Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyampaikan pandangannya kepada duet Ridwan Kamil (RK) dan Suswono sebagai bakal paslon Pilgub Jakarta 2024. Fahri menyatakan pihaknya mendukung Prabowo Subianto dapat menjadi presiden selama dua periode ke depan dan mengingatkan RK agar tidak tergoda maju di Pilpres selanjutnya.

Hal itu disampaikan Fahri dalam acara deklarasi duet RK dan Suswono oleh 12 partai pendukung di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024). Fahri mulanya menilai RK dapat menjadi gubernur Jakarta secara aklamasi

"Saya ingin menyatakan pandangan dari Partai Gelora bahwa sebaiknya ini adalah rekonsiliasi berikutnya. Yang artinya sebenarnya Jakarta tidak memerlukan pilkada, harusnya kita bisa aklamasi untuk memilih RK dan Suswono dalam pilkada yang akan datang, karena ini adalah kelanjutan dari keinginan kuat kita untuk bersatu," kata Fahri.

Fahri mengaku mengenal baik Suswono. Dia pun berpesan RK dan Suswono dapat bekerja sama dengan baik apabila nantinya memenangkan Pilgub Jakarta.

"Saya mengenal Pak Suswono, orang yang baik, yang akan mau menjadi pendamping, dan mohon tidak ada konflik antara gubernur dan wakil gubernur di masa yang akan datang," katanya.

Selanjutnya, dia berpesan kepada RK agar bersedia memimpin kota Jakarta. Di saat itulah Fahri menyinggung dukungannya kepada Prabowo menjadi presiden dua periode.

"Harus ada kesediaan untuk bersama-sama memimpin Jakarta. Kepada Pak Ridwan Kamil saya mohon ingin mengatakan jujur di forum kita ini karena bisa jadi ada godaan yang kuat untuk mengambil celah. Kami terus terang di koalisi menginginkan agar Pak Prabowo memimpin kita selama dua periode. Jadi jangan tergoda," kata Fahri.

Lebih lanjut, Fahri memuji figur RK yang memiliki peran dalam pembangunan IKN. Selain itu, dia memuji rekam jejak RK yang pernah memimpin Bandung dan Jawa Barat.

"Tidak ada yang sebaik Pak Ridwan Kamil memimpin Jakarta hari ini. Dia kurator IKN kita, dia seorang arsitek yang mumpuni, pernah memimpin Bandung salah satu kota besar di Indonesia, memimpin Jawa Barat dan sekarang kita diberi anugerah oleh Allah, dia akan memimpin transformasi dari ibu kota menjadi kota yang tadi dikatakan Sekjen Golkar, kota bisnis," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik sejumlah pejabat baru hari ini. Pejabat yang dilantik itu antara lain Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024). Selain melantik pejabat baru, Jokowi juga melakukan perombakan di jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Sebagai informasi, Badan Gizi Nasional merupakan lembaga yang baru dibentuk Presiden Jokowi pada 15 Agustus 2024. Lembaga ini dibentuk Jokowi lewat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Badan Gizi Nasional dipimpin oleh seorang Kepala yang kini telah sah dijabat oleh Dadan Hindayana. Dadan akan bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas tugas di lembaga ini. Dadan juga akan dibantu banyak deputi untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Gizi Nasional.

Sementara, Taruna Ikrar dilantik sebagai Kepala BPOM definitif setelah Penny K Lukito mengakhiri tugasnya sebagai Kepala BPOM pada November 2023. Saat ini, jabatan Kepala BPOM diisi oleh pelaksana tugas, yakni Rizka Andalusia.

Total, ada tujuh pejabat yang dilantik Jokowi hari ini. Berikut sumpah yang dibacakan Jokowi dan diikuti para pejabat yang dilantik:

Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Berikut daftar Menteri, Wakil Menteri dan Kepala Badan yang dilantik Jokowi:

1.⁠ ⁠Supratman Andi Agtas jadi Menkumham RI
2.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM
3.⁠ ⁠Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi
4.⁠ ⁠Angga Raka Prabowo Jadi Wamenkominfo
5. Prof Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi
6.⁠ ⁠Hasan Nasbi jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
7.⁠ ⁠Taruna Ikrar jadi Kepala BPOM.

Simak Video '7 Posisi yang Dilantik Jokowi dari Menteri, Wamen, hingga Kepala Badan':

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Badan Gizi Nasional. Lembaga pemerintah ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Selain itu, Jokowi juga telah melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan kepala lembaga pemerintah yang baru dibentuk itu digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian, tugas hingga fungsi Badan Gizi Nasional, simak informasinya sebagaimana dikutip dari Perpres Nomor 83 Tahun 2024:

Apa Itu Badan Gizi Nasional?

Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugas Badan Gizi Nasional

Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.

Fungsi Badan Gizi Nasional

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Gizi Nasional menyelenggarakan fungsi:

• Koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.
• Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.
• Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional.
• Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional.
• Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional.
• Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional.
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada:

• Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.
• Anak usia di bawah 5 tahun.
• Ibu hamil.
• Ibu menyusui.

Struktur Badan Gizi Nasional

Badan Gizi Nasional dipimpin oleh Kepala Badan Gizi Nasional, yang bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional. Kepala dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan arahan dari Ketua Dewan Pengarah, yang terdiri atas satu orang Ketua, satu orang Wakil Ketua dan lima orang Anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Gizi Nasional dibantu oleh Wakil Kepala dan Sekretariat Utama Badan Gizi Nasional. Di bawahnya lagi ada Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, dan Inspektorat Utama.

Dadan Hindayana resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dadan mengatakan lembaga yang dipimpinnya dibentuk demi melaksanakan program prioritas Presiden terpilih RI Prabowo Subianto, yakni Program Makan Bergizi Gratis.

"Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden terpilih. Tapi karena terkait dengan siklus anggaran, agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dadan melihat Badan Gizi Nasional dibentuk demi keberlanjutan pemerintahan. Ia berharap Januari 2025 Program Makan Bergizi Gratis bisa terlaksana.

"Saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya agar Januari Program Makan Bergizi Gratis bisa dilaksanakan," lanjutnya.

Saat ditanya kantor Badan Gizi Nasional ada di mana, Dandan hanya mengatakan dia menunggu arahan. Ia menekankan optimis Program Makan Bergizi Gratis bisa berjalan Januari 2025.

"2 Januari kita langsung melaksanakan program makan bergizi," imbuh Dadan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Jokowi memastikan program presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam RAPBN 2025.

Jokowi mengatakan APBN 2025 dirancang fleksibel. Dia mengatakan APBN 2025 menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan.

Salah satu kebijakan jangka pendek yang masuk RAPBN 2025 ialah Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi janji Prabowo saat Pilpres 2024. Jokowi mengatakan program itu ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi seta menguatkan kesejahteraan dan pemerataan.

"Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," ujar Jokowi dalam sidang paripurna DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Simak Video 'Jokowi Lantik 3 Kepala Badan: Hasan Nasbi-Dadan Hindayana-Taruna Ikrar':

[Gambas:Video 20detik]

PKS tengah santer diisukan bakal menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang disebut sebagai KIM 'plus' di Pilgub Jakarta. Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyebut potensi bergabung PKS ke dalam KIM menjelang Pilkada 2024 perlu direfleksikan.

"Ya itu perlu refleksi yang agak serius, karena pada akhirnya kan mengideologisasi massa yang agak menciptakan suasana pemilu yang terlalu keras dan tajam seolah-olah tidak ada kompromi akhirnya," ujar Fahri Hamzah di media center Partai Gelora, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2024).

Mantan kader PKS itu mengatakan munculnya wacana ini seolah membantah segala pernyataan yang dikeluarkan PKS pada saat pilpres. Fahri mengklaim Gelora menjadi salah satu partai yang menjadi korban dari kerasnya klaim keumatan dari PKS.

"Terutama dan wabil khusus ketika klaim keumatan itu secara berlebihan dipakai untuk menyerang lawan. Nah sehingga saya kira ini perlu refleksi lah ya, karena kita di Gelora seperti jadi korban juga," kata Fahri.

"Karena terlalu kerasnya dan derasnya klaim keumatan selama ini yang menyebabkan kita sendiri jadi agak berkurang keumatan kita gitu loh. Nah saya bilang ini perlu introspeksi lah, perlu refleksi," imbuhnya.

Seperti diketahui, PKS belum mengumumkan terkait keputusan akhir sikapnya dalam Pilgub Jakarta 2024. PKS kini berbicara soal dua opsi yang masih dipertimbangkan perihal posisinya pada kontestasi tersebut.

Hal itu disampaikan jubir PKS Muhammad Kholid dalam jumpa pers di kantor DPP PKS, Jalan Simatupang, Jakarta Selatan. Dia menyatakan masa pikir-pikir untuk duet mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan kader PKS Sohibul Iman (AMAN) sudah melewati tenggat waktu.

"Jadi keputusan DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana pertama adalah mengusung bapak Anies-Sohibul Iman dan kerangka kerja kita itu berlangsung sejak deklarasi 25 Juni sampai 4 Agustus kemarin," kata Kholid kepada wartawan Sabtu (10/8).

"Karena sampai 4 agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi 22 kursi belum terpenuhi. Bahwa kita DPP PKS memiliki itjtihad opsi-opsi lainnya," tambah dia.

Kholid menyebut PKS mulai mengambil ancang-ancang opsi kedua untuk bekerja sama dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Komunikasi dengan KIM, kata dia, pun tengah didalami.

"Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan, mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan AMAN ini tidak bisa berlayar, karena kekurangan kursi. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji, opsi alternatif ketika opsi pertama ini tidak berjalan," ucapnya.

Simak juga Video 'PKS: Duet AMAN Lewat Tenggat Waktu, Kini Bahas Opsi dengan KIM':

[Gambas:Video 20detik]

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora resmi mendukung duet Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024. Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah disebut bakal bergerak untuk memenangkan Iqbal-Dinda di Pilgub NTB 2024.

Dukungan untuk Iqbal-Dinda diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gelora Mahfuz Sidik di Jakarta pada Jumat (9/8/2024). Penyerahan dukungan tersebut juga disaksikan oleh Ketua DPW Partai Gelora NTB Lalu Pahrurrozi.

"Secara resmi, Partai Gelora dengan predikat sebagai partai pendukung bergabung dalam barisan pemenangan Bapak Iqbal dan Ibu Dinda di Pilgub NTB 2024," kata Pahrurrozi.

Pahrurrozi mengungkapkan Partai Gelora merupakan representasi partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilgub NTB. Ia mengeklaaim Iqbal-Dinda dapat membawa NTB menjadi lebih maju.

"Kami pandang pasangan ini dapat lebih cepat mengakselerasi pembangunan di NTB," ujarnya.

Menurut dia, Iqbal juga telah berkomunikasi dengan Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah. "Bang Fahri akan siap bergerak untuk pemenangan Iqbal-Dinda, serta seluruh kader Partai Gelora di NTB," imbuhnya.

Sebagai informasi, Partai Gelora berstatus sebagai partai pendukung di Pilgub NTB 2024. Pasalnya, Gelora tak memperoleh satu pun kursi di DPRD NTB berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Dari 8 daerah pemilihan (dapil) di NTB, Partai Gelora hanya meraup 84.747 suara.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Kebutuhan perumahan di Sumatera Selatan masih cukup tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumsel, keluarga yang tidak memiliki rumah atau backlog mencapai 340.256 KK (Kepala Keluarga) atau sekitar 17% dari jumlah 2.014.081 KK di Sumsel.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Sumsel, Novian Aswardani mengatakan jumlah keluarga yang tak memiliki rumah terbanyak ada di Kota Palembang dengan persentase sekitar 30% atau sebanyak 105.226 KK.

"Backlog perumahan di Sumsel sebanyak 340.256 KK. Jumlahnya tersebar di 17 kabupaten/kota, terbanyak ada di Kota Palembang," ujar Novian, Senin (10/6/2024).

Novian mengatakan, jika pertumbuhan penduduk terus bertambah tanpa dibarengi kemampuan ekonomi yang memadai maka backlog akan semakin tinggi. Pemerintah terus mengupayakan untuk mengurangi backlog di Sumatera Selatan. Upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya berkolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.

"Potensi pengembangan perumahan yang di daerah akan dipantau oleh kabupaten/kota masing-masing, sedangkan provinsi itu hanya memonitor sekaligus mengawasi proses berjalannya backlog," jelasnya.

Adapun rincian data yang menunjukkan persebaran backlog perumahan yang ada di provinsi Sumatera Selatan yakni:

• OKU 18.149 KK
• OKI 23.723 KK
• Muara Enim 18.733 KK
• Lahat 18.634 KK
• Musi Rawas 9.254 KK
• Musi Banyuasin 20.985 KK
• Banyuasin 22.482 KK
• OKU Timur 12.185 KK
• OKU Selatan 19.785 KK
• Ogan Ilir 14.251 KK
• Empat Lawang 14.569 KK
• PALI 6.216 KK
• Musi Rawas Utara 8.281 KK
• Palembang 105.226 KK
• Pagaralam 9.363 KK
• Lubuklinggau 10.969 KK
• Prabumulih 7.450 KK.

Artikel ini ditulis oleh Zindi Marcella, peserta program magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Video Kadivpas Sumsel Bantah Warga Binaan Pesta Narkoba: Hanya Musik Remix

Video Kadivpas Sumsel Bantah Warga Binaan Pesta Narkoba: Hanya Musik Remix

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah ikut mengomentari soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Menurut Fahri, kesalahan pada Tapera adalah disebut tabungan, tapi kesannya memaksa.

"Makanya kesalahannya disebut tabungan, tapi maksa. Kalau maksa kenapa nggak dibilang pajak saja sekaligus. Ini kan masalahnya maksanya itu lho," kata Fahri dalam talkshow d'Rooftalk detikcom dengan tema 'IKN, Tapera, dan Polemik Politik Menuju Masa Transisi', Rabu (5/6/2024).

Fahri kemudian menyinggung soal keinginan masyarakat untuk punya rumah. Menurutnya, setiap orang ingin punya rumah, tapi cara mendapatkannya harus dipikirkan.

"Pasti masyarakat ingin punya rumah, dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara punya rumah. Semua fasilitas yang dimiliki oleh rakyat itu pada dasarnya negara punya hak atau kewajiban sekaligus untuk melakukan subsidi," katanya.

Fahri mengatakan dalam hitungan bulan Indonesia akan berganti pemerintahan. Program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kata dia menjamin masalah pangan dalam janji kampanyenya, hal serupa akan diberikan jaminan soal masalah papan.

"Kalau kita lihat, ini kita bicara masa depan, karena 4 bulan lagi kita punya presiden baru yang bahkan makan bergizi pun dijamin oleh beliau oleh semua orang dalam janji kampanyenya. Jadi kalau pangan paling mendasar itu dijamin, ini ada soal papan juga mau dijamin, kalau pakaian nggak perlu disubsidi kali ya," kata dia.

Fahri menambahkan, bukan hanya kelas pekerja yang diberi jaminan kepastian untuk memiliki rumah. Akan tetapi, kata dia, untuk seluruh rakyat Indonesia. Fahri meminta agar kebijakan yang diambil pemerintah mempertimbangkan efek terhadap rakyat.

"Saya kira kalau ada keberanian dari awal melakukan modernisasi perumahan rakyat ini harus dipertimbangkan secara masif, jadi bukan cuma kelas pekerja diberikan jaminan kepastian tapi kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih hidup dalam suasana yang sangat tidak layak, misalnya 50% hampir rumah di seluruh Indonesia ini nggak punya sanitasi, orang masih buang air di tengah hutan, di sungai dan di laut, hal-hal seperti ini harus di-address dari bawah," katanya.

"Isu kelas pekerja ini relatif orang yang punya kepastian gaji tiap bulan, tapi kita tengok kepada yang tidak punya gaji setiap bulan itu. Jadi saya kira melihatnya seperti itu, mana kebijakan yang punya efek lebih masif kepada rakyat itu yang kita ambil sekarang ini," pungkasnya.

Politikus Fahri Hamzah ikut Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Tiu Sutuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu terlihat mengiringi Jokowi meninjau hasil pembangunan tersebut.

Berdasarkan siaran pers dari Biro Pers Sekretariat Presiden, Kamis (2/5/2024), nampak Fahri Hamzan mengenakan kemeja lengan panjang motif paisley warna gelap.

Fahri Hamzah Ikut Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Sutuk di Sumbawa Barat NTB. (Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Fahri Hamzah mengenakan kacamata berlensa gelap, dengan jam tangan dengan gelang biru. Dia berjalan bersama pejabat-pejabat lain di atas jembatan bendungan.

Fahri Hamzah adalah politikus yang juga menjadi calon anggota legislatif (caleg) Partai Gelora Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I di Pileg 2024 kemarin. Mantan politikus PKS ini juga menjadi Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 kemarin. Fahri Hamzah juga merupakan putra daerah Sumbawa, NTB ini.

Fahri Hamzah Ikut Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Sutuk di Sumbawa Barat NTB. (Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Di kawasan Bendungan Tiu Sutuk, nampak pula Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga merupakan Ketua Umum PAN. Ada juga Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi dan Bupati Sumbawa Barat, W Musyafirin.

Bersama mereka semua, Fahri Hamzah ikut berjalan di belakang Jokowi. Terlihat ekspresi wajah Fahri Hamzah yang tertawa bersama para menteri dan pejabat di belakang Jokowi. Pada foto yang diabadikan oleh fotografer Biro Pers Sekretariat Presiden, Kris, Fahri Hamzah nampak ditunjuk jari oleh Jokowi dan Zulkifli Hasan. Semuanya tersenyum dalam momen ini.

Simak Video 'Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di NTB, Telan Anggaran Rp 1,4 T':

[Gambas:Video 20detik]