Para pengembang yang tergabung dalam asosiasi Real Estat Indonesia (REI) berkumpul di Samarinda, Kalimantan Timur. Sekitar 1.000 orang anggota dan pengurus REI se-Indonesia berkumpul di perayaan ulang tahun ke-53 ini.

Ketua Umum REI Joko Suranto mengatakan, para undangan yang hadir berasal dari 38 dewan pengurus daerah (DPD) REI se-Indonesia. Puncak HUT REI ke-53 mengusung tema "Propertinomic Sukseskan 3 Juta Rumah".

"REI siap dan selalu ada dalam mendukung program pemerintah, tidak hanya membangun rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program 3 Juta Rumah, tetapi juga dalam pengembangan kawasan baik kota baru (township), kawasan industri, hingga kawasan ekonomi khusus (KEK) termasuk kawasan penunjang pariwisata," kata Joko Suranto saat acara ramah tamah Pemerintah Provinsi Kaltim dengan REI di kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (15/5/2025).

Pada kesempatan itu, Joko juga menyinggung soal tema Propertinomic Sukseskan 3 Juta Rumah. Tema ini sekaligus menegaskan bahwa REI kapan saja siap digerakkan untuk memacu percepatan pencapaian Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. REI bahkan sudah menyiapkan pola pendekatannya melalui paradigma Propertinomic.

"Propertinomic telah kami presentasikan di hadapan Bapak Prabowo Subianto pada November 2023 dan Februari 2024. Saat ini, Propertinomic telah terakomodir dalam kebijakan yang disusun Satgas Perumahan dan Kementerian dan Perumahan Kawasan dan Permukiman (PKP)," ujar Joko.

Propertinomic adalah pendekatan yang menjadikan sektor properti termasuk di dalam perumahan sebagai pengungkit bagi perekonomian nasional. Keberpihakan terhadap sektor properti terutama perumahan diyakini akan membangkitkan "raksasa tidur" bernama properti yang tidak hanya padat karya tetapi juga bertautan erat dengan 185 industri lainnya di sektor riil.

Joko Suranto menjelaskan selama ini sektor properti telah memberi kontribusi besar pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, menyumbang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 9 persen, pendapatan asli daerah (PAD) antara 35-55 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14-17 juta orang. Sektor ini juga berperan dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 8 persen, serta menekan stunting seperti yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

"Itu tanpa adanya kementerian. Tetapi sekarang dengan adanya Kementerian PKP, seharusnya kontribusi sektor properti bisa naik berlipat ganda dan memberi dampak besar terhadap perekonomian nasional," paparnya.

Lebih lanjut Joko Suranto menambahkan dirinya sangat mengapresiasi dan salut terhadap semangat anggota REI dari seluruh daerah yang hadir di Kalimantan Timur. Menurutnya, kehadiran ini menunjukkan REI tetap solid dan guyub seperti yang diharapkan para pendiri REI dulu.

"Kita semua adalah saudara meski tak sedarah. Mari kita besarkan REI agar semakin kuat, dan jika ada kekurangan ayo bersama-sama kita komunikasikan dan selesaikan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji berharap para pengembang ini mau berinvestasi membangun perumahan di Kalimantan Timur. Diketahui Ibu Kota Nusantara terletak di Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Rumah di Pondok Indah Diprotes Warga Gegara Jadi Tempat Usaha

Video Rumah di Pondok Indah Diprotes Warga Gegara Jadi Tempat Usaha

Wakil Wali Kota Bandung Erwin menyampaikan apresiasinya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan warga binaan Lapas Kelas 1 Sukamiskin sebagai juru masak. Ia menyebut hal ini dapat sekaligus menjadi bekal keterampilan yang bisa digunakan para warga binaan saat mereka kembali ke masyarakat.

"Ternyata yang memasak ini para napi yang ada di Sukamiskin. Tentunya para napi ini dilatih untuk menjadi napi yang baik, jadi insya Allah saat mereka lepas dari tahanan bisa bermanfaat untuk masyarakat," ungkap Erwin saat meninjau pelaksanaan MBG di SDN 101 Sukakarya, Kamis (15/5/2025).

Pemkot Bandung, kata Erwin, saat ini juga telah memastikan agar kualitas MBG yang didistribusikan kepada para siswa lolos uji kualitas. Hal ini dilakukan untuk memastikan insiden keracunan massal seperti yang terjadi di SMPN 35 tak lagi terulang.

Adapun pengawasan kini diperketat melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung dan puskesmas.

"Ini akan dikontrol. Dinas Kesehatan termasuk puskesmas, akan mengontrol semua bahan, jadi dipastikan untuk diperiksa dulu. Insya Allah saya pastikan tidak akan kejadian lagi seperti itu," ucapnya.

Ia juga menyebut bahwa pelaksana MBG akan diseleksi dengan ketat, terutama yang melibatkan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dar pihak ketiga. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses belanja bahan makanan hingga masa kedaluwarsa.

"Kami juga menyeleksi dulu para pelaksana dari MBG ini, karena banyak yang pakai pihak ketiga, harus dikontrol juga di barak-baraknya seperti apa, dari jenis makanan, kedaluwarsa dan lain-lain. Seluruh dinas terintegrasi untuk memantau MBG," jelanya.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Kepresidenan Adita Irawati menjelaskan bahwa ke-47 warga binaan Lapas Sukamiskin yang berkontribusi dalam program MBG terlibat dalam seluruh proses produksi makanan. Mulai dari mencuci bahan, memasak, hingga pengemasan.

"Satu hal yang juga menjadi unik karena memberdayakan para warga binaan, ada lebih dari 47 warga binaan yang memasak, mempersiapkan bahan, mencuci, dan sebagainya," ujarnya.

Ia berharap pengalaman memasak ini bisa menjadi bekal berharga bagi para napi setelah selesai menjalani masa hukuman. Hal ini juga memperkuat tujuan reintegrasi sosial.

"Setelah nanti mereka selesai di lapas bisa jadi ini menjadi bekal untuk pekerjaan selanjutnya," katanya.

Ia memaparkan, Lapas Sukamiskin saat ini telah melayani lebih dari 3.550 penerima manfaat. Jumlah tersebut tersebar di sejumlah sekolah serta beberapa posyandu bagi ibu hamil dan menyusui.

"Lapas sendiri sudah melayani lebih dari 3.550 penerima manfaat di 12 sekolah, termasuk juga di posyandu untuk ibu hamil dan menyusui, sampai saat ini semua berjalan lancar sejak Februari sudah melayani," ucapnya.

Program MBG di Sukamiskin telah diuji coba sejak Juli 2024. Adita menilai skema serupa bisa diterapkan di daerah lain dengan pengawasan ketat.

"Uji coba MBG ini sudah dilakukan di Lapas sejak Juli 2024. Ini satu skema yang baik dan bisa di-copy di tempat lain tentu dengan pengawasan yang maksimal," imbuhnya.

Ia juga menanggapi kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah. Ia mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) telah memutus sejumlah mitra SPPG yang melanggar prosedur.

"Pemerintah sudah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian ini, dan itu juga dilanjutkan dengan komitmen untuk perbaikan dalam hal pengawasan," katanya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). Tinjauan itu dalam rangka memastikan kesiapan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tinjauan itu dilakukan di SPPG Polda Sulsel, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/5/2025). Jenderal Sigit tiba di lokasi sekitar pukul 16.30 Wita.

Kapolri didampingi Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Wakil Ketua DPRD SulselYasir Mahmud, Kapolda Sulsel Irjen Rusdi Hartono, serta sejumlah pejabat lainnya. Jenderal Sigit meninjau sarana transportasi pengantaran makanan SPPG.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). (Foto: dok.istimewa)

Dalam kunjungan itu, Kapolri memberikan sejumlah bantuan. Di antaranya alat chopper untuk Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB), 50 paket sembako untuk petugas SPPG. Selain itu, Kapolri melakukan tebar benih ikan di sejumlah kolam, yakni dua kolam tanah sebanyak 20 ribu ekor nila dan dua kolam karambah sebanyak 2.500 ekor nila.

