ini sejalan dengan target pemerintahan Prabowo yang mendorong pembangunan rumah sampai 3 juta rumah per tahun

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan naiknya batas maksimal Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga Rp14 juta untuk mendapatkan rumah subsidi, sudah sejalan dengan upaya mengakselerasi Program 3 Juta Rumah.

"Saya rasa ini juga sejalan dengan target pemerintahan Pak Prabowo yang ingin mendorong pembangunan perumahan sampai 3 juta rumah per tahun," kata dia dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, dengan dinaikkannya batas maksimal penghasilan ini, secara langsung meningkatkan cakupan agar masyarakat bisa memperoleh rumah subsidi.

"By definition dengan dinaikkannya kriteria menjadi penghasilan sampai Rp14 juta, berarti bukan hanya berpenghasilan rendah yang di-cover, tapi berpenghasilan menengah juga," katanya.

Lebih lanjut, guna mengoptimalkan dampak positif dari kebijakan baru ini, pihaknya meminta pemerintah untuk melakukan kalkulasi secara terinci apa saja hal yang perlu diperbaiki dalam program rumah subsidi, seperti kualitas bangunan dan alur distribusi.

Faisal menyampaikan pemerintah juga harus menghitung konsekuensi dampak kenaikan batas penghasilan bagi penerima rumah subsidi ini terhadap anggaran negara.

'Karena dalam kondisi sekarang anggaran pemerintah kapasitasnya sedang menurun," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menaikkan batas MBR yang berhak menerima rumah subsidi hingga Rp14 juta, dengan membagi menjadi empat zonasi.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri atau Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah sudah berjalan.

Zona 1: Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Tidak Kawin: Rp8.500.000
Kawin: Rp10.000.000

Zona 2: Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali.
Tidak Kawin: Rp9.000.000
Kawin: Rp11.000.000

Zona 3: Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Tidak Kawin: Rp10.500.000
Kawin: Rp12.000.000

Zona 4: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.
Tidak Kawin: Rp12.000.000
Kawin: Rp14.000.000.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kudus (ANTARA) - Pemerintah menyatakan komitmennya mengatasi backlog (kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan) sebanyak 9,9 juta rumah dengan berbagai strategi, kata Dirjen Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Aziz Andriansyah.

"Strategi itu di antaranya, dengan program 3 juta rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Tanah Air," ujarnya saat penyerahan secara simbolis bantuan rumah sederhana layak huni (RSLH) di Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis.

Untuk saat ini, kata dia, selama 2025 tercatat sudah 220.000 rumah terbangun. Pemerintah juga sedang mengupayakan menjadi dua kali lipat.

Ia mempersilakan masyarakat di Kudus memanfaatkan rumah subsidi tersebut.

Strategi lainnya, menurut Aziz, yakni dengan menambah likuiditas rumah bersubsidi.

Untuk bisa mewujudkan program 3 juta rumah, dia mengakui, membutuhkan gotong royong antara pemerintah pusat dan daerah.

Bahkan, kata dia, tanah negara yang terlantar juga diupayakan untuk dimanfaatkan oleh kontraktor agar bisa dibangun.

Selain itu, imbuh dia, ada upaya ekspansi ke luar negeri untuk menarik investor ke dalam negeri agar mau berinvestasi dalam pembangunan perumahan.

Pada kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan terima kasih kepada PT Djarum yang telah membantu memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni (RTLH) menjadi layak huni.

PT Djarum bersama Polytron berencana membangun 300 rumah. Sedangkan saat ini terlaksana 92 hunian direnovasi dan dibangun ulang dengan biaya yang digelontorkan mencapai Rp5 miliar.

Sementara itu, di wilayah Jawa Tengah PT Djarum dan perusahaan afiliasinya tercatat sudah melakukan renovasi dan membangun ulang 362 rumah tak layak huni di wilayah Jawa Tengah sejak tahun 2022.

Program tersebut telah menyasar beberapa kabupaten, yakni Kabupaten Grobogan sebanyak lima rumah, Rembang lima rumah, Demak 10 rumah, Blora 15 rumah, Pemalang 20 rumah, dan Kudus sebanyak 307 rumah.

mewujudkan program 3 juta rumah itu membutuhkan gotong royong antara pemerintah pusat dan daerah

Kudus (ANTARA) - Pemerintah menyatakan komitmennya mengatasi backlog (kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan) sebanyak 9,9 juta rumah dengan berbagai strategi, kata Dirjen Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Aziz Andriansyah.

