Pemerintah hendak mengusulkan adanya omnibus law khusus perumahan ke DPR RI. Tujuannya agar regulasi terkait perumahan berada dalam satu kesatuan peraturan, tidak terpisah-pisah.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan, omnibus law khusus perumahan ini diperlukan apabila tujuannya untuk menyelaraskan aturan terkait perumahan dan membantu terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Sangat diperlukan kalau itu bertujuan menyinkronkan seluruh aturan terkait perumahan. Sangat mendukung karena Program 3 Juta Rumah itu tidaklah gampang. Perlu perhatian khusus," kata Junaidi saat dihubungi detikProperti pada Sabtu (14/12/2024).

Namun, ia memberikan catatan bahwa penyusunan omnibus law khusus perumahan diperkirakan membutuhkan waktu yang lama terutama untuk menyatukan pihak-pihak terkait.

Terpisah, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan lebih baik pemerintah memaksimalkan aturan-aturan yang sudah ada. Jika dinilai ada peraturan yang menghambat atau menyulitkan, dapat diperjuangkan agar sesuai dengan kebutuhan yang ada.

"Maksudnya nggak ada hubungan, apa kaitannya omnibus law. Masalah pembangunan perumahan rakyat itu sudah ada perangkat-perangkat hukum, regulasi yang sudah berjalan saat ini. Kenapa nggak dimaksimalkan, kenapa nggak ditingkatkan, kenapa nggak diperbaiki," ujar Anton.

Kemudian, ia menilai ada yang jauh lebih penting daripada membuat omnibus law khusus perumahan. Pertama, bagaimana cara memaksimalkan keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat membantu pembangunan perumahan. Di samping dukungan dari swasta, menurutnya lembaga pemerintah harus berada di garda terdepan.

"Kalau memang mau membangun rumah rakyat, mereka dulu yang jadi lokomotif terdepan. Nggak usah ngomong sama swasta dulu. Swasta itu yang dipikirin tuh profit (keuntungan)," ucapnya.

Kedua adalah membangun akses transportasi yang mendukung untuk menjangkau daerah-daerah yang tanahnya masih murah. Meskipun lokasinya jauh, masih ada peluang masyarakat tetap berminat untuk membeli rumah karena ongkos transportasi yang murah.

Ketiga adalah menyediakan sistem pembiayaan yang dapat memudahkan masyarakat membeli rumah. Bukan hanya dibuat beragam sistemnya, melainkan dipermudah bentuknya agar masyarakat awam dapat memahami sistem pembayaran tersebut.

"Misalnya banyak orang yang nggak mampu beli rumah karena DP dia nggak kuat. DP ini kan bisa puluhan juta, dia mungkin perlu dibantu. Lalu cicilannya mengikuti suku bunga komersial, mungkin dia nggak kuat. Bisa dibantu sama FLPP, Tapera. Cuma nggak ada yang tau (skema pembiayaan FLPP dan Tapera), yang tau cuma orang-orang yang pernah dengar berita itu aja. Jadi sosialisasinya juga kurang," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan perlu adanya omnibus law yang mengatur khusus soal perumahan.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya regulasi yang ada saat ini cukup berbelit karena ada di setiap Kementerian terkait perumahan. Jika regulasi berbelit, tata kota suatu daerah juga bisa terbelit-belit.

"Ini semua kan bikin mempersulit, daerah-daerah bikin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit. Padahal yang di depan mata kita nggak lihat. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh kayak begitu yang salah negara Pak. Karena ketidakhadiran regulasi yang baik," tuturnya.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Nixon L.P. Napitupulu menyebut Indonesia masih menghadapi masalah perumahan. Berdasarkan catatannya, 10 juta keluarga saat ini masih belum memiliki rumah.

Tak hanya itu sekitar 24-26 juta keluarga diperkirakan tinggal di hunian tidak layak. Umumnya mereka tinggal di perkampungan dan menghadapi masalah sanitasi.

"Kita memiliki 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah hari ini di Indonesia, angkanya cukup besar. Kemudian yang kedua, 24-26 juta, ini berdasarkan data PLN yang 450 VA, yang tidak layak huni, dan itu pada umumnya di kampung-kampung, terbesar karena masalah sanitasi," katanya dalam seminar nasiona KAFEGAMA di Menara BTN, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

Ia mengatakan Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 dunia yang melakukan buang air besar sembarangan. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya sanitasi di perumahan.

Nixon juga menyebut rasio Kredit Pemilik Rumah (KPR) Indonesia terhadap GDP dibanding negara Asia Tenggara lainnya merupakan yang terkecil. Hal ini disebabkan karena banyak pembangunan rumah di Tanah Air dilakukan secara swadaya atau gotong royong oleh masyarakat di kampung-kampung.

Pada kesempatan itu ia juga menyinggung program pembangunan 3 juta rumah per tahun di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya hal itu menjadi tantangan tersendiri, terlebih kemampuan membangun rumah saat ini baru sekitar 400-600 ribu per tahun.

"Memang kecepatan kita di Indonesia hari ini 400 ribu sampai 600 ribu membangun rumah setahun.Tentu saja dengan adanya program 3 juta rumah, ini menjadi satu challenge yang besar untuk bisa meningkat hampir 7 atau 8 kali lipat dari kondisi kemampuan semula," tutupnya.

Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik anggaran Rp 10 ribu per porsi makan bergizi gratis. Calon gubernur (cagub) Jakarta, Pramono Anung, menanggapi kritik Megawati.

Pramono mengatakan dirinya punya program sarapan gratis jika sudah resmi menjabat sebagai gubernur Jakarta.

"Saya akan punya program sarapan pagi gratis," kata Pramono usai bertemu dengan Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Muhyidin Ishaq di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Sabtu (14/12/2024).

Pramono menegaskan program yang akan dilakukan Pemprov Jakarta jika dirinya sudah dilantik menjadi gubernur ialah memberi makan pagi gratis.

"Iya, sarapan pagi gratis," kata politikus senior PDIP ini.

Pramono sempat menyampaikan gagasannya itu dalam debat kedua Pilkada Jakarta pada Minggu (27/10) lalu. Dia mengatakan program sarapan gratis itu untuk menunjang program makan bergizi gratis yang telah dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan anggaran sarapan gratis akan berasal dari APBD Jakarta. Pramono memastikan jika sudah menjabat sebagai Gubernur Jakarta, program yang dijalankan akan selaras dengan visi misi pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya kebetulan dari keluarga yang sangat sederhana, untuk itu, kami akan menunjang program yang dilakukan oleh pemerintah pusat, oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu makan siang gratis, maka kami akan berikan sarapan gratis di pagi hari," kata Pramono dalam debat.

Megawati Minta Anggaran Makan Bergizi Dikaji

Sebelumnya, Megawati buka suara soal program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Megawati mengatakan anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup.

Megawati pun menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto agar meninjau kembali anggaran makan bergizi gratis tersebut.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah," kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12).

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkapnya.

Presiden ke-5 Indonesia itu mengaku tahu harga pangan, bahkan dia juga kerap mendengar keluhan warga soal kenaikan harga pangan. Karena itu, Megawati berharap Presiden Prabowo menghitung ulang anggaran program makan bergizi gratis.

"Ini kemanusiaan tahu. Lho iya, nanti kalau malah makin melambung, ibu-ibu pada dateng ke saya, 'Ibu, gimana dong cabenya sekarang? Ibu sekarang bawang putihnya naik'. Aduh, pusinglah gua," ujarnya.

"Jadi ya gitu, sori ya, Mas, saya mesti kritik. Lho orang saya benar kok," katanya.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hariqo Wibawa Satria menjelaskan Program Makan Bergizi Gratis merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda.

Melalui program ini, pemerintah berupaya memenuhi makanan kaya protein untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini dapat berjalan optimal. Adapun program ini menargetkan anak sekolah di seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Presiden ingin anak-anak Indonesia tercukupi gizinya dengan makanan sehat. Harapannya di tahun 2025, pelajar dan santri menjadi generasi emas yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Hariqo dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/12/2024).

Hadirnya uji coba Program Makan Bergizi Gratis pun mendapat sambutan positif dari sekolah, siswa, dan orang tua. Respons ini tentunya menjadi modal menjelang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang secara resmi akan dimulai pada 2 Januari 2025.

PCO sebelumnya sempat meninjau pelaksanaan uji coba Program Makan Bergizi Gratis di bawah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor pada Senin (9/12).

Selain menyaksikan langsung proses pemasakan dan pengemasan makanan, PCO juga melihat proses distribusi ke SDN Kedung Badak 1 dan SMP Siliwangi Bogor. SPPG Tanah Sareal menyediakan makanan bergizi untuk 3.081 siswa di 15 sekolah.

Sebelum menerima makanan, para siswa dan siswi berbaris rapi untuk mencuci tangan. Mereka juga tertib antre saat mengambil makanan bergizi. Para siswa dan siswi kemudian melaksanakan doa bersama sebelum menyantap makanan.

Kepala Sekolah SDN Kedung Badak 1 Kariyanti mengatakan kegiatan antre dan berdoa merupakan contoh kebiasaan positif yang terbentuk dari uji coba Makan Bergizi Gratis.

"Dengan adanya makanan bergizi, mereka jadi mengantre satu per satu ketika mengambil makanan. Mereka juga teredukasi tentang makanan yang seimbang. Kita sedang melawan generasi junk food, ya. Kita menyadarkan kepada anak-anak bahwa kesehatan itu adalah investasi masa depan. Bagaimana kita mau menyiapkan generasi emas kalau mereka tidak sadar akan apa yang mereka makan," papar Kariyanti.

Kariyanti menambahkan, Program Makan Bergizi Gratis juga mengurangi beban para orang tua siswa. Apalagi 80% siswa SDN Kedung Badak 1 berasal dari kalangan menengah ke bawah.

"Ada orang tua siswa dengan tiga anak kembar dan satu anak. Kalau dihitung pengeluarannya, itu luar biasa. Orang tua harus mengeluarkan Rp15 ribu dikali empat, jadi Rp 60 ribu setiap hari. Sekarang mereka sudah tidak memikirkan itu lagi, karena anak-anak sudah mendapatkan makan bergizi gratis yang disediakan oleh pemerintah," ungkapnya.

Salah satu orang tua siswa SDN Kedung Badak 1 Lina mengatakan sejak adanya Program Makan Bergizi Gratis, dia tidak lagi khawatir menyiapkan makan siang. Dengan begitu, dia bisa lebih fokus ke hal-hal lain. Anaknya pun menjadi lebih sering menabung uang saku karena tidak perlu lagi jajan di sekolah.

Di sisi lain, Kepala Sekolah SMP Siliwangi Bogor Rosmiati mengatakan Program Makan Bergizi Gratis mendekatkan para siswa dengan berbagai macam makanan bergizi yang sebelumnya belum pernah mereka konsumsi.

Ia mengungkapkan para siswa juga menjadi lebih bersemangat untuk datang ke sekolah. Hal ini mengingat sebanyak 70% siswa SMP Siliwangi berasal dari kalangan menengah ke bawah.

"Sekarang, anak-anak semuanya sudah percaya diri. Sudah kelihatan hasilnya selama kurang lebih tiga minggu berjalannya Program Makan Bergizi Gratis. Saya berharap kepada pemerintah agar program ini bisa berjalan sampai mereka nanti paling tidak tamat SMA," pungkas Rosmiati.

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyusun skema pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji, seperti tukang bakso hingga ojek, namun memiliki kemampuan membayar angsuran kredit pemilikan rumah (KPR).

"Saya berharap ada masukan dari PT SMF dan semua pihak terkait perumahan untuk memikirkan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) saat melakukan diskusi dengan Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogodi Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Ara mengatakan, di tengah keterbatasan anggaran APBN yang tersedia saat ini, diperlukan adanya terobosan agar semua pihak bisa berkontribusi dan bersinergi dalam Program 3 Juta Rumah.

"Apalagi saat ini di lapangan kebutuhan rumah masyarakat terus meningkat dan adanya skema pembiayaan alternatif selain KPR FLPP yang sudah berjalan selama ini," ujarnya.

Ia menuturkan, masyarakat yang bekerja di sektor informal mampu membayar angsuran tapi terkendala saat masuk ke dalam sistem perbankan. Hal itu karena mereka tidak adanya slip gaji.

"Banyak tukang bakso, ojek, PKL, pedagang asongan yang tidak punya slip gaji tapi punya kemampuan membayar KPR. Saya terharu setelah kemarin ada ibu - ibu penjual sayuran bisa memiliki rumah subsidi dengan KPR, apalagi dana APBN untuk perumahan terbatas sehingga diperlukan terobosan agar pembiayaan perumahan bisa diakses semua pihak," kata Ara.

Ara juga mengungkapkan akan segera menjadwalkan pertemuan pada pekan depan dengan mengundang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta jaringan swasta di pasar modal untuk mencari solusi yang kredibel dan diskusi produktif mengenai pola pembiayaan yang tepat.

Sementara itu, Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogo mengungkapkan, pihaknya siap mendukung Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan Kementerian PKP. Selama ini menurutnya PT SMF bergerak di pasar modal untuk pembiayaan sekunder perumahan dan siap mendukung apabila ada skema-skema pembiayaan baru yang dirasa mampu membantu masyarakat memiliki rumah layak huni.

"SMF adalah Special Mission Vehicle dan Fiscal Tools Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas membantu likuiditas lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat untuk mengurangi maturity mismatch. SMF menyediakan dana pendamping atas porsi 25% dari porsi dana yang dibutuhkan. Sumber dana untuk porsi SMF berasal dari penyertaan modal negara (PMN) yang kemudian di-leverage melalui Surat Utang," kata Ananta.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) merespons usulan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk Presiden Prabowo Subianto mengkaji kembali anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 10.000/porsi. Cak Imin mengatakan perhitungan itu merupakan standar minimal.

"Ya, tentu simulasi menuju pelaksanaan 1 Januari nanti terus dilakukan. Nah, Rp 10.000 itu sebagai pondasi awal anggarannya itu mungkin bisa jadi perhitungan yang minimalnya. Minimalnya itu Rp10.000. Nanti bisa melibatkan banyak pihak," kata Cak Imin di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

Cak Imin menyebut sampai Januari 2025 makan bergizi gratis masih bersifat simulasi. Ia berharap prosesnya berjalan lancar dan gizi anak Indonesia tercukupi.

"Kalau baru pada level 4 sehat saja misalnya, yang selama ini diprioritaskan proteinnya misalnya gitu. Nah, tentu badan gizi yang lebih tahu. Tapi, semua sampai 1 Januari ini simulasi," ungkapnya.

Mega sebelumnya buka suara soal program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Prabowo Subianto. Megawati mengatakan anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup.

Megawati pun menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto agar meninjau kembali anggaran makan bergizi gratis tersebut.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah," kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkapnya.

Polres Trenggalek membagikan ratusan porsi makanan bergizi untuk masyarakat dan pelajar. Program ini rutin digelar setiap hari Jumat guna mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo.

Kapolres Trenggalek AKBP Indra Ranudikarta mengatakan hari ini pihaknya menyiapkan sekitar 150 porsi makanan. Pembagian paket makanan digelar di halaman parkir Polres Trenggalek usai salat Jumat.

"Sasaran kami terutama adalah para pelajar, tukang becak, maupun masyarakat setempat yang membutuhkan," kata Indra, Jumat (13/12/2024).

Menurut Indra, pemberian makan bergizi gratis tidak dilakukan secara asal-asalan, namun memiliki standar gizi yang baik sehingga layak dikonsumsi oleh masyarakat. Beberapa komposisi menu yang disajikan di antaranya ayam, telur, tempe, sayur dan air mineral.

"Program ini sebetulnya rutin kami gelar setiap Jumat. Harapannya semoga bisa membantu masyarakat sekaligus menyukseskan program Asta Cita Bapak Presiden," jelasnya.

Indra menambahkan saat ini Polres Trenggalek juga memiliki program ketahanan pangan. Lahan kosong seluas satu hektare milik polres dimanfaatkan untuk ditanami bahan pangan berupa jagung.

"Kemudian di sampingnya juga kolam ikan berisi ikan Nila. Saat ini masih proses perawatan, semoga setelah panen bisa bermanfaat untuk masyarakat," tandas Indra.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Sebagai perusahaan BUMN yang memiliki komitmen kuat dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmennya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian makanan bergizi kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan keluarga prasejahtera guna mendukung terciptanya generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif.

Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah gizi sebagai langkah dasar untuk menciptakan penerus yang kuat dan berpotensi menjadi pilar kemajuan bangsa, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Hal ini merupakan salah satu Asta Cita visi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke-4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk delapan perusahaan BUMN untuk berkolaborasi menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. Delapan BUMN tersebut adalah BRI, BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia. Erick juga telah menginstruksikan perintah penting untuk delapan BUMN tersebut. Khusus untuk BRI agar menyiapkan skema pinjaman bagi supplier pelayanan gizi.

"BRI harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi. Ini untuk memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," ucap Erick dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12/2024).

BRI menyambut baik arahan yang diberikan oleh Menteri BUMN tersebut. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan BRI berkomitmen dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah.

"Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan. Oleh karenanya, program MBG sangat sesuai dengan hal ini. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan ekonomi," ujar Sunarso.

Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan BRI juga berkomitmen untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang menjadi pemasok atau yang terlibat dalam pengadaan MBG.

"Harapannya dengan adanya pemberdayaan BRI akan meningkatkan omset dan skala usahanya," ujar Supari.

BRI sendiri telah membukukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 175,66 triliun per akhir November 2024. Supari menjelaskan bahwa jumlah tersebut diberikan kepada 3,7 juta debitur UMKM, terutama pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan.

"Melalui KUR, kami tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberdayakan UMKM agar mampu tumbuh lebih berkelanjutan," tuturnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa sektor pertanian menjadi penopang utama dalam penyaluran KUR perseroan. Realisasi kredit BRI terhadap sektor pertanian mencapai Rp 69,60 triliun, setara dengan 39,62% dari keseluruhan pembiayaan serupa.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen BRI sebagai bank yang mengimplementasikan Asta Cita dalam mendukung pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan agar program Inpres Jalan Daerah (IJD) lanjut di tahun 2025. Kementerian mengusulkan anggaran untuk program tersebut Rp 15 triliun.

Program IJD sendiri sebelumnya dilakukan di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Menteri PU Dody mengatakan, pihaknya mengusulkan agar IJD dilanjutkan. Namun ia belum dapat memastikan berapa rincian panjang jalan yang disasar tahun depan. Selain itu, juga diperlukan inpres baru mengingat pemerintahan telah berganti.

"Yang kemarinbelum dilakukan, diusulkan tahun depan. Berapa ribu km saya sih nggak inget ya, tapi pasti ada lah (usulan dilanjutkan)," kata Dody, kepada awak media di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pada tahun 2024 ini pihaknya mengajukan anggaran untuk IJD sekitar Rp 15 triliun. Namun yang cair hanya sekitar Rp 900 miliar, sehingga direncanakan untuk melanjutkan program ke ruas-ruas jalan yang belum sempat ditangani.

"Rancangan tahun depan itu Rp 15 triliun. Karena tahun ini kita minta Rp 15 triliun, tapi cuma dikasih Rp 900 miliar," kata Diana dalam kesempatan yang sama.

Diana mengatakan, usulan tersebut juga telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lengkap dengan data-data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaannya. Dia optimistis, program ini bisa berlanjut tahun depan.

"Kalau datanya udah komplit, nanti kan tinggal pelaksananya, kan sudah," ujarnya.

Selain IJD, pihaknya juga berencana melanjutkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah. Namun ia tak merincikan berapa besar anggaran yang diajukan untuk tahun depan.

Kementerian PU juga berencana merealisasikan Inpres Irigasi. Diana mengatakan, untuk tahun 2025 mendatang pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp 7 triliun.

"Nanti kan kita lihatlokasinya mana, berapa panjangnya,nah ini perkiraan dikalikan dengan harga satuannya kan kira-kira ketemunya segitu (Rp 7 triliun), sambil nanti diverifikasi lagi," kata dia.

Sebagai informasi, sebelumnya telah Dody mengusulkan penambahan anggaran untuk pagu anggaran 2025 sebesar Rp 60,6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga program pembangunan Jalan Daerah.

Dody memaparkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 116 triliun untuk tahun depan. Angka ini telah bertambah Rp 40,59 triliun, dari yang semula hanya Rp 75,63 triliun. Namun kini anggaran tersebut berkurang usai pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kami memperhatikan juga tugas pokok Kementerian PKP, Rp 116 triliun itu kemudian kami bagi, Rp 110,9 triliun di PU, kemudian sisanya Rp 5,27 triliun itu di dipindahkan ke Kementerian PKP," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).

Oleh karena itu, Dody mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun. Anggaran tersebut terbagi ke dalam tiga alokasi utama, antara lain Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Rp 9,03 triliun, Ditjen Bina Marga Rp 35,89 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp 16,68 triliun.

Dody juga meminta dukungan untuk melanjutkan proyek-proyek yang berlandaskan peraturan Instruksi Presiden (Inpres), antara lain Inpres Jalan Daerah, Inpres Irigasi, serta Inpres Air Minum dan Sanitasi. Alokasi tambahan anggaran untuk program inpres ini mencapai Rp 28,55 triliun.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencanangkan dua program prioritas yakni pembangunan 3 juta rumah dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski begitu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dianggap tak sanggup mendanai program prioritas tersebut.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menuturkan, ketidaksanggupan APBN mendanai program 3 juta rumah dan MBG bisa menjadi peluang bagi sektor jasa keuangan. Menurutnya, peluang bagi sektor jasa keuangan ini menjadi bagian dari multiplier effect dari program prioritas Presiden Prabowo.

"Di sini dilihat dari sektor jasa keuangan akan terjadi beberapa perbaikan maupun keuntungan, pertama jelas dari segi peningkatan produk domestik bruto-nya, kegiatannya, lalu lapangan kerjanya, dan lain," kata Mahendra dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Jumat (13/12/2024).

Ia menilai, peluang keuntungan program prioritas pemerintah dengan pendanaan yang besar memberi ruang bagi jasa keuangan untuk memberikan pembiayaan dengan jumlah yang besar. Apalagi, kata Mahendra, APBN tidak sanggup membiayai program tersebut.

"Target yang begitu tinggi diperkirakan tidak akan cukup hanya dari APBN, utamanya untuk pembangunan rumah sebegitu besar di target per tahun. Dengan begitu akan diutamakan tentu pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dari industri pembiayaan, apakah itu di perbankan, apakah itu juga di pasar modal," jelasnya.

Begitu juga dengan pemilikan rumah. Mahendra menilai program 3 juta rumah memberi ruang bagi sektor jasa keuangan terpilih untuk memberikan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat.

Di samping itu, program 3 juta rumah dan MBG juga bisa mendorong pertumbuhan pasar modal Indonesia. Sebagaimana diketahui, sejumlah perusahaan konstruksi yang digandeng pemerintah dalam program 3 juta rumah merupakan perusahaan terbuka (Tbk).

"Jasa konstruksinya sebagiannya adalah perusahaan-perusahaan Tbk yang memang tentu akan memberikan dampak positif juga kepada pengembangan dan pertumbuhan dalam pasar modal kita," ungkapnya.

Selain itu, pasar modal juga dapat memanfaatkan efek berbasis aset (EBA) dalam bentuk sekuritisasi. Dengan begitu, pembangunan 3 juta rumah akan memberikan peluang pendanaan dari ekosistem pasar modal.

"EBA ini dalam bentuk sekuritas tentu akan memberikan pendanaan yang besar pada pembangunan perumahan, tapi di lain pihak juga memberikan peluang dari berkembangnya produk itu di pasar modal kita," tutupnya.

Sekitar 40 orang anak dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Karangbendo Banyuwangi menikmati sarapan pagi dengan semangat. Lauk ayam kecap, tumis sayur dan tempe disendok dengan lahap. Mereka menikmati makan gratis ini di ruang kelas masing-masing, Jumat (13/12/2024) pagi.

Memulai sarapan dengan berdoa bersama, suasana pagi itu riuh oleh suara sendok yang beradu dengan tempayan tempat bekal yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Banyuwangi.

Staf ahli Kodam V/Brawijaya Kolonel Arm Budiono mengungkapkan, uji coba sarapan dan makan bergizi gratis itu akan dimulai oleh pelajar PAUD dan kelas 4 SD untuk kemudian dilanjutkan pelajar kelas 5 SD sampai SMA, hingga merata ke seluruh sekolah di Jawa Timur.

Untuk varian makanan yang disajikan kepada seluruh siswa, menurutnya sudah sesuai dengan petunjuk yang dianjurkan oleh pemerintah pusat. Meski demikian, sinergi antar-stakeholder dapat turut mengontrol kualitasnya.

"Keterlibatan seluruh stakeholder yang ada, mulai dari Dinas Kesehatan sampai Dinas Pertanian, bagaimana menyiapkan berbagai makanan dan susu di wilayah sekitar pengaturan gizinya, tentu sudah melalui pengukuran yang tepat, baik nabati maupun hewani dan juga akan menumbuhkan ekonomi sekitar," terang Kolonel Budiono.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Banyuwangi Mohammad Yanuar Bramuda menegaskan, pada percobaan hari ini, pemerintah Banyuwangi juga melihat secara langsung mekanisme pendistribusian hingga memasak di dapur umum yang letaknya tidak jauh dari sekolah tersebut.

"Bagi pemerintah daerah bukan sekadar makan gratisnya, tapi bagaimana bahan baku yang ada di Banyuwangi bisa berputar luar biasa, peternakan ayam bisa hidup, kambing hidup, sapi juga hidup, sayur-mayur hidup, maka ini tidak hanya sekadar menyelesaikan masalah makan gratis, stunting, tapi juga inflasi," tegas Bramuda.

Ditargetkan, pada awal Januari 2025 mendatang, program makan gratis bagi pelajar akan dapat diimplementasikan di seluruh sekolah. Dengan perkiraan penerima manfaat mencapai 12.000 siswa SD hingga SMA.

Video: Cerita Prabowo Disebut Setengah Gila karena Program Makan Gratis

Video: Cerita Prabowo Disebut Setengah Gila karena Program Makan Gratis

Kemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub Jakarta 2024 tak digugat ke MK. Menteri PKP Maruarar Sirait mengucapkan selamat kepada pasangan calon nomor urut 03 itu.

"Selamat untuk Pramono dan Rano Karno, selamat memimpin Jakarta," kata Ara, sapaan Maruarar, kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

Ara meyakini Jakarta di bawah Pramono dapat berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Dia mengaku kenal baik dengan Pramono dan Rano.

"Kita pasti bisa bekerja sama, bersinergi, bersanding untuk kemajuan Jakarta, kemajuan Indonesia. Saya mengenal baik dengan Pak Pramono, Pak Rano, siap bersinergi," kata Ara.

Ara yang merupakan pendukung Ridwan Kamil menegaskan siap bekerja sama, khususnya di bidang perumahan rakyat, bersama Pramono-Rano.

"Kementerian PKP siap bersinergi dalam perumahan dan permukiman di Jakarta," kata Maruarar yang membuat gebrakan merelokasi warga dari kolong jembatan tol ke beberapa rusun di Jakarta ini.

Simak juga Video 'RIDO & Dharma-Kun Tak Gugat ke MK, Pramono: Terima Kasih':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore: