Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jawa Tengah sedang menggodok pembangunan Rumah Susun Milik Sendiri (Rusunami). Lokasinya rencananya akan bertempat di Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kendal, Jawa Tengah.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur PT Asatu Realty Asri, Yudi Irawan, pengembang perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) sekaligus pemilik lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan Rusunami.

"Nanti akan dibangun rusunami. Percontohan dari pemerintah Kendal, yang nanti akan bersama dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Tengah. Di belakang nanti," kata Yudi kepada awak media di perumahan BSA, Jumat (17/1/2025).

Rusunami ini akan ditunjukkan untuk umum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak dapat mengajukan KPR subsidi. Seperti yang diketahui tidak semua pengajuan KPR akan diterima oleh bank, terutama untuk masyarakat yang penghasilannya tidak memiliki slip gaji atau non-bankable.

"Itu akan sangat bermanfaat bagi MBR, karena mereka yang tidak terakomodir atau tidak lolos seleksi di rumah FLPP, mereka bisa ada alternatif di sana," jelasnya.

Yudi mengatakan, Disperkim Jawa Tengah meminta agar lahannya disiapkan sekitar 1.000 atau 2.000 meter persegi. Mereka juga sempat mengunjungi langsung tanah tersebut.

"Karena ini pilot proyek. Nanti mungkin di tanah lebih kurang 1.000 atau 2.000 (m2) ya. Di situ nanti akan dibangun bangunan empat lantai," ungkapnya.

Hingga kini, belum diputuskan kapan pembangunan Rusunami tersebut akan dimulai. Namun, Yudi mengatakan pembangunan tidak akan menunggu perumahan MBR-nya yakni Bumi Svarga Asri (BSA) selesai, melainkan bisa berjalan bersamaan.

"Nggak. Itu paralel. Sekarang berproses. Kemarin kami didatangi dari Disperkim Jawa Tengah. Untuk melihat lokasi dan program-program (mereka) apa yang bisa diimplementasikan di lahan kami tersebut. Itu murni kita cuma ngasih lahan. Kita menyediakan lahan," tuturnya.

Sementara itu, PT Asatu Realty Asri saat ini tengah membangun perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) mulai dari satu tahun lalu yakni pada Selasa (23/7/2024). Pembangunan perumahan ini merupakan kolaborasi dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2019-2024, Pemerintah Kabupaten Kendal, BP Tapera, Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Badan Bank Tanah, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

PT Asatu Realty Asri membeli lahan seluas 4,2 hektare yang dilelang oleh Bank Tanah. Kemudian rumah tersebut dibangun 386 unit rumah berkonsep green building.

Nomor Urut Pilgub Jateng: Andika-Hendi 1, Lutfhi-Yasin 2

Nomor Urut Pilgub Jateng: Andika-Hendi 1, Lutfhi-Yasin 2

Badan Bank Tanah menyiapkan 11 titik lokasi hak pengelolaan atas tanah (HPL) untuk dapat dimanfaatkan guna mendukung dapur makan bergizi gratis (MBG) lewat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kesebelas titik itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, mengatakan langkah ini merupakan inisiatif dari Bank Tanah setelah mendapat masukan dari berbagai pihak.

"Saat ini masih 11, mungkin nanti lebih dari 15, ketika beberapa lokasi di Sumatera Utara. Misalnya tanah di lokasinya yang terdekat dengan keramaian dan melihat kebutuhan di sana," ujar Hakiki, dikutip dari Antara, Sabtu (18/1/2025).

Adapun 11 titik lokasi HPL yang bisa digunakan untuk MBG antara lain: daerah Batubara, Sumatera Utara; Solok, Sumatera Barat; Kepulauan Bangka Belitung; Cianjur, Jawa Barat; Kendal, Jawa Tengah; Purwakarta, Jawa Barat; Brebes, Jawa Tengah; dua lokasi di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur; Poso, Sulawesi Tengah; dan Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Hakiki menyampaikan, 11 titik lokasi di wilayah kabupaten/kota tersebut rata-rata memiliki lahan seluas 500 m2, yang memadai untuk dijadikan SPPG. Dari titik-titik lokasi ini, terdapat 90 tempat yang berpotensi untuk pemanfaatan dapur.

"Karena tanah di lokasi kami itu di atas 500 m2, mungkin sejauh ini cukup untuk lokasi penyediaan dapur. Kalau yang di PPU, sedang kami godok persiapannya dan sedang menyiapkan penyediaan untuk tahun 2026," kata Hakiki.

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi, mengatakan pihaknya mengapresiasi inisiatif Bank Tanah untuk mendukung program MBG.

Ia berharap, ke depannya lahan Bank Tanah yang bisa dimanfaatkan untuk SPPG dapat bertambah secara bertahap, sehingga pada akhir 2029 jumlah SPPG di Indonesia bisa mencapai 30 ribu.

"Mudah-mudahan dengan Bank Tanah ini bisa segera kita realisasikan untuk menunjukkan lebih banyak lagi (SPPG), karena per hari ini ada 220 dapur. April kita rencanakan sudah ada sekitar 500 dan akhir 2029 itu seharusnya sudah 30 ribu, tentunya ini banyak sekali tanah yang kita butuhkan," ucap Dedek.

Presiden Prabowo Subianto berencana menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tahun ini, anggaran MBG dari APBN 2025 Rp 71 triliun.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan pada detikcom, Selasa (14/1/2025).

Perbandingan Anggaran dan Target Makan Bergizi Gratis

Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun menurutnya cukup untuk satu tahun jika penyelenggaraan programnya bertahap. Skemanya yakni pada tahap Januari hingga April, MBG diberikan melalui 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk 3 juta penerima manfaat.

MBG tahap 2, April-Agustus 2025, diterapkan melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Kemudian MBG tahap 3 pada akhir 2025 diperuntukkan bagi 15 juta -17,5 juta orang penerima manfaat.

Angka 15 juta-17,5 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis adalah sekitar 18-21,1 persen dari target awal program Makan Bergizi Gratis, yang menyentuh 82,9 juta penerima manfaat.

Menurut Dadan, opsi penambahan anggaran memungkinkan program Makan Bergizi Gratis menyentuh lebih banyak penerima manfaat.

Usulan Dana Tambahan Makan Bergizi Gratis

Dana Zakat

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin semula mengusulkan agar dana zakat dapat dipakai memaksimalkan program Makan Bergizi Gratis

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program MBG ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya, juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," kata Sultan, Selasa (14/1/2025), dikutip dari laman DPR.

Cukai Rokok

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menolak usulan penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis. Ia usul agar biaya MBG diambil dari sumber lain, salah satunya dari cukai rokok.

Dikutip dari CNBC Indonesia, penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) 2024 hingga Juli tahun tersebut mencapai Rp 111,3 triliun.

"Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja sudah selesai. Cukai rokok per tahun Rp 150 T," katanya, dikutip dari laman DPR.

"Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin," katanya.

APBD Provinsi, Pemkot, dan Pemkab

Gubernur Terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengusulkan pada Prabowo agar dana APBD ikut membiayai program Makan Bergizi Gratis. Ia mengatakan, Pemprov Jatim punya ruang fiskal untuk membantu biaya program MBG.

Khofifah mengatakan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten bisa turut menyumbangkan sebagian APBD jika ada ruang fiskal yang cukup.

"Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting," katanya usai bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, mewakili Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Selasa (14/1/2025), dikutip dari detikFinance.

CSR BUMN dan Perusahaan Swasta

Alih-alih dana zakat, Ketua Bidang Keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengatakan dana tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) BUMN, maupun perusahaan swasta bisa digunakan untuk membiayai Makan Bergizi Gratis.

"Saya kira masih ada dana lainnya yang bisa dipakai, jika diperlukan tambahan selain APBN seperti CSR BUMN, perusahaan swasta nasional, royalti tambang dan perkebunan misalnya," kata Fahrur kepada wartawan, Rabu (15/1/2025), dikutip dari detiknews.

Gerakan Sedekah Nasional

Fahrur berpendapat pemerintah juga bisa mencanangkan gerakan sedekah nasional. Ia mengatakan penggunaannya lebih fleksibel daripada zakat yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an.

"Infak dan sedekah lebih luas jangkauannya dan fleksibel, tidak seperti zakat yang sudah jelas kelompok tertentu sebagai penerimanya," ucapnya.

