Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyinggung kekalahan tim Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Ia mengaitkannya dengan permasalahan gizi anak di Indonesia.

Mulanya, Dadan bicara tentang penduduk Indonesia yang terus bertumbuh, khususnya di kelas masyarakat miskin dan rentan miskin, dengan rasio kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menengah atas. Sedangkan masyarakat miskin ini cenderung sulit memenuhi kebutuhan gizi seimbang.

"Jadi Pak Presiden (Prabowo) gelisah. Kalau kita tidak intervensi, ini kelompok ini 60% tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang. Kalau makan itu ada nasi, bala-bala, mie atau bihun, kerupuk, kecap, semua karbohidrat. Itu sudah cukup bagi mereka bahagia, yang penting anaknya bisa hidup," ujar Dadan, dalam sambutannya di acara Penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025).

Menurut Dadan, asupan gizi seimbang bagi anak di masa yang akan datang bisa mempengaruhi produktivitas anak tersebut. Apabila tidak diintervensi, dikhawatirkan akan menciptakan tenaga kerja berkualitas rendah. Ia pun berkelakar, mengaitkannya dengan kekalahan timnas RI beberapa waktu lalu.

"Kita khawatir tenaga kerja produktif ini berkualitas rendah. Jadi jangan heran kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung," kelakar Dadan.

Meski demikian, menurutnya saat ini PSSI sudah cukup membaik dengan adanya pemain naturalisasi dari beberapa negara, yang menurutnya punya gizi yang lebih baik.

"Sekarang PSSI sudah agak baik karena 17 pemainnya merupakan produk makan bergizi di Belanda, meskipun belum mampu mengalahkan Australia dan Jepang. Apalagi Jepang yang makan bergizinya sudah 100 tahun, IQ rata-rata tertinggi di dunia di Jepang," kata dia, diiringi suara tawa hadirin.

"Jadi untuk olahraga sekalipun kita butuh kecerdasan. Karena untuk bisa mengoper bola dengan cermat tanpa melihat, selain melihat, butuh kecerdasan. Bisa membaca permainan lawan, dan lain-lain," sambungnya.

Dengan demikian, Dadan berharap kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) bisa menjadi solusi untuk masa mendatang. Adapun hingga akhir tahun ini, targetnya penyaluran MBG bisa tembus hingga 82,9 juta penerima.

"Kita berharap dengan program makan bergizi yang akan mencakup 82,9 juta ini, mulai dari ibu hamil, anak balita, sampai anak SMA itu memiliki hal strategis. Karena kita harapkan dengan investasi besar-besaran pemerintah RI akan dihasilkan SDM berkualitas 2045," ujar Dadan.

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) memberikan apresiasi kepada para prajurit TNI, khususnya Babinsa yang telah berperan aktif dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu diungkapkan olehnya saat meninjau Program MBG di acara 'Silaturahmi Kebangsaan: Tinjau MBG dan Silaturahmi Babinsa' Kabupaten Ngawi, Sabtu (22/3).

"Saya seperti anak pulang ke rumah. Mengingat di masa-masa itu, saya juga sebagai anak tentara, tinggal di tangsi-tangsi militer. Ternyata, tidak berbeda, penerimaan, kehangatan, dan kekeluargaan dari tentara-tentara Republik Indonesia," kata Ibas dalam keterangan, Minggu (23/3/2025).

Ibas menyampaikan pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sedang menjadi perhatian publik.

"Kami memastikan agar supremasi sipil tetap berlaku di Tanah Air. Setuju?" ucapnya.

"Dan saya yakin, Presiden Prabowo, juga mengerti tentang hal itu. Untuk itulah, kami justru memberikan pembatasan, melakukan penyempurnaan, agar TNI yang hari ini, tugas utamanya adalah mempertahankan kedaulatan NKRI juga memiliki kesempatan untuk memberikan pengabdiannya dengan penugasan-penugasan yang dibatasi dan disesuaikan dengan keterampilan, kemampuan, dan spesialisasi," sambungnya.

Ibas juga mengapresiasi peran Kodim Ngawi dalam memastikan program MBG berjalan dengan baik.

"Tidak hanya bergerak untuk memastikan program makan bergizi gratis sampai dirasakan dan berkualitas, tapi lebih dari itu, lihat bagaimana inovasi dan kreativitasnya memastikan sumber-sumber pangan kita benar-benar bisa lebih modern dan mandiri," tuturnya.

"Mari kita semuanya, ikhtiar, mendukung program MBG ini karena dapur-dapur umum pun banyak bekerja sama dengan TNI. Di sudut Tanah Air ini ibu-ibu pun banyak terlibat sebagai juru masak, libatkan teman-teman dari pemerintah daerah dan masyarakat sipil, pastikan anak-anak kita dari Tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP, merasakan, dengan kualitas yang baik dan sehat," tambahnya.

Edhie Baskoro juga menyoroti pentingnya menjawab kegelisahan masyarakat dengan aksi nyata.

"Kadang-kadang, berita yang tidak baik, menjadi berita besar. Tapi, bukan berarti kita tidak mendengar, harapan, dan aspirasi dan masukannya. Sehingga saya juga ingin bapak-bapak semua di sini tetap peka, terhadap keputusan dan aspirasi masyarakat. Apa yang mereka harapkan, sesuai dengan karakter kewilayahan, sesuai dengan kebutuhan, dan selera, anak-anak kita," ungkapnya.

"Dari 27 sekolah dan 2.800 siswa hari ini yang sudah merasakan program Makan Bergizi Gratis, kami berharap ke depan lebih banyak sasarannya, lebih luas dan tentunya tepat sasaran," sambungnya.

Ibas menyampaikan pentingnya peran pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan TNI dan POLRI.

"Di DPR RI, kami semuanya memperjuangkan juga kesejahteraan untuk TNI dan POLRI kita. Itulah komitmen kami. Memastikan, tidak hanya gaji, tunjangan kinerja, uang lauk-pauk, uang kemahalan, dan lain sebagainya, mesti terus meningkat dari waktu ke waktu," ungkapnya.

Dia berharap kesejahteraan TNI tidak hanya kepada mereka yang bertugas tapi juga pada keluarganya, istri, dan anak-anak prajurit.

"Sehingga kami juga mohon saran dan kolaborasi jika anak-anak dari keluarga besar TNI dan POLRI yang ada di Kabupaten Ngawi yang memerlukan program-program terkait pendidikan, beasiswa, dan lain sebagainya, kami bisa terus mensinkronkan agar mereka mendapatkan manfaat. Termasuk ibu-ibu dari para Babinsa," tuturnya.

Edhie Baskoro pun mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

"Mari kita terus perjuangkan merah putih di dada kita. Mari kita terus mempersiapkan diri untuk menjaga NKRI, dan juga terus ramah dan cinta kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita, untuk menjawab kemiskinan, pengangguran, dan juga keamanan serta kenyamanan dalam melakukan kegiatan aktivitas yang bermanfaat untuk Kabupaten Ngawi," jelasnya.

Sementara itu, ahli gizi dapur MBG, Werdiningtyas menyambut baik kehadiran Ibas saat meninjau program MBG di Ngawi. Dia berharap kehadiran Ibas mampu membuat dapur MBG menjadi lebih berkembang.

"Terima kasih Mas Ibas atas kedatangannya langsung menemui kami. Di sini, saya sebagai ahli gizi, dalam menentukan variasi menu memang ada panduan dari pusat, tapi tetap disesuaikan dengan bahan, komoditas, kekayaan alam dari Kabupaten Ngawi. Telur, ayam, dan lainnya bervariasi. Semoga dengan kedatangan Mas Ibas, dapur MBG ini bisa terus berkembang dan bisa menjangkau lebih banyak lagi," tutup Werdiningtyas.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyentil pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang mengomentari kekalahan timnas lantaran asupan gizinya tidak bagus. Lalu mengingatkan Dadan jangan mengeluarkan pernyataan yang berlebihan.

"Kepala BGN jangan terlalu lebay menyangkutpautkan PSSI dengan makanan bergizi apalagi menyampaikan statement bahwa pemain Indonesia kurang makan bergizi. Kurang pas statement tersebut," kata Lalu kepada wartawan, Minggu (23/3/2025).

Lalu meminta Dadan fokus menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagaimana diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai program itu masih ada yang perlu diperbaiki.

"Sebaiknya kepala BGN fokus saja menyukseskan program MBG. Jangan buat gimmick statement. Program MBG masih ditemukan kekurangan dan keluhan dalam pelaksanaannya, sebaiknya fokus urus itu saja, laksanakan sesuai arahan Presiden," kata politikus PKB itu.

Dadan sebelumnya sempat menyinggung timnas yang dikelola PSSI kesulitan menang. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran para pemain gizinya tidak bagus dan berasal dari kampung.

"Jadi Pak Presiden (Prabowo) gelisah. Kalau kita tidak intervensi, ini kelompok ini 60% tidak pernah melihat menu dengan gizi serimbang. Kalau makan itu ada nasi, bala-bala, mie atau bihun, kerupuk, kecap, semua karbohidrat. Itu sudah cukup bagi mereka bahagia, yang penting anaknya bisa hidup," ujar Dadan, dalam sambutannya di acara Penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Sabtu (22/3).

"Kita khawatir tenaga kerja produktif ini berkualitas rendah. Jadi jangan heran kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung," kelakar Dadan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Badan Gizi Nasional (BGN) akan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun pada bulan September untuk optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penambahan dana ini dilakukan tidak lama setelah anggarannya terkena efisiensi sebesar Rp 200 miliar.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, ada tiga kunci dalam pelaksanaan program MBG, antara lain anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Terkait anggaran, menurutnya BGN tidak menemui kendala apapun.

"Karena berapapun yang diminta oleh BGN pasti akan diberi oleh Pak Presiden (Prabowo). Jadi kalau yang lain, dia kasihan," kata Dadan, dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025) kemarin.

"BGN kena efisiensi sedikit, ditambahnya lebih besar daripada dia kena efisiensi. Jadi, kita kena efisiensi Rp 200 miliar, tetapi September sudah dijanjikan tambahan Rp 100 triliun. Jadi (efisiensi) Rp 200 miliar nggak ada apa-apanya," ujarnya.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dana ini beserta dukungan lainnya dari kementerian dan lembaga (KL) akan dimaksimalkan untuk operasional program MBG. Ditargetkan pada akhir tahun ini bisa tercapai target penyaluran MBG hingga ke 82,9 juta penerima.

"Mudah-mudahan keinginan Presiden agar 82.9 juta ini bisa dipenuhi di akhir tahun bisa tercapai," ujarnya.

Lebih lanjut Dadan melaporkan, saat ini total sudah ada 1.050 Dapur SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Dapur ini dibangun dengan skema kemitraan, tanpa adanya penggunaan uang negara.

Ke depannya, BGN membangun 1.542 dapur SPPG dari APBN. Ia meminta bantuan agar pembangunan 1.542 dapur ini bisa dibangun sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 1 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia.

"Yang 1.542 akan dibangun oleh Badan Gizi dan kami mohon bimbingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar sesuai dengan Permen PU No. 1 tahun 2020 dan itu mendapatkan kualitas yang baik," kata dia.

Sebagai informasi, sebelumnya Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dipangkas Rp 200,2 miliar dari total pagu anggaran semula Rp 71 triliun pada 2025.

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (12/2/2025).

Dadan menerangkan anggaran yang dipangkas itu untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). SPPG ini untuk menunjang pemenuhan menu MBG di setiap daerah.

Simak juga Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun heran program makan bergizi gratis (MGB) masih dikritik oleh banyak pihak sampai saat ini. Padahal, dia menilai program yang diusung Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak akan mengganggu perekonomian nasional.

"Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita," kata Misbakhun kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

Legislator Partai Golkar itu menambahkan kekhawatiran soal MBG disebut menganggu APBN. Dia menyebut banyak pihak yang selalu menyuarakan hal tersebut.

"Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu," ucap Misbakhun.

Namun, legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi. Menurut Misbakhun, tidak semestinya generasi mendatang mengalami tengkes (stunting) gara-gara kurang gizi.

"Generasi mendatang yang sekarang masih TK, SD, adalah generasi yang perlu diberi asupan gizi cukup. Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting," ucapnya.

"MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan," lanjut dia.

Misbakhun menegaskan MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. "Mereka akan menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada di generasi sekarang," imbuh dia.

Prabowo Bangga Penerima MBG Capai 3 Juta

Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga program makan bergizi gratis (MBG) sudah menjangkau 38 provinsi dengan 3 juta penerima manfaat. Prabowo mengaku masih belum puas.

"Kita juga sekarang mulai bangga, makan bergizi gratis sudah menjangkau 38 provinsi dan sekarang sudah 3 juta penerima manfaat. Hanya ini masih belum sebetulnya memuaskan saya, tapi saya mengerti Kepala Badan Gizi Nasional sudah bekerja dengan seluruh jajarannya, ini sudah paling cepat yang bisa kita laksanakan," kata Prabowo dalam sambutannya di Sidang Kabinet, Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/3).

Prabowo mengatakan 3 juta penerima manfaat itu terjadi dalam 3 bulan ini. Prabowo bercerita masih banyak masyarakat yang mengeluh belum merasakan program tersebut.

"Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerima manfaat, hanya masalahnya kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat orang tuanya yang nanya, Pak kami di sini belum terima makan bergizi," ujarnya.

"Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya, mereka dengar di desa sebelah sudah, dengar di sekolah sebelah sudah, saya sampaikan, 'Bu, kita berusaha sekuat tenaga tapi kita tidak mungkin seketika, negara kita sangat besar, mohon sabar'," lanjut Prabowo.

Simak juga Video: Kebijakan Program Makan Gratis Saat Libur Lebaran

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Banjir besar melanda perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi pada Selasa (4/3/2025) lalu. Penyebab utama banjir ini berasal dari luapan limpasan air Sungai Cikarang dan curah hujan yang tinggi.

Pengembang The Arthera Hill 2, PT Prisma Inti Propertindo berjibaku membantu warga perumahan yang terdampak. Beberapa tim diturunkan dibantu dengan pihak terkait seperti pemadam kebakaran dan BPBD Kabupaten Bekasi untuk mempercepat proses pemulihan.

Bantuan logistik berupa makanan dan obat-obatan disediakan untuk memenuhi kebutuhan warga. Kemudian, pengungsian darurat dan dapur umum pun didirikan. Semua bantuan tersebut didistribusikan dibantu oleh perwakilan Prisma Properties dan pengurus Paguyuban Perumahan The Arthera Hill 2.

Banjir yang melanda bukan hanya membawa air, melainkan lumpur tebal. Setelah surut, lumpur tersebut tertinggal di halaman rumah warga, selokan, hingga ke jalanan. Pengembang bekerja sama dengan pemadam kebakaran melakukan pembersihan lumpur pada area jalan dan selokan agar akses di perumahan lancar dan saluran air tidak mampet.

Tim khusus juga diturunkan untuk memperbaiki kanopi rumah warga yang rusak imbas diterjang banjir. Bantuan alat berat juga disediakan untuk mengangkut puing-puing barang yang berserakan imbas terseret air.

Lalu, perbaikan infrastruktur di perumahan The Arthera Hill 2 juga dilakukan untuk mengantisipasi bencana jangka panjang yakni meninggikan tanggul dan memperkuat struktur tanah di sekitarnya. Selain itu, sistem drainase juga dioptimalkan dengan menambah kapasitas pompa penyedot air agar debit di dalamnya tidak meluap dan membuat water pond untuk mencegah terjadinya genangan.

Setelah banjir terjadi, banyak warga yang menginginkan adanya keringanan angsuran KPR. Seperti yang diketahui, perumahan The Arthera Hill 2 merupakan perumahan subsidi yang sebagian besar warganya mengambil KPR dengan masa angsuran yang baru berjalan sekitar 1 tahun.

Pengembang memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan keluhannya terkait KPR di posko khusus yang dihadiri oleh perwakilan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Minggu (16/3/2025) lalu.

Video: Kondisi Terkini Sapi-sapi di RPH Bekasi Seusai Terendam Banjir

Video: Kondisi Terkini Sapi-sapi di RPH Bekasi Seusai Terendam Banjir

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bicara tentang permasalahan gizi anak di Indonesia, khususnya pada keluarga miskin dan rentan miskin. Dalam kesempatan itu, ia sempat menyinggung kekalahan tim Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam beberapa kali pertandingan.

Dadan mengatakan, penduduk Indonesia terus bertumbuh, kelas masyarakat miskin dan rentan miskin cenderung memiliki rasio kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menengah atas. Sedangkan masyarakat miskin ini cenderung sulit memenuhi kebutuhan gizi seimbang.

"Jadi Pak Presiden (Prabowo) gelisah. Kalau kita tidak intervensi, ini kelompok ini 60% tidak pernah melihat menu dengan gizi serimbang. Kalau makan itu ada nasi, bala-bala, mie atau bihun, kerupuk, kecap, semua karbohidrat. Itu sudah cukup bagi mereka bahagia, yang penting anaknya bisa hidup," ujar Dadan, dalam sambutannya di acara Penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

Menurut Dadan, asupan gizi seimbang bagi anak di masa yang akan datang bisa mempengaruhi produktivitas anak tersebut. Apabila tidak diintervensi, dikhawatirkan akan menciptakan tenaga kerja berkualitas rendah. Ia pun berkelakar, mengaitkannya dengan kekalahan timnas RI beberapa waktu lalu,

"Kita khawatir tenaga kerja produktif ini berkualitas rendah. Jadi jangan heran kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung," kelakar Dadan.

Meski demikian, menurutnya saat ini PSSI sudah cukup membaik dengan adanya pemain naturalisasi dari beberapa negara, yang menurutnya punya gizi yang lebih baik.

"Sekarang PSSI sudah agak baik karena 17 pemainnya merupakan produk makan bergizi di Belanda, meskipun belum mampu mengalahkan Australia dan Jepang. Apalagi Jepang yang makan bergizinya sudah 100 tahun, IQ rata-rata tertinggi di dunia di Jepang," kata dia, diiringi suara tawa hadirin.

"Jadi untuk olahraga sekalipun kita butuh kecerdasan. Karena untuk bisa mengoper bola dengan cermat tanpa melihat, selain melihat, butuh kecerdasan. Bisa membaca permainan lawan, dan lain-lain," sambungnya.

Dengan demikian, Dadan berharap kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) bisa menjadi solusi untuk masa mendatang. Adapun hingga akhir tahun ini, targetnya penyaluran MBG bisa tembus hingga 82,9 juta penerima.

"Kita berharap dengan program makan bergizi yang akan mencakup 82,9 juta ini, mulai dari ibu hamil, anak balita, sampai anak SMA itu memiliki hal strategis. Karena kita harapkan dengan investasi besar-besaran pemerintah RI akan dihasilkan SDM berkualitas 2045," ujar Dadan.

Pengembang mengeluhkan Program 3 Juta Rumah belum menunjukkan progres. Hal ini menimbulkan keraguan terkait kemungkinan target program tersebut dapat tercapai.

Menanggapi hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku optimistis Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat bisa diwujudkan. Pihaknya pun sedang berupaya untuk mendapatkan dana tambahan dan bekerja sama dengan berbagai pihak buat program ini.

"Kita berdoa, berusaha, berkolaborasi. Seperti hari ini dukungannya luar biasa. Kita kan berusaha bekerja. FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) juga tahun ini mudah-mudahan paling banyak dengan dukungan dari semua pihak," ujar Ara usai melihat Site Expose dari Badan Bank Tanah di Kantor Bank Tanah, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

"Kita nggak bisa berpikir pesimis, kita harus optimis. Dan bisa dilihat hari ini dapat lahannya. Dalam satu minggu ini kita sudah alokasikan berapa? 70 ribu dalam satu minggu," tuturnya

Sebagai informasi, Badan Bank Tanah menyediakan 73 hektare lahan untuk Kementerian PKP membangun perumahan. Lahan tersebut tersebar di empat daerah, yakni Tanjung Pinang, Batu Bara, Purwakarta, dan Bandung Barat.

Lalu, 70 ribu kuota FLPP sudah dialokasikan untuk berbagai profesi, termasuk guru sebanyak 20 ribu unit rumah. Ara menyebutkan dirinya akan mulai menyalurkan rumah untuk guru dengan melakukan serah terima kunci pada Selasa (25/3) mendatang.

Di samping itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho kuota FLPP mengungkapkan tahun ini sudah ada 39.147 unit rumah FLPP yang tersalurkan. Penyaluran akan terus berjalan dengan proporsi pembiayaan 75 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan 25 persen perbankan alias skema 75:25.

"Kita enggak ada isu terhenti ya terkait dengan penyaluran tahun ini. Sampai saat ini udah 39.147 unit per hari ini yang kita salurkan dari 1 Januari sampai 21 Maret," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto telah mengutarakan bahwa para pengembang awalnya senang dengan dibentuknya Kementerian PKP dan Program 3 Juta Rumah. Namun, ia menilai program tersebut saat ini belum ada perkembangan.

"Setelah tiga bulan kita mengikuti kementerian, namun pada saat ini kondisi lima bulan berjalan atau setelah kementerian itu kondisi Program 3 Juta Rumah ini belum ada progres. Yang kedua Presiden Prabowo (Subianto) sudah tidak antusias lagi, sudah tidak bicarakan lagi Program 3 Juta Rumah," ujar Joko di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Badan Gizi Nasional menargetkan akan membangun sebanyak 1.542 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Hal ini seiring dengan cairnya anggaran tambahan Rp 100 triliun di bulan September 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, saat ini total sudah ada sebanyak 1.050 Dapur SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Dapur-dapur ini dibangun dengan skema kemitraan, tanpa adanya penggunaan uang negara.

"Dan kami kemudian juga akan membangun melalui APBN 1.542 Satuan Pelayanan yang sekarang ini dalam tahap perencanaan," kata Dadan, dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

Pembangunan 1.542 akan difokuskan pada daerah-daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T). Dadan mengaku, dirinya sering mendapat masukan dan kritikan tentang BGN yang tidka mendahulukan program MBG di kawasan 3T.

"Memang untuk mencapai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. APBN-nya sekarang sudah siap, kami akan membangun 1.542 SPPG yang kita fokuskan di daerah-daerah seperti itu," kata dia.

"Karena di daerah-daerah yang terpencil itu mitra agak kesulitan hadir, karena mungkin hanya 200-300 penerima manfaat yang akan dilaksanakan, dan sekiranya itu perlu kehadiran negara," sambungnya.

Sedangkan BGN sendiri akan segera mendapat dana tambahan Rp 100 triliun untuk mendukung program MBG, termasuk operasional hingga pembangunan Dapur SPPG. Diperkirakan anggaran akan cair pada September 2025.

Dadan tidak merincikan kapan pembangunan SPPG baru ini di mulai dan kapan targetnya pembangunan tersebut selesai. Meski demikian, ia menilai bahwa pembangunan SPPG ini harus dipercepat.

Karena pembangunan ini bersifat sangat urgen dan butuh percepatan, maka pihaknya meminta bantuan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membantu dalam proses pembangunan dan pengawasannya.

Ia berharap, prosesnya bisa sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 1 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia.

"Kami mohon bimbingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar sesuai dengan Permen PU No. 1 tahun 2020 dan itu mendapatkan kualitas yang baik," ujarnya.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait dukungan pembangunan infrastruktur pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kementerian PU bersama sejumlah BUMN Karya juga meneken Perjanjian Kerja Sama untuk penyediaan aset Barang Milik Negara Kementerian PU berupa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur SPPG beserta fasilitas pendukungnya.

Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan sekitar 900 m² yang mencakup bangunan dapur 300 m² dan lahan parkir kendaraan. Untuk ukuran dan desain dapur, akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Lokasi Dapur MBG

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kesepakatan ini merupakan komitmen penuh untuk turut menciptakan ekosistem pendukung pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Pihaknya menyadari bahwa dukungan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program.

Dody menjabarkan, pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen, Jawa Tengah, TK Putra III Banjar, Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih, Jambi.

"Fasilitas pendukung yang akan dibangun, antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL)," ujar Dody, dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025).

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono menjelaskan, saat ini tercatat ada 51 lahan milik Kementerian PU yang dipakai sebagai sekolah Yayasan Pendidikan Putra. Setelah dilakukan survei oleh Balai PU, terpilih 9 lokasi yang masuk kriteria untuk pembangunan dapur SPPG.

"Dari 9 lokasi tersebut kami memilih tiga lokasi yang akan dibangun dalam waktu dekat ini yaitu Kebumen Jawa Tengah, Kota Banjar Jawa Barat, Kota Jambi. Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama dan banyak sekolah yang berada di radius 6 km dari dapur SPPG," terang Triono.

Dibangun Pakai Dana CSR

Triono mengatakan, seluruh pembangunan infrastruktur dapur SPPG akan dibiayai dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR) oleh tiga BUMN Karya yaitu dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP). Pembangunannya membutuhkan anggaran Rp 13,5 miliar.

"Untuk pembangunan satu unit dapur SPPG dibutuhkan sekitar Rp 4,5 miliar, yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi," ujarnya.

Setelah penandatanganan MoU dan PKS pada hari ini dan proses perizinan selesai, konstruksi akan segera dimulai. Triono mengatakan, rencananya pembangunan dapur SPPG selama kurang lebih empat bulan.

"Sehingga setelah selesai dibangun, dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh Badan Gizi Nasional pada tahun ini," kata dia.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menambahkan, pengembangan pembangunan infrastruktur dan SPPG perlu lebih cepat karena itu menjadi faktor yang krusial untuk percepatan pemenuhan gizi penerimaan manfaat secara nasional. Pihaknya juga menargetkan bisa mengembangkan hingga sebnayak 1.542 SPPG yang akan dibangun oleh APBN.

"Kami sering mendapatkan masukan kritikan dari semua pihak kenapa badan kita tidak mendahulukan daerah-daerah terpencil terluar dan tertinggal (3T). Memang untuk mencapai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. APBN-nya sekarang sudah siap, kami akan membangun 1.542 SPPG yang kita fokuskan di daerah-daerah seperti itu," ujar Dadan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki program Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat) sebagai salah satu wujud dari program 3 juta rumah. Sejalan dengan program itu, Grup Adaro resmi membangun sebanyak 500 unit rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Groundbreaking alias peletakan batu pertama menandai dimulainya proyek sudah dilakukan pada Kamis (20/3). Proyek pembangunan ini akan dilakukan secara bertahap di wilayah operasional Adaro.

Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Priyadi mengatakan, rumah adalah kebutuhan dasar manusia. Apalagi, persoalan yang terjadi saat ini bukan hanya ketersediaan rumah melainkan masih ada rumah yang tak layak huni.

"Ini menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program "Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat" melalui pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis Adaro. Rumah gratis Adaro ini dapat diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan." ujar Priyadi, dikutip Sabtu (22/3/2025).

Dikatakan Priyadi, pembangunan 500 unit rumah ini akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan bisa serah terima pada akhir 2025.

Secara rinci, rumah tersebut akan dibangun di lahan seluas 60 meter persegi dengan tipe 36 meter persegi. Rumah ini dilengkapi 2 kamar tidur, ruang tamu, 1 kamar mandi, dapur dan teras. Kawasan-kawasan perumahan ini juga akan dilengkapi fasilitas umum gedung serba guna, parkir umum dan area terbuka untuk berkegiatan dan berkarya. Adaro juga akan memanfaatkan fly ash dan bottom ash (FABA) dari sisa pembakaran batubara sebagai salah satu campuran bahan bangunan untuk batako dinding dan paving block yang lebih berkualitas dengan spesifikasi ukuran dan uji kekuatan tekan sesuai Standar Nasional Indonesia.

"Keberadaan 500 rumah gratis ini diharapkan dapat turut mempercepat pencapaian target program 3 juta rumah bagi MBR untuk memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah memiliki program mengatasi backlog (kesenjangan) perumahan dan mempercepat pemerataan akses hunian layak dan terjangkau bagi rakyat, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang perumahan dengan membangun 3 juta rumah bagi MBR. Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas Kementerian/Lembaga maupun dukungan sektor swasta.

Acara seremoni dilakukan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surya Herjuna, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, dan Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi.

Video Pemerintah Berencana Bangun Rumah Subsidi untuk Guru

Video Pemerintah Berencana Bangun Rumah Subsidi untuk Guru

Pemerintah mencatat 39 situ di kawasan Bekasi, Bogor, dan Banten yang terancam punah. Bahkan, Beberapa di antaranya sudah berubah fungsi, termasuk menjadi kawasan perumahan.

Kondisi ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Menghilangnya situ-situ tersebut disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana banjir bandang di kawasan Jabodetabek beberapa waktu lalu.

"Sebagian perumahan, sebagian jadi apa yang lain, karena sedimentasi juga jadi tidak semuanya perumahan," kata Dody di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (21/3/2025).

Dody menjelaskan pada mulanya kondisi lenyapnya situ-situ ini ditemukan dari hasil komparasi data Google Maps. Pihaknya pun melakukan perbandingan kondisi dari Google Maps beberapa tahun lalu dengan yang tersisa saat ini.

Kondisi menghilangnya situ di kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masih dalam pembahasan bersama dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan pemerintah daerah (Pemda) terkait.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya baru saja mengantongi data baru, di mana ditemukan 7 situ lainnya yang terancam 'punah' alias menghilang.

Keberadaan ketujuh situ ini berdasarkan informasi yang dihimpun dalam rapat bersama Gubernur Banten Andra Soni dan Dody siang ini. Dengan demikian, jumlahnya bertambah dari 32 situ menjadi 39 situ yang terancam hilang.

"Teridentifikasi di kawasan Tangerang Raya tadi dan di kawasan Banten ada setidaknya berdasarkan pemantauan sementara 39 situ yang sudah hampir 'punah'," kata Nusron.

Penemuan 7 situ hampir 'punah' di kawasan Banten ini didapatkan dari hasil pendataan ulang sempadan sungai, batang sungai, dan situ di Tangerang Raya dan Banten. Terhadap penggunaan ruang di kawasan tersebut, sudah terbit sertifikat hak milik (SHM) maupun sertifikat hak guna bangunan (SHGB).

Nusron menjelaskan, ketujuh situ ini beralih fungsi karena berbagai alasan, mulai dari reklamasi hingga diokupasi oleh masyarakat lokal di sana. Selain itu, ada temuan sejumlah situ yang luasannya berkurang.

"Ini yang secara tidak langsung juga menjadi pemicu dan dampak terjadinya banjir di kawasan Banten, terutama di kawasan Tanglang Raya, yang itu tidak terpisahkan dengan kawasan strategis nasional Jabodetabek," ujarnya.

Atas kondisi ini, akan dilakukan beberapa langkah antisipasi. Pertama, melakukan sertifikasi lahan sempadan sungai, batang sungai, serta sempadan situ yang masih aman atau kosong belum ada kepemilikan.

Sedangkan terhadap area yang sudah didirikan bangunan di atas sempadan sungai maupun situ, Nusron mengatakan, pihaknya akan mencoba melakukan pendekatan kemanusiaan untuk mencari jalan keluarnya.