perhitungan," kata Taruna ketika ditemui di Jakarta, Selasa

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya memastikan menu yang disajikan dalam Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadhan aman untuk dibawa pulang dan dikonsumsi.

"Tentu kalau ada makanan, karena sekarang bulan Ramadhan, dia mendapatkan jatah. Pergi sekolah terus dia dapat, bawa pulang, tentu itu sudah dalam pertimbangan dan perhitungan," kata Taruna ketika ditemui di Jakarta, Selasa.

Taruna mengatakan, pihaknya melakukan upaya pendampingan bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar dapat memberikan layanan sesuai dengan prosedur keamanan pangan.

Dia menjelaskan bahwa setiap bahan makanan, seperti daging, nasi, sayuran, memiliki masa degenerasinya, serta reaksi tertentu apabila bercampur dengan bahan pangan lain karena adanya proses mikroorganisme.

"Jadi misalnya, kalau dia bawa pulang, tentu sayur tidak dicampur dengan nasi, tidak dicampur dengan ini, masing-masing dipisah-pisahkan mungkin lewat kontainer khusus. Jadi dengan demikian, itu tidak ada masalah," dia menambahkan.

Dalam kesempatan itu Taruna menyoroti pentingnya mendukung Makan Bergizi Gratis dalam upaya memenuhi gizi anak Indonesia. Sebanyak 80 persen anak Indonesia bermasalah gisinya, dengan sebanyak 21,6 persen stunting, 40 persen mengalami defisiensi mikronutrisi, dan sekitar 20 persen mengalami kelebihan nutrisi.

MBG, katanya, adalah investasi jangka panjang untuk menyehatkan anak-anak dan menghindarkan mereka dari penyakit degeneratif, penyakit metabolisme, dan penyakit non-infeksius lainnya. Dengan MBG, dia menambahkan, cara makan anak dan asupan gizi lebih terkontrol.

Dia menambahkan, kesuksesan MBG memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, dia mengusulkan untuk mengerjakannya secara bergotong royong, termasuk dengan mengajak industri pangan bekerja sama.

"Dan saya kira kalau semua terlibat, kita gotong royong, maka program makan bergizi gratis ini bukan hanya program 1-2 tahun atau minimal 5 tahun, tapi bisa menjadi sustainable untuk selamanya," katanya.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora kemarin, Selasa (3/3) mengenai keuntungan puasa bagi otak hingga tambahan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menarik untuk disimak.

Selain itu, ada juga warta tentang penertiban sumber pencemar udara di Jakarta, 512 pesantren jadi pilot program Pesantren Ramah Anak, hingga rencana pemakaman pendaki Cartenz Lilie Wijayanti.

Berikut rangkuman berita:

Kepala BPOM sebutkan 3 keuntungan puasa dalam peningkatan saraf otak

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyebutkan, selain sebagai sarana untuk beribadah dan meningkatkan kepribadian, secara neurosains, puasa memiliki tiga manfaat luar biasa bagi kesehatan saraf otak.

Mulai September BGN butuh tambahan Rp25 triliun/bulan percepatan MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan percepatan dari Presiden.

KLH bakal tertibkan sumber pencemar udara Jakarta, termasuk di KBN

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pihaknya akan menertibkan sejumlah titik yang menjadi sumber pencemar udara di Jakarta, termasuk tempat penampungan batu bara di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara.

Kemenag: 512 pesantren jadi pilot Program Pesantren Ramah Anak

Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 512 pesantren sebagai pilot Program Pesantren Ramah Anak yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1541 Tahun 2025.

Suami pendaki Cartenz ungkap rencana pemakaman Lilie Wijayanti

Lilie Wijayati Poegiono (59), salah satu pendaki yang meninggal dunia saat mendaki Cartenz Pyramid atau Puncak Jaya, Papua Tengah, akan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang pada Rabu (5/3).

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa (4/2) mengalami kenaikan sebesar Rp25.000, dari sebelumnya Rp1.679.000 menjadi Rp1.704.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut mengalami lonjakan, yakni ke angka Rp1.553.500 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

- Harga emas 0,5 gram: Rp902.000.
- Harga emas 1 gram: Rp1.704.000.
- Harga emas 2 gram: Rp3.348.000.
- Harga emas 3 gram: Rp4.997.000.
- Harga emas 5 gram: Rp8.295.000.
- Harga emas 10 gram: Rp16.535.000.
- Harga emas 25 gram: Rp41.212.000.
- Harga emas 50 gram: Rp82.345.000.
- Harga emas 100 gram: Rp164.612.000.
- Harga emas 250 gram: Rp411.265.000.
- Harga emas 500 gram: Rp822.320.000.
- Harga emas 1.000 gram: Rp1.644.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025