Respons Prabowo

Terkait usulan dana zakat dipakai untuk membiayai Makan Bergizi Gratis, Prabowo menyatakan penggunaan zakat diurus oleh pihak bersangkutan. Sementara itu, ia menyatakan pihaknya siap memberikan makanan bagi seluruh anak-anak RI di tahun ini.

"Ya, yang ngurus zakat itu saya kira ada pengurusnya. Tapi yang jelas, dari Pemerintah Pusat, kita siap, semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini.

Respons Baznas

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad mengatakan, dana zakat bisa saja dipakai untuk membiayai MBG asal menyasar golongan fakir dan miskin.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin. Bagaimana dengan yang tidak fakir miskin? Tentu kita akan verifikasi," kata Noor di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025), dikutip dari detikFinance.

Ia menjelaskan, kelompok mustahik atau yang berhak menerima zakat antara lain golongan fakir, miskin, gharimin (orang yang berutang untuk kebutuhan hidup), riqab (korban perdagangan manusia), hingga ibnu sabil (orang dalam perjalanan yang bukan maksiat).

Respons BGN

Kepala BGN Dadan Hindayana menilai, usul penggunaan APBD untuk membiayai Makan Bergizi Gratis sangat perlu dan bisa direalisasikan.

"Tentu saja (bantuan APBD) bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," tulisnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/1/2025) kemarin.

Dadan mengatakan, pemda juga bisa membantu MBG dengan menyiapkan infrastruktur SPPG, distribusi MBG, dan membina masyarakat untuk memasok bahan baku lokal. Kemudian, sejumlah dinas setiap pemda dapat menyalurkan bantuan MBG terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Video: Makan Bergizi Gratis di Kendari Pakai Uang Prabowo, Ini Kata DPR

Video: Makan Bergizi Gratis di Kendari Pakai Uang Prabowo, Ini Kata DPR

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh tambahan anggaran sampai Rp 100 triliun. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Dia mengatakan dari hitungan sementara dari Badan Gizi untuk mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir 2025 butuh tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi kalau tambahan itu terjadi di September sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," sebut Dadan.

Soal keputusan tambah anggaran, dia bilang semua kembali lagi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengikuti semua keputusan Prabowo.

"Beliau (Prabowo) punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah, dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," pungkas Dadan.

APBD Sumbang Rp 5 Triliun

Pemerintah juga akan mendorong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, dirinya telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (sekda) melalui saluran telekonferensi membahas dukungan daerah terhadap program MBG.

Tito mengatakan, eksekusi baru akan dimulai usai September setelah para kepala daerah baru dilantik, akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujar Tito di tempat yang sama.

Menurutnya, ke depan tinggal bagaimana peran pemerintah daerah membangun SPPG tersebut dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan dan ternak untuk pemenuhan suplai program. Selain itu, juga dibuka opsi agar pemerintah daerah langsung menyalurkan anggaran ke sekolah, sehingga sekolah yang mengelola.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menghadiri Rapat Terbatas di Istana Negara membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yandri menegaskan jika pihaknya siap untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis dengan menyiapkan anggaran Rp 20 triliun yang diambil dari Dana Desa untuk menyuplai bahan baku.

"Sesuai Permendesa Nomor 2 Tahun 2024, sekurang-kurangnya 20 persen dari total Dana Desa Rp71 triliun yaitu Rp20 triliun untuk Ketahanan Pangan, untuk telur, ikan, nasinya dan lain sebagainya," kata Yandri Susanto dikutip dari siaran pers, Jumat (17/1/2025).

Yandri telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam hal penyiapan bahan baku. Pihaknya bakal maksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Nantinya bakal ada Desa Padi, Desa Nila, Desa Telur Desa Jagung dan lainnya.

Untuk maksimalkan desa menjadi penyuplai bahan baku program Makan Bergizi Gratis, Kemendes PDT telah menyusun modul dan petunjuk teknis berdasarkan potensi yang dimiliki desa tersebut.

"Jika potensinya padi maka akan jadi Desa Padi, jadi hasil dari Desa Tematik itu akan dikumpulkan oleh BUMDes akan diserap sebagai bahan baku Makan Bergizi Gratis," kata Mantan Wakil Ketua MPR ini.

"Menteri desa fokus menyiapkan bahan baku Makan Begizi Gratis dari Dana Ketahanan Pangan Rp 16 triliun," tandas Yandri.

Pemerintah berencana menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bisa menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir tahun.

Hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempercepat pemberian manfaat kepada anak sekolah dan ibu hamil yang menjadi target.

Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana perkirakan perlu tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk menambah jumlah penerima menjadi 82,9 juta jiwa.

Saat ini, APBN mengalokasikan anggaran senilai Rp 71 triliun untuk program tersebut. Anggaran tersebut hanya cukup untuk biayai pemberian MBG maksimal untuk 17,5 juta penerima saja.

Program MBG telah disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak dilaksanakan pada 6 Januari 2025 lalu.

Hingga April 2025, target penerima manfaat diproyeksikan mencapai 3 juta orang, dan pada Agustus 2025 ditargetkan meningkat hingga 6 juta penerima.

Pemerintah menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menjangkau 31 provinsi di Indonesia. Semenjak dua pekan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini diluncurkan.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi, Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno saat mendampingi Wamen PPA Veronica Tan meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, pagi tadi.

Noudhy mengungkapkan program MBG terus dilakukan secara bertahap.Sesuai agenda Badan Gizi Nasional (BGN) program MBG di mulai pada 6 Januari 2025 yang menyebar di 26 propinsi.

"Per 15 Januari 2025 sudah mencapai 31 propinsi. Titiknya juga terus diperluas termasuk targetnya di akhir 2025 ada 15 juta penerima manfaat.Target besarnya Pak Prabowo di tahun 2029 sudah 82,9 juta penerima manfaat," ujarnya kepada wartawan di SPPG Lanud Abdulrachman Saleh, Jumat (17/1/2025).

Menurut Noudhy, evaluasi dilakukan secara terus menerus dikarenakan MBG merupakan program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto.

Selama dua pekan pelaksanaan MBG, lanjut Noudhy, Badan Gizi Nasional terus meningkatkan kualitas pada semua titik SPPG. Termasuk tugas Kepala SPPG melihat sekolah dengan jarak maksimal 30 menit untuk menjaga kualitas makanan.

"Evaluasi yang kami lakukan terus-menerus, diperbaiki. MBG ini adalah program signature (unggulan) dari Presiden. Masuk program hasil terbaik cepat Pak Presiden. Jadi komitmennya akan terus dilanjutkan, apa yang perlu dievaluasi akan kami evaluasi," bebernya.

"Dan BGN dari dua minggu pelaksanaan terus meningkatkan kualitas pada tiap titik SPPG yang tersedia di daerah-daerah. Kepala SPPG yang bertugas melihat sekolah-sekolah di sekitaran titik SPPG dengan maksimal jarak antar 30 menit," pungkasnya.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Pemerintah akan mendorong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, dirinya telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (sekda) melalui saluran telekonferensi membahas dukungan daerah terhadap program MBG. Saat ini, total partisipasi pemda pada 2025 telah mencapai Rp 2,3 triliun.

"Sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya dan untuk tahun 2025 ini. Lebih kurang kontribusi daerah yang mau ikut berpartisipasi, itu lebih kurang Rp 2,3 triliun (saat ini)," kata Tito, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Tito mengatakan, eksekusi baru akan dimulai usai September setelah para kepala daerah baru dilantik, akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujarnya.

Menurutnya, ke depan tinggal bagaimana peran pemda membangun SPPG tersebut dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan dan ternak untuk pemenuhan suplai program. Selain itu, juga dibuka opsi agar pemda langsung menyalurkan anggaran ke sekolah, sehingga sekolah yang mengelola.

"Tadi Bapak Presiden (Prabowo) memerintahkan untuk kami berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi titik-titik yang kira-kira belum menjadi target dari Badan Gizi, mungkin bisa di-cover oleh daerah-daerah di sekolah-sekolah itu," kata dia.

"Sekali lagi targetnya antara 2 ribu sampai 4 ribu (SPPG) mulai bulan September (pembangunan), selama 4 bulan dengan anggaran Kabupaten Rp 2,3 triliun, kemudian provinsi lebih kurang Rp 2,5 triliun (total Rp 5 triliun)," sambungnya.

Menurutnya, banyak daerah-daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kuat. Setidaknya ada sebanyak 415 Kabupaten, 93 kota, serta seluruh provinsi di Indonesia mau berpartisipasi dalam mendukung MBG.

"Karena ini akan menghidupkan ekonomi mereka selain anak-anak mereka," ujar Tito.

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi berharap menu makanan dalam program Makan Bergizi Gratis menggunakan bahan lokal dari petani setempat.

Menurutnya, hal ini tidak hanya mendukung petani lokal tetapi juga dapat disesuaikan dengan menu yang biasa dikonsumsi anak-anak.

"Pak Presiden merancang program ini juga ingin mendukung para petani lokal. Jadi kalau bisa pakai makanan asli daerah tentu lebih bagus," ujar Choiri Fauzi saat kunjungan ke SDN 1 Subagan, Karangasem, Bali, Jumat (17/1/2025).

Program Makan Bergizi Gratis di Karangasem telah diluncurkan sejak Senin (13/1/2025). Program ini menyasar 18 sekolah, mulai dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK, dengan total penerima sebanyak 2.838 siswa.

Dandim 1623/Karangasem Letkol Czi Ryan Yustian menyampaikan program ini berjalan lancar pada lima hari pertama pelaksanaannya.

"Lima hari pertama program makan bergizi gratis ini berjalan di Karangasem, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar," kata Ryan.

Para siswa yang menerima manfaat program ini menunjukkan antusiasme tinggi. Menu makanan yang disajikan berupa menu rumahan yang sudah akrab bagi mereka, sehingga banyak siswa merasa senang.

"Saya lihat, makanan yang disajikan merupakan menu rumahan yang mungkin mereka juga konsumsi di rumahnya masing-masing. Sehingga banyak yang suka," tambah Ryan.

Ryan juga mengungkapkan bahwa program ini akan dievaluasi secara mingguan untuk memastikan pelaksanaannya semakin baik ke depan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah variasi menu makanan agar anak-anak tidak bosan.

"Terutama terkait dengan menu, kami akan upayakan setiap harinya berbeda-beda, supaya anak-anak tidak mudah bosan," ucapnya.

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Satuan Brimob Polda Metro Jaya membagikan makan siang untuk para siswa di sekolah alternatif untuk anak jalanan (SAAJA), Kuningan, Jakarta Selatan. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut Polri dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG) Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kegiatan tersebut bertujuan untuk ikut serta dalam mensukseskan program makan bergizi gratis oleh pemerintah," kata Wadanyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Metro Jaya, AKP Sunarto dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).

Sunarto mengatakan total ada 100 orang siswa penerima makan bergizi gratis tersebut. Kegiatan dipimpin langsung Danyon A Pelopor Kompol Anton Asrar. Adapun menu yang diberikan yakni susu, ayam, tempe, tahu, sayur, buah dan air mineral.

Brimob Polda Metro Bagikan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Anak Jalanan (Dok Istimewa)

"Makanan bergizi diperuntukan untuk anak sekolah TK di sekolah alternatif anak jalanan beserta wali muridnya," imbuhnya.

Sunarto berharap kegiatan tersebut bisa bermanfaat bagi para penerima. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian Polri dan ikut mensukseskan program pemerintah.

"Kegiatan tersebut sekaligus untuk memperkenalkan Satuan Brimob Polda Metro Jaya dan tugas-tugasnya serta peralatannya. Dari kepala sekolah dan wali murid sangat berterimakasih atas kunjungan dan makan bergizi gratis," pungkasnya.

Pemerintah Pusat pada Senin (6/1/2024) mulai menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan asupan gizi yang cukup bagi siswa sekolah, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, program ini melibatkan komunitas marginal seperti, buruh tani, pekerja informal, perempuan kepala keluarga, masyarakat adat, kelompok penyandang difabel, untuk dapat berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaannya. Program unggulan ini menjadi salah satu upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Memberi Manfaat Ekonomi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dikutip Antara, Kamis (17/10/2024), setiap Rp 1.000 yang digelontorkan untuk program MBG akan memberikan manfaat hingga Rp 63.500 terhadap perekonomian. Program ini juga bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10 persen melalui penyerapan 820.000 pekerja dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terkait.

Studi Indef berdasarkan proyek percontohan MBG di 10 kabupaten/kota, terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak tiga orang serta terdapat peningkatan penghasilan UMKM sebagai mitra penyedia sekitar 33,68 persen. MBG menunjukkan contoh yang nyata program pemberdayaan masyarakat yang bukan saja mampu mengatasi masalah sosial, seperti gizi buruk, tetapi menciptakan ekonomi melalui peningkatan lapangan kerja.

Menggerakkan Semua Lapisan

Program MBG sangat wajar dinantikan oleh masyarakat, terutama kelompok marginal. Program ini menggerakkan semua lapisan masyarakat; tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa asupan gizi bagi siswa sekolah, tetapi juga mencerminkan pendekatan pemberdayaan komunitas yang bersifat bottom-up.

Selama ini, kelompok marginal berada di pinggiran dari struktur sosial, ekonomi, politik, atau budaya dalam masyarakat. Mereka acap tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan kelompok mayoritas yang mempunyai kekuasaan yang dominan. Ketidakmampuan kelompok ini disebabkan karena keterbatasan akses sumber daya, diskriminasi, hingga minimnya representasi dalam struktur sosial masyarakat.

Kondisi ketidakberdayaan semacam itu menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat melalui program MBG untuk dapat menyejahterakan kelompok marginal. Salah satu cara untuk melibatkan komunitas marginal adalah dengan menggunakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pelaksanaan program.

Pendekatan ini sejalan dengan perspektif Arnstein yang menyatakan bahwa tingkat pemberdayaan tertinggi tercapai, ketika masyarakat memiliki kendali penuh atas proses dan hasil program tersebut. Dalam konteks program MBG, pemberdayaan bottom-up dapat dilihat melalui keterlibatan komunitas marginal, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam penyediaan, pengolahan, dan distribusi makanan.

Peluang Berkelanjutan

Selain itu, kemampuan pemerintah pusat dapat mengintegrasikan program MBG ini dengan pelatihan keterampilan, seperti memasak, pengelolaan makanan, atau manajemen rantai pasokan, program ini menciptakan peluang berkelanjutan bagi penerima manfaat untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Pendekatan ini melibatkan penerima manfaat sebagai bagian dari solusi. Misalnya, perempuan kepala keluarga atau komunitas lokal dapat dilibatkan dalam proses pengolahan makanan, mulai dari tahap persiapan hingga distribusi. Selain mendapatkan penghasilan tambahan, keterlibatan langsung ini juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap program dan memastikan keberlanjutan inisiatif tersebut.

Lebih jauh lagi, integrasi pelatihan keterampilan memberikan peluang bagi peserta untuk membangun usaha mandiri di bidang katering, pengelolaan makanan, atau layanan terkait lainnya, yang pada akhirnya mendukung pemberdayaan ekonomi lokal.

Dengan cara ini, program MBG tidak hanya menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan sosial-ekonomi yang memberdayakan komunitas marginal secara holistik.

Pada akhirnya, pendekatan pemberdayaan komunitas marginal yang bersifat bottom-up menjadikan program MBG tidak hanya solusi atas masalah gizi di sekolah, akan tetapi juga menjadi solusi atas permasalahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karenanya, penting untuk menjaga kesinambungan program MBG agar nilai manfaat tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang mendalam dan inklusif bagi masa depan bangsa.

Atho'ilah Najamudindosen Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan hampir dua pekan. Program ini menuai banyak respons positif maupun negatif dari warga, juga komentar dari para pakar.

Dalam diskusi Pojok Bulaksumur yang bertajuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Tinjauan Perspektif Gizi, Kebijakan, dan Supply Chain Bahan Pangan, pakar-pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan beberapa sorotan atas MBG ini.

Dosen Manajemen Kebijakan Publik UGM Prof Wahyudi Kumorotomo menyoroti soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana MBG. Ia mengatakan dana MBG harus benar-benar tepat sasaran.

Jika tidak, maka potensi korupsi bisa muncul. Untuk menghindarinya, semua pihak harus melakukan pengawasan.

"Dana sebesar Rp 71 triliun per tahun yang ditargetkan untuk 19,4 juta anak ini harus dipantau penggunaannya. Jangan sampai ada korupsi atau dana yang dialihkan untuk kepentingan lain," katanya, dikutip dari laman UGM, Jumat (17/1/2025).

Makan Bergizi Gratis adalah Investasi Masa Depan

Menurut pakar lain yang sekaligus Dosen Departemen Gizi Kesehatan UGM Dr Toto Sudargo MKes, MBG harus berjalan berkesinambungan. Sekalipun terjadi pergantian presiden, program ini harus tetap ada.

Pasalnya MBG dapat menjadi investasi baik dalam jangka panjang. Menurut Toto, Indonesia harus berkaca pada India yang telah menjalankan program ini selama lebih dari satu dekade.

"Program ini harus berjalan terus-menerus dan tidak boleh berhenti hanya karena berganti pemerintahan. Jika konsisten, Indonesia bisa mencapai hasil yang signifikan, baik dalam hal kesehatan, kemampuan, maupun prestasi generasi mendatang," tegasnya.

MBG Bisa Tingkatkan Fungsi Kognitif Siswa

Toto juga menyampaikan dampak positif yang besar bagi siswa dengan adanya MBG. Jika pengolahan gizi dalam menu MBG baik, maka nutrisinya dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa.

"Konsumsi makanan bergizi, seperti protein dari telur, sangat penting untuk mendukung perkembangan otak. Namun, penyajiannya juga harus diperhatikan agar anak-anak tertarik untuk mengkonsumsinya," katanya.

Oleh karena itu, Toto menekankan agar MBG memerhatikan kualitas makanan. Ia juga mengingatkan pengolahan makanan harus dilakukan dengan baik.

"Yang penting anak-anak mau makan dan makanan tidak terbuang. Jangan sampai makanan hanya diacak-acak dan menjadi sampah," ungkapnya.

MBG Bisa Memaksimalkan Pangan Lokal

Pakar lainnya, Prof Subejo yang merupakan Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian UGM, menyorot sumber bahan MBG. Menurut Subejo, pemerintah bisa menggunakan pangan lokal.

"Indonesia memiliki banyak sumber karbohidrat lokal seperti singkong, jagung, dan sagu. Jika bahan-bahan ini dimanfaatkan, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga memberdayakan petani lokal," ujarnya.

ia menyarankan pemerintah agar memberdayakan desa sebagai distributor makanan. Proses distribusi bahan pangan menurutnya akan lebih efisien karena tak lewat impor.

"Mekanisme ini juga dapat mengurangi risiko makanan basi karena perjalanan distribusi yang terlalu jauh," tambahnya.

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Sejumlah menteri, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka diketahui membahas evaluasi dan perkembangan soal realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Alhamdulillah hari ini kami dipanggil oleh Bapak Presiden khusus membicarakan terkait program Makan Bergizi Gratis dan beliau menyampaikan bahwa program ini sangat penting karena ini sudah dilaksanakan di 76 negara," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan menyampaikan perkembangan realisasi program MBG sudah mencapai 31 provinsi dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

"Karena sampai hari ini sudah ada 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia, mencakup 31 provinsi dan ini bisa terjadi karena semua dukungan semua pihak," katanya.

"Dan Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," lanjut dia.

Lebih lanjut, Dadan menyampaikan cerita Prabowo merasa terusik lantaran masih banyak siswa yang masih belum menikmati program MBG. Dia pun mengatakan mendapat arahan dari Prabowo agar seluruh sektoral mempercepat realisasi program tersebut.

"Satu hal yang paling membuat Bapak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi karena banyak laporan, banyak anak-anak yang bilang ke orang tuanya. Bahkan yang baru berumur 5 tahun mengatakan, 'Ibu, kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo. Sementara teman-teman saya sudah'. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau," kata Dadan.

"Sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan yang perlu dilakukan dan ini dilakukan lintas sektoral," tambahnya.

Diketahui, menteri-menteri mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Jakarta hari ini. Beberapa yang hadir, yakni Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri PPN/Kepala Bapennas Rachmat Pambudy, Menteri Desa-PDTT Yandri Susanto, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Wamentan Sudaryono, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Selain itu, hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.