Warga Perumahan Made Great Residence, Lamongan, dikejutkan dengan penemuan mayat yang sudah membusuk di sebuah warung kopi yang sudah lama tutup.

Sosok mayat yang belum diketahui identitasnya itu ditemukan pada Rabu pagi (15/1/2025) oleh penyewa warung saat hendak membersihkan tempat tersebut.

Pemilik warung, Zamroni, awalnya berniat membersihkan warung yang sudah tidak beroperasi selama lebih dari satu bulan. Namun, ia justru mencium bau busuk yang sangat menyengat.

"Saya awalnya ke warung untuk membersihkan warung karena sudah lama tutup, sudah lebih kurang 1 bulan warung tutup," kata Zamroni kepada wartawan.

Saat masuk ke dalam warung, Zamroni mendapati sesuatu yang mengerikan. Ia melihat tangan dan kaki manusia di bawah tumpukan meja.

"Saya mencium bau busuk dan di dalam kamar saya melihat ada tangan dan kaki. Saya langsung lari keluar," ujar Zamroni.

Zamroni segera keluar dari warung dan berteriak meminta pertolongan warga. Warga yang berdatangan kemudian menghubungi petugas kepolisian.

"Ya tahu hal itu, saya keluar dan meminta pertolongan warga," ucapnya.

Petugas Polsek Lamongan Kota yang menerima laporan langsung menuju lokasi kejadian. Bersama tim Identifikasi Polres Lamongan, petugas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi jasad tersebut ke kamar mayat RSUD dr Soegiri Lamongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Kami masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan juga masih melakukan penyelidikan, setiap informasi nanti akan kami sampaikan," ujar Kapolsek Lamongan Kota Kompol Fadelan di lokasi temuan.

Warung berpintu warna oranye tempat ditemukannya mayat kini telah dipasangi garis polisi. Warga setempat masih tampak berkerumun di sekitar lokasi kejadian, penasaran dengan peristiwa yang menggegerkan tersebut.

Video: Geger Penemuan Mayat Tanpa Busana Membusuk di Dukuhseti Pati

Video: Geger Penemuan Mayat Tanpa Busana Membusuk di Dukuhseti Pati

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan komposisi anggaran untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang sebelumnya 75:25 menjadi 50:50 bisa diterapkan pada triwulan ke-II tahun ini. Hal itu dilakukan dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, saat ini dengan alokasi dana untuk 2025 kurang lebih Rp 28,7 triliun untuk 220 ribu unit rumah. Menurutnya hal itu bisa didesain dengan skema pembiayaan yang tetap memperhatikan daya beli dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) namun outputnya bisa meningkat.

"Karena selama ini skemanya kan 75% itu dana APBN FLPP yang kita kelola, 25%-nya perbankan. Dengan kolaborasi dengan teman-teman perbankan bagaimana kalo skemanya diubah nih APBN-nya 50%, dana perbankannya 50% sehingga leverage outputnya bisa meningkat seperti itu," katanya di Kota Tangerang, Banten, Selasa (14/1/2025).

Hingga saat ini, pihaknya dengan beberapa stakeholder lainnya masih melakukan penghitungan serta menyiapkan aturan untuk skema baru itu. Meski demikian, ia menargetkan skema pendanaan 50% APBN dan 50% perbankan ini sudah bisa diterapkan pada triwulan ke-II tahun ini.

"Kita targetkan mudah-mudahan di triwulan II skema baru itu sudah mulai berjalan," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sempat bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membahas persiapan perubahan proporsi untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ara mengungkapkan, pertemuan tersebut untuk menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut. Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, ia ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Adanya perubahan proporsi tersebut diharapkan dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Kamis (2/1/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru berjalan sekitar sepekan. Namun, kini ada rencana penambahan anggaran MBG mengemuka.

Anggaran Rp 71 triliun dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pun mengamini penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo, tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan ketika ditanya detikcom soal rencana penambahan anggaran, Selasa (14/1/2025).

Dia mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Januari hingga April, MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir menyentuh 17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025.

"Agustus akhir sampai Desember melalui 5000 SPPG untuk 15 hingga 17.5 juta penerima manfaat," sebut Dadan.

Nah masalahnya jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

Kementerian Pertanian sudah menyatakan akan mendukung upaya penambahan anggaran MBG. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan sejauh ini memang cakupan MBG belum menyentuh target besar yang dicanangkan.

Menurutnya, dengan anggaran yang ada saat ini sebesar Rp 71 triliun baru belasan juta saja penerima MBG, padahal targetnya hampir 83 juta orang.

"Saya kira kalau jumlah sekian belas juta siswa kan banyak ya, cuma siswa di Indonesia lebih banyak dari itu. Kalau mau dinaikin ya kita posisinya dukung, kan bagus juga untuk ekonomi kita. Kan targetnya kan 82 koma sekian, hampir 83 juta kan ya," sebut Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, di hari yang sama.

Wacana penambahan anggaran MBG sendiri pertama kali diungkapkan oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran harus ditambah menjadi Rp 210 triliun.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025) yang lalu.

Pasok Susu Makan Bergizi Gratis

Kembali ke Sudaryono, dia juga buka-bukaan soal rencana mengimpor sapi perah untuk produksi susu dalam negeri. Rencananya, susu dari sapi impor ini dipasok untuk kebutuhan program MBG.

Dia bilang, saat ini sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) yang menunggu diteken Presiden Prabowo Subianto untuk melandasi langkah impor sapi perah ke Indonesia.

Pasokan sapi perah, dalam catatan detikcom, akan berasal dari Australia, Brasil, Selandia Baru, Amerika Serikat (AS), hingga Meksiko. Hanya saja dengan PP nanti, pemerintah bisa memperluas negara asal impor sapi perah selama dibutuhkan.

"Ini kan PP-nya baru beres. Kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang ter-register. Kita tambah di negara lain," papar Sudaryono.

Totalnya, akan ada 1,3 juta ekor sapi perah yang mau diimpor hingga 2029. Hanya saja khusus tahun ini, ada 200 ribu ekor terlebih dahulu yang masuk ke Indonesia. Sejauh ini ada 160-an perusahaan yang sudah komitmen untuk masuk ke dalam proyek pengadaan sapi dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dia juga menegaskan upaya impor sapi bukan berarti Indonesia mau menjadi pasar dari negara lain saja. Namun, pola importasi sapi ini nantinya berbentuk investasi pabrik susu.

"Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu sampai akhir tahun. Ini kebut semua urusan lahan, peternakannya di mana. Yang jelas ini bukan negara impor, tapi orang berinvestasi. Orang boleh dong bikin pabrik apa di Indonesia ini bikin pabrik susu dengan sapinya didatangkan," beber Sudaryono.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan Rusunawa Griya Cipta Kedaung, Kota Tangerang, Banten. Rusun itu dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Tangerang.

Rusun tersebut dibangun dengan anggaran Rp 45,3 miliar. Isinya ada 70 unit hunian dengan kapasitas 230 orang.

"Tadi di sini kita tanya, luar biasa ya ketemu dengan ibu pemulung satu orang, kamarnya tiga. Ada bapak tadi juga kamarnya tiga kerjanya pemulung. Dia bekerja untuk nyekolahkan anaknya bapak itu. Saya rasa luar biasa ya. Pemulung bisa dapat rumah susun," kata Maurar Sirait saat meresmikan rusun di Kedaung, Kota Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Menteri yang dipanggil Ara itu menceritakan bahwa pemulung itu bahagia bisa mendapatkan hunian yang layak di Rusun Kedaung. Semua fasilitas utamanya dapat digunakan dengan baik.

"Hari ini saya bahagia bersama Pak Mendagri, karena lihat pemulung ngomong sendiri ada tiga tadi, bisa dapat kesempatan rumah susun yang sangat baik. Airnya bagus, kemudian juga fasilitasnya baik. Tinggal tadi, izin Pak Wali Kota, mohon keamanan warga disini supaya warganya aman," ungkap Ara.

Menurutnya program rusun untuk MBR ini adalah kebijakan yang pro rakyat. Dia berharap semakin banyak program pro rakyat yang dicanangkan pemerintah.

"Saya pikir inilah kerakyatan dan pro rakyat yang dimaksud oleh Presiden Prabowo dan kami pembantunya Pak Mendagri dan saya dan semua teman-teman Kabinet Merah Putih harus menjalankan program yang pro rakyat, yang nyata di lapangan," ucap dia.

Ara melanjutkan, beberapa waktu lalu dia melaksanakan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Serang, Banten. Katanya, di sana banyak MBR yang mendapat manfaat dari program-program yang sudah dijalankannya.

"Saya pikir kalau dua minggu lalu saya di Serang ngasih tukang jual ayam, mi bakso sama tukang jual sayur, pegawai Alfamart bisa nyicil rumah di serang. Ya kurang lebih tiga minggu lalu saya di sana," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau layanan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Tangerang. Dia mendapati warga yang mengurus PBG kelar hanya dalam 59 menit.

"Dengan di bawah Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, ukurannya jelas gitu, yang lama dibuat cepat gitu. Ini kan super ya, bayangin aturannya 45 hari. Realitanya kadang-kadang udah 2 bulan, 3 bulan. Ini bisa 59 menit. Apa nggak bahagia rakyat itu?" kata Maruarar Sirait, kepada wartawan di Pemkot Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Menurut pria yang akrab disapa Ara, tugas pemerintah di manapun adalah melayani rakyat. Efektivitas diperlukan agar mempermudah dan menguntungkan rakyat.

"Saya pikir ini suatu sejarah baru ya, bagi pelayanan publik, bagi Indonesia gitu. Dan ini sangat menguntungkan rakyat. Karena tadi mungkin ibu spare waktunya berapa jam, dia nggak mengira 59 menit udah selesai. Dan kita juga masih adil kalau memang bukan masyarakat berpenghasilan rendah, ya harus tetap bayar," jelas dia.

Ara menerangkan, warga yang dia temui tadi tidak termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun mereka mendapat keuntungan sebab waktu mengurus PBG tidak lama.

"Jadi itu harus berkeadilan. Kebijakan negara itu hadir tuh ya begitu, bukan sama rata gitu ya. Penghasilan tinggi, sedang sama rendah disamakan bukan begitu," ucap dia.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron mendukung rencana anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah usai program berjalan. Herman menilai akan ada banyak penyesuaian yang perlu dilakukan setelah program diluncurkan ke masyarakat.

"Sekali lagi, ini adalah program yang baru diluncurkan. Persiapannya memang sudah dilakukan sebelumnya, tetapi dengan besaran yang begitu masif dan continue tiap hari harus dilakukan, ini pasti ada kekurangan di awal-awal. Maka itu tadi saya bilang longgarkan lah dulu daya kritis kita, supaya kita melihat dalam sebulan ini," kata Herman kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Herman menilai, penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan pun beragam, dari menu hingga sistem distribusi. Selain itu, kata dia, penyajian makanan kepada anak-anak harus tepat.

"Karena pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian terhadap menu, penyesuaian terhadap porsi, penyesuaian terhadap delivery, penyesuaian terhadap memulai masaknya kapan, dapurnya. Kan nggak bisa terlalu lama (penyajian makanan), tidak terlalu cepat juga," lanjutnya.

Ketua BPOKK Demokrat ini menilai pengelolaan dapur makan bergizi bukanlah hal mudah. Dia kemudian menyinggung pelaksanaan program makan gratis di Jepang yang telah sukses berjalan bertahun-tahun.

"Oleh karena tadi saya katakan, ini tidak sederhana dan tidak mudah untuk mengelola per dapur, per satuan unit dapurnya itu untuk alokasi 3.000 siswa. Ini tidak mudah. Tetapi saya kira ini pasti dalam hari-hari ke depan akan terjadi penyesuaian dan pada akhirnya akan lancar seperti yang dilakukan di Jepang," katanya.

"Dan apresiasi itu kan juga dilakukan bukan karena saya berasal dari partai pemerintah, tetapi kan pemerintah Jepang juga mendukung dan memberikan apresiasi," lanjut dia.

Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis bisa terus bertambah. Ia menyampaikan saat ini memang baru disepakati pemerintah dan DPR sebesar Rp 71 triliun.

"Mungkin ada miss info mengenai anggaran makanan bergizi yang kemarin saya sampaikan di Jawa Timur ya. Agar ngutipnya tepat, memang tahun 2025 baru disepakati, diputuskan pemerintah dan DPR Rp 71 triliun. Bukan untuk 6 bulan," kata Zulkifli Hasan di Serang, Jumat (10/1/2025).

Pada pelaksanaan tahap pertama ini, Makan Bergizi Gratis ditargetkan untuk 3 juta penerima manfaat. Jumlah itu pun akan terus bertambah hingga akhir tahun.

Zulhas mengungkap adanya pembahasan untuk penambahan anggaran. Ia menyebut potensi anggaran akan bertambah hingga Rp 140 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat.

"Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, nambah ini, kalau, dilihat APBN menambah di Rp 140 triliun di bulan Agustus, Juli atau Agustus, ditambah Rp 140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang, jadi hampir semuanya," ujarnya.

Sebanyak 200 ribu sapi perah impor akan masuk ke Indonesia tahun ini. Sapi perah ini diimpor dalam rangka produksi susu untuk mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan aturan untuk impor sapi perah itu menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini kan PP-nya baru beres. Kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang ter-register. Kita tambah di negara lain," ujarnya dikutip detikFinance, Selasa (14/1/2025).

Impor sapi perah itu rencananya akan dilakukan hingga 2029 mendatang dengan jumlah 1,3 juta ekor. Namun, untuk tahun ini hanya 200 ribu ekor.

Menurutnya sudah 160-an perusahaan yang sudah komitmen untuk masuk ke dalam proyek pengadaan sapi dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dia juga menegaskan upaya impor sapi bukan berarti Indonesia mau menjadi pasar dari negara lain saja. Namun, pola importasi sapi ini nantinya berbentuk investasi pabrik susu.

"Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu sampai akhir tahun. Ini kebut semua urusan lahan, peternakannya di mana. Yang jelas ini bukan negara impor, tapi orang berinvestasi. Orang boleh dong bikin pabrik apa di Indonesia ini bikin pabrik susu dengan sapinya didatangkan," beber Sudaryono.

Sudaryono juga bicara soal banyaknya keluhan soal susu belum masuk dalam menu MBG. Menurutnya, Indonesia tidak ingin impor susu, maka dari itu untuk yang belum ada susu, sumber proteinnya diganti dengan bahan lain.

Yang jelas, pemerintah sudah mengupayakan mendatangkan sapi perah impor untuk menggenjot produksi susu dalam negeri. Dengan begitu susu untuk menu MBG bisa tersedia lebih banyak di Indonesia.

"Susu itu kan sebetulnya maunya pak presiden semua dikasih susu, cuma kita susu masih impor semua. Kalau masih impor kita substitusi dulu sumber protein lain dulu, sembari kita datangkan sapi hidup supaya bisa produksi susu bisa dilakukan di dalam negeri," tutupnya.

Dalam catatan detikcom sapi perah impor itu akan berasal dari Australia, Brasil, Selandia Baru, Amerika Serikat (AS), hingga Meksiko.

Video: Celios Kritik Rencana Pemerintah Impor 1 Juta Sapi Perah untuk MBG

Video: Celios Kritik Rencana Pemerintah Impor 1 Juta Sapi Perah untuk MBG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur menyebut belum ada koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pedoman teknis program Makan Bergizi Gratis (MBG). Uji coba program unggulan Presiden Prabowo itu dilaksanakan di Lombok Timur pada Senin (13/1/2025).

"Masih belum ada koordinasi, masih belum ya, " kata Ketua DPRD Lombok Timur M. Yusri kepada awak media, Selasa (14/01/2025).

DPRD Lombok Timur akan memberikan atensi program Makan Bergizi Gratis ini jika memang ada laporan. Namun, sampai saat ini Yusri belum berani bicara banyak terkait program tersebut karena masih belum menerima petunjuk teknis dari BGN.

Yusri menilai sebagai mitra penyelenggara, pemerintah daerah seharusnya ada koordinasi dengan DPRD dalam uji coba program Makan Bergizi Gratis ini.

Diberitakan sebelumnya, uji coba program Makan Bergizi Gratis telah dilakukan di tiga sekolah di Lombok Timur, salah satunya berlokasi di SMKN 3 Selong. Namun masih ditemukan adanya kekurangan, terutama terkait menu makanan, misalnya saja tidak tersedianya susu atau air minum.

Kepala Sekolah SMKN 3 Selong, Ruslan, menjelaskan ada sebanyak 585 paket Makan Bergizi Gratis yang diterima di SMKN 3 Selong. Uji coba makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan selama lima hari ke depan.

"Karena ini masih uji coba, kami dari pihak sekolah sudah menyiapkan sebanyak 10 dus air mineral," jelas Ruslan.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Program makan bergizi gratis milik pemerintah pusat di Situbondo hingga kini belum juga dimulai. Alasannya, administrasinya belum selesai. Padahal, sesuai rencana program makan gratis bagi para siswa di Situbondo itu seharusnya dimulai kemarin, Senin (13/1).

Menurut Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Situbondo, M Haekal Riski Fajrial program makan bergizi gratis di Situbondo memang belum bisa terealisasi karena ada beberapa kendala.

"Dapur umum SPPG yang akan memenuhi seluruh siswa di Situbondo masih proses pembangunan," katanya kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Lebih lanjut Haikal menjelaskan bahwa nanti pada tahap awal pelaksanaan sesuai rencana ada 20 sekolah yang akan mendapatkan program makan bergizi gratis meski belum tahu kapan realisasinya.

"Kalau ditanya kapan akan memulai, saya sendiri masih belum tau dan juga masih sounding ke Dandim," imbuhnya.

Haikal menjelaskan hingga saat ini tahapan yang terealisasi masih terbatas. Ini karena baru ada satu dapur SPPG yang siap melaksanakan penyediaan menu Makan Bergizi Gratis.

Pantauan di lapangan, dapur umum Situbondo yang berlokasi di eks markas Batalyon 514 Kostrad di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo tidak tampak adanya aktivitas. Bahkan terpantau juga instalasi jaringan listrik di dapur umum SPPG tersebut baru akan dipasang.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Ketum Pengurus Pusat (PP) Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa berbicara soal program makan bergizi gratis saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana. Khofifah mengusulkan agar Raudhatul Athfal (RA), sekolah islam setingkat TK, juga masuk cakupan program tersebut.

"Kami tadi juga menyampaikan soal makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini belum masuk secara eksplisit adalah RA, Raudhatul Athfal. Jadi sebetulnya antara TK dan RA cuma beda bahasa, RA ini bahasa Arab kalau diterjemahkan ya taman kanak-kanak. Nah ini dalam koordinasi Kemenag," kata Khofifah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Khofifah mengaku sudah berkeliling ke berbagai daerah untuk memantau program tersebut. Ia mendapatkan aspirasi keinginan agar Raudhatul Athfal juga mendapatkan makan bergizi gratis.

"Jadi sejauh yang saya keliling ke berbagai daerah, mereka juga merasakan pentingnya sapaan yang sama, jadi kemungkinan kalau belum tersapa, karena perluasan aja yang harus dilakukan," ujarnya.

"Kami menyampaikan bahwa RA juga sebaiknya masuk coverage dalam program makan bergizi gratis," lanjut Khofifah.

Khofifah menyarankan agar para guru Raudhatul Athfal untuk mengusulkannya ke Kanwil Kemenag. Menurut dia, hal itu perlu dibicarakan agar menjadi keputusan nasional nantinya.

"Maka ikatan guru RA Jawa Timur itu akhirnya melakukan raker di kantor Kemenag Jatim, saya menyampaikan minta aja untuk direkomendasikan oleh Kanwil Kemenag Jatim ke Kementerian Agama sehingga bisa menjadi keputusan nasional," ujarnya.

Simak video: Menerka Masa Depan Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau progres revitalisasi rumah susun (rusun) Wisma Atlet Kemayoran Blok C2 di Jakarta kemarin sore. Ia menekankan pentingnya perawatan fasilitas usai revitalisasi dan pemanfaatan sebagai hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tolong didukung informasi datanya, contoh seperti AC kalau rusak, berapa biayanya, berapa lama perbaikannya, supaya jelas ke depannya dalam perawatannya," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).

Ia mengungkapkan dari hasil rapat ada beberapa fasilitas yang harus diselesaikan dan diperhatikan ke depannya, yakni perawatan AC, pemanasan air (water heater), sistem meteran listrik, perbaikan jaringan gas, dan CCTV. Sementara itu, perhitungan biaya sewa masih tengah dihitung termasuk dengan melihat estimasi biaya perawatan rutin yang dibutuhkan.

"Sebagai perbandingan, saya usulkan kita bisa lihat pengelolaan rusun ASN di Pasar Jumat, agar objektif dalam penetapan harga sewanya," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro mengapresiasi Kementerian PKP yang telah membantu renovasi Wisma Atlet dan rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian ASN dan MBR.

"Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Menteri, melalui Kementerian PKP yang telah merenovasi Wisma Atlet ini," ucapnya.

Sebagai informasi, revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp 357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO. Saat ini progres fisik revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran Blok C2 di Pademangan sampai 8 Januari 2025 sudah terealisasi 83,33 persen dari rencana 81,58 persen.

Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol. Terdapat 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian, yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.

Untuk jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit, dan Tower 10 sebanyak 524 unit. Setiap unit hunian dilengkapi dengan meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

Kegiatan peninjauan ini turut dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Aryanto Wibowo dan Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan Kisyadi. Lalu, ada Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lepot Setyanto, Dirut Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran Medi Kristianto, dan Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Perumahan Aswin Grandiarto Sukahar.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Izin ke Prabowo Manfaatkan Wisma Atlet untuk Hunian Warga

Video: Menteri PKP Izin ke Prabowo Manfaatkan Wisma Atlet untuk Hunian Warga

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau layanan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kantor Pemkot Tangerang. Mereka mengecek terobosan izin PBG yang diklaim selesai dalam empat jam.

Tito mengapresiasi terobosan yang dilakukan Pemkot Tangerang soal pelayanan PBG di Pemkot Tangerang yang bisa merampungkannya dalam waktu 4 jam. Padahal awalnya target percepatan layanan bisa dilakukan dalam 10 hari dari sebelumnya yang memakan waktu 45 hari.

"Saya sangat mengapresiasi PJ Wali Kota Tangerang Pak Nurdin yang mengundang kami untuk hadir untuk menyaksikan langsung dengan sistem yang dibuatnya bisa membuatnya menjadi bukan 45 hari, bukan 10 hari tapi 10 jam dan bahkan dalam praktek tadi bisa empat jam," kata Tito Karnavian saat meninjau layanan itu di Pemkot Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Tito mengatakan, layanan PBG tidak dipungut biaya. Sistemnya sudah dibahas lebih dari dua bulan lalu di Kemendagri.

Dalam pembahasan itu, target pemerintah memotong waktu PBG dari 45 hari ke 10 hari. Selain itu, mereka membahas soal Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tito mengungkapkan, kini sudah ada 89 kabupaten kota yang sudah menerapkan sistem layanan PBG tersebut. Dia berharap seluruh kabupaten kota di Indonesia segera melakukan hal serupa.

"Nah yang lain belum, nah ini tugas saya membacain dan nanti kita akan zoom meeting lagi, saya akan bacakan lagi bulan depan. Iya betul dan saya akan tagih saya akan tagih terus karena ini sekali lagi, tinggal dua aja nggak peduli kepada rakyat ya atau apa namanya itu memang nggak mampu. Nanti pinjem aja ke teman-teman yang 89 ini, tinggal copy paste lalu disesuaikan dengan daerah masing-masing," kata Tito.

Selanjutnya Maruarar Sirait menuturkan, kini aturan BPHTB digratiskan bagi masyarakat. Awalnya aturan BPHTB harus mebayar 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh Pemda.

"Kita tahu selama ini selalu ada biaya, baru Presiden Prabowo yang berani melakukan suatu kebijakan yang prorakyat untuk memberikan gratis untuk tentunya masyarakat berpenghasilan rendah," jelas Maruarar yang akrab disapa Ara itu.

Selain itu, pemerintah juga memberlakukan PPN DTP gratis 100 persen selama periode Januari-Juni 2025. Kemudian PPN DTP 50 persen selama periode Juli-Desember 2025 khusus untuk harga rumah kurang dari Rp 2 miliar.