Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan 27 tower untuk ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah rampung. Ia sudah melaporkan ke Otoritas IKN untuk dilakukan serah terima.

"Kita akan bangun lagi 20 tower lagi ya? Karena yang 27 sudah siap dan sudah selesai, saya sudah kasih tau sama Pak Basuki (Hadimuljono) untuk bisa diserahkan terimakan karena kami sudah selesaikan," kata Ara kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Basuki pun mengungkap hal yang sama. Ia menyebut tower ASN akan selesai hingga Maret.

"Sampai dengan Maret akan selesai ya," ujarnya.

Terkait pemindahan ASN, Basuki belum mengetahui pasti. Ia meyerahkan sepenuhnya ke Menpan-RB.

"Itu yang memutuskan nanti kan Bu Menteri PAN-RB," ujarnya.

"Tapi kami dari infrastrukturnya, prasarananya, insyaallah sudah bisa kami siapkan," lanjutnya.

Sebelumnya, Basuki pernah menjelaskan awalnya para ASN direncanakan bisa pindah ke IKN pada Januari 2025. Namun, rencana tersebut diundur setelah Lebaran tahun depan.

"Sebenarnya kan mulai Januari (ASN pindah ke IKN), cuma Maret kan Lebaran. Ada Lebaran mungkin dihitung itu," sebut Basuki ketika ditanya terkait waktu ASN pindah ke IKN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024), seperti dikutip dari detikFinance.

Basuki mengatakan pembangunan ekosistem pemerintahan eksekutif di IKN, mulai dari istana hingga kantor kementerian, ditargetkan rampung pada bulan ini. Hanya saja, dia melanjutkan, kemungkinan akan ada sedikit penyesuaian karena jumlah kementerian era Presiden Prabowo Subianto bertambah.

Sementara itu, pembangunan ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN baru akan dimulai pada 2025. Basuki memperkirakan butuh waktu dua tahun untuk menyelesaikan pembangunannya.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo membeberkan bahwa Uni Emirat Arab (UAE) akan membangun satu juta unit rumah di perkotaan. Niatan UAE itu setelah sebelumnya ada Qatar yang sudah berkomitmen untuk melakukan hal itu.

Rencananya akhir bulan ini akan ditandatangani kesepakatan kerja sama terkait pembangunan proyek hunian tersebut.

"Nanti tanggal 31 Januari insyaallah nanti disaksikan Presiden di istana, itu nanti dari Uni Emirat Arab. Berarti dari Abu Dhabi nanti 1 juta rumah," kata Hashim di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Hashim juga menuturkan, Pemerintah Qatar juga sudah menyatakan ingin membantu pembangunan 3-5 juta unit rumah dan apartemen. Dengan demikian, Qatar akan membantu membangun 4-6 juta unit rumah dan apartemen, baik di perdesaan maupun di perkotaan.

"Itu nanti Insyaallah diserahkan, Pak Prabowo sudah setuju. Berarti itu 5-7 juta itu sudah hanya dari dua negara (Qatar dan UEA)," ungkap Hashim.

Tak hanya itu, Hashim juga mengungkapkan bahwa Turki dan Singapura turut berminat untuk membangun rumah di Indonesia.Masing-masing negara akan membangun sekitar 50 ribu sampai 100 ribu unit rumah.

"Saya bisa katakan juga, dari Turki ada investor 50 ribu unit (dari) swasta. Dari Singapore ada 100 ribu. Saya kira ini cepat. Jadi cepat dalam 3 bulan kita sudah dapat komitmen untuk total 7 juta lebih (unit rumah)," bebernya.

Sebelumnya, pada Rabu (8/1/2025), Indonesia resmi menandatangani MoU dengan Qatar untuk pembangunan satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

Permukiman padat di Jalan Pangeran Jayakarta, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, terbakar. Sebanyak 19 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kejadian.

Dilihat dari video yang diunggah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, @humasjakfire, api membakar beberapa rumah di lokasi. Sejumlah orang mencoba memadamkan api dengan menyiramkan air dari kali di dekat lokasi.

Petugas Damkar menerima laporan kebakaran pada Selasa (21/1/2025), pukul 15.55 WIB. "Objek rumah tinggal padat hunian," tulis Dinas Gulkarmat Jakarta dalam keterangannya.

Petugas damkar memulai operasi pemadaman pada pukul 16.00 WIB. Api sudah dapat dilokalisasi pada pukul 16.40 WIB.

"Pengerahan unit atau personel, 19 unit atau 76 personel," katanya.

Belum ada informasi penyebab kebakaran tersebut. Salin itu, Dinas Gulkarmat belum memberikan informasi soal ada tidaknya korban dalam peristiwa itu.

[Gambas:Twitter]

Kebakaran besar melanda kawasan padat penduduk di Jl Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Ratusan bangunan hingga barang-barang ludes terbakar api.

Namun ada satu musala di RT 01 RW 04 dengan sejumlah barang di dalam yang masih utuh. Musala itu berdiri hanya beberapa meter dari titik awal mula api menyebar.

Musala itu hanya dipisahkan gang sempit dengan lokasi awal kebakaran yang kini dipasang garis polisi. Seorang warga bernama Sucipto Yowono (64) mengatakan musala yang diberi nama Al-Hasanah itu masih berdiri di tengah semua bangunan ludes dibakar api.

Bagian yang terbakar di musala itu hanya pintu, jendela, dan atap, sedangkan bagian dalamnya masih utuh. Dia mengaku terkejut saat pertama kali melihat itu.

"Yang masih utuh sound system, AC habis enam unit atas-bawah. Terus Alquran juga masih utuh sama lemarinya, tuh kelihatan. Malah nggak kecium sama sekali sama api," kata Sucipto di lokasi, Selasa (21/1/2025).

Kebakaran di Jl Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, ada musala dan Al-Qur'an di dalamnya yang aman. 21 Januari 2025. (Taufiq Syarifudin/detikcom)

"Secara tidak langsung memang namanya tempat ibadah pasti dilindungi, alhamdulillah," sambung dia.

Sucipto menganggap hal itu sebagai mukjizat yang ditunjukkan di tengah bencana. Sedangkan api berkobar sangat besar saat kebakaran itu berlangsung.

"Padahal api begitu besarnya menjilat tiang sampai hangus. Tapi Al-Qur'an alhamdulillah, sedikit pun nggak ada yang kena. Atasnya itu hampir kebakar, tapi lemari utuh itu. Sebelah lemari ada kaca, kacanya jendela itu hancur semua. Ya Allah itu kebesaran Allah," ungkapnya.

Sucipto Yowono (Taufiq Syarifudin/detikcom)

Mengetahui musala itu masih berdiri, Sucipto dan sejumlah warga lain bakal menggunakannya untuk tempat pengungsian sementara. Dia juga mengaku bersyukur masih ada musala yang bisa buat berteduh.

"Senang banget masih ada tempat perlindungan. Saya berencana nginep di musala aja. Karena kalau di luar kepanasan, kehujanan," kata dia.

Kebakaran di Jl Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, ada musala dan Al-Qur'an di dalamnya yang aman. 21 Januari 2025. (Taufiq Syarifudin/detikcom)

Seperti diketahui, insiden kebakaran terjadi pukul 00.35 WIB. Sebanyak 543 rumah di RW 04 Kelurahan Kebon Kosong hangus dilalap api.

Kini warga mengungsi di Polres Metro Jakarta Pusat. Sedangkan sebagian sedang tidur di tenda yang didirikan di Jl Kemayoran Gempol.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto terkait 27 tower ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah rampung. Ara menyebut tower itu siap untuk diresmikan.

"Yang pertama, kami melaporkan bahwa kami, Kementerian Perumahan, sudah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan. Karena tadi Bapak Presiden mengatakan beliau senangnya datang untuk meresmikan, bukan untuk groundbreaking," kata Ara kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Selain itu, Ara juga melaporkan 10 tower lain di Jakarta yang juga telah selesai. Tidak hanya ASN, tower di Jakarta ini juga diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Yang kedua, di IKN sudah juga kami selesaikan, rumah jabatan Menteri, dan itu juga siap untuk diresmikan. Nah kemudian yang ketiga, kami juga melaporkan bahwa akhir Januari ini, tiga tower di Kemayoran sudah siap untuk diresmikan, di Kemayoran, di Pademangan," ujarnya.

"Kemudian Wisma Atlet di Kemayoran. Yang keempat, tujuh tower siap diresmikan bulan April. Tadi saya menyampaikan usulan, bisa Bapak Presiden meresmikan langsung akhir April, itu sepuluh tower," lanjut Ara.

Ara menekankan arahan Prabowo terkait aturan harga sewa tower di Jakarta. Prabowo meminta harga sewa paling rendah untuk program MBR.

"Tadi juga diberikan arahan, Bapak Presiden, kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Juga diberikan, itu uang sewa yang paling murah. Kemudian baru kepada ASN, di atasnya baru yang komersial," ujarnya.

"Jadi jelas kebijakannya diminta untuk prorakyat, yang paling murah itu kepada masyarakat berpenghasilan rendah, yang kita angka yang paling murah. Kemudian di atasnya adalah buat ASN, dan yang paling tinggi, yang paling mahal itu adalah buat yang komersial. Tadi yang pertama soal IKN, yang kedua soal Kemayoran," imbuhnya.

Program makan bergizi gratis (MBG) telah berjalan selama dua minggu. Program ini ditujukan kepada sejumlah pelajar di wilayah Indonesia. Salah satunya penerima manfaat makan bergizi gratis hari ini ialah siswa SLB Negeri 5, Slipi, Jakarta.

Di mana hari ini, sebanyak 197 porsi makanan bergizi gratis dibagikan kepada siswa SD, SMP, SMA SLB Negeri 5. Hadirnya program ini disambut baik oleh siswa dan juga para guru, tak terkecuali ialah orang tua siswa.

Wali Murid SMP kelas 9, Sri menyambut baik program makan bergizi gratis ini. Hal ini lantaran ia tidak perlu lagi menyiapkan makan bagi anaknya di sekolah.

"Senang sih, karena kita udah nggak menyiapkan menu dari rumah lagi. Kemudian juga mengurangi pengeluaran kita," katanya kepada detikcom.

Hanya saja, ia meminta porsi yang ada pada program MBG untuk para siswa SLB ini ditambah. Pasalnya, porsi yang ada saat ini kata Sri tidak banyak.

"Paling porsinya ditambahi, karena sekarang itu sedikit. Soalnya anak berkebutuhan khusus itu makannya banyak. Di rumah itu biasanya 2 piring habis," katanya.

Wali murid kelas 7, Lasmi juga menyambut baik adanya program MBG ini. Hal ini lantaran ia tidak lagi perlu memikirkan bekal apa yang akan diberikan untuk anaknya.

"Bagus, karena sekarang kita nggak bingung menyiapkan apa ya menu bekal besok. Karena sudah dapat makan dari sekolah. Paling tinggal menyiapkan buat istirahat keduanya," katanya.

Adapun ketika ditanya terkait tidak adanya menu susu dalam program makan bergizi gratis ini, Lasmi tidak terlalu mempersoalkanya. Hal ini lantaran ada sebagian siswa yang alergi dengan susu sapi.

"Karena ada yang alergi juga kan ya. Jadi mungkin nanti dicarikan penggantinya," katanya.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte mengatakan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program yang berkelanjutan. Dalam artian program ini tidak akan berjalan hanya tahun ini saja.

Pada tahun ini pemerintah menetapkan anggaran MBG tahun ini sebesar Rp 71 triliun.

"Anggaran tahun 2025 yang jelas adalah Rp 71 triliun. Sehingga ini adalah komponen yang akan dicapai untuk tahun ini. Program ini bukan multi years lagi, tapi multidecade. Sehingga mungkin dia bisa bertambah," katanya usai meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Dengan begitu, otomatis program ini akan berkembang baik dari sisi anggaran maupun jumlah penerima manfaat MBG. Sementara itu, Philips mengatakan untuk ke depannya tidak menutup kemungkinan akan melibatkan berbagai pihak dalam penambahan anggarannya.

"Atau kalau kemudian ada ekonomi lokal, ada supporter dari masyarakat, mungkin korporasi, BUMN dan lain-lain," katanya.

Adapun terkait dengan penambahan anggaran program MBG untuk ke depannya, Philips mengatakan belum menjelaskan berapa anggaran yang akan ditambahkan.

Ia mengatakan penambahan anggaran untuk MBG masih dibicarakan dari pemerintah dengan DPR.

"Tambahan itu akan dibicarakan. Kalau dibicarakan dengan DPR dan lain-lain itu akan menjadi keputusan pemerintah dengan DPR yang akan menyetujui. Tetapi yang jelas tahun ini Rp 71 triliun," katanya.

Adapun sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima. Di mana program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh tambahan anggaran sampai Rp 100 triliun.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Dia mengatakan dari hitungan sementara dari Badan Gizi untuk mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir 2025 butuh tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi kalau tambahan itu terjadi di September sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," sebut Dadan.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte angkat bicara terkait dengan adanya pungutan liar dalam program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Ciledug, Tangerang yang beredar di media sosial.

Philips menegaskan bahwa program MBG ini hanya dikelola oleh Badan Gizi Nasional secara ketat dan tidak ada pungutan untuk program MBG.

"Kita punya prosedur dan sistem sendiri dalam kaitan dengan informasi-informasi yang dulu pernah muncul ada janji-janji dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Itu masyarakat diharapkan juga muncul awareness-nya. Bahwa program ini hanya dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Informasi terkait dengan dapur, gizi, dan lain-lain ada di Badan Gizi Nasional," katanya usai meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Adapun terkait dengan bukti-bukti tangkapan layar terkait adanya pungutan liar tersebut, Philips tidak menanggapi lebih lanjut. Ia hanya menegaskan saat ini pemerintah fokus membenahi pelaksanaan program yang telah berlangsung selama ini.

Pasalnya, pelaksanaan program ini membutuhkan energi dan perhatian yang besar. Hal ini guna mencapai apa yang telah direncanakan.

Ia pun meminta masyarakat untuk lebih waspada terhadap informasi yang beredar terkait dengan oknum yang mencari keuntungan dalam program makan bergizi gratis ini.

"Karena menjalankan program yang sudah fix aja itu sudah sangat membutuhkan energi dan perhatian. Sehingga hal-hal yang terkait dengan media sosial, mudah-mudahan masyarakat menjadi semakin dewasa juga untuk melihat berita dan informasi," katanya.

Adapun sebelumnya, salah satu akun di media sosial X yang mengunggah adanya pungutan uang sebesar Rp 10 ribu kepada orang tua siswa untuk membeli tempat makan serta sendok dan garpu. Dalam unggahan tersebut mencantum bukti tangkapan layar chat pungutan uang kepada orang tua siswa.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte menyampaikan menu susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Jakarta akan digantikan oleh menu lainnya yang sesuai dengan kandungan gizi yang ada pada susu. Hal ini dikarenakan wilayah Jakarta tidak memiliki sentra produksi susu.

"Di Jakarta kan bukan sentra susu ya. Sejauh ini menurut Badan Gizi dan juga SPPG yang ada di Jakarta. Susu akan digantikan oleh sumber lain, ada telur, ada daging, dan tahu, tempe dan lain-lainnya," katanya usai meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Ia menyampaikan bahwa menu susu dalam program MBG akan diprioritaskan untuk di wilayah-wilayah yang memang memiliki sentra produksi susu.

Adapun terkait dengan kapan pelaksanaan menu susu akan ada dalam program MBG, Philips belum dapat menyampaikannya. Ia menegaskan bahwa menu yang telah disusun oleh BGN sudah memenuhi kebutuhan gizi.

"Belum tahu (kapan diberikannya susu di Jakarta). Yang jelas adalah menu yang sudah disusun oleh BGN kebutuhan gizinya cukup, bukan masalah ada susu atau nggaknya," katanya.

Di sisi lain, Philips bilang bahwa dalam program MBG tidak akan ada perbedaan komponen gizi yang diberikan baik untuk siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun siswa sekolah reguler.

Ia menyampaikan salah satu komponen MGB ini yakni Inklusi, di mana program ini dirancang untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa memandang latar belakang, kebutuhan khusus, atau kondisi ekonomi mereka.

Ia memastikan, kebutuhan gizi dan menu ini disalurkan melalui Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memastikan asupan menu makanannya dengan standar gizi yang sama. Adapun menu MBG di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta yakni nasi, olahan ayam, sayur kangkung, tahu bacem dan buah jeruk.

"Jadi kita hari ini di sekolah-sekolah apakah mereka mungkin dari teman-teman yang berkebutuhan khusus atau teman-teman mungkin yang baik ekonominya, cukup baik atau kurang baik makanannya semua sama di daerah yang sama. Jadi tidak ada perbedaan gizi antara siswa SLB maupun siswa reguler," katanya.

Pasalnya kata Philips, setiap SPPG di suatu wilayah akan menyalurkan makanan bergizi untuk beberapa sekolah yang berada dalam jangkauannya.

"Karena 1 SPPG itu kan melayani 3.000 siswa yang tersebar di beberapa sekolah. Dan untuk SPPG Palmerah ini 11 sekolah itu menunya sama, angka kecukupan gizinya juga sama," katanya.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti meninjau program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat. Para murid antusias saat dibagikan makanan.

Pantauan di lokasi, Selasa (21/1/2025), Guru-guru dan Roro membagikan boks makanan berisikan nasi, ayam goreng, semur tahu, sayur kangkung dan jeruk. Para murid kemudian berinteraksi sambil menunjuk makanan dan memberi acungan jempol.

Murid berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat kepada guru saat meminta sendok untuk menyantap makanan. Para murid kemudian berdoa. Para murid juga sempat mengucapkan terima kasih dengan bahasa isyarat kepada Presiden Prabowo Subianto atas program MBG tersebut.

Foto: Wamendag Dyah Roro Esti meninjau program Makan Bergizi Gratis di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat. (Maulani/detikcom)

Pada kesempatan itu, Roro mengatakan program MBG secara adil dibagikan kepada seluruh kalangan, termasuk sekolah-sekolah SLB. Roro berharap asupan gizi yang terpenuhi dari program MBG dapat meningkatkan produktivitas siswa-siswi.

"Seluruh kalangan mendapatkan programnya jadi semuanya secara fair dan ini menjadi tekad Bapak Presiden, tekad pemerintah agar sumber daya manusia kita semakin unggul," kata Roro kepada wartawan.

"Jadi ketika asupan gizi itu sudah cukup tentunya mereka bisa lebih produktif dan lebih maksimal dalam berkontribusi untuk bangsa dan negara Indonesia," tambahnya.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J Vermonte menambahkan, menu program MBG pada semua sekolah sama, baik Sekolah biasa atau SLB. Menurutnya hal tersebut membuat program MBG juga termuat komponen inklusifitas dan solidaritas.

"Jadi anak-anak kita hari ini di sekolah-sekolah apakah mereka mungkin dari teman-teman yang berkebutuhan khusus atau teman-teman mungkin yang ekonominya cukup baik atau kurang baik, makanannya semua sama di daerah yang sama. Jadi ada komponen inklusi dan juga ada komponen solidaritas," ujar Philips.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengungkap ada 17 masalah yang menjadi perhatian masyarakat belakangan ini. Belasan masalah itu akan menjadi perhatian khusus dan ditindaklanjuti oleh DPR RI.

"Pemerintah sebagai pelaksana urusan-urusan rakyat telah dibekali regulasi, aparatur sipil negara (ASN), anggaran dan program kementerian/lembaga. Oleh karena itu menjadi fungsi DPR RI memastikan kinerja regulasi, ASN, kelembagaan, program serta pengelolaan anggaran harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung DPR RI, Selasa (21/1/2025).

Puan merinci, masalah yang akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan yakni, pertama program makan bergizi gratis (MBG), kedua penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan, ketiga perizinan penggunaan senjata api oleh aparat.

Kemudian, keempat penanganan berbagai permasalahan bencana alam, banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah, kelima stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan.

"Enam upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan. Tujuh penanganan kasus HMPV, delapan penaganan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, sembilan penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi PP3K," ungkapnya.

Lebih lanjut, kesepuluh DPR akan menindaklanjuti permasalahan konflik pertanahan dan tata ruang serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah. Kesebelas, rencana penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA) minimal satu tahun di dalam negeri.

Keduabelas penanganan kasus perdagangan orang terhadap WNI yang bekerja di luar negeri, tiga belas penanganan kasus kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual terhadap anak, empat belas rencana pelaksanaan ujian nasional 2026.

"Lima belas upaya mewujudkan swasembada energi, enam belas meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur, tujuh belas bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS," pungkasnya.

Ketua DPR Puan Maharani membuka rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025. Pada pidato pembukaannya, Puan menyinggung terkait pelaksanaan makan bergizi gratis hingga bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS.

"DPR RI dan pemerintah, harus dapat merespons secara cepat berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat. Pemerintah sebagai pelaksana penanganan urusan-urusan rakyat telah dibekali dengan regulasi, aparatur sipil negara, anggaran, dan program kementerian atau lembaga," kata Puan dalam pidatonya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Puan ingin DPR menekankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Ia ingin anggaran yang diberikan kepada setiap kementerian atau lembaga digunakan dengan semestinya.

"Oleh karena itu, menjadi fungsi pengawasan DPR RI, untuk memastikan kinerja regulasi, aparatur sipil negara, kelembagaan, program, serta pengelolaan anggaran, harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat, dalam setiap menangani urusan rakyat," ujarnya.

Puan kemudian menyoroti permasalahan yang baru-baru ini menjadi atensi publik. Ketua DPP PDIP itu menyinggung soal pengawasan senjata api oleh aparat hingga peristiwa banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah.

"Pelaksanaan program makan bergizi gratis, penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan, perizinan, penggunaan, dan pengawasan senjata api oleh aparat," kata politikus PDIP ini.

Puan juga menyoroti terkait penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak hingga pelaksanaan ujian nasional (UN) 2026. Bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS juga disinggung Puan.

"Rencana pelaksanaan ujian nasional tahun 2026, upaya mewujudkan swasembada energi, meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur dan bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS," ucap Puan.

"Pada masa reses persidangan I yang lalu, melalui rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan wakil pemerintah, telah berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2025. Hal ini merupakan komitmen bersama DPR RI dan pemerintah, untuk selalu dapat meningkatkan pelayanan ibadah haji," imbuhnya.