"Strategi itu di antaranya, dengan program 3 juta rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Tanah Air," ujarnya saat penyerahan secara simbolis bantuan rumah sederhana layak huni (RSLH) di Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis.

Untuk saat ini, kata dia, selama 2025 tercatat sudah 220.000 rumah terbangun. Pemerintah juga sedang mengupayakan menjadi dua kali lipat.

Ia mempersilakan masyarakat di Kudus memanfaatkan rumah subsidi tersebut.

Strategi lainnya, menurut Aziz, yakni dengan menambah likuiditas rumah bersubsidi.

Untuk bisa mewujudkan program 3 juta rumah, dia mengakui, membutuhkan gotong royong antara pemerintah pusat dan daerah.

Bahkan, kata dia, tanah negara yang terlantar juga diupayakan untuk dimanfaatkan oleh kontraktor agar bisa dibangun.

Selain itu, imbuh dia, ada upaya ekspansi ke luar negeri untuk menarik investor ke dalam negeri agar mau berinvestasi dalam pembangunan perumahan.

Pada kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan terima kasih kepada PT Djarum yang telah membantu memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni (RTLH) menjadi layak huni.

PT Djarum bersama Polytron berencana membangun 300 rumah. Sedangkan saat ini terlaksana 92 hunian direnovasi dan dibangun ulang dengan biaya yang digelontorkan mencapai Rp5 miliar.

Sementara itu, di wilayah Jawa Tengah PT Djarum dan perusahaan afiliasinya tercatat sudah melakukan renovasi dan membangun ulang 362 rumah tak layak huni di wilayah Jawa Tengah sejak tahun 2022.

Program tersebut telah menyasar beberapa kabupaten, yakni Kabupaten Grobogan sebanyak lima rumah, Rembang lima rumah, Demak 10 rumah, Blora 15 rumah, Pemalang 20 rumah, dan Kudus sebanyak 307 rumah.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

BGN selalu melakukan evaluasi setiap hari setelah MBG tersalurkan guna mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) membuat kebijakan baru agar sisa Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar dibersihkan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk mencegah agar keracunan seperti yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tidak berulang.

"Saya sudah meninjau ke Cianjur, hasilnya, penyebab utama masih di laboratorium, kita belum cek, hanya ada yang kurang pada saat mengecek itu karena sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu, sudah dibersihkan di sekolah sehingga kami tidak bisa ambil sampelnya, jadi kita menambah SOP bahwa sisa makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Kamis.

Dari hasil peninjauannya ke Cianjur, ia juga memberikan dua saran kepada pengelola termasuk kepala SPPG, pertama, food tray (tempat makan) harus diganti bukan dari bahan plastik, dan yang kedua, proses barang masuk dan keluar mesti dibedakan.

Ia juga mengemukakan, BGN selalu melakukan evaluasi setiap hari setelah MBG tersalurkan guna mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi.

"Kami selalu evaluasi tiap hari, setiap jam 16.00 WIB kami melakukan evaluasi, jadi apapun yang terjadi, kami evaluasi tiap hari. Perbaikan-perbaikan kami lakukan dan mohon diingat juga, bahwa SPPG yang sudah jalan itu kan 1.079 dan sudah melayani lebih dari 3 juta, Meski kita menginginkan zero incident, tetapi kejadian-kejadian itu selalu saja ada," ujar dia.

Khusus untuk kejadian di Cianjur, BGN akan melatih ulang para pegawai SPPG untuk meningkatkan kualitas layanan.

"Yang di Cianjur itu sudah jalan dari 15 Januari 2024, jadi kelihatannya perlu penyegaran kembali. Untuk seluruh pegawai itu, kita training ulang pada Sabtu-Minggu agar meningkatkan kualitas layanannya," ucapnya.

Dadan juga menyatakan pihaknya berkomitmen untuk memperketat sistem pengawasan guna mewujudkan sistem pangan yang lebih aman dan berkelanjutan.

"Kami akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tujuan kami bukan sekadar menyikapi kasus, tetapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat, aman, dan berkelanjutan," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Peraturan Menteri atau Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah sudah berjalan.

"Jadi ini sudah berjalan sejak tanggal 22 April, jadi tanpa ragu-ragu jalankan," ujar Ara dalam konferensi pers di Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis.

Peraturan Menteri PKP ini disusun untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kemudahan pembangunan dan perolehan rumah dengan melakukan penyesuaian besaran penghasilan maksimal MBR.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas Besaran Penghasilan MBR, Kriteria MBR, dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah bagi MBR.

Besaran penghasilan per bulan paling banyak ini dibagi berdasarkan zonasi wilayah dengan rincian sebagai berikut:

Zona 1: Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp8.500.000

Kawin: Rp10.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Rp10.000.000

Zona 2: Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp9.000.000

Kawin: Rp11.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp11.000.000

Zona 3: Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp10.500.000

Kawin: Rp12.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp12.000.000

Zona 4: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp12.000.000

Kawin: Rp14.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp14.000.000

Selain Peraturan Menteri PKP tersebut, juga telah ditetapkan Keputusan Menteri PKP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

Dengan adanya peraturan dan kebijakan baru ini masyarakat Indonesia khususnya MBR lebih mudah dalam memperoleh rumah.

Ara meminta kepada semua asosiasi pengembang perumahan untuk menyosialisasikan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tersebut.

"Saya juga meminta kepada semua asosiasi untuk menyosialisasikan segera, ini sudah jelas apa yang sudah disampaikan. Saran saya semua asosiasi sosialisasikan. Malam ini mainkan," katanya pula.

Dirinya juga mengapresiasi Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang sudah mendukung Kementerian PKP dalam menyusun Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Dalam kesempatan sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan tugas Kementerian Hukum (Kemenkum) setelah mendapatkan usulan untuk dilakukan harmonisasi dari Kementerian PKP, tentu pihaknya menugaskan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

"Alhamdulillah pada 22 April 2025 Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 sudah selesai kita harmonisasi dan juga selesai diundangkan. Dengan demikian maka tentu kebijakan hukum terkait dengan besaran penghasilan dan kriteria MBR serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah sudah memiliki landasan hukum," kata Supratman Andi Agtas.

Jadi ini sudah berjalan sejak tanggal 22 April, jadi tanpa ragu-ragu jalankan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Peraturan Menteri atau Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah sudah berjalan.

"Jadi ini sudah berjalan sejak tanggal 22 April, jadi tanpa ragu-ragu jalankan," ujar Ara dalam konferensi pers di Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis.

Peraturan Menteri PKP ini disusun untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kemudahan pembangunan dan perolehan rumah dengan melakukan penyesuaian besaran penghasilan maksimal MBR.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas Besaran Penghasilan MBR, Kriteria MBR, dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah bagi MBR.

Besaran penghasilan per bulan paling banyak ini dibagi berdasarkan zonasi wilayah dengan rincian sebagai berikut:

Zona 1: Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp8.500.000

Kawin: Rp10.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Rp10.000.000

Zona 2: Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp9.000.000

Kawin: Rp11.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp11.000.000

Zona 3: Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp10.500.000

Kawin: Rp12.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp12.000.000

Zona 4: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

a. Umum:

Tidak Kawin: Rp12.000.000

Kawin: Rp14.000.000

b. Satu Orang untuk Peserta Tapera: Rp14.000.000

Selain Peraturan Menteri PKP tersebut, juga telah ditetapkan Keputusan Menteri PKP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

Dengan adanya peraturan dan kebijakan baru ini masyarakat Indonesia khususnya MBR lebih mudah dalam memperoleh rumah.

Ara meminta kepada semua asosiasi pengembang perumahan untuk menyosialisasikan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tersebut.

"Saya juga meminta kepada semua asosiasi untuk menyosialisasikan segera, ini sudah jelas apa yang sudah disampaikan. Saran saya semua asosiasi sosialisasikan. Malam ini mainkan," katanya pula.

