Jumlah dapur makan bergizi gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Tasikmalaya bertambah. Dengan demikian jumlah pelajar yang akan menerima jatah MBG turut bertambah.

Salah satu SPPG yang tengah bersiap beroperasi adalah SPPG Alaska Rasa Nusantara di Perumahan Griya Mangin Persada, Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya.

SPPG ini akan memproduksi 3.500 porsi MBG setiap hari untuk didistribusikan kepada 12 sekolah yang berada di wilayah tersebut.

Sempat Ditipu

Yang menarik, pengelola SPPG ini sebelumnya menjadi korban penipuan pihak yang menjanjikan bisa membantu menjadi pelaksana MBG. Setelah sempat melewati beragam dinamika, akhirnya SPPG ini bisa beroperasi.

"Alhamdulillah setelah sempat jadi korban penipuan dapur MBG, sekarang kami bisa mendirikan SPPG yang resmi. Ini berkat bantuan dan arahan dari TNI dan Polri," kata Moena Rosliana, pengelola SPPG Bungursari Tasikmalaya, Selasa (6/5/2025).

Penipuan yang dialami Moena terjadi pada awal 2025 lalu, dia bersama puluhan warga lain menjadi korban penipuan dengan modus iming-iming menjadi mitra program MBG. Mereka mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Moena juga sempat melaporkan kasus penipuan itu ke polisi dan sudah ditangani oleh Polres Tasikmalaya Kota.

Meski sempat tertipu, tapi kegigihan Moena untuk menjadk mitra MBG tak surut. Sehingga pada akhirnya dia menmpuh jalur yang benar dan berhasil menjadi pengelola SPPG.

"Insya Allah kita mulai beroperasi di tanggal 14 Mei 2025, cakupannya 12 sekolah yang terdiri dari TK, SD, SMP dan SMA. Jumlah porsi makannya sebanyak 3.569 per hari," kata Moena.

Belajar dari Kasus Keracunan MBG

Dia mengaku sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Terkait banyaknya kasus keracunan MBG, Moena juga mengaku akan menjadikannya sebagai pelajaran. Dia mengaku akan disiplin terkait kerawanan itu.

"Antisipasi kejadian keracunan, kita sama-sama jalin koordinasi yang baik di dalam tim, dari mulai pengolahan bahan masakan, memasak, safety kebersihan semua dijaga. Terus makanan sebelum kita packing itu kita coba, kita rasakan dulu," kata Moena.

Dapur SPPG Bungursari yang menambah cakupan program MBG di Kota Tasikmalaya. Foto: Faizal Amiruddin/detikJabar

Dia mengaku punya pengalaman karena selama ini memiliki usaha catering, dengan jumlah porsi sekitar 1.000 porsi sekali masak.

"Sebenarnya kekhawatiran ada, tapi kita meminimalisir itu. Sejauh ini saya pengalaman di katering belum ada kejadian kayak keracunan atau apa, karena saya orang katering," kata Moena.

Terkait keberadaan gas LPG 3 kg yang terlihat di dapur SPPG yang dikelolanya, Moena mengatakan gas itu hanya untuk alat penanak nasi.

"Gas tiga kilogram itu kita pakai untuk rice steamer, karena susah kalai pakai yang besat. Gas 3 kilogram bukan untuk masak karena masak pakai gas yang 50 kilogram," kata Moena.

Dia menambahkan kehadiran SPPG ini bisa menyediakan lapangan kerja bagi 47 orang.

"Kalau semua pekerja tugas dari BGN ada 47 orang, tapi karena kita punya tempat luas, jadi kita butuh bantuan lagi 4 orang buat petugas kebersihan," kata Moena.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bicara keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diklaim mencapai 99,99%. Namun di saat bersamaan, program ini juga diwarnai sejumlah kasus keracunan makanan.

Klaim keberhasilan program MBG 99,99% mulanya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan untuk angka kasus keracunan atau sakit disebutnya cukup minim, hanya sekitar 0,005%.

Dadan menjelaskan, angka 99,99% tersebut berdasarkan pada data kuantitatif yang ada di lapangan. Nilainya merupakan hasil perbandingan antara angka jumlah penerima manfaat 3,5 juta orang dibandingkan angka kejadian keracunan.

"Kita targetnya zero accident dan Pak Presiden (Prabowo) menyampaikan angka. Itu angkanya mencerminkan, bukan kita yang mengklaim, tapi angka. Sekarang penerima manfaat 3,5 juta. Angka kejadian bisa hitung sendiri, tinggal dibagi dengan 3,5 juta," kata Dadan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengakui banyak laporan keracunan dan makanan basi melalui media sosial. Namun, saat dicek langsung di lapangan, banyak kasus yang sebetulnya tidak ada.

Kasus-kasus ini juga menurutnya langsung ditangani hingga melibatkan Kepolisian. Salah satunya seperti kasus keracunan di Cianjur yang membuat 72 siswa muntah-muntah.

"Kita nggak bilang nggak signifikan (dampaknya). Kita targetnya nol. Kalau masih ada kejadian itu berarti kita harus meningkatkan kualitas kita," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga sempat menjelaskan bahwa angka keberhasilan 99,99% ini merupakan hasil kalkulasi dengan mereka yang terkena keracunan atau sakit setelah mengkonsumsi MBG. Dari 3 juta penerima, sebanyak 200 di antaranya keracunan. Angka itu menurutnya cuma 0,005% dari total penerima 3 juta.

"Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau perutnya nggak enak itu sejumlah 200 dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah 0,005%. Berarti keberhasilan 99,99%," beber Prabowo, dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Keperluan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

"Di mana ada usaha manusia, di bidang apapun kalau 99,99% keberhasilan, oke dong," sebutnya.

Prabowo menegaskan semua pihak tidak boleh cepat puas dengan hasil keberhasilan ini. Nol penyimpangan harus jadi target operasi MBG.

Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar mengkhawatirkan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Ia menilai program ini seperti bom waktu lantaran realisasi anggaran baru terserap 3% dari total Rp 71 triliun.

"Masalah anggaran, yang baru bisa terealisasi baru 3 persen dari Rp 71 triliun. Nah, bagaimana ini anggaran yang begitu besar bahkan hampir seluruh kementerian itu sudah terjadi efisien anggaran," kata Muazzim dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BGN, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Legislator PAN mengatakan MBG akan menjadi bom waktu jika tak sesuai dengan yang diharapkan. Ia pun menyoroti temuan permasalahan MBG di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Nah saya melihat hari ini, ini kita akan ada bom waktu. Bahwa makan bergizi gratis ini realisasinya nggak seperti yang kita harapkan. Saya terutama sekali di NTB betul-betul saya turun. Dari 30 SPPG yang ada di NTB itu, ya jujur hampir 40 persen itu sebagian juga ada kader kami yang DPRD Kabupaten yang membangun SPPG dan sebagainya," ujar Muazzim.

"Dan termasuk juga begitu banyak SPPG yang saya melihat masih asal-asalan ya. Kurangnya pengawasan dari BGN," tambahnya.

Muazzim mengungkap temuan ulat pada buah dibagikan dalam program tersebut. Ia menyebut juga ada pemberian buah tak sesuai standar.

"Salah satu contoh yang saya memang melihat langsung, begitu ada anak SD terima makannya, itu di buah itu ada ulat sampai teriak. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kedua anak SMP di kasih buah jeruk asal-asalan jeruknya. Jadi jeruknya waduh kecutnya minta ampun kecil-kecil ini," katanya.

Muazzim juga menemukan nasi di MBG yang dan kualitasnya tak bagus. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi yang menyeluruh terkait hal ini dan kasus-kasus lainnya.

"Ketiga, nasinya begitu diterima siswa, itu kerasnya minta ampun. Apakah kualitas berasnya yang memang hanya beli beras murah yang penting dapat untung banyak apa gimana? Nah ini yang perlu coba kita evaluasi berkaitan dengan serapan anggaran, kedua kurangnya pengawasan dengan SPPG yang sudah berjalan," imbuhnya.

Simak juga "Kepala BGN Pastikan Tak Ada Lagi Dapur MGB yang Reimburse!" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyerahkan 100 kunci rumah subisidi untuk wartawan. Penyerahan simbolis dilakukan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Lokasi perumahan tersebut sekitar 10 menit dari pintu keluar Gerbang Tol Gabus dan sekitar 24 menit dari Stasiun Cibitung. Di sepanjang perjalanan menuju perumahan tersebut tak tampak adanya angkutan umum.

Walau demikian, jalanannya sudah halus diaspal. Jalanannya tak terlalu lebar, cukup untuk dua buah mobil. Di samping kanan-kiri jalan tak ada pohon besar, hanya ada tanaman tinggi, tanah lapang serta sebagian kecil sawah sehingga terasa agak panas dan gersang.

Pria yang akrab disapa Ara ini datang sekitar pukul 16.00 WIB mengenakan baju tugasnya berwarna cokelat susu. Ia datang bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, Direktur Konsumer BTN Hirwandi Ghafar hingga Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda.

Saat datang, mereka langsung meninjau rumah subsidi yang akan diserahkan hari ini. Mereka tiba diantar menggunakan golf car.

"Saya sudah lihat dari ukurannya, temboknya ini double dinding dan tingginya 3 meter, airnya dari PAM," katanya di lokasi, dalam acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media.

Hari ini rencananya akan diserahkan 5 kunci rumah subsidi secara simbolis. Sementara itu, menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, hingga saat ini sudah ada 124 wartawan yang terdaftar membeli rumah subsidi.

"Yang serah terima simbolis ada 5, (yang daftar) 124," ujar Heru kepada wartawan.

Setelah berkeliling melihat rumah, mereka pun kembali ke lokasi serah terima kunci untuk wartawan dan memulai acara.

Dalam paparannya, Heru mengatakan dalam serah terima kunci ini terdapat 78 pekerja industri media di wilayah Bekasi, 10 pekerja industri di Palembang, 10 pekerja industri di Makassar, 10 pekerja industri di Yogyakarta, 10 pekerja industri di Medan, dan 10 pekerja industri di Manado.

"Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 133 debitur awak media dan wartawan yang masih ongoing proses dan akan serah terima kunci nanti secara simbolis 5. Di sini ada 78 kemudian masing-masing 10 di 5 lokasi lain. Ada di Medan, di Palembang, di Makassar, Manado, dan di Yogyakarta," ujarnya dalam sambutan.

Sementara itu, Ara dalam paparannya meminta pengembang untuk membangun rumah subsidi dalam keadaan baik. Sebab, tidak semua pengembang bertanggung jawab.

"Kita udah posting kok, mana cukup banyak pengembang-pengembang yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi (Komdigi) dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ara mengatakan sudah ada kesepakatan untuk menyerahkan 100 unit rumah terlebih dahulu pada bulan Mei.

"Acara kita hari ini singkat, padat, dan langsung to the point, tanpa banyak ceremonial. Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu, nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Video Maruarar: Wartawan yang Terima Rumah Subsidi Tetap Bisa Kritik Pemerintah

Video Maruarar: Wartawan yang Terima Rumah Subsidi Tetap Bisa Kritik Pemerintah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiyaan perumahan (FLPP) akan ditambah menjadi 350.000 unit rumah. Hal ini disebut-sebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Penambahan kuota tersebut, kata Ara, sudah sempat diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Untuk saat ini, kuota FLPP ada 220.000 unit.

"Dari tadinya 220.000 ya, mungkin sepanjang sejarah Indonesia NKRI, ini paling besar ya, zaman Pak Prabowo, pertama ini 350.000 ya yang sudah siap," kata Ara kepada wartawan di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan ada kemungkinan akan ada penambahan lagi jika dari total kuota FLPP 350.000 itu sudah habis.

"Saat ini yang sudah diumumkan oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan) sampai dengan 350.000. Dan Kemenkeu pasti akan melihat juga dari data-data realisasi yang kita kelola. Jadi bertumbuh, nanti kalau misalkan sampai triwulan ke-3 misalkan sudah bisa terserap habis, kemudian akan ada top-up lagi," tuturnya.

Sebagai informasi, Ara memang sempat menyatakan kuota rumah subsidi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan bertambah beberapa waktu lalu.

"Sebentar lagi diumumkan lah. Sabar ya 220 ribu ini akan bertambah untuk pertama kali pemerintahan Presiden Prabowo (Subianto) ini akan menyiapkan paling banyak sepanjang sejarah Indonesia merdeka," ujar Ara usai menghadiri acara Mayday 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).

Ara menjelaskan tambahan kuota tersebut merupakan hasil kerja sama dengan berbagai pihak. Adapun pembiayaan kuota FLPP saat ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Tahun ini 220 ribu udah ada uangnya. Dari mana? Dari APBN. Berkat kerja sama moneter BI (Bank Indonesia), dan juga pemerintah Presiden Prabowo, juga DPR dibantu Pak Dasco (Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad), Pak Said, Komisi X juga, Komisi XI juga Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun)," imbuhnya.

Pada Desember 2024 lalu, kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditetapkan sebanyak 220.000 unit untuk tahun 2025. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk disalurkan 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Video: Menteri Ara Targetkan Serah Terima Kunci 300 Rumah Subsidi Nakes Bulan April

Video: Menteri Ara Targetkan Serah Terima Kunci 300 Rumah Subsidi Nakes Bulan April

Badan Gizi Nasional (BGN) akan memberikan sanksi tegas berupa pemutusan kontrak untuk para mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang nakal. Hal ini menyusul serangkaian kasus yang terjadi beberapa waktu terakhir, termasuk keracunan.

Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung mengatakan, pihaknya akan memberikan peringatan awal kepada SPPG terkait masalah tersebut, di antaranya yang terseret kasus keracunan di Cianjur. Apabila kembali terulang di kemudian hari, pihaknya tidak segan-segan menerapkan sanksi berupa pemutusan kontrak terhadap mitra tersebut.

"Masalah sanksi, sanksi kepada SPPG yang tidak benar ya memang kalau dia kejadian pertama kaya umpamanya di Cianjur, oh ini sudah kita peringatkan. Kalau kejadian lagi yang ketiga, memang kita harus putuskan kontrak," kata Lodewyk dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Lodewyk menjelaskan, penerapan sanksi ini telah dirumuskan oleh Deputi Penyediaan dan Penyaluran, berkoordinasi dengan Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN. Inspektur Utama BGN juga telah menurunkan tim untuk memantau langsung.

"Inspektur utama sudah menurunkan tim untuk memantau di wilayah-wilayah itu, terutama yang kita anggap agak-agak rawan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," ujarnya.

Pihaknya juga menerima masukan untuk pengawasan berlapis terhadap distribusi makanan yang keluar dari dapur menuju ke sekolah. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Di perjalanan juga dia harus diawasi. Kemudian pada saat pembagian, kita harus kontrol juga karena takut juga kadang-kadang setelah dibagikan itu ada aja tangan-tangan jahil yang bisa mungkin merusak nama baik BGN," kata dia.

Selain sanksi, BGN juga akan merevisi besaran insentif untuk SPPG dengan kategori unggul. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, akan dibuat pemeringkatan SPPG dalam bentuk akreditasi yang ditetapkan melalui proses sertifikasi.

Rencananya, proses pemeringkatan ini mulai dilangsungkan segera setelah target pembangunan 1.994 unit SPPG tercapai. Targetnya, jumlah tersebut bisa terwujud pada akhir Mei 2025 ini.

"Kami sekarang sedang bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk menyusun kriteria-kriteria sertifikasi akreditasi, sehingga nanti SPPG itu akan mendapatkan evaluasi apakah masuk dalam kategori unggul, atau kategori baik sekali, atau kategori baik, dan itu yang akan menentukan juga berapa inisiatif yang layak diterima," ujar Dadan.

Dadan menjelaskan, saat ini BGN memukul rata besaran insentif yang diberikan untuk para SPPG dalam rangka memberikan dorongan agar para mitra meningkatkan kualitas dan fasilitasnya.

Bendahara Umum Partai Demokrat Irwan Fecho menyambut baik rencana kedatangan pendiri Microsoft, Bill Gates, ke Indonesia untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai kedatangan Bill Gates bukti program tersebut jadi perhatian dunia.

"Informasi rencana kedatangan Bill Gates untuk bertemu dengan Presiden Prabowo terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah berita baik bahwa program strategis Pemerintahan Presiden Prabowo mendapat perhatian dunia internasional," kata Irwan saat dihubungi, Selasa (6/5/2025).

Irwan menyebut Bill Gates beserta mantan istrinya, Mellinda Ann Grench, merupakan tokoh filantropis terkemuka yang mendirikan Yayasan Bill & Melinda Gates (Bill & Melinda Gates Foundation) yang berfokus pada kesehatan global, pembangunan global, dan pendidikan. Ia menyinggung Bill Gates bahkan sudah mendonasikan lebih dari US $100 milyar (Rp 1.600 triliun) untuk programnya tersebut.

"Cita-cita mulia dua tokoh dunia, Presiden Prabowo dan Bill Gates dalam memerangi kemiskinan sekaligus meningkatkan mutu gizi anak-anak, patut diapresiasi, karena asupan gizi pada saat usia anak-anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh-kembang mereka yang di masa depan adalah generasi penerus suatu bangsa," ucapnya.

Lebih lanjut, Irwan juga menyinggung efek domin dari program MBG. Selain untuk memperbaiki gizi anak Indonesia, ia menyebut program tersebut juga menjadi stimulus untuk ekonomi tingkat bawah.

"Efek domino adanya gelontoran dana MBG diharapkan menjadi stimulus perputaran ekonomi tingkat bawah, di mana banyak pihak produsen makanan, pengolah, distributor hingga beragam pelaku usaha terlibat, akan memberi efek bola salju perputaran ekonomi secara faktual di masyarakat. Apresiasi atas kegigihan Presiden Prabowo dalam menginisiasi dan menjalankan program ini, Sukses program MBG adalah sukses Bangsa Indonesia," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengungkap pendiri Microsoft, Bill Gates, akan datang ke Indonesia lusa. Prabowo menyebut Bill Gates ingin bertemu dengan dirinya untuk memberikan dukungan dan penghargaan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo menyebut program MBG ini cukup membanggakan bagi dirinya. Dia menyebut banyak pemimpin negara yang datang memberikan apresiasi terhadap program tersebut.

"Makan bergizi ini adalah sesuatu yang menurut saya cukup membanggakan, banyak pimpinan negara datang ke Indonesia yang dibahas antara lain makan bergizi," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, di kantor Presiden, Istana Negara, Jakarta, Senin (5/5).

Prabowo lantas mengungkap Bill Gates akan datang ke Indonesia pada Rabu (7/5) lusa. Bill Gates ingin memberikan dukungan dan penghargaan atas program MBG.

"Tanggal 7 yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya, sudah cukup lama beliau minta ketemu, kalau tidak salah suratnya dari November minta ketemu, antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita," ujarnya.

Lihat Video 'Prabowo Sebut Bill Gates Akan ke RI Lusa, Beri Penghargaan MBG':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana angkat bicara terkait dugaan keracunan makan bergizi gratis (MBG) yang dialami ratusan siswa di PALI. Dia menyebut hal itu lantaran masakan terlalu awal dimasak.

"Baik yang di Bandung, maupun di Tasik, maupun di PALI yang baru terjadi itu karena masakan terlalu awal dimasak dan tidak cepat untuk bisa di-delivery," kata Dadan dilansir detikNews, Selasa (6/5/2025).

Dia menyebut pihaknya telah memperbaiki prosedur menyikapi kasus ini. Termasuk dalam pemilihan bahan baku juga dilakukan lebih selektif.

"Karena ini terjadi di PALI di mana ikan diterima hari Jumat kemudian dimasukkan ke dalam freezer, kemudian pada saat dimasak dikeluarkan, kemudian diolah setengah matang, setelah diolah setengah matang masuk lagi ke dalam freezer, kemudian diolah," ujar Dadan.

"Dan setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan. Kami kemudian memutuskan pemilihan bahan baku harus lebih selektif, mungkin lebih fresh akan lebih baik," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan siswa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan (Sumsel) diduga keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis (MBG), Senin (5/5/2025). Menyikapi hal tersebut, pihak penyedia menghentikan sementara waktu pembagian MBG ke para siswa.

"Dari pengelola katering untuk sementara waktu menyetop distribusi MBG," ujar Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Selasa (6/5/2025).

Menurut Iwan, proses penyediaan menu MBG perlu mendapat evaluasi mengingat pelaksananya sudah berjalan tiga bulan. Ditambah lagi, dengan adanya kasus keracunan terhadap ratusan siswa ini maka perlu dievaluasi lagi agar kejadian serupa tidak terulang.

"Mudah-mudahan cepat selesai hasil dan evaluasinya agar program MBG bisa berjalan seperti semula," ujarnya.

Iwan menyebut pihaknya masih menunggu hasil dari pemeriksaan laboratorium untuk memastikan kualitas menu MBG yang dibagikan ke para siswa.

"Kami masih menunggu hasil dari hasil laboratorium semoga cepat keluar dan mohon doanya," katanya.

Iwan menambahkan untuk saat ini masih ada 11 siswa yang dirawat di rumah sakit dari 173 siswa yang mengalami keracunan.

"Masih ada 11 orang yang masih menjalani perawatan di rumah sakit dari 170-an yang mengalami keracunan dan semoga hari ini segera pulih dan lekas pulang," pungkasnya.

Video: Duel Maut Orang Tua di OKI gegara Anak Berkelahi, 1 Orang Tewas

Video: Duel Maut Orang Tua di OKI gegara Anak Berkelahi, 1 Orang Tewas

Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membangun 1.542 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Untuk membangun sarana tersebut, BGN membutuhkan dana Rp 6 triliun.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, saat ini telah ada 1.286 unit SPPG. Sarana tersebut 100% dibangun oleh mitra UMKM yang bergerak di bidang food and beverage (F&B).

"Kami sekarang baru dalam tahap untuk perencanaan dan sedang mencari lahan untuk pembangunan 1.542 unit SPPG yang dibiayai oleh APBN," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Secara bertahap, BGN menargetkan penambahan jumlah SPPG. Ia memproyeksikan segera ada penambahan 219 unit SPPG mitra sehingga jumlahnya bertambah menjadi 1.505 unit SPPG atau dapur MBG mitra.

"Jadi alhamdulillah program ini berjalan sampai sekarang itu semua berkat kemitraan. Jika kita mengandalkan kepada dana APBN semata, maka sebetulnya program makan bergizi baru akan bisa dilaksanakan bulan Agustus," ujarnya.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut menyangkut rencana pembangunan 1.542 unit SPPG baru, Dadan memproyeksikan total anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikannya Rp 6 triliun.

"Kurang lebih sekitar Rp 6 triliun (hanya untuk yang) baru ya," kata Dadan usai rapat.

Dadan menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan SPPG tersebut. Namun demikian, ia belum dapat memastikan kapan pembangunan dimulai karena masih dalam tahap perencanaan.

"1.542 dalam proses perencanaan dan tendernya mungkin akan di akhir bulan ini, sehingga baru akan selesai Agustus," terang dia.

Paralel dengan rencana tersebut, saat ini pihaknya juga terus menjalankan pendidikan untuk para anggota SPPG dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Saat ini, pihaknya baru selesai mendidik 1.994 orang.

"Harus sejalan antara SDM dan infrastruktur. Kami punya perencanaan di Agustus karena SDM-nya sudah selesai itu akan sudah bisa membuka 7.000 SPPG, melayani lebih dari 20 juta (penerima manfaat)," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto menyebut keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tembus 99,99%. Namun, program MBG juga diwarnai sejumlah kasus keracunan makanan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan, angka tersebut berdasarkan pada data kuantitatif yang ada di lapangan. Angka tersebut muncul dari jumlah penerima manfaat sebesar 3,5 juta orang dibandingkan dengan angka kejadian keracunan tersebut.

"Kita targetnya zero accident dan pak presiden menyampaikan angka. Itu angkanya mencerminkan, bukan kita yang mengklaim, tapi angka. Sekarang penerima manfaat 3,5 juta. Angka kejadian bisa hitung sendiri, tinggal dibagi dengan 3,5 juta," kata Dadan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengakui banyak laporan keracunan dan makanan basi melalui media sosial. Namun, saat dicek langsung di lapangan, banyak kasus yang sebetulnya tidak ada.