"Alhamdulillah, baru saja kita meninjau langsung proses persiapan dari pelaksanaan salah satu SPPG yang dibangun di Polda Sulawesi Selatan, dan tadi saya cek langsung persiapan dari mulai pencucian, kemudian juga ada tempat penyimpanan, tempat untuk masak, kemudian juga sampai dengan packing, dan selanjutnya yang terakhir persiapan untuk didistribusikan," katanya.

Jenderal Sigit mengatakan SPPG akan melayani 3.376 siswa. Selain itu, kata dia, akan dilakukan budi daya ikan di dekat SPPG.

"Alhamdulillah untuk SPPG ini akan melayani kurang lebih 3.376 siswa atau kurang lebih 16 sekolah yang ada di sekitar SPPG, dan juga tadi ada tambahan di samping SPPG juga disiapkan budidaya ikan," ujarnya.

"Dan saya kira ini juga bisa menjadi pelengkap untuk kebutuhan terkait dengan masalah laut yang menjadi variasi yang salah satu dibutuhkan di SPPG yang ada," sambungnya.

Jenderal Sigit mengatakan saat ini Polri telah membangun kurang lebih 18 SPPG. Sementara itu, kata dia, 39 SPPG lainnya saat ini masih dalam proses pembangunan.

"Karena memang ada proses-proses verifikasi dan rencana sampai dengan akhir tahun kita akan membangun 100 SPPG," katanya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). (Foto: dok. istimewa)

Lebih lanjut, Jenderal Sigit berharap upaya-upaya yang dilakukan saat ini dapat mendukung program MBG. Dia juga mengingatkan jajarannya selalu melakukan evaluasi terhadap program SPPG tersebut.

"Termasuk tadi kita cek sebelum ada distribusi disiapkan food security, karena itu penting dan tentunya lakukan terus perbaikan sehingga kemudian SPPG yang lain ini betul-betul bisa maksimal, bisa optimal untuk mendukung jangkauan sekolah-sekolah yang ada dan betul-betul dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita," ungkapnya.

"Sehingga betul-betul bisa menjadi SDM yang unggul untuk mengisi kesiapan kita menuju Indonesia Maju, mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045," imbuh dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kejati Jawa Barat (Jabar) sedang menyelidiki dugaan kasus korupsi pada tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Penyelidikan itu pun dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan hasil keuangan (LHP) BPK.

"Benar, Kejati Jabar sedang melakukan pemeriksaan terkait hal itu (dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Indramayu)," kata Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya, Kamis (15/5/2025).

Berdasarkan LHP BPK yang dikumpulkan, ada dugaan kejanggalan dalam proses pemberian tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Nilainya mencapai Rp 16,8 miliar pada tahun anggaran 2022.

Saat ini, pemeriksaan telah dilakukan Kejati Jabar. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat demi bisa mengungkap dugaan korupsi tersebut.

"Informasinya sudah ada enam orang yang dimintai keterangannya. Tapi untuk siapa saja mereka, belum bisa kami ungkapkan," ucapnya.

Meski sudah memeriksa sejumlah saksi, Kejati Jabar belum mau membeberkan siapa yang saja yang sudah dimintai keterangan. Menurut Cahya, Kejati akan memberikan informasinya secara resmi setelah penyelidikan rampung dilakukan.

"Nanti saja ya. Mungkin nanti perkembangannya akan dirilis," pungkasnya.

Video: Irjen Kementerian PKP Bongkar Penyimpangan Korupsi Bantuan Rumah

Video: Irjen Kementerian PKP Bongkar Penyimpangan Korupsi Bantuan Rumah

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya telah menandatangani MoU dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang di dalamnya menyangkut 13 program, termasuk pengawasan terhadap Makan Bergizi Gratis. Namun, Ikrar menyebut pada kenyataannya di lapangan pihaknya tak dilibatkan, misalnya untuk mengawasi dapur-dapur MBG.

Hal itu disampaikan Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mulanya menjawab pertanyaan mayoritas anggota Komisi IX DPR RI terkait makan bergizi hingga kasus keracunan di sejumlah daerah.

"Sesuai dengan MOU BPOM dan BGN, itu kita mempunyai kesepakatan akan membuat kegiatan, ada 13 program yang akan kami lakukan untuk menjalankan dan mengawasi dan mengawal MBG ini. Namun, kenyataannya, kami dari BPOM, dari 13 yang harus kami lakukan, sebetulnya ada beberapa kendala," kata Ikrar dalam rapat.

Ikrar mengatakan BPOM mempunyai personel untuk mengawasi produksi pangan, tetapi tak dilibatkan. Dia mengatakan penentuan personel di sana menjadi tanggung jawab penuh BGN.

"Contoh paling konkret untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu. Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini kami tidak dilibatkan dalam penanganan. Ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak, kami tidak dilibatkan dalam hal itu," ujar Ikrar.

"Tentu kami sebagai lembaga yang tentu bukan kewenangan kami menjalankan Makan Bergizi Gratis itu, domainnya ada di BGN, kami akan turun, bekerja, kalau dilibatkan. Kan begitu logikanya. Jadi bukan kami tidak mau bekerja untuk itu, tapi kami tidak dilibatkan untuk pengajuan hal itu," tambahnya.

Dia pun menjelaskan pelibatan BPOM dalam pemberian modul-modul untuk pelatihan. Ikrar mengatakan semestinya untuk pengawasan dapur, BPOM diikutsertakan lantaran menjadi hal yang sangat mendasar.

"Tetapi dalam hal yang sangat prinsip, menurut saya itu dapurnya itu kami harus dilibatkan seharusnya," ujarnya.

Ikrar mengatakan pihaknya akan dilibatkan saat sudah terjadi kejadian luar biasa atau keracunan pada siswa-siswa. Dia berharap nantinya BPOM dilibatkan sepenuhnya dalam pengawasan itu.

"Nah kami dilibatkan pada saat sudah terjadi kejadian luar biasa karena memang itu kenyataannya. Jadi maksudnya kami menjelaskan secara transparan apa adanya, supaya menggugah Badan Gizi untuk melibatkan kami," kata Ikrar.

"Karena tidak mungkin kami sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kasus keracunan massal di berbagai sekolah usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus terjadi. Terbaru, sebanyak 223 pelajar di Bogor alami keracunan MBG yang terkontaminasi bakteri Salmonella dan E.Coli.

Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di Bandung, Cianjur, Sukoharjo, hingga Sulawesi Tenggara. Terkait hal ini, Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden Adita Irawati mengatakan evaluasi dan peningkatan pengawasan program MBG akan diperketat.

"Pertama pemerintah sudah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian ini, dan hal itu juga dilanjutkan dengan komitmen untuk perbaikan dalam hal pengawasan," ungkap Adita saat meninjau distribusi MBG di Kota Bandung, Kamis (15/5/2025).

Ia mengatakan, program MBG telah memiliki standar operasional prosedur tersendiri sejak bahan baku dibelanjakan hingga didistribusikan. Namun, perbaikan sistem akan dilakukan di wilayah-wilayah yang mengalami masalah.

"SOP itu sudah ada, meskipun tentu tidak rigid ya. Kita akan evaluasi mana yang memang harus diperbaiki, dan semua kejadian di berbagai kota itu tentu menjadi masukan," terangnya.

Terdapat rangkaian proses yang ditempuh sejak bahan baku makanan untuk MBG dibelanjakan hingga didistribusikan. Adita mengatakan, proses distribusi ke sekolah-sekolah menjadi titik rawan yang perlu diantisipasi. Oleh karenanya, Badan Gizi Nasional (BGN) disebut akan berupaya mempercepat waktu pengiriman makanan hingga sampai ke tangan siswa.

"Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah masalah waktu, salah satunya soal pengiriman. Diupayakan (waktu pengiriman MBG) tidak terlalu panjang, untuk mengurangi potensi terjadinya kontaminasi," ungkapnya.

"Jadi waktu pengiriman diupayakan secepat mungkin. Untuk pemilihan bahan makanan sebