Program makan bergizi gratis yang disalurkan oleh Pemerintah Kota Palembang ke lima sekolah SD dan SMP mendapat sambutan positif dari banyak pihak. Namun, meski banyak manfaat yang dirasakan, sejumlah siswa baik SD maupun SMP Masi berharap ada tambahan susu dalam menu yang dibagikan tersebut.

Program makan bergizi gratis ini bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi para pelajar. Di Palembang sendiri, pembagian makanan gratis sudah dilakukan tiga hari. Namun, sejauh ini tidak disediakan minum ataupun susu dalam paket makanan.

Pantauan detikSumbagsel, makan bergizi gratis di Palembang hari pertama terdiri atas menu nasi, orek tempe, pentul ikan dan buah pisang. Kemudian hari kedua dengan menu nasi, ayam goreng, capcay, dan buah semangka. Di hari ketiga, menu makan bergizi gratis yakni nasi, telur rebus, tempe orek, sayur kacang, dan buah pisang.

Elvira Maulida, siswa SMPN 19 Palembang, mengungkapkan bahwa ia merasa senang dengan adanya bantuan makanan bergizi. Namun, dia berharap agar susu bisa menjadi bagian dari program ini.

"Alhamdulillah kami sudah sangat bersyukur ada makanan bergizi setiap hari, namun saya masih berharap ada susu. Karena susu sangat penting untuk pertumbuhan tubuh kami,"katanya kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

Elvira menambahkan dari awal pembagian makanan bergizi gratis ini ia sudah berharap ada susu, namun sampai hari ketiga ini tidak ada susu ataupun minum yang dibagikan.

"Semoga besok ada susu yang dibagikan," ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ilham, Siswa SD Negeri 24 Palembang, ia mengharapkan adanya susu di pembagian makanan bergizi gratis.

"Jika ada susu, pasti kami lebih sehat dan bertenaga. Kami berharap pemerintah bisa mempertimbangkan hal ini dalam program selanjutnya," katanya.

Video: Alasan Tak Ada Susu di Menu MBG: Tak Wajib dan Minimalisir Produk Impor

Video: Alasan Tak Ada Susu di Menu MBG: Tak Wajib dan Minimalisir Produk Impor

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Andriko Noto Susanto, meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Katolik St Yoseph Noelbaki, Kabupaten Kupang, Rabu (8/1/2025). Peninjauan ini bertujuan memantau pelaksanaan program, khususnya terkait menu yang disiapkan untuk memenuhi standar gizi seimbang bagi siswa.

"Jadi kami ingin memantau pelaksanaan program makan gratis ini dan juga beberapa hal penting terkait dengan menu yang disiapkan beragam dan diberikan sesuai dengan standar gizi memenuhi kaidah makan bergizi seimbang," ujar Andriko.

Andriko menjelaskan, program MBG menyediakan berbagai nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, dan vitamin. Menu yang disiapkan meliputi nasi, telur ayam, pisang, serta pilihan tambahan seperti sorgum atau jagung. Sayuran dan buah-buahan juga menjadi bagian penting dari menu untuk melengkapi kebutuhan vitamin dan mineral.

"Tadi yang disiapkan seperti nasi, telur ayam, dan pisang. Juga nanti bisa disediakan sorgum atau jagung. Proteinnya dari telur dan tahu, sedangkan vitamin dan mineralnya dari sayur dan buah seperti pisang. Jadi komponen makanan bergizi itu semuanya ada di situ," jelas Andriko.

Ia juga mengimbau para guru untuk mengedukasi siswa tentang pentingnya gizi seimbang, terutama bagi anak-anak yang kurang menyukai sayur.

"Tadi kita menyaksikan bersama banyak anak antusias dan mengonsumsi habis makanan yang diberikan. Memang masih ada beberapa anak yang tidak suka makan sayur, dan itu perlu peran para guru untuk memberikan edukasi bahwa kelengkapan karbohidrat, vitamin, dan protein penting bagi pertumbuhan mereka," tambahnya.

Andriko berharap program MBG, yang mencakup 749 titik di NTT, dapat segera diimplementasikan sepenuhnya untuk mendukung upaya penurunan angka stunting di wilayah tersebut.

"Kami ingin NTT diprioritaskan karena NTT memiliki jumlah stunting tertinggi kedua di Indonesia. Dengan program ini, melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kita ingin percepatan implementasi di seluruh wilayah NTT," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya lokal untuk mendukung program MBG sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

"Kami ingin bahan makanan yang dimanfaatkan itu berasal dari masyarakat kita sendiri. Sayuran dari petani, telur dan daging ayam dari peternak lokal, serta ikan dari nelayan setempat. Jadi selain memenuhi gizi dan menurunkan angka stunting, program ini juga mendukung ekonomi masyarakat lokal," ujar Andriko.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi persoalan stunting dan mewujudkan generasi unggul pada tahun 2045.

"Dengan program ini, kami ingin masyarakat hidup sehat, aktif, dan produktif demi generasi emas 2045," kata Andriko.

Dalam kunjungan tersebut, Andriko didampingi oleh Pj Bupati Kupang, Alexon Lumba, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT, drg. Ien Adriany. Peninjauan ini juga menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam mengawal program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kecukupan gizi anak-anak dan percepatan penurunan stunting.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Sejak Senin (6/1) kemarin, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto telah dimulai implementasinya. Program ini dinilai dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di berbagai daerah.

Di Boyolali, Jawa Tengah misalnya, 150 orang yang berhasil dipekerjakan di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini diceritakan oleh Sugiri pengawas Yayasan Bangun Gizi Nusantara, yang dimotori oleh perusahaan kuliner Wong Solo Group.

Yayasannya itu mempekerjakan sekitar 150 orang yang terdiri dari masyarakat lokal dalam menjalankan program MBG. Pihaknya, bertugas mendistribusikan makan bergizi gratis wilayah Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah.

Mereka mengelola dua SPPG Gagaksipat dengan mengerahkan warga yang berasal dari warga sekitar SPPG yang telah menjalani pelatihan pengelolaan dapur dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.

"Kita memperkerjakan dua dapur di Gagaksipat ini kurang lebih 150 pekerja lokal atau daerah sekitar sini. Ini tentunya juga di samping anak-anak mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, kita juga memperkerjakan masyarakat sekitar sini, pedagang-pedagang juga akan sangat terbantu dengan program makan bergizi," papar Sugiri dalam keterangan pers Kantor Komunikasi Kepresidenan, Rabu (8/1/2025).

Hal yang sama juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Warga yang mendapat tugas sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Semarang Amelia Widya Putri mengungkapkan sejak program makan bergizi gratis diluncurkan oleh pemerintah, banyak masyarakat lokal termasuk dirinya yang mendapat kesempatan lapangan pekerjaan baru.

"Ini membuka lapangan pekerjaan, karena merekrut tetangga-tetangga di sekitar yang ada dekat unit pelayanan, untuk dipekerjakan di sini," ungkap Amelia.

Menurutnya, program MBG mempunyai manfaat yang besar. Selain untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, program ini juga menjadi sumber pendapatan bagi tenaga-tenaga di unit pelayanan.

"Nilai manfaatnya sangat besar, mereka yang awalnya tidak bekerja, jadi tiba-tiba bekerja karena ada program ini mereka semua bisa bekerja, menghasilkan uang yang cukup untuk keluarga," ujar Amelia.

Dia juga menuturkan kerja sama yang dilakukan unit pelayanan untuk pasokan bahan baku makanan bergizi gratis, juga memberikan manfaat langsung kepada para pelaku UMKM di Semarang hingga petani dan peternak lokal.

"Kami bekerja sama dengan UMKM sekitar, petani dan peternak. Jadi, dari hasil yang mereka hasilkan itu juga bakalan punya feedback buat kami, bisa kami pakai, karena kami langsung mengambil dari mereka harganya, jauh lebih murah," jelas Amelia.

Lihat video: Ini Standar Dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan akan mengawasi program makan bergizi gratis. Hal ini lantaran masuk ke dalam sektor ketahanan pangan.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengatakan dalam beberapa waktu ke depan pihaknya akan memanggil Kementerian dan Lembaga, termasuk Badan Gizi Nasional untuk memastikan pengadaan bahan makanan dan distribusinya berjalan dengan lancar.

"Baik itu logistiknya, bagaimana distribusinya, dan melibatkan UMKM sehingga persaingan usahanya betul-betul sehat dalam mekanisme lelang, tender, harga, pada saat mulai di supply chainnya sampai nanti di distribusinya," kata dia di kantor KPPU, Rabu (8/1/2025).

Sebelumnya Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bima Yudhistira menyoroti program makan bergizi gratis (MBG) yang baru saja dimulai pada Senin (6/1) lalu yang masih terdapat berbagai persoalan terkait dengan adanya keterlambatan pengiriman makanannya.

"Yang masih menjadi satu isu itu adalah logistik dan cara distribusimya. Jadi kemarin waktu pertama kali ada salah satu sekolah telah datang makan bergizi gratisnya. Masalah di Jabodetabek aja masih menjadi isu," kata Bima dalam acara Seminar Outlook Persaingan Usaha 2025, di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Bima mengatakan permasalahan tersebut harus segera diatasi. Kemudian ia juga mewanti-wanti agar proses pengadaan bahan makanan MBG didapatkan dari UMKM ataupun koperasi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo yang menginginkan adanya partisipasi masyarakat untuk dapat menikmati dari adanya program MBG tersebut.

"Karena masyarakat yang disurvei itu inginya 85% pengadaan makan bergizi gratis produk lokal, dan UMKM atau korporasi, khusunya sektor produksi. Jika ini dilibatkan efek berantainya kesana sesuai keinginan Pak Prabowo," katanya.

Akan tetapi jika pelaksanaan kedepan proses pengadaan bahan makanan dan distribusinya tidak melibatkan UMKM ataupun koperasi, Bima meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk terlibat mengawasi program tersebut.

"Tapi kalo sudah mulai impor susu formula, sapi impor dan kemudian dikoordinasikan oleh konglomerat- konglomerat yang punya kepentingan pribadi dengan kekuasaan keliatannya langsung kartu kuning aja dari KPPU," katanya.

Lihat juga video: Siasat Pengusaha Katering Siapkan Menu MBG dengan Budget Rp 10 Ribu

[Gambas:Video 20detik]

Ketua Asosiasi Dietisien Indonesia (AsDI) Sumsel Yenita menilai menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Palembang, Sumatera Selatan sudah mencukupi untuk pemenuhan gizi anak. Pemenuhan kebutuhan gizi ini tercapai setelah anggaran per porsi dinaikkan dari Rp 6.000 ke Rp 8.000 untuk siswa TK-SD.

"Dalam susunan menu seimbang harus ada unsur zat gizi penghasil tenaga (karbohidrat), zat gizi pembangun (protein hewani dan nabati), vitamin dan mineral (sayur dan buah). Kalau yang sudah berjalan saat ini gizinya sudah seimbang," ujar Yenita, Rabu (8/1/2025).

Dia menyebut varian susu ditiadakan karena minuman itu bisa digantikan dengan protein hewani lain. Namun, jika ditambahkan susu maka akan lebih komplit. "Untuk susu bisa digantikan dari protein hewani," katanya.

Meski menu dinilai sudah mencukupi dari segi nilai gizi, Yenita mewanti-wanti agar porsi MBG yang diberikan kepada siswa setidaknya harus memenuhi 30 persen dari kebutuhan harian siswa.

Dia merincikan kebutuhan makan ideal dalam sehari adalah makan pagi 30 persen, snack pukul 10.00 WIB 5 persen, makan siang 30 persen, snack pukul 16.00 WIB 5 persen, dan makan malam 30 persen.

"MBG bisa untuk memenuhi kebutuhan gizi makan siang sebesar 30 persen dari kebutuhan satu hari," terang ahli gizi dari RSUP dr Mohammad Hoesin Palembangini.

Untuk berat dalam porsi MBG, dia menyebut berbeda-beda antar tiap siswa sekolah. Seperti porsi antarsiswa TK, SD, SMP, maupun SMA.

"Porsi anak TK, SD, SMP, dan SMA tentu berbeda-beda. Tapi menghitungnya berdasarkan kebutuhan sesuai usia. Jadi untuk MBG makan siang harus 30 persen dari kebutuhan," jelasnya.

Terkait nilai dalam menu MBG sebesar Rp 8.000 untuk siswa TK-Kelas 3 SD dan kelas 4 SD-SMP Rp 10.000 dalam program MBG ini, dia menyebut variasi menu untuk lauk hewan terbatas. Pembuat harus memutar otak agar nilai gizi per porsi tercukupi dengan anggaran yang ada.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Nilai untuk satu porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Palembang direncanakan bertambah. Dari semula Rp 6.000 untuk satu porsi makan siswa TK hingga kelas 3 SD menjadi Rp 8.000. Sementara untuk siswa kelas 4 SD hingga SMP naik menjadi Rp 10.000.

Penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang, Muhammad Dicky Alghaffar menyebut nilai per porsi makan gizi gratis di Palembang mengalami perubahan atau naik Rp 2.000.

"Untuk peserta didik TK hingga kelas 3 SD sebelumnya Rp 6.000 menjadi Rp 8.000. Sedangkan untuk anak kelas 4 SD hingga SMP Rp 10.000 per porsi," kata Dicky ditemui di SDN 25 Palembang, Rabu (8/1/2025).

Menurut Dicky, untuk standar harga penerima manfaat MBG ini sudah diatur oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dicky mengatakan, nilai untuk sayur mayur ataupun lauk pauk ini tidak sama dengan biaya operasional. Porsi makan untuk siswa SMP lebih banyak dari TK dan SD.

"Untuk biaya operasional saya tidak tahu ya. Saya hanya tahu untuk biaya sayur mayur dan lauk pauk Rp 8.000 dan Rp 10.000. Biaya ini yang mengatur adalah pusat kita penyedia hanya menyajikan menu apa saja untuk Senin hingga Jumat kepada peserta didik," ujarnya.

Saat ini, kata dia, penerima MBG masih 5 sekolah di kawasan IB I Palembang yakni TK Panca Bhakti I, SDN 24, SDN 25, SMPN 33 dan SMPN 19. Pihaknya terus mengevaluasi dan menyempurnakan makanan yang diberikan ke peserta didik dengan melihat menu yang disukai mereka.

"Kita terus belajar untuk mengevaluasi makanan apa saja yang disukai dan tidak sukai dari banyak atau tidaknya sisa makanan yang kembali ke penyedia. Jadi kami terus belajar agar anak-anak menyukai makanan yang disajikan," ujarnya.

Dicky menyebut seluruh proses pembuatan makanan telah melalui proses masak yang steril dan higienis dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas.

"Sejauh ini kita masih menggunakan kotak makan bento food grade. Karena kemarin kita sudah memesan ompreng tapi belum datang. Ke depan, akan disempurnakan dengan digantikan dengan ompreng stainless," ungkapnya.

Penyedia juga terus berupaya menyesuaikan menu daerah agar peserta didik ini tahu di MBG mereka ada makanan khas daerahnya.

"Seperti hari Senin, kami membuat pentol ikan dan nugget ikan gabus," tukasnya.

Menikmati Lezatnya Kuliner Khas Pindang di Palembang

Menikmati Lezatnya Kuliner Khas Pindang di Palembang

Qatar telah resmi menjadi investor untuk pembangunan satu juta rumah di Indonesia setelah menandatangani MoU investasi di Istana Merdeka. MoU itu ditandatangani oleh pihak investor Qatar yaitu Sheikh Abdul Aziz Al Thani sementara dari pihak Indonesia oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara).

Pembangunan satu juta rumah itu masih termasuk ke dalam Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk lokasi pembangunannya masih disiapkan oleh pemerintah, seperti di kawasan Kemayoran, Senayan, dan Kalibata. Nantinya investor juga akan diajak survei ke lokasi pembangunan serta dibantu untuk memahami aturan di Indonesia.

"Tugas kami selanjutnya adalah mempersiapkan lahan yang dimiliki negara untuk lokasi pembangunan. Pak Erick (Menteri BUMN) nantinya akan menyiapkan dari PTP, KAI dan Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," ujar Ara di Istana Merdeka, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (8/1/2025).

Pemerintah juga akan menyiapkan lahan-lahan yang idle, yang tidak bermasalah dan siap bangun untuk digunakan oleh investor tersebut.

Ara berkata, investasi dari Qatar ini akan berfokus pada pembangunan satu juta unit rumah di perkotaan. Hunian itu nantinya ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Ini targetnya adalah untuk masyarakat khususnya menengah ke bawah, dan lebih diprioritaskan untuk investor yang sekarang adalah di perkotaan," ujarnya.

Ara mengungkapkan, ke depan akan ada investor asing lagi yang akan menanamkan modalnya untuk sektor perumahan di Indonesia selain Qatar.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan, hunian yang akan dibangun oleh Qatar ini berupa hunian vertikal. Pembangunannya tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, tetapi seluruh Indonesia. Untuk teknis dan detail pembangunannya, kata Fahri, pihaknya masih akan merumuskannya nanti.

"(Pembangunan satu juta unit rumah) seluruh Indonesia karena di mana pun ada keperluan kita untuk membangun, terutama di kawasan yang perlu kita renovasi supaya lebih bagus, nah di situ kita masuk," katanya.

Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Qatar siap untuk membiayai 6 juta perumahan, sementara Pemerintah Abu Dhabi, ibu kota UEA, siap membantu 1 juta unit perumahan. Dengan demikian, Hashim yakin target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tercapai. Ditambah lagi, pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta juga mengupayakan penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/12/2024).

Dalam rangka melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah membutuhkan 30 ribu mitra guna memenuhi pasokan menu setiap harinya. Oleh karena itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk bergabung menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Jika tertarik, ada beberapa syarat dan tata cara daftar jadi mitra BGN yang mesti kita pahami.

Dilansir detikFinance, saat ini sudah ada kurang lebih 13 ribu mitra yang tergabung. Jumlah tersebut baru sekitar 43 persen dari total kebutuhan sehingga kesempatan untuk bergabung masih terbuka sangat lebar.

Ingin tahu apa saja syarat dan bagaimana tata cara mendaftar menjadi mitra BGN? Mari simak informasi selengkapnya di bawah ini!

Syarat Menjadi Mitra BGN

Dilansir detikFinance yang bersumber dari catatan detikcom, lembaga atau individu yang ingin bergabung menjadi mitra BGN wajib memenuhi sederet persyaratan. Apa sajakah itu? Mari simak daftarnya berikut ini!

1. Mempunyai Status Legal yang Jelas

Calon mitra diwajibkan memiliki status hukum yang sah. Hal ini dapat berupa badan usaha berbadan hukum seperti PT, CV, atau koperasi. Alternatif lainnya adalah individu atau lembaga yang memperoleh rekomendasi resmi dari instansi terpercaya. Status legal ini diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan komitmen mitra dalam menjalankan program.

2. Memiliki Komitmen Berkelanjutan

Mitra diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konsisten. Bentuk kontribusi dapat berupa pendanaan, penyediaan fasilitas, atau dukungan tenaga kerja. Keberlanjutan adalah kunci untuk menjaga dampak positif program agar terus dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

3. Keselarasan Visi dengan BGN

Calon mitra juga harus memiliki visi dan misi yang sejalan dengan tujuan BGN. Program ini berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemenuhan gizi yang optimal. Mitra yang memiliki visi serupa akan lebih mudah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

4. Lokasi dan Kelompok Sasaran yang Terencana

Mitra diwajibkan menyusun rencana operasional yang jelas. Hal ini mencakup lokasi dapur atau titik layanan serta kelompok sasaran yang akan menerima manfaat. Kelompok sasaran bisa berupa komunitas tertentu, seperti sekolah atau panti sosial. Informasi yang terencana mempermudah koordinasi dan pelaksanaan program.

Tata Cara Daftar Jadi Mitra BGN

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari unggahan video di akun Instagram resmi Badan Gizi Nasional @badangizinasional.ri serta detikEdu, berikut ini adalah syarat serta tata cara mendaftar menjadi mitra BGN selengkapnya.

1. Dokumen Persyaratan

Ketika akan mendaftar sebagai mitra BGN, kita perlu mempersiapkan sejumlah dokumen berikut ini:

• Salinan Akta Badan Usaha yang berlaku.
• Surat Keputusan (SK) dari Kemenkumham terkait pendirian badan usaha.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih aktif.
• Rekening koran terbaru.
• Surat keterangan atau referensi dari bank yang bekerja sama dengan badan usaha.
• Laporan tahunan yang menggambarkan kondisi keuangan badan usaha.
• Foto dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
• Bukti laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terakhir.
• Dokumen titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencakup lokasi dan kesiapan bangunan.

2. Pembuatan Akun

Setelah semua dokumen siap, langkah berikutnya adalah melakukan pendaftaran secara online melalui situs resmi BGN. Proses ini meliputi beberapa tahap yang diawali dengan pembuatan akun.

• Klik 'Buat Akun Baru' di bawah tulisan 'Masuk ke akun Anda'.
• Isi kotak 'Nama Mitra' dengan nama resmi badan usaha.
• Masukkan email aktif ke dalam kotak 'Email'.
• Masukkan nomor telepon yang dapat dihubungi ke dalam kotak 'Nomor Telepon'.
• Pilih tipe instansi pada kotak 'Tipe Instansi', seperti PT, CV, Koperasi, Yayasan, atau Bumdes.
• Ketik kata sandi pada kotak 'Kata Sandi'.
• Ketik ulang kata sandi yang sama pada kotak 'Konfirmasi Kata Sandi'.
• Klik ikon mata di kotak kata sandi untuk memastikan kata sandi sudah benar, lalu catat kata sandi untuk keperluan login di masa depan.
• Klik 'Buat Akun' untuk menyelesaikan tahap ini.

3. Pengisian Data Alamat Mitra

Setelah berhasil membuat akun, langkah berikutnya adalah melengkapi data alamat mitra dengan mengikuti langkah di bawah ini.

• Pilih provinsi pada kotak 'Provinsi'.
• Lengkapi informasi kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan pada kotak masing-masing.
• Masukkan kode pos pada kotak 'Kode Pos'.
• Ketik alamat lengkap mitra pada kotak 'Alamat'.
• Klik 'Selanjutnya' untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

4. Pengisian Data Perwakilan Mitra

Pada tahap ini, data perwakilan badan usaha harus dilengkapi.

• Isi nama lengkap perwakilan yang bertanggung jawab atas pendaftaran.
• Masukkan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh tim BGN.
• Klik tombol Selanjutnya untuk melanjutkan proses.

5. Verifikasi Data

Tahap ini merupakan proses penting untuk memastikan keabsahan dokumen dan data yang telah diunggah, mari ikuti langkah-langkahnya di bawah ini!

• Masuk ke dashboard Mitra BGN dan periksa data di tab 'Umum'. Jika ada kesalahan, perbaiki datanya.
• Klik tab 'Dokumen Legal'.
• Pada bagian Akta Badan Usaha, klik 'Tambah Akta', isi data seperti tipe, nomor, tanggal pembuatan, nama notaris, dan alamat notaris. Unggah file dokumen akta dengan klik 'Jelajahi', lalu klik 'Kirim'.
• Pada bagian SK Kemenkumham, klik 'Tambah SK', isi data seperti nomor SK, tanggal pembuatan, tipe akta, dan nomor akta. Unggah dokumen SK dengan klik 'Jelajahi', lalu klik 'Kirim'.
• Pada bagian NIB, klik 'Tambah NIB', masukkan data NIB, unggah dokumen dengan klik 'Jelajahi', lalu klik 'Kirim'.
• Pada bagian Susunan Pengurus dan Pemegang Saham, klik 'Tambah Pengurus dan Pemegang Saham'. Masukkan data berupa nomor pajak, nama, nomor KTP atau KITAS, jabatan, jumlah lembar saham, dan total nilai saham (opsional). Klik 'Kirim'.
• Pada tab 'Keuangan', tambahkan dokumen seperti rekening koran, modal dasar dan modal disetor, laporan keuangan tahunan, data NPWP, dan laporan SPT. Pastikan semua dokumen diunggah dengan klik 'Jelajahi'.
• Klik 'Ajukan Verifikasi' untuk mengirimkan data dan dokumen kepada tim BGN.

6. Pengajuan Lokasi dan Persiapan SPPG

Setelah data diverifikasi, tahap terakhir adalah pengajuan lokasi SPPG.

• Buka menu 'Pengajuan Lokasi SPPG', lalu klik 'Ajukan Titik'.
• Klik 'Buat' untuk menandai lokasi dapur pada peta.
• Klik 'Simpan dan Lanjutkan' untuk menyimpan data lokasi.
• Lengkapi informasi bangunan, termasuk kesiapan fasilitas dapur dan dokumen pendukung.
• Klik 'Ajukan' untuk mengirimkan data lokasi kepada tim BGN.

Demikian tadi penjelasan lengkap mengenai syarat dan tata cara jadi mitra BGN untuk program makan bergizi gratis (MBG). Apakah tertarik mendaftar, detikers?

Siap-siap "War" Tiket Indonesia Vs Argentina Segera Dimulai

Siap-siap "War" Tiket Indonesia Vs Argentina Segera Dimulai

Harga rumah subsidi untuk tahun 2025 masih sama seperti tahun 2024. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kini masuk ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Haryo Bekti Martoyoedo.

Haryo mengatakan, untuk menyesuaikan harga rumah subsidi perlu dikeluarkan peraturan menteri terkait. Hingga saat ini, kata Haryo, pihaknya masih belum mendiskusikan perihal penyesuaian harga rumah subsidi.

"(Harga rumah subsidi) masih pakai yang lama ya," katanya kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Ia mengaku, pihaknya sudah mendapat beberapa usulan dari pengembang terkait dengan penyesuaian harga rumah subsidi. Namun sampai saat ini masih belum dibahas.

"Sudah disampaikan (usulan penyesuaian harga) tapi belum, belum dibahas. Nanti tanya Pak Menteri," katanya.

Sebagai informasi, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023, harga batas jual rumah subsidi untuk tahun 2023 saja, tetapi hingga 2024. Berikut ini daftar harga batas jual rumah subsidi 2024.

Daftar Harga Rumah Subsidi 2024:

1. Wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) untuk tahun 2024 sebesar Rp 166 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 162 juta.

2. Wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) pada tahun tahun 2024 sebesar Rp 182 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 177 juta.

3. Untuk wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp 173 juta untuk tahun 2024, naik dari yang sebelumnya Rp 168 juta.

4. Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu untuk tahun 2024 sebesar Rp 185 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 181 juta.

5. Wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan untuk tahun 2024 sebesar Rp 240 juta, naik dari yang sebelumnya Rp 234 juta.

Sejumlah pelaku bisnis kuliner yang terlibat dalam Makan Bergizi Gratis bersyukur karena dapat memberikan dampak positif dari program tersebut. Selain meningkatkan omzet, program tersebut juga mampu menyerap tenaga kerja.

Pengawas Yayasan Bangun Gizi Nusantara yang dimotori oleh perusahaan kuliner Wong Solo Group, Sugiri, mengungkapkan bahwa pihaknya mempekerjakan sekitar 150 orang yang terdiri dari masyarakat lokal dalam menjalankan program yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.

Yayasan ini bertugas mendistribusikan makan bergizi gratis wilayah Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Serta memanfaatkan warga sekitar untuk mendapatkan pelatihan pengelolaan dapur dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.

"Kita mempekerjakan dua dapur di Gagaksipat ini kurang lebih 150 pekerja lokal atau daerah sekitar sini," ujar Sugiri dalam keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025).

"Ini tentunya juga di samping anak-anak mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, kita juga mempekerjakan masyarakat sekitar sini, pedagang-pedagang juga akan sangat terbantu dengan program makan bergizi," sambungnya.

Sugiri mengatakan sebagai pelaku bisnis kuliner, grupnya bersyukur dapat ikut berperan aktif dalam mensukseskan program ini.

"Kami merasa sangat terharu senang dilibatkan dalam program ini. Kami sangat berterima kasih pada Pak Prabowo yang sudah mengadakan program ini," ungkapnya.

Adapun Kepala Produksi di Dapur Gagaksipat, Adinda mengatakan bangga bisa terlibat bekerja untuk program unggulan pemerintah ini.

"Saya selaku kepala produksi merasa senang dengan adanya program Pak Prabowo ini. Selain itu saya juga merasa terbantu dan bersyukur saya ikut mensukseskan program ini," ujar Adinda.

Adinda mengatakan menu makanan yang mereka siapkan bervariasi, mulai dari nasi, olahan ayam, daging, sayur, buah, dan telur. Menurutnya, kehadiran beragam menu tersebut untuk menjamin mutu gizi. Serta melibatkan ahli untuk menghadirkan kebutuhan gizi yang ideal.

Selain itu, proses pengolahan makanan pun dipastikan kebersihannya melalui standar yang sudah ditentukan yakni para karyawan mengenakan hairnet, masker, sarung tangan, dan sepatu boots.

"Kami memiliki ahli gizi yang berkompeten untuk mengawasi nutrisinya sudah sesuai untuk siswa atau untuk penerima manfaat yang kami tuju," tutup Adinda.

Simak Video: DPD Minta Potensi Lokal Jadi Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menjelaskan alasan adanya Satgas Cakra Buana di kediaman Sekjen Hasto Kristiyanto saat penggeledahan. Said menyebut kehadiran Satgas Cakra Buana bukan untuk menghalang-halangi proses penyidikan.

"Nggak, Satgas Cakrabuana itu bukan untuk menghalang-halangi, merintangi peradilan bisa kena obstruction of justice," kata Said kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Ia menegaskan kehadiran Cakra Buana hanya untuk melakukan penjagaan terhadap Hasto. "Itu untuk menjaga Pak Hasto saja," katanya.

Seperti diketahui, Rumah Hasto yang digeledah KPK berada di kawasan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Saat penggeledahan berlangsung, rumah dua lantai berwarna putih milik Hasto itu dijaga oleh tim pengamanan Cakra Buana PDIP.

Jubir KPK, Tessa Mahardika, menjelaskan penjagaan tersebut bukanlah sebuah masalah asalkan tidak ada upaya penghalangan atas kegiatan penggeledahan yang dilakukan. Dia mengatakan, jika saat penggeledahan ada upaya menghalangi, barulah dapat diproses secara hukum.

"Siapa pun bisa menjaga selama tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menghalang-halangi prosesnya karena, bila memang ada upaya-upaya untuk menghalangi prosesnya, bisa dikenakan Pasal 21 karena menghalangi penyidikan," kata Tessa kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

Kemudian dia juga menyampaikan memiliki keyakinan jika pihak yang menjaga di rumah Hasto bersikap kooperatif. Dia menyebut kehadiran tim Cakra Buana guna mengamankan proses penggeledahan.

"Saya meyakini pihak-pihak yang saat ini ada di lokasi merupakan pihak-pihak yang taat hukum dan membantu proses agar tidak rusuh, tidak chaos di sana, dan tidak mengganggu proses penggeledahan di sana," kata Tessa.

Simak Video: Kata KPK soal Satgas PDIP Jaga Rumah Hasto saat Penggeledahan

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pemerintah resmi meneken kerja sama proyek pembangunan 1 juta rumah dengan pemerintah Qatar. Pemerintah akan segera menyiapkan lahan untuk proyek tersebut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pengadaan lahan ini akan melibatkan sejumlah kementerian. Mulai Kementerian BUMN hingga Kemensetneg.

"Kita menjadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP, Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kemensetneg ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata. Kami juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan di Indonesia," kata Maruar kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/1/2025).

Maruarar mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bergerak cepat. Pihaknya memastikan akan segera mengajak pemerintahan Qatar untuk segera mengecek lapangan.

"Kemudian juga bisa melakukan survei ke lapangan langsung. Karena arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja dengan cepat ya aturannya seperti ini kemudian lapangannya langsung dicek," ujarnya.

Sementara itu, Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan fokus pembangunan proyek ini adalah di wilayah perkotaan. Ia pun membeberkan kendala di perkotaan yakni masih banyaknya kawasan kumuh.

"Jadi gini, problem perumahan di Indonesia kalau di desa-desa itu terutamanya adalah perbaikan rumah. Tapi fokus dari investasi kali ini adalah di kota dan problem perkotaan adalah rumah susun. Karena banyak daerah kumuh, daerah yang menumpuk. Ini nanti akan menjadi salah satu orientasi pertama sehingga 98 kota di Indonesia juga sekaligus kita bersihkan," ujarnya.

Kendala itu, menurutnya, akan dibereskan secara perlahan. Fahri pun mengungkap kemungkinan proyek rumah itu akan dibangun secara vertikal.

"Pelan-pelan pinggir sungai, pinggir kali, pinggir laut yang kumuh-kumuh juga kita bereskan pelan-pelan. Tapi ini adalah komitmen dan pernyataan dari beliau dan grup beliau khususnya sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Itu kira-kira 1 juta yang di komitmen, 1 juta unit di komitmen. Ini yang lebih rusun dulu ya, lebih vertikal ya, vertical housing," ujarnya.