Dirinya juga mengapresiasi Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang sudah mendukung Kementerian PKP dalam menyusun Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Dalam kesempatan sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan tugas Kementerian Hukum (Kemenkum) setelah mendapatkan usulan untuk dilakukan harmonisasi dari Kementerian PKP, tentu pihaknya menugaskan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

"Alhamdulillah pada 22 April 2025 Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 sudah selesai kita harmonisasi dan juga selesai diundangkan. Dengan demikian maka tentu kebijakan hukum terkait dengan besaran penghasilan dan kriteria MBR serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah sudah memiliki landasan hukum," kata Supratman Andi Agtas.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Katering yang membuat masakannya harus senantiasa mempertimbangkan aspek-aspek higienitas

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan pada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau katering soal keamanan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehubungan kejadian keracunan makanan di Cianjur beberapa waktu lalu.

"Ke depan para penyelenggara harus lebih berhati-hati. K​​​atering yang membuat masakannya harus senantiasa mempertimbangkan aspek-aspek higienitas, keamanan siswa yang akan mengkonsumsi itu. Sebelum dimakan siswa diperiksa dulu," kata Dedi dikutip di Bandung, Kamis.

Namun demikian, Dedi menekankan bahwa evaluasi terkait dengan program MBG termasuk soal katering penyedia makanannya, bukanlah wewenang provinsi, tapi merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).

"MBG kan program dari pemerintah pusat jadi yang mengevaluasinya adalah dari lembaganya itu yakni Badan Gigi Nasional," tuturnya.

Sebelumnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan yang menimpa puluhan siswa dari dua sekolah di Cianjur usai menyantap MBG, yang sebagian besar mendapat perawatan di rumah sakit.

Kepala Dinkes Cianjur Yusman Faisal di Cianjur, mengatakan total 79 siswa terdiri dari siswa MAN I sebanyak 60 orang dan SMP PGRI I sebanyak 19 orang yang keracunan akibat menyantap hidangan MBG.

Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang terkait keracunan yang menimpa puluhan siswa dari dua sekolah di Cianjur setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta didukung oleh Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) membuka skema bantuan kepemilikan rumah bagi berbagai kelompok pekerja, termasuk awak media.

Deputi Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdikusuma dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan hal ini sejalan dengan tantangan yang hadir di tengah keinginan masyarakat untuk memiliki rumah.

“Harga rumah tidak akan pernah turun. Maka, waktu terbaik untuk membeli rumah adalah sekarang. Semakin ditunda, semakin jauh dari jangkauan,” ujar Sid Herdikusuma.

Selain lonjakan harga properti, tantangan lainnya adalah kemampuan masyarakat dalam menyiapkan uang muka (down payment/DP) serta menghadapi suku bunga KPR yang tinggi dan fluktuatif. Dalam konteks ini, menurut Sid, kehadiran pemerintah sangat vital.

“Pemerintah hadir dengan solusi pembiayaan yang inklusif dan terjangkau,” ujarnya.

Adapun pemerintah menyediakan dua skema utama dalam mendukung pembiayaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi melalui BP Tapera. Keduanya dirancang agar rakyat tak lagi terhambat untuk memiliki rumah pertamanya.

Department Head SMD BTN Heri Rijadi menjelaskan FLPP dibiayai melalui skema campuran, yaitu 75 persen berasal dari pemerintah dan 25 persen dari bank, dengan dukungan dari Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Program ini menawarkan bunga tetap 5 persen sepanjang masa tenor maksimal 20 tahun, dengan harga jual rumah sesuai ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun subsidi Tapera berasal dari simpanan peserta dan memberikan tenor lebih panjang, hingga 30 tahun, dengan bunga tetap sebesar 5 persen per tahun. Harga rumah pun mengikuti ketentuan Kementerian PKP, menjadikannya sangat kompetitif.

“Produk-produk pembiayaan ini tidak hanya tersedia bagi pekerja media, tetapi terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia, selama memenuhi kriteria yang ditetapkan,” ujar Heri.

Adapun program ini diprioritaskan bagi pekerja yang belum memiliki rumah dan berpenghasilan maksimal Rp14 juta per bulan di wilayah Jabodetabek untuk yang sudah berkeluarga.

“KPR subsidi ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada kelompok-kelompok profesi yang selama ini rentan tidak terlayani skema komersial, padahal mereka punya kontribusi penting dalam kehidupan demokrasi kita,” kata Heri.

Program ini selaras dengan prinsip pemerataan dan keberlanjutan pembangunan sektor perumahan nasional. Tidak hanya memfasilitasi pembiayaan, tetapi pemerintah juga memastikan prosesnya lebih sederhana, cepat, dan bebas dari hambatan birokratis yang kerap menjadi kendala.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Karawang (ANTARA) - Polres Karawang, Jawa Barat, masih melakukan pendalaman terkait dengan kasus temuan limbah medis yang bercampur dengan limbah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jabar.

Kepala Seksi Humas Polres Karawang Ipda Solikhin, di Karawang, Kamis mengatakan hingga kini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dengan kasus temuan limbah medis di area permukiman warga Desa Karangligar.

"(Saat ini) masih proses pendalaman. Nanti kalau sudah ada perkembangan lebih lanjut dikabari," katanya.

Polres Karawang sejak Jumat (11/4) menyatakan telah menyelidiki temuan tumpukan limbah medis yang bercampur limbah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar, Karawang.

"Temuan tumpukan limbah medis di Dusun Kampek RT 07/02, Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, itu ditangani oleh Satreskrim Unit 3 Tipiter Polres Karawang," kata Solikhin.

Dalam pemeriksaan itu, jajaran Satreskrim Unit 3 Tipiter Polres Karawang telah melakukan pemeriksaan pengelola tempat dan penanggung jawab tempat lokasi yang dijadikan penampungan sampah tercampur limbah medis di Desa Karangligar.

Temuan tumpukan limbah medis yang bercampur dengan limbah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar itu sebelumnya telah diinformasikan oleh masyarakat. Kemudian pihak kepolisian langsung ke lokasi, untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan secara langsung.

Lokasi ditemukannya tumpukan limbah medis bercampur dengan domestik itu merupakan tanah garapan yang diserahkan kepada warga Desa Karangligar.

Dari informasi yang diperoleh, kata dia, lokasi ditemukannya limbah medis bercampur limbah domestik merupakan tempat penampungan sampah domestik.

Sampah domestik itu berasal dari rumah sakit yang ada di wilayah Karawang, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina Karawang.

"Saat pemeriksaan, sampah domestik itu tercampur dengan sampah medis. Itu diperkuat dari keterangan pengelola sampah domestik," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa mendukung secara penuh implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami di Komisi IX akan terus mendukung penuh program MBG agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas,” kata Alifudin seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kelompok sasaran program itu, seperti anak-anak sekolah dan remaja.

Menurut dia, Program Makan Bergizi Gratis bernilai strategis untuk mendukung pertumbuhan generasi muda Indonesia yang sehat dan produktif dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut telah disampaikan Alifudin dalam kegiatan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Minggu (20/4) dan Senin di dua lokasi, yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar).

Dia menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional yang menjadikan Kalimantan Barat sebagai daerah pertama pelaksanaan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis.

“Saya sangat mengapresiasi Badan Gizi Nasional yang telah menjadikan Kalimantan Barat sebagai daerah pertama pelaksanaan sosialisasi program ini. Ini adalah bentuk perhatian yang besar kepada masyarakat Kalbar," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan Program Makan Bergizi Gratis berhasil meningkatkan berat hingga tinggi badan balita, yang menjadi indikator penurunan stunting.

Ia mengemukakan MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, memang memiliki tujuan utama menurunkan stunting di 1.000 hari pertama kehidupan atau usia 0-2 tahun, dimana pada usia tersebut asupan gizi sangat berpengaruh.

"Jadi, untuk stunting, saya yakin akan berpengaruh terhadap penurunan stunting, karena salah satu sebabnya adalah asupan gizi, dan Presiden menekankan salah satunya fokus untuk asupan gizi ibu hamil, ibu menyusui dan balita, di 1.000 hari pertama kehidupan," ucap Mendukbangga.

Tangerang (ANTARA) - Asosiasi pengembang perumahan Real Estate Indonesia (REI) menyatakan siap membangun satu juta rumah di pedesaan yang merupakan bagian dari program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto di Tangerang, Banten, Kamis mengatakan saat ini program tiga juta rumah baru menyentuh sekitar 5 - 7 persen dari target melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tahun ini berkisar hanya 220.000 unit hingga 420.000 unit.

Sementara itu hampir 95 persen lagi dari target tiga juta unit hingga kini belum fokus dikerjakan, termasuk satu juta rumah di pedesaan.

"Selain memperluas fokus target program, pembangunan satu juta rumah di pedesaan juga akan menggerakkan ekonomi desa," kata Joko Suranto dalam keterangannya.

REI mengambil inisiatif untuk mendorong perluasan target 3 juta rumah hingga pedesaan karena program ini sejak awal memang hendak menyasar masyarakat di perkotaan, pedesaan dan pesisir. "Sesuai paradigma Propertinomic 2.0, maka kami siap untuk membangun satu juta rumah di desa-desa di Indonesia,” ujarnya.

Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan membangun 3 juta rumah bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, satu juta di pedesaan, satu juta di pesisir, dan satu juta di perkotaan. Selain itu, terdapat sekitar 13 juta penduduk miskin di desa atau sekitar 11,3 persen dari total penduduk pedesaan yang harus dituntaskan.

Atas dasar itulah, langkah memacu pembangunan rumah di desa akan memiliki manfaat besar antara lain mempercepat pengentasan kemiskinan di pedesaan, menggerakkan ekonomi di desa karena menciptakan putaran ekonomi hingga Rp80 triliun, menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, serta menciptakan stimulus pendapatan di setiap desa sekitar Rp400 juta.

“Ekosistem ekonomi baru akan terbentuk di pedesaan. Bakal muncul banyak wiraswasta di setiap desa hingga 200.000 wiraswasta yang terdidik selama 5 tahun program sejuta rumah di pedesaan berjalan, misalnya pabrik pembuatan bahan material dan sebagainya,” katanya.

Joko menambahkan yang dibutuhkan pengembang saat ini yakni penentuan kriteria dan kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kriteria tersebut antara lain menyangkut syarat penerima manfaat program perumahan tersebut, kriteria desa yang menjadi lokasi pembangunan, kriteria lahan yang dapat dibangun rumah, serta standar spesifikasi dan biaya bangunan.

Selain kriteria, pembangunan rumah di pedesaan juga perlu dukungan beberapa kebijakan diantaranya pertanahan yang berkaitan dengan legalitas tanah untuk lokasi pembangunan rumah.

Lalu butuh kebijakan perizinan khusus untuk membangun rumah di desa, kebijakan peruntukkan tata ruang, kebijakan perbankan menyangkut skema pembiayaan dan aturan penilaian kelayakan oleh perbankan/lembaga yang ditunjuk pemerintah, serta kebijakan pengawasan (monitoring).

“Kebijakan legalitas tanah misalnya soal program sertifikasi lahan milik masyarakat yang akan dibangun rumah, sehingga masyarakat desa menjadi bankable. Ini tentunya menjadi peran Kementerian ATR-BPN yang juga segera kami diskusinya,” ujarnya.

REI saat ini memiliki anggota lebih dari 6.000 perusahaan pengembang dan 80 persen diantaranya merupakan pengembang perumahan bersubsidi yang sudah berpengalaman membangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan anggota sebanyak itu, maka rata - rata setiap pengembang anggota REI hanya membangun sekitar 200 unit rumah di desa.

“Kami punya 6.000 anggota yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Proyek anggota REI menyebar hingga ke tingkat kecamatan hingga desa di seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu, REI sangat siap untuk memulai pembangunan 1 juta rumah di pedesaan sesuai target Program 3 Juta Rumah,” kata Joko Suranto.

Sesuai dengan informasi yang pernah disampaikan Satgas Perumahan, angsuran KPR untuk masyarakat di pedesaan 80 persen akan disubsidi pemerintah sehingga hanya 20 persen dari cicilan KPR yang dibayarkan masyarakat.

Dengan asumsi nilai bangunan sekitar Rp80 juta hingga Rp100 juta per unit dan angsuran KPR Rp800.000 per bulan, maka masyarakat desa cukup membayar sekitar Rp160.000 setiap bulannya.

Selain memperluas fokus target program, pembangunan satu juta rumah di pedesaan juga akan menggerakkan ekonomi desa

Tangerang (ANTARA) - Asosiasi pengembang perumahan Real Estate Indonesia (REI) menyatakan siap membangun satu juta rumah di pedesaan yang merupakan bagian dari program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto di Tangerang, Banten, Kamis mengatakan saat ini program tiga juta rumah baru menyentuh sekitar 5 - 7 persen dari target melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tahun ini berkisar hanya 220.000 unit hingga 420.000 unit.

Sementara itu hampir 95 persen lagi dari target tiga juta unit hingga kini belum fokus dikerjakan, termasuk satu juta rumah di pedesaan.

"Selain memperluas fokus target program, pembangunan satu juta rumah di pedesaan juga akan menggerakkan ekonomi desa," kata Joko Suranto dalam keterangannya.

REI mengambil inisiatif untuk mendorong perluasan target 3 juta rumah hingga pedesaan karena program ini sejak awal memang hendak menyasar masyarakat di perkotaan, pedesaan dan pesisir. "Sesuai paradigma Propertinomic 2.0, maka kami siap untuk membangun satu juta rumah di desa-desa di Indonesia,” ujarnya.

Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan membangun 3 juta rumah bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, satu juta di pedesaan, satu juta di pesisir, dan satu juta di perkotaan. Selain itu, terdapat sekitar 13 juta penduduk miskin di desa atau sekitar 11,3 persen dari total penduduk pedesaan yang harus dituntaskan.

Atas dasar itulah, langkah memacu pembangunan rumah di desa akan memiliki manfaat besar antara lain mempercepat pengentasan kemiskinan di pedesaan, menggerakkan ekonomi di desa karena menciptakan putaran ekonomi hingga Rp80 triliun, menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, serta menciptakan stimulus pendapatan di setiap desa sekitar Rp400 juta.

“Ekosistem ekonomi baru akan terbentuk di pedesaan. Bakal muncul banyak wiraswasta di setiap desa hingga 200.000 wiraswasta yang terdidik selama 5 tahun program sejuta rumah di pedesaan berjalan, misalnya pabrik pembuatan bahan material dan sebagainya,” katanya.

Joko menambahkan yang dibutuhkan pengembang saat ini yakni penentuan kriteria dan kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kriteria tersebut antara lain menyangkut syarat penerima manfaat program perumahan tersebut, kriteria desa yang menjadi lokasi pembangunan, kriteria lahan yang dapat dibangun rumah, serta standar spesifikasi dan biaya bangunan.

Selain kriteria, pembangunan rumah di pedesaan juga perlu dukungan beberapa kebijakan diantaranya pertanahan yang berkaitan dengan legalitas tanah untuk lokasi pembangunan rumah.

Lalu butuh kebijakan perizinan khusus untuk membangun rumah di desa, kebijakan peruntukkan tata ruang, kebijakan perbankan menyangkut skema pembiayaan dan aturan penilaian kelayakan oleh perbankan/lembaga yang ditunjuk pemerintah, serta kebijakan pengawasan (monitoring).

“Kebijakan legalitas tanah misalnya soal program sertifikasi lahan milik masyarakat yang akan dibangun rumah, sehingga masyarakat desa menjadi bankable. Ini tentunya menjadi peran Kementerian ATR-BPN yang juga segera kami diskusinya,” ujarnya.

REI saat ini memiliki anggota lebih dari 6.000 perusahaan pengembang dan 80 persen diantaranya merupakan pengembang perumahan bersubsidi yang sudah berpengalaman membangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan anggota sebanyak itu, maka rata - rata setiap pengembang anggota REI hanya membangun sekitar 200 unit rumah di desa.

“Kami punya 6.000 anggota yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Proyek anggota REI menyebar hingga ke tingkat kecamatan hingga desa di seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu, REI sangat siap untuk memulai pembangunan 1 juta rumah di pedesaan sesuai target Program 3 Juta Rumah,” kata Joko Suranto.

Sesuai dengan informasi yang pernah disampaikan Satgas Perumahan, angsuran KPR untuk masyarakat di pedesaan 80 persen akan disubsidi pemerintah sehingga hanya 20 persen dari cicilan KPR yang dibayarkan masyarakat.

Dengan asumsi nilai bangunan sekitar Rp80 juta hingga Rp100 juta per unit dan angsuran KPR Rp800.000 per bulan, maka masyarakat desa cukup membayar sekitar Rp160.000 setiap bulannya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025