Kasus-kasus ini juga menurutnya langsung ditangani hingga melibatkan Kepolisian, salah satunya kasus keracunan di Cianjur yang membuat 72 siswa muntah-muntah.

"Kita nggak bilang nggak signifikan (dampaknya). Kita targetnya nol. Kalau masih ada kejadian itu berarti kita harus meningkatkan kualitas kita," ujarnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengklaim tingkat keberhasilan program MBG mencapai 99,99% dengan jumlah penerima manfaat 3,4 juta.

Menurut Prabowo, kalkulasi di atas sudah termasuk mereka yang terkena keracunan atau sakit setelah mengkonsumsi MBG. Dari 3 juta penerima, sebanyak 200 di antaranya keracunan. Angka itu menurutnya cuma 0,005% dari total penerima 3 juta.

"Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau perutnya nggak enak itu sejumlah 200 dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah 0,005%. Berarti keberhasilan 99,99%," beber Prabowo

"Di mana ada usaha manusia, di bidang apapun kalau 99,99% keberhasilan, oke dong," sebutnya.

Prabowo menegaskan semua pihak tidak boleh cepat puas dengan hasil keberhasilan ini. Nol penyimpangan harus jadi target operasi MBG.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintahannya menghemat anggaran besar-besaran untuk program strategis demi kesejahteraan masyarakat. Meski menghemat, pemerintah juga melakukan manajemen ekonomi dan anggaran secara hati-hati.

"Dalam kehati-hatian itu salah satu juga yang bisa dan boleh dan bangga kita lakukan adalah penghematan besar-besaran ini yang memungkinkan kita melaksanakan program strategis," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) kemarin.

Salah satu program strategis yang dipaparkan Prabowo adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025. Hingga kini, program MBG sudah tersebar di 1.286 titik dengan total penerima 3,4 juta.

"Kita mampu menggelar, roll out, program MBG kita tanggal 6 Januari, dan terus menerus dilaksanakan dengan kehati-hatian, tahap demi tahap, sampai hari ini. Saya dapat laporan barusan, sudah lebih dari 1.000 titik, 1.286 yang total penerima sudah di atas 3 juta, 3,4 juta," papar Prabowo.

Pada awal Mei, Prabowo menargetkan MBG bisa menjangkau hingga 4 juta penerima dan pada akhir Juni mencapai 6 juta. Lebih lanjut, pada Agustus bisa menyentuh 22 juta penerima, terakhir target besarnya pada November 2025 mencapai 82,9 juta penerima.

'Simak juga Video Sederet Arahan Prabowo di Rakornas: Berantas Judol-Hemat Anggaran'

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan tunjangan kinerja (tukin) belum diterima oleh pegawai struktural, termasuk dirinya. Dadan menyebut pembayaran tukin menunggu peraturan presiden.

"Gaji sudah lengkap semuanya. Oh struktural, kalau struktural menunggu Perpres. Perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara, jadi kita tunggu Perpres selesai," kata Dadan seusai rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengaku tak masalah lantaran tukin yang belum dibayarkan itu akan dirapel. Ia menyebut penandatanganan Perpres akan segera dilakukan.

"Saya dilantik kapan? Agustus kan, sekarang bulan apa? Itu Perpresnya baru akan diselesaikan," ujar Dadan.

"Hak keuangan dan tukin itu dikeluarkan lewat Perpres. Nah itu kemarin saya sudah paraf, nggak apa-apa kan itu dirapel," ujarnya.

Ia mengatakan BGN adalah badan baru yang hak keuangannya perlu didapatkan dalam bentuk Perpres. Dadan mengungkap Perpres terkait tukin ada di meja Mensesneg.

"Gini Badan Gizi Nasional kan badan baru, seluruh badan baru perlu mendapatkan hak keuangan. Dan hak keuangan itu, termasuk tukinnya itu harus dalam bentuk Perpres. Nah Perpresnya sekarang sudah di meja Mensesneg karena sudah diparaf" ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya