Sejumlah rumah yang berada di kompleks villa Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang terdampak longsor. Kejadian ini sempat viral di media sosial.

Dari video yang beredar memperlihatkan bagian belakang sejumlah rumah longsor. Terlihat juga satu alat berat tengah membongkar bangunan rumah yang terdampak.

Dari keterangan yang dihimpun menyebutkan bahwa longsor terjadi pada Sabtu (26/4/2025), pukul 03.00 WIB.

"Informasi yang kami terima dari pihak desa, memang terjadi longsor di kawasan perumahan di Desa Sumbersekar, Dau," ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan saat dikonfirmasi, Sabtu siang.

Sadono menyebut, bahwa longsor terjadi pada pukul 3 pagi. Tidak ada laporan adanya korban dalam insiden tersebut. "Kejadian tadi jam 3 pagi," sebutnya.

Namun sadono menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi bukan merupakan bencana tanah longsor. Melainkan akibat dari aktivitas alat berat yang kemudian mempengaruhi struktur tanah di kawasan perumahan tersebut.

"Longsor yang terjadi bukan kategori bencana alam. Melainkan dampak dari aktivitas alat berat," tegas Sadono.

Pihaknya menyebut ada beberapa rumah yang terdampak longsor dan untuk penanganan berikutnya telah dilakukan oleh pengembangan perumahan.

"Ada beberapa rumah terdampak, empat atau lima dan sudah dalam penanganan pengembang," pungkasnya.

Video: Detik-detik Tebing Setinggi 50 Meter Longsor di Lumajang

Video: Detik-detik Tebing Setinggi 50 Meter Longsor di Lumajang

Warga perumahan CitraLand Tallasa City di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengeluhkan buruknya kualitas air dan sejumlah masalah pada bangunan rumah mereka. Manajemen CitraLand Tallasa City pun mengaku terbuka dan bertanggungjawab atas keluhan warga tersebut.

Warga perumahan tersebut menggelar aksi damai di Kantor Pemasaran CitraLand Tallasa City, Jalur Lingkaran Barat, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Sabtu (26/4/2025) pukul 11.00 Wita. Mereka memprotes kualitas air yang menyebabkan gatal-gatal.

"Jadi pembicaraan dari grup-grup WA (WhatsApp) yang dikeluhkan pertama kali itu adalah air, air sangat mahal Rp 10 ribu per meter kubik dan ada biaya Abonemen atau dipakai tidak dipakai tetap bayar Rp 100 ribu atau 10 kubik. Itu cas minimalnya" ujar warga bernama Jemi kepada detikSulsel di lokasi aksi.

"Dan masalah kualitas juga airnya sangat licin, kita sudah pernah tinjau ke lokasi katanya sudah ada air PDAM masuk. Tapi yang diterima mayoritas warga itu bukan kualitas PDAM karena masih licin bahkan masih ada kotoran itu sering di foto dan diupload warga di grup WA," sambungnya.

Jemi mengatakan masalah kualitas air sudah pernah dilaporkan warga ke pihak CitraLand. Bahkan, kata dia, pada tahun 2024 lalu, pihak CitraLand sempat melakukan inspeksi ke sejumlah rumah warga.

"Memang terbukti bahwa airnya pada saat itu masih licin dan di kran, kran yang ada saringannya kran wastafel cuci piring itu ada pasirnya. Itu yang pertama masalah kualitas air," tuturnya.

Tak hanya soal air, Jemi juga menyoroti buruknya kualitas bangunan di Tallasa City. Dia mengungkapkan hampir semua tipe rumah, baik besar maupun kecil mengalami kebocoran.

"Rumah-rumah yang di blok A hampir semua diperbaiki. Jadi memang kualitas bangunannya memang jauh dari yang diharapkan, banyak yang bocor, banyak yang retak, bahkan ada pondasinya yang turun," ungkapnya.

Warga juga mempersoalkan kenaikan tarif iuran pemeliharaan lingkungan dan kebersihan (IPLK) yang dinilai sepihak. Jemi mengatakan warga tidak diberi kesempatan untuk mengoreksi isi Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang menjadi dasar penyesuaian tarif.

"IPLK ini hampir setiap tahun dinaikkan secara sepihak oleh (manajemen) Citra kita pernah menanyakan ke sana diskusi tapi selalu dijawab bahwa warga sudah menandatangani SPJB dan memang di SPJB itu tidak ada pilihan bagi warga karena waktu itu tidak ada kesempatan untuk mengoreksi nah itu yang warga keluhkan," bebernya.

Sementara itu, Manager Teknik CitraLand Tallasa City Makassar Wandy Lionardy menanggapi berbagai keluhan warga. Dia mengatakan perbaikan dilakukan secara selektif karena beberapa rumah sudah direnovasi oleh pemiliknya.

"Sampai hari ini juga saya tetap memperbaiki dan tentunya pasti kita lihat juga kes per kes tidak semua kita perbaiki karena biasa customer sudah renovasi, sudah melakukan perubahan, sudah melakukan modifikasi," katanya.

Wandy menegaskan pihaknya selalu terbuka terhadap keluhan warga dan siap bertanggung jawab atas kerusakan rumah. Dia mengatakan retak halus pada bangunan merupakan hal yang wajar dan bisa terjadi pada rumah siapa saja.

"Yang bilang 2-3 tahun retak yah kami bertanggung jawab tapi dengan catatan bahwa bukan berarti bahwa retak itu tidak mungkin tidak terjadi, retak halus apa bapak ibu mungkin juga para media mungkin rumahnya ada sedikit retak-retak iyakan itukan bagi customer yah," tegasnya.

Terkait air bersih, Wandy menjelaskan bahwa sejak awal sudah ada penjelasan dalam PPJB antara pihak CitraLand Tallasa City dan pembeli. Dia menuturkan pihaknya berupaya memberikan yang terbaik, salah satunya dengan meminta PDAM untuk masuk ke kawasan tersebut.

"Kami pastinya memberikan tetap memberikan yang terbaik makanya kami meminta PDAM untuk masuk. Sampai hari ini kami hanya mendapat air PDAM via FKS yang merupakan partner kami," bebernya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan penetapan tarif IPLK disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku, termasuk kebijakan Upah Minimum Kota (UMK). Dia mencontohkan, untuk pembayaran gaji keamanan di kawasan tersebut, pihaknya tidak bisa membayar di bawah standar UMK.

"Jadi memang disana juga ada penetapan tarif IPL itu ada mengikuti berdasarkan pihak pertama dari waktu ke waktu dari masa ke masa menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing kebijakan UMK," pungkasnya.

Video: Detik-detik Perampokan di Makassar, Kardus Berisi Uang Rp 400 Juta Raib

Video: Detik-detik Perampokan di Makassar, Kardus Berisi Uang Rp 400 Juta Raib

Sebuah unggahan menyebutkan terjadi pencurian sepeda motor milik warga di perumahan kawasan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat (Jabar), viral di media sosial, hilang. Sebanyak tiga unit sepeda motor disebutkan hilang dalam semalam.

Dalam unggahan yang dilihat, Sabtu (26/4/2025), peristiwa disebut terjadi pada dini hari tadi. Tiga sepeda motor tersebut milik orang dari rumah yang berbeda.

Ketiga korban disebut tinggal dalam satu deret blok perumahan. Unggahan tersebut juga memperlihatkan video tiga orang mengendarai sepeda motor.

Mulanya, mereka melintas di area dalam perumahan. Kemudian ada tiga pengendara motor terlihat melewati pagar perumahan. Belum diketahui apakah tiga pengendara motor tersebut orang yang sama atau bukan.

Dikonfirmasi, Kapolsek Gunung Sindur Kompol Budi Santoso mengatakan pihaknya belum menerima laporan kejadian tersebut hingga saat ini.

"Belum ada, dari semalam nihil belum ada LP (laporan polisi)," kata Budi.

Meski demikian, dia mengatakan akan meminta anggotanya untuk mengecek. Untuk memastikan kebenaran informasi pencurian tiga sepeda motor tersebut.

"Nanti saya minta Bhabinnya ada atau nggak. Barusan saya kirim juga ke piket," tuturnya.

Lihat juga Video: Polisi Ringkus Pelaku Spesialis Curanmor di Gorontalo, 9 Motor Disita

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara berjanji mencairkan dana mitra dapur milik Ibu Ira Mesra Destiawati (59). Diketahui tunggakan itu hampir mencapai Rp 1 miliar.

"Kami akan cairkan, dari yayasan akan mencairkan langsung ke rekening Ibu Ira," kata perwakilan yayasan, Mei Imaniar dalam konferensi pers di Jakarta, dilansir Antara, Jumat (26/4/2025).

Terkait ketentuan tentang transparansi pengeluaran yang uang negara, Mei menyerahkan kepada pihak lain mengikuti arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, pihaknya enggan menyebutkan besaran anggaran terkait Program MBG yang dikelolanya.

Dia menegaskan bahwa klaim niat jahat kepada yayasannya adalah sebuah tuduhan.

"Terkait niat jahat atau enggak, itu menurut kami tuh tuduhan yang nggak berdasar dan memang harus dilengkapi lagi," katanya.

Dalam akhir keterangannya, pihaknya mengupayakan untuk terus menjaga proyek nasional tersebut. Karena itu, pihaknya terbuka untuk membuka ruang komunikasi.

"Jadi intinya, segera kita buka ruang komunikasi. Ayo datanya tapi tetap dibayarkan," katanya.

Rencananya, Yayasan MBN akan mengadakan pertemuan dengan mitra dapur Ibu Ira pada Selasa (29/4) dan Rabu (30/4).

Bantah Gelapkan Dana

Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) juga membantah menggelapkan dana mitra dapur milik Ira Mesra Destiawati (59). Dana itu katanya sudah disisihkan.

"Bahwa pembayaran sudah diterima, sudah di-'keep' tidak dilakukan penyelewengan oleh Yayasan Media Berkat Nusantara," kata kuasa hukum yayasan tersebut, Timoty Ezra Simanjuntak.

Timoty menegaskan bantahan itu disampaikan lantaran adanya perbedaan pendapat terkait perhitungan.
Karena itu, pihaknya sebagai yayasan program MBG bersama tim pengelola dapur masih membutuhkan data-data pendukung yang transparan terkait dana.

"Yayasan Media Berkat Nusantara bersama tim pengelolaan dapur tersebut membutuhkan data-data transfer konkret data pendukung yang transparan dan akuntabel," ujarnya.

Simak Video: Yayasan Janji Lunasi Pembayaran Dapur Makan Gratis Kalibata, Asal...

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Banyak perumahan mewah dan megah di Jakarta Barat. Begitu juga dengan resto atau tempat makan enak yang lokasinya di dalam perumahan.

Tren kuliner enak tak hanya meliputi resto atau kafe kekinian saja. Tapi belakangan banyak restoran, tempat makan sampai penjual makanan enak yang lokasinya berada di dalam perumahan.

Salah satunya di kawasan Jakarta Barat, ada banyak perumahan ternama di sana dan beberapa menjual makanan enak. Misalnya menu makanan rumahan dari katering legendaris yang sudah ada sejak dulu. Lalu di dalam perumahan di Jakarta Barat juga ada kafe sampai nasi ulam untuk sarapan.

Berikut lima rekomendasi kulineran di dalam perumahan di Jakarta Barat:

1. Nasi Ulam Berkat

Makan Enak di Dalam Perumahan di Jakarta Barat, Bisa Mampir ke 5 Resto Ini Foto: Site Culinary/Instagram

Sudah jualan sejak tahun 2005, Nasi Ulam Berkat ini jadi salah satu kulineran enak yang banyak direkomendasikan di dalam perumahan Permata Buana. Tepatnya di Blok E1 No. 59, JL. Pulau Pelangi, Kembangan Utara, Jakarta Barat.

Menu makanan yang ditawarkan memang sederhana yaitu nasi ulam khas Betawi. Bisa pesan nasi ulam komplit sudah dapa kacang, ikan teri, telur dadar, tahu, kentang, dendeng, semur daging dan kerupuk dengan harga Rp 40.000.

Kalau mau pesan yang lauk standar juga bisa, seporsi nasi ulam standar sudah termasuk kacang, ikan dan telur dadar kisaran dari harga Rp 16.000 saja.

2. Rahayu Kitchen

Rahayu Kitchen : Sedap Mantap! Nasi Tempong Wagyu dan Nasi Madura Foto: detikFood

Rahayu Kitchen, yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial, merupakan rumah makan keluarga yang terletak di dalam kawasan perumahan Puri Indah, Jakarta Barat. Tempat makan ini berawal dari usaha katering rumahan yang telah dirintis oleh Ibu Rahayu sejak puluhan tahun silam.

Meski ukuran tempatnya tidak besar,tapi tempatnya nyaman dan mengingatkan pada suasana makan di rumah sendiri. Menu yang ditawarkan pun mengangkat kekayaan kuliner Nusantara, khususnya masakan khas Jawa yang akrab di lidah banyak orang.

Bagi yang ingin datang bersama keluarga, beberapa menu unggulan patut dicoba. Antara lain Nasi Tempong Wagyu, Nasi Madura, Nasi Goreng Babat, hingga Rujak Manis Rahayu yang segar. Rentang harga makanannya pun cukup bersahabat, yakni sekitar Rp40.000 per porsi.

3. Pizza Peperino

Makan Enak di Dalam Perumahan di Jakarta Barat, Bisa Mampir ke 5 Resto Ini Foto: Site Culinary/Instagram

Jika biasanya gerai atau restoran pizza kekinian biasa ditemukan di dalam mal hingga kawasan tempat nongkrong, berbeda dengan gerai pizza satu ini yang lokasinya berada di dalam perumahan mewah di Jakarta Barat. Terletak di area perumahan mewah di Permata Mediterania, Srengseng, Jakarta Barat, gerai Pizza Pepperino berhasil menarik perhatian foodies yang penasaran dengan pizza yang mereka sajikan.

Salah satunya menu andalan mereka yaitu The Signature (Large: Rp 349.000). Menu pizza jumbo ukuran 35 cm ini terdiri dari 50 iris pepperoni. Selain The Signature, Pepperino juga memiliki varian pizza dari tuna yaitu Tuna Truffle. Harganya Rp 349.000 untuk ukuran large dengan besar mencapai 35cm. Terakhir ada Pizza Cheese Bomb (Rp 229.000), itu lebih ke Chicago Style. Bentuknya seperti pie.

Menu ini fokus memadukan empat jenis keju yang berbeda, dari olesannya menggunakan Cheese sauce, kemudian ditaburkan keju mozzarella, red cheddar dan blue cheese, keju bercak jamur yang viral beberapa waktu lalu.

4. Rona Roastery

Makan Enak di Dalam Perumahan di Jakarta Barat, Bisa Mampir ke 5 Resto Ini Foto: Site Culinary/Instagram

Bagi penikmat kopi, jangan lewatkan untuk mampir ke kafe slow bar yang satu. Kafenya disebut-sebut sebagai hidden gem, karena berlokasi di dalam komplek perumahan. Kafe slow bar tersebut bernama Rona Roastery. Meskipun masih terbilang baru, tetapi kafe ini sudah banyak menarik perhatian bagi penikmat kopi.

Rona Roastery berlokasi di Jalan Kencana Elok Timur II No.20 Blok K3, Kembangan, Jakarta Barat. Semua kopi yang ditawarkan di sini diseduh dengan teknik manual brew. Harganya terbilang terjangkau, kisaran dari Rp 25.000 - Rp 50.000.

Tak kalah menarik ada kopi mocktail Yuzu yang disajikan dengan sirup markisa. Racikan kopi ini memiliki karakteristik rasa yang segar dan fruity.

5. Bakmi Ling Ling

Makan Enak di Dalam Perumahan di Jakarta Barat, Bisa Mampir ke 5 Resto Ini Foto: Site Culinary/Instagram

Menikmati bakmi dengan isian daging ayam dan daging babi bisa mampir di warung ini. Nama tempatnya adalah Bakmi Ling Ling yang berlokasi di komplek Puri Indah, Jakarta Barat.

Seporsi bakmi ayam dan babi di sini dibanderol sekitar Rp 40.000. Untuk mienya sendiri menggunakan mie karet, sehingga teksturnya kenyal dan ukurannya besar.

Baik daging ayam hingga daging babinya disajikan royal. Enak dipadukan dengan kuah kaldu yang ringan dan gurih. Supaya makin spesial, kamu bisa pesan bakso goreng yang renyah dengan cita rasa udang.

Wali Kota Solo, Respati Ahmad Ardi, mendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG) mulai didirikan di beberapa kecamatan. Solo saat ini masih membutuhkan sekitar 45 SPPG.

"Jadi setelah tadi diarahkan langsung dari Pak Deputi di BGN (Badan Gizi Nasional), nanti kita akan sebagai pendamping. Intinya Pemerintah Kota Surakarta sangat support terhadap program Presiden Prabowo terkait makan gratis," kata Respati di Balai Kota Solo, Selasa (22/4/2025).

Untuk diketahui, pada Selasa (22/4) lalu, Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Irjen (Purn) Suardi Samiran melakukan kunjungan kerja ke Solo.

Saat itu Suardi mengatakan penerima Makan Bergizi Gratis di Kota Solo mencapai 140 ribu orang. Sementara itu baru ada 4 SPPG yang tersebar di Kecamatan Jebres, Banjarsari dan Laweyan.

"Karena jumlah penerima manfaat di Kota Solo ini kurang lebih 140 ribu. Ya, jadi memerlukan kurang lebih 40 sampai 45 SPPG (lagi)," kata Suardi di Balai Kota Solo, Selasa (22/4).

Suardi menjelaskan, untuk pemenuhan dapur Makan Bergizi Gratis ini pihaknya membuka peluang bagi masyarakat untuk turut mendirikan secara mandiri. Dia bilang sudah ada beberapa yang ingin mendaftar tapi masih belum memenuhi persyaratan.

"Untuk menambah tadi kan mendatangkan, membuka peluang bagi masyarakat tadi dengan mendirikan SPPG Mandiri. Iya, kendala-kendala mungkin mereka belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Tapi kalau semuanya sudah terpenuhi, tidak ada kesulitan," jelasnya.

Kendala yang dimaksud, contohnya seperti sudah ada dapur tapi belum tersedia alat makannya. Maka itu Suardi menekankan agar mitra yang akan mendirikan SPPG bisa memenuhi syarat terlebih dahulu.

"Ada yang sudah membangun, tidak punya peralatan makan. Itu kan belum belum lengkap. Harus benar-benar lengkap. Harus mulai bangunannya sendiri sudah ada, sesuai alur yang telah ditentukan, memenuhi standar higienis, kemudian memiliki alat peralatan yang dibutuhkan mulai dari alat dapur, alat masak, dan alat makan. Kemudian yayasan punya rekening yang jelas, punya NPWP," terangnya.

Menurut Respati, untuk membangun dapur SPPG, para mitra harus mempunyai anggaran yang cukup. Dana yang dibutuhkan yakni sekira Rp 700 juta.

"(Wajib punya standar dana?) Jelas, wajib punya standar dana, karena ini kan pelayanan ke masyarakat. Ini mitra mandiri. Mengajak mitra mandiri harus ada standar dana," ucap Respati.

"Minimal dana Rp 700 juta, nggak benar kalau ada yang bilang Rp 1,5 miliar alat dapurnya segitu," sambungnya.

Respati menambahkan, pihaknya memberikan kemudahan untuk UMKM yang ingin bermitra. Dia juga berencana untuk mengelompokkan UMKM agar bisa menjadi mitra secara kolektif.

"Tadi ada pertanyaan bagus. Pak, kami UMKM ya kapasitasnya hanya 500. Nggak nyampe 3.000. Nah, nanti saya tugaskan untuk Hipmi menyatukan dari teman-teman yang UMKM yang belum sampai standarnya ke 3.000. Tetap kita fasilitasi biar partisipasi rasanya tetap ikut merasakan apa program pemerintah terkait MBG ini," jelasnya.

Video: BGN Minta Menu Makan Bergizi Gratis Diunggah di Medsos

Video: BGN Minta Menu Makan Bergizi Gratis Diunggah di Medsos

Kembali gaduh laporan kasus keracunan massal makanan bergizi gratis (MBG). Teranyar terjadi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, tepatnya SDN 33 Kasipute pada Rabu, (23/4/2025).

Belasan murid dilaporkan setelah mencium aroma amis dari paket MBG yang berisi nasi, chicken karaage, tahu goreng, dan sayur sop. Kepala sekolah setempat, Santi Jamal, menyebut aroma tak sedap berasal dari ayam krispi yang sudah tidak layak konsumsi. Kepolisian mengonfirmasi ada 53 dari 1.026 paket makanan yang tidak segar.

Beberapa hari sebelumnya, kasus yang mirip terjadi di Cianjur. Pada Senin (21/4), keracunan massal terjadi pada 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur. Peristiwa itu menjadi bagian dari Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan pemerintah daerah, setelah total 176 warga mengalami gejala serupa akibat konsumsi makanan dari acara hajatan warga.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana menekankan sudah ada evaluasi dan perbaikan yang dilakukan pemerintah. Utamanya pada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bertugas sebagai distribusi dan pengawasan MBG.

Khusus terkait kasus Cianjur, dua perbaikan yang diminta BGN adalah pergantian food tray dari berbahan plastik, menjadi stainless steel. Kedua, alur proses yakni akses bahan baku yang berbeda dengan akses makanan setelah selesai dimasak, untuk dikirim.

"Seperti diketahui, MBG di SPPG Cianjur telah dilaksanakan mulai 15 Januari 2025 dan baru pertama kali terjadi. Jadi butuh penyegaran dan tambahan pelatihan," tandas Prof Dadan saat dihubungi detikcom Jumat (25/4/2025).

Sementara di Kabupaten Bombana, disebutnya berhasil dicegah di sekolah-sekolah lain.

"Sekolah lainnya aman, BGN akan melakukan pelatihan peningkatan kualitas makanan secara berkala," pungkasnya.

Video: Kepala BGN Sentil PSSI Sulit Menang Karena Gizi Tak Bagus

Video: Kepala BGN Sentil PSSI Sulit Menang Karena Gizi Tak Bagus

Sebanyak 53 paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan ke siswa sekolah dasar (SD) di Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), diduga dalam kondisi basi. Hal itu mengakibatkan 10 siswa SD muntah-muntah setelah menyantap MBG tersebut.

Peristiwa itu terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana pada Rabu (23/4/2025) pagi. Polres Bombana yang mendapat laporan kemudian turun melakukan penyelidikan.

Dalam video beredar, tampak sejumlah siswa keluar dari kelas dan mengalami muntah-muntah. Mereka baru saja menyantap MBG yang dibagikan di kelas.

"Simpan saja kembali di tempatnya, jangan dimakan ayamnya. Biar juga di kelas ku, muntah-muntah anak-anak," ujar salah satu guru yang merekam video tersebut.

Dirangkum detikcom, Sabtu (26/4), berikut 4 hal tentang 53 paket MBG diduga basi bikin 10 siswa SD di Bombana muntah-muntah:

1. 10 Siswa SD Muntah-muntah

Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi mengatakan pihaknya sudah turun ke lokasi melakukan penyelidikan. Pihaknya mengecek pengecekan dapur umum hingga bahan baku MBG.

"Kemarin kita sudah turun ke lokasi kejadian dan menemukan sekitar 10 siswa yang mengalami muntah-muntah," kata Wisnu kepada detikcom, Kamis (24/4).

Wisnu menuturkan pihaknya juga meminta keterangan pihak ketiga selaku penyedia MBG. Dia mengaku para siswa yang mengalami muntah sudah ditangani.

"Kita lakukan pengecekan di rumah sakit dan puskesmas di Rumbia, kami tidak menemukan siswa yang muntah dirawat, karena mungkin cepat tertangani," bebernya.

2. 53 Paket MBG Diduga Basi

Dari hasil penyelidikan, Wisnu mengaku ada 53 paket MBG yang ditemukan dalam kondisi. Hal ini berdasarkan hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan (Dinkes) Bombana.

"Total sekitar 53 paket makanan diduga basi sudah kita ambil sampelnya dan akan diuji lab oleh Dinkes Bombana," beber Wisnu.

Wisnu mengaku ada total 1.026 paket MBG yang dibagikan di tiga sekolah, yakni SD Negeri 33 Kasipute, SD Negeri 08 Kasipute, dan SD Negeri 27 Doule. Namun paket MBG yang diduga basi ada di SD Negeri 33 Kasipute.

"Waktu hari kejadian kemarin itu ada total 1.026 paket MBG yang dibagikan ke SD 08, 33 Kasipute, dan SD 27 Doule. Yang diduga basi itu di SD 33," jelasnya.

3. Pengelola Salah Simpan Bahan

Wisnu menduga paket MBG dalam kondisi basi karena pengelola keliru dalam menyimpan bahan baku. Dari hasil pemeriksaan, bahan baku untuk MBG tidak disimpan di lemari pembeku sebelum diolah.

"Dari keterangan yang diambil, salah penyimpanan bahan, seharusnya ayam disimpan di freezer tapi ini mereka simpan di chiller pendingin yang tidak bisa beku, mungkin dari situ bahannya basi," paparnya.

Adapun jenis makanan yang diduga basi adalah ayam krispi dalam lauk paket MBG tersebut. Pengelola menyediakan sebanyak 1.026 paket untuk tiga sekolah.

"Dari total 1.026 paket MBG yang dibagikan, sekitar 53 paket yang diduga basi itu lauknya berupa ayam krispi," beber Wisnu.

4. Polisi Usut Dugaan Pidana

Polres Bombana memastikan tetap melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Pihaknya menyelidiki dugaan tindak pidana di balik perkara tersebut.

"Kalau dugaan pidana kita masih dalami dan kita belum menemukan, terus kita selidiki (pidana)," ungkapnya.

Wisnu mengatakan program MBG baru pertama kali dilaksanakan di Bombana. Pengelola program ini juga dinilai belum berpengalaman.

"MBG ini pada dasarnya merupakan yayasan perdana untuk menyediakan makanan ke penerima manfaat," imbuh Wisnu.

Video: Kata BGN soal Puluhan Siswa di Cianjur Keracunan Setelah Santap MBG

Video: Kata BGN soal Puluhan Siswa di Cianjur Keracunan Setelah Santap MBG

Yayasan Media Berkat Nusantara buka suara terkait tudingan belum membayar mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan. Yayasan juga dilaporkan atas dugaan penggelapan pembayaran senilai Rp 975.375.000 atau nyaris Rp 1 miliar.

Kuasa Hukum Yayasan, Timoty Ezra Simanjuntak, menegaskan bahwa tudingan yang dilayangkan mitra tidak benar. Pembayaran dari instansi itu sudah ada di dalam rekening dan nominalnya tidak berubah.

"Tidak sesuai dengan tuduhan penyelewengan dana, itu sangat jauh. Pembayaran sudah diterima, sudah di-keep, tidak dilakukan penyelewengan oleh Yayasan Media Berkat Nusantara," kata Timoty dalam Konferensi Pers di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Menurutnya, dana pembayaran tersebut sudah ada di dalam rekening dan tidak terjadi penyelewengan. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat terkait perhitungan sehingga dana belum dapat cair sepenuhnya kepada mitra.

Selain itu, yayasan bersama pengelola dapur membutuhkan data-data konkrit yang transparan dan akuntabel untuk pencairan dana ke mitra. Ketiga, terkait pertanggungjawaban, pihaknya sedang dalam proses mengundang pihak kuasa hukum mitra MBG penggugat yaitu Ira.

"Kami harus mengutamakan prinsip kehatian, data pendukung harus akuntabel, harus transparan. Banyak yang tidak seperti itu, banyak oknum-oknum. Jadi kita mencegah, karena ini proyek nasional dan harus didukung," ujarnya.

Yayasan Janji Cairkan Duit Mitra

Sementara itu, Perwakilan Yayasan, Mei Imaniar, menegaskan bahwa pihaknya akan mencairkan uang pembayaran operasional mitra tersebut. Hal ini sesuai dengan arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Pasti akan dicairkan. Dari Yayasan, akan mencairkan, sesuai arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional," ujar Mei, dalam kesempatan yang sama.

Terkait klaim data dan ketentuan tentang transparansi pengeluaran mitra yang menggunakan uang negara itu, yayasan akan serahkan kepada pihak ketiga untuk mengurusnya.

Di sisi lain, Mei enggan menyebutkan berapa besaran dana operasional yang belum dibayarkan. Ia juga tidak mengkonfirmasi apakah angkanya hampir menyentuh Rp 1 miliar. Satu hal yang pasti, dana akan dicairkan ketika datanya valid.

"Jadi intinya ketika ada tagihan, dilengkapi data yang cukup, dan datanya itu valid, kita bayarkan. Itu yang pertama," imbuh Timoty.

"Dibayarkan metodenya banyak, bisa titip konsinyasi, bisa titip di escrow, masih banyak cara-cara. Makanya kita akan undang kuasa hukum dari Ibu Ira (Mitra MBG), kalau tidak hari Rabu, hari Selasa. Kita akan ngomong, nih, yuk kita omongin. Tertutup, biar cepat selesai," sambungnya.

Polri bersama Universitas Pertahanan (Unhan) berkolaborasi dalam Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Sekolah Polisi Negara (SPN) Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng). Polri menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung program Pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) demi mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

"Polri berperan aktif mencetak SDM unggul yang siap mengawaki program strategis nasional, terutama peningkatan kualitas gizi masyarakat. Pelatihan ini tidak hanya membentuk karakter tangguh, tetapi juga memastikan peserta mampu menjalankan peran di lapangan dengan profesional," tegas Karo Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Susilo Teguh Raharjo, dalam keterangan tertulis Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, Jumat (24/4/2025).

Teguh menjelaskan program MBG adalah pelaksanaan dari poin keempat Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, yakni memperkuat pembangunan SDM, kesehatan, dan kesetaraan melalui MBG. Pelatihan SPPI ini diikuti oleh 3.183 sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang akan disiapkan sebagai penggerak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pelatihan digelar sejak 14 April hingga 12 Juli 2025, atau sekitar 3 bulan. Peserta dibekali materi dasar kemiliteran, disiplin, etos kerja, dan loyalitas tinggi di tujuh Satuan Pendidikan (Satdik) Polri, termasuk SPN Purwokerto, Pusdik Brimob, dan Pusdik Polair.

Berikut 7 sekolah polisi yang menyelenggarakan Pelatihan SPPI:
1. Pusdik Brimob (448 peserta)
2. Pusdik Polair (200 peserta)
3. Satlat Kor Brimob (247 peserta)
4. SPN Polda Jateng (941 peserta)
5. SPN Polda Sulsel (651 peserta)
6. SPN Polda Sumsel (321 peserta)
7. SPN Polda Bali (375 peserta).

Pelatihan ini merupakan respons Polri terhadap surat dari Rektor Unhan Nomor B/553/II/2025 dan B/577/II/2025. Surat itu berisi permohonan dukungan fasilitas dan personel.

Saat mengecek jalannya pelatihan, Teguh juga menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur atau SOP, menjaga kesehatan peserta, serta memastikan asupan gizi para peserta selama pelatihan. "Kami berkomitmen menyiapkan generasi yang sehat dan kompeten, sekaligus menjadi contoh dalam implementasi program makan bergizi gratis," tambahnya.

Teguh menyampaikan kegiatan dia pun berdialog dengan para pengasuh pelatihan guna memastikan keselarasan proses pembelajaran dengan target capaian. "Dukungan Polri ini menjadi bukti nyata loyalitas institusi dalam merealisasikan kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat," pungkas Teguh.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kabar gembira bagi para pengembang, pemerintah sudah resmi menaikkan batas maksimal gaji masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Rp 14 juta. Hal ini dapat memperluas pasar rumah subsidi. Namun, para pengembang memberikan masukan, salah satunya agar ada segmentasi besaran penghasilan MBR.

Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Apernas Jaya) Andriliwan Mohamad menilai kenaikan batas atas gaji MBR memberikan cukup peluang bagi masyarakat untuk mempunyai rumah. Pria yang akrab disapa Andre Bangsawan itu pun mengucapkan terima kasih atas langkah yang diambil pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru tersebut.

"Dari kawasan Timur Pak (Menteri PKP Maruarar Sirait) sangat susah kami mendapatkan rumah dulu. Karena kenapa? Di wilayah kami itu banyak pabrik-pabrik besar Pak Seperti di wilayah Sulawesi Tengah Itu penghasilannya mereka besar sampai Rp 15 juta, Rp 20 juta tapi mereka tidak bisa mendapatkan rumah karena tidak masuk dalam kategori MBR. Tapi dengan ada aturan baru ini alhamdulillah," ujarnya di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Hal itu disampaikan dalam acara pengumuman aturan soal kriteria MBR oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Hukum.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) Muhamad Syawali Pratna berharap ada kejelasan dari pemerintah tentang harga rumah yang boleh dibeli oleh MBR. Menurutnya, masyarakat berpenghasilan Rp 14 juta mampu membeli rumah subsidi seharga Rp 166 juta.

"Kami ingin tegas bahwa penghasilan yang Rp 12 (juta) sampai Rp 14 juta tersebut, saya berharap ada segmentasinya, Pak MBT tersebut, Masyarakat Berpenghasilan Tanggung atau Tengah. Jadi mereka tidak beli di harga Rp 166 atau Rp 185 (juta)," kata Syawali.

Di samping itu, ia mengusulkan dari pihak perbankan dapat menaikkan ketentuan kredit scoring. Terutama untuk wilayah yang upah minimum regionalnya di angka Rp 2 juta seperti di Jawa Tengah.

"Miris kalau Rp 2 juta, skoringnya 30 persen. At least bawa Rp 600 ribu pendapatan tidak bisa mengangsur (kredit pemilikan rumah subsidi), Pak. Nah, saya mohon kepada Pak Menteri (Maruarar Sirait) dan Pak Supratman (Menteri Hukum) bahwa ini mohon diperjelas atau ada peraturan khusus Pak Menteri untuk Jawa Tengah ini, khusus untuk perbankannya, kita usulkan skoringnya mungkin 50% atau 60%," ucapnya.

Selanjutnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menilai kenaikan batas maksimum gaji MBR memperluas pasar perumahan. Semula hanya masyarakat berpenghasilan sampai Rp 8 juta boleh beli rumah subsidi. Kini masyarakat yang penghasilannya mencapai Rp 14 juta juga bisa beli rumah subsidi.

Selain menaikkan batas penghasilan MBR, Ari menyarankan agar pemerintah juga memperluas harga jual rumah subsidi. Dengan begitu, masyarakat berpenghasilan Rp 14 tidak harus membeli rumah subsidi seharga Rp 166 juta.

"Kami mengusulkan untuk menambah pasarnya ini, sehingga menjadi rumah-rumah yang selama ini kita menyebutnya MBT rumah tanggung Rp 200-400 juta ini bisa diakses juga dengan perhatian pemerintah dikasih juga subsidi," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah dapat memberikan subsidi. Suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi pun tidak harus di angka 5 persen, tetapi 7-8 persen.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Apersi Mohamad Solikin menyampaikan apresiasinya atas penerbitan aturan soal batas gaji MBR. Namun, ia mengingatkan agar adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan bisa cepat berjalan.

"Ketika permen (peraturan menteri) ini nanti diundangkan tentu ada perbup-perbup yang masih menggunakan pergub lama. Jadi perbup itu misalnya di daerah Bogor, Kerawang, kemudian Bekasi Kabupaten itu masih menggunakan angka Rp 8 juta," katanya.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto juga mengapresiasi sinergitas antara Kementerian PKP, Kementerian Hukum, dan Badan Pusat Statistik (BPS) atas kebijakan ini. Akan tetapi, ia menyoroti backlog perumahan 9,9 juta unit dapat dilakukan profiling agar bisa menyesuaikan dengan pembangunan perumahan.

"Kita perlu membuat sebuah terobosan kalau boleh profiling terhadap 9,9 juta itu, sehingga nantinya Pak Menteri PKP akan mendapatkan support data sehingga kebijakannya itu akan relive dan reliable," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berbagai daerah. Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi, salah satunya di wilayah Jabodetabek menjadi Rp 14 juta bagi yang sudah menikah.

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 5 Tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah mengalokasikan 1.000 kuota rumah subsidi untuk wartawan dan akan mulai serah terima 100 unit bulan depan. Namun, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) baru mencatat ada 11 orang wartawan yang mendaftarkan diri untuk rumah subsidi tersebut.

"Yang daftar (rumah subsidi wartawan) baru 11 (orang)," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Wakil Ketua Umum Apersi Mohamad Solikin pun menambahkan sebenarnya sudah ada puluhan wartawan yang ingin mendapatkan rumah subsidi tersebut. Menurutnya, segmentasi profesi wartawan dalam alokasi kuota rumah subsidi ini memudahkan wartawan untuk berkomunikasi dengan asosiasi pengembang.

Ia mengatakan saat ini data wartawan itu sedang dikoordinasikan dengan pihak perbankan untuk dilakukan pengecekan sistem layanan informasi keuangan (SLIK).

"Apersi telah data masuk permintaan dari PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jawa Barat sekitar 67 orang untuk memiliki rumah subsidi, khususnya di Kabupaten Bogor dan Bekasi. Demikian mungkin ini menjadi tambahan bahwa segmentasi ini sangat baik," kata Solikin.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta tolong kepada wartawan untuk mensosialisasikan program ini. Ia memastikan wartawan tidak perlu takut menerima rumah subsidi, sebab masih diperkenankan untuk mengkritisi pemerintah.

"Kenapa wartawan (baru 11 yang mendaftar), menurut saya sosialisasinya perlu dimasifkan. Kedua menurut saya, saya tahu wartawan itu punya idealisme yang tinggi. Jadi mesti clear bahwa Anda boleh punya hak dapat rumah subsidi tapi Anda juga berhak mengkritisi pemerintah," ucap Ara.

Ia pun merasa selama ini sudah banyak mendapatkan kritikan dari wartawan. Ara menjelaskan wartawan juga warga negara yang berhak mendapatkan rumah subsidi beserta bantuan sosial lainnya.

Ara mengaku optimistis jumlah wartawan penerima rumah subsidi akan bertambah. Ke depannya, ia akan membagikan data dan perkembangan penyaluran rumah subsidi tersebut.

"Wartawan kan tadi Pak Heru bilang 11 ternyata dari Apersi juga lain lagi, jadi memang kita terus terang sinkronisasi data ini masih perlu perjuangan," katanya kepada awak media.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menyediakan 1.000 rumah rumah khusus untuk wartawan. Ara meminta Bank Tabungan Negara (BTN) dan BP Tapera untuk menyiapkan 100 unit rumah untuk serah terima terlebih dahulu.

"Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu (Menteri Komdigi) nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini