Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte menyampaikan, tidak ada perbedaan komponen gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan baik untuk siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun siswa sekolah reguler.

Pernyataan ini dilakukan usai ia meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025). Di mana SLB Negeri 5 ini terdiri dari SD, SMP, dan SMA.

Pada hari ini, sebanyak 197 porsi MBG yang diberikan di SLB Negeri 5, Slipi, Jakarta. Adapun menu MBG di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta yakni nasi, olahan ayam, sayur kangkung, tahu bacem dan buah jeruk.

Philips menyampaikan salah satu komponen MGB ini yakni Inklusi, di mana program ini dirancang untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa memandang latar belakang, kebutuhan khusus, atau kondisi ekonomi mereka.

Ia mengatakan, kebutuhan gizi dan menu ini disalurkan melalui Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memastikan asupan menu makanannya dengan standar gizi yang sama.

"Jadi kita hari ini di sekolah-sekolah apakah mereka mungkin dari teman-teman yang berkebutuhan khusus atau teman-teman mungkin yang baik ekonominya, cukup baik atau kurang baik makanannya semua sama di daerah yang sama. Jadi tidak ada perbedaan gizi antara siswa SLB maupun siswa reguler," katanya.

Pasalnya kata Philips, setiap SPPG di suatu wilayah akan menyalurkan makanan bergizi untuk beberapa sekolah yang berada dalam jangkauannya.

"Karena 1 SPPG itu kan melayani 3.000 siswa yang tersebar di beberapa sekolah. Dan untuk SPPG Palmerah ini 11 sekolah itu menunya sama, angka kecukupan gizinya juga sama," katanya.

Dengan kondisi tersebut, Philips menyampaikan bahwa program MBG ini juga sebagai langkah intervensi pemerintah terhadap kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.

"Kecukupan gizi dan lain-lain itu tentu bagian yang sangat inherent. Dan itu adalah boleh dibilang intervensi gizi juga dari pemerintah yang dikelola oleh profesional, di mana ada ahli gizi dan lainnya," katanya.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti, meninjau langsung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025). Di mana SLB Negeri 5 ini terdiri dari SD, SMP, dan SMA.

Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Wamendag tiba pukul 08.04 WIB. Hadir juga di lokasi, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte. Pada hari ini, sebanyak 197 porsi MBG yang diberikan di SLB Negeri 5, Slipi, Jakarta.

Wamendag Dyah mengatakan, pelaksanaan MBG pada hari ini berjalan dengan lancar. Ia mengatakan anak-anak di SLB Negeri 5, Slipi antusias dengan adanya program MBG. Terlebih dengan menu makanan yang berbeda tiap harinya.

Adapun menu MBG di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta yakni nasi, olahan ayam, sayur kangkung, tahu bacem dan buah jeruk.

"Jadi Alhamdulillah hari ini sangat lancar kita keliling mulai dari SD hingga SMP dan anak-anaknya sangat antusias untuk mendapatkan makanannya," katanya.

Ia mengatakan bahwa program makan MBG ini akan memberikan dampak yang baik bagi anak-anak Indonesia.

"Dampaknya tentunya ke produktivitas mereka dalam keseharian mereka. Jadi ketika asupan gizi itu sudah cukup tentunya mereka bisa lebih produktif dan lebih maksimal dalam berkontribusi untuk bangsa dan negara Indonesia," katanya.

Ditempat yang sama, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte mengatakan program MBG ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan gizi yang cukup kepada anak-anak Indonesia.

"Kemarin Presiden Prabowo Subianto sempat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan program makan bergizi gratis ini bukan hanya peristiwa makan. Tapi ada banyak ikutan-ikutannya dari sisi penerima manfaat itu adalah komponen inklusi dan juga komponen solidaritas," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sejak dua pekan lalu. Salah satu daerah yang menerima program ini di Kabupaten Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah,

Meski berada di daerah terpencil, pelaksanaan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini tidak terbentur dengan kondisi geografis.

Kementerian Pertahanan melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III mendistribusikan sebanyak 1.000 paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperuntukkan bagi siswa di sana.

Meski baru berjalan selama 10 hari, program MBG telah menjangkau 31 provinsi dan melibatkan 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Prabowo pun menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan kelancaran program tersebut.

Prabowo optimis pada akhir tahun 2025, seluruh anak Indonesia dapat menikmati manfaat program ini.

"Saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025 Semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ucap Prabowo dalam keterangan tertulis, Selasa (21) 1/2025).

Pelaksanaan pendistribusian di Intan Jaya ini dipimpin langsung Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Letjen Bambang Trisnohadi menggunakan helikopter.

Beberapa sekolah yang menerima program MBG ini adalah para pelajar di SD Santo Mikael, Sekolah Yayasan Katolik Sugapa, SD Inpres Sugapa dan SD Homeyo Kabupaten Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, Senin (20/1). Selain para pelajar, ibu hamil juga menjadi penerima program MBG.

Sebagai informasi, MBG bertujuan untuk mendorong anak-anak mendapatkan asupan makanan sehat, seimbang, dan bergizi untuk dipersiapkan menuju Indonesia Emas 2045.

Pada periode pertama yaitu Januari-April 2025 ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Program makan bergizi gratis tetap akan berjalan selama bulan Ramadan. Pemerintah telah mempersiapkan skema khusus pembagian MBG di bulan Ramadan tersebut.

Dilansir detikNews, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya akan menyiapkan makanan yang dapat dibawa ke rumah oleh anak-anak sekolah selama bulan Ramadan.

"Kami akan memberikan makanan yang dibawa ke rumah untuk buka puasa. Jadi, bulan Ramadan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu (Makan Bergizi Gratis) karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, dilansir Antara, Senin (20/1/2025).

Ia mengaku bagi para santri di pesantren yang menjadi penerima manfaat MBG, mereka juga akan menerima makanan di saat berbuka puasa.

"Nah, terkait dengan pelaksanaan di Ramadan di pesantren akan lebih mudah karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ujarnya.

Saat ini, lanjut Dadan, ada sekitar 30 ribu pesantren dengan 5 juta santri yang menjadi target penerima manfaat program MBG. Target tersebut akan dipenuhi secara bertahap.

"Ini akan dipenuhi secara bertahap dan kalau akselerasi percepatan yang diminta Presiden ini bisa dilaksanakan, maka tahun 2025 seluruhnya akan tercapai," ujar dia.

BGN menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperluas akses program tersebut kepada seluruh santri sekaligus mempercepat pelaksanaan program dari Presiden Prabowo Subianto itu.

Kerja sama itu akan segera diatur dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditargetkan dapat ditandatangani kedua belah pihak pada kegiatan Kongres Keluarga Maslahat NU, 31 Januari mendatang.

Selain memastikan seluruh pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menerima manfaat program MBG, kerja sama antara PBNU dan BGN juga berupaya membawa dampak program tersebut dapat menggerakkan perekonomian di lingkungan pesantren, seperti dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren dan memberdayakan sumber pangan milik warga di sekitar pesantren.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sebagian pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi II DPR RI F-PKS Mardani Ali Sera mendorong agar penggunaan anggaran daerah untuk MBG dilakukan setelah adanya evaluasi tahap awal secara menyeluruh.

"MBG program prioritas Presiden. Selama target dan alokasi akurat MBG banyak diharapkan masyarakat. Tambahan anggaran dari APBD daerah sebaiknya dilakukan setelah evaluasi menyeluruh dilakukan," kata Mardani kepada wartawan, Senin (20/1/2025).

Menurut Mardani, untuk saat ini program MBG menggunakan anggaran pusat. Begitu evaluasi sudah dilakukan beserta perbaikan, maka baru menggunakan anggaran daerah.

"(Saat ini) anggaran pusat. (Setelah) evaluasi dan saran perbaikan, baru gaspol bisa pake anggaran daerah," jelasnya.

Mardani mengatakan penggunaan anggaran Pemda tak harus dilakukan untuk tahun anggaran mendatang tahun 2026. Akan tetapi, kata dia, penggunaan APBD dilakukan usai ada evaluasi.

"Tidak harus 2026, selama sudah evaluasi dan perbaikan bisa sharing anggaran," tutur dia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) ikut menyumbang APBD sebesar Rp 5 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wamendagri Bima Arya mengatakan dorongan itu tidak wajib bagi wilayah yang pendapatan daerahnya masih rendah.

"Untuk APBD kan ada daerah yang kapasitas fiskalnya itu kuat. Artinya, transfer dari pusatnya lebih kecil daripada pendapatan daerah. Tapi ada yang lemah. Nah, untuk yang lemah ini tentu tidak suatu kewajiban atau keharusan," kata Bima di Balai Kota, Jakarta, Senin (20/1).

"Tidak wajib, tapi sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah. Itu poin utamanya," tambahnya.

Pemkot Malang berencana menyiapkan aset lahan untuk mendukung program 3 juta rumah. Namun jika ditemukan keterbatasan lahan, maka rumah susun akan ditawarkan sebagai solusinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Dandung Djulhardjanto menyampaikan adanya dukungan penuh Pemkot Malang terhadap program 3 juta perumahan yang digagas oleh pemerintah pusat.

Meskipun konsep perumahan yang akan dibangun masih perlu dikaji lebih lanjut lagi. Karena menurut Dandung, lahan yang dimiliki Pemkot Malang cukup banyak tetapi jarang dengan area yang bisa digunakan sebagai perumahan.

"Sebetulnya aset Pemkot banyak, cuma yang luas hampir tidak ada, kita juga harus cari," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/1/2025).

Dandung mengaku dengan menggunakan lahan aset Pemkot Malang sendiri, maka tidak diperlukan adanya pembebasan lahan.

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulhardjanto mengatakan pihaknya berencana akan memanfaatkan lahan milik Pemkot Malang sehingga tak perlu dilakukan pembebasan.

Di luar itu, Dandung mengungkapkan bahwa pihaknya juga menyiapkan langkah alternatif, apabila pembangunan perumahan terkendala keberadaan lahan.

Yakni dengan membangun rumah susun atau bangunan vertikal sebagai solusinya. Hal ini juga sesuai dengan usulan DPRD Kota Malang beberapa waktu lalu.

"Tapi perlu dikaji, perlu dibangun berapa unit, berapa lantai sehingga ketemu luasannya berapa," tegasnya.

Selain itu, lanjut Dandung, bangunan vertikal juga perlu kajian soal penunjang kebutuhan fasilitas publik. Mulai dari akses jalan, drainase, taman bermain anak, air limbah dan lainnya.

"Artinya kemungkinan (bangunan vertikal) itu tetap ada, tapi perlu kajian juga," terangnya.

Dandung mengaku, pihaknya akan menjalankan program pemerintah tersebut semaksimalkan mungkin, untuk mewujudkan program dari Presiden Prabowo Subianto itu.

"Pada prinsipnya kami siap melaksanakan kebijakan pusat," pungkasnya.

Rusun Tanah Abang, Hunian Vertikal 4 Dekade

Rusun Tanah Abang, Hunian Vertikal 4 Dekade

Hujan lebat menyebabkan Sungai Welang meluap. Luapan sungai menyebabkan permukiman banjir.

Banjir melanda berapa lokasi di wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan, sejak Senin (20/1/2025) pukul 19.00 WIB. Banjir merendam ratusan rumah.

Berdasarkan data sementara, banjir melanda Desa Sukorejo, Desa Sidogiri dan Tambakrejo di wilayah Kabupaten Pasuruan serta Kelurahan Karangketug di Kota Pasuruan.

Di Desa Sukorejo, Kecamatan Pohjentrek, banjir mulai masuk pemukiman sejak pukul 19.00 WIB. Ketinggian air mencapai 40 - 70 sentimeter.

"Banjir parah karena ada plengsengan yang jebol 20 meter dua minggu lalu," kata Zainuri, warga Dusun Rujaksente, Des Sukorejo, Selasa (21/1/2025) dini hari.

Sementara di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, luapan Sungai Welang mulai masuk permukiman pukul 20.00 WIB. Banjir merendam puluhan rumah di kelurahan ini.

"Banjir sejak pukul 20.00 WIB. Rumah saya terendam," kata M Iqbal, warga Dusun Rujakgadung, Kelurahan Karangketug.

Desa-desa dan kelurahan di atas merupakan lokasi langganan banjir. Warga sudah jengah dengan bencana yang berulang setiap tahun.

"Kalau musim hujan ini sudah lima kali banjir," ungkapnya.

Video Banjir Kembali Rendam Belasan Desa di Pasuruan

Video Banjir Kembali Rendam Belasan Desa di Pasuruan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyiapkan dana makan bergizi gratis (MBG) dari anggaran belanja tidak terduga (BTT). Kesiapan anggaran itu merupakan tindak lanjut dari arahan Mendagri M Tito Karnavian yang meminta APBD ikut berkontribusi untuk program MBG.

"Sudah kita siapkan dan pastikan dengan Pak Sekda, dananya (MBG) dari BTT," ujar Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi, Senin (0/1/2025).

Namun Elen belum memastikan terkait nilai anggaran untuk program MBG. Ia menyebut dengan BTT itu anggaran untuk MBG bisa tersedia.

"Nanti anggaran BTT bisa disesuaikan, kalaupun kurang nanti bisa mengambil dari anggaran perubahan," katanya.

Pihaknya masih menunggu penugasan dari pemerintah terkait program tersebut. Sebab, Pemprov Sumsel belum mengetahui penugasan apa yang harus dilakukan pemda.

"Kita belum tahu penugasan pemda dari sisi mananya, apakah mau full, berapa sekolah, atau hanya sebagian, atau hanya mendukung infrastrukturnya. Kita masih tunggu dan pantau juknisnya," katanya.

Elen menyebut lokasi BTT dari APBD Sumsel juga belum dapat dipastikan, hanya untuk tingkat SMA saja atau seluruh tingkatan pendidikan.

"Belum tahu, bisa juga (APBD Sumsel) untuk membantu ke tingkat bawah. Apalagi ada juga untuk ibu hamil dan pra nikah juga," katanya.

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan menerapkan skema khusus pembagian makan bergizi gratis (MBG) selama Ramadan. Nantinya, BGN akan menyiapkan makanan yang dapat dibawa ke rumah oleh anak-anak sekolah selama Ramadan.

"Kami akan memberikan makanan yang dibawa ke rumah untuk buka puasa. Jadi, bulan Ramadan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu (Makan Bergizi Gratis) karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan kepada wartawan di kantor PBNU, Jakarta, dilansir Antara, Senin (20/1/2025).

Hal tersebut dia sampaikan merespons soal skema pembagian Makan Bergizi Gratis selama Ramadan mendatang. Sementara itu, Dadan melanjutkan, bagi para santri di pesantren yang menjadi penerima manfaat Makan Bergizi Gratis, mereka juga akan menerima makanan di saat berbuka puasa.

"Nah, terkait dengan pelaksanaan di Ramadan di pesantren akan lebih mudah karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ujarnya.

Saat ini, Dadan menyampaikan terdapat sekitar 30 ribu pesantren dengan 5 juta santri yang menjadi target penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. Target itu akan dipenuhi secara bertahap.

"Ini akan dipenuhi secara bertahap dan kalau akselerasi percepatan yang diminta Presiden ini bisa dilaksanakan, maka tahun 2025 seluruhnya akan tercapai," ujar dia.

Badan Gizi Nasional pun menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperluas akses program tersebut kepada seluruh santri sekaligus mempercepat pelaksanaan program dari Presiden Prabowo Subianto itu.

Kerja sama itu akan segera diatur dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditargetkan dapat ditandatangani kedua belah pihak pada kegiatan Kongres Keluarga Maslahat NU, 31 Januari mendatang.

Selain memastikan seluruh pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, kerja sama antara PBNU dan Badan Gizi Nasional juga berupaya membawa dampak program tersebut dapat menggerakkan perekonomian di lingkungan pesantren, seperti dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren dan memberdayakan sumber pangan milik warga di sekitar pesantren.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum tersalurkan ke seluruh provinsi. Atas kondisi itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua dan anak-anak yang belum merasakan program tersebut.

"Begini, begini, makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada seluruh orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima," kata Prabowo usai peresmian proyek ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, dilansri detikNews, Senin (20/1/2025).

Namun dia berjanji akan merealisasikan program yang jadi prioritas pemerintah tersebut secara menyeluruh dengan segera. Presiden ke-8 RI itu ingin semua anak dapat merasakan program tersebut akhir tahun ini.

"Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," katanya.

Menurutnya program masif tersebut butuh proses baik secara administrasi dan realisasi fisik sehingga membutuhkan waktu dalam penerapannya ke seluruh daerah.

"Tapi bahwa tidak bisa seketika. Ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang. Itu ada proses yang harus kita laksanakan dan oleh karena itu membutuhkan waktu," katanya.

Dia mengatakan pemerintah berupaya agar program itu dapat segera berjalan di seluruh tanah air dan menjamin tidak ada masalah anggaran dalam pelaksanaan program tersebut.

"Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik dan tercepat supaya anak-anak bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan saya minta maaf, tapi Insyaallah akhir 2025, ini proyek yang sangat besar, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin, dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia untuk makan," kata Prabowo.

Video: Makan Bergizi Gratis di Kendari Pakai Uang Prabowo, Ini Kata DPR

Video: Makan Bergizi Gratis di Kendari Pakai Uang Prabowo, Ini Kata DPR

Beberapa waktu lalu sempat ramai di media sosial terkait video Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak salaman Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo. Dinarasikan Hashim enggan bersalaman dengan Ara karena gesturnya yang langsung mundur.

Video tersebut kemudian viral dan banyak menimbulkan spekulasi terkait hubungan keduanya.

Saat dikonfirmasim, Hashim menuturkan bahwa narasi dirinya enggan bersalaman dengan Ara adalah hoaks atau kabar tidak benar. Ia mengatakan hubungan antara dirinya dengan Ara juga baik-baik saja dan masih kompak.

"Itu maaf ya, itu hoax. Hoaks. Orang Inggris yang standar ngomongnya hoax. Bohong," katanya saat ditemui wartawan di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Hashim kemudian menjelaskan, kala itu dirinya diajak oleh Ara untuk bertemu awak media untuk konferensi pers. Namun di saat yang bersamaan, dirinya juga dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk berbicara dengan investor Qatar yang ingin menandatangani MoU soal kerja sama pembangunan satu juta rumah di perkotaan.

"Waktu itu Pak Ara ajak saya bersama ketemu dengan ibu dan media di Istana. Saya pas bersamaan dipanggil Pak Prabowo untuk bicara dengan investor dari Qatar. So, waktu itu instruksi dari presiden lebih lebih (tinggi), so itu," katanya.

Ara pun menimpali jawaban Hashim dan mengatakan "Habis itu balik konferensi pers lagi. Nah berarti yang mengadu domba tidak berhasil, itu saja," tuturnya.

Hashim memastikan hubungan keduanya tetap kompak bersama. "Kompak, cipika-cipiki," tuturnya sembari tertawa dan merangkul Ara.

Video: Hashim Cerita Prabowo Beberapa Kali Mau Disogok, Tapi Menolak

Video: Hashim Cerita Prabowo Beberapa Kali Mau Disogok, Tapi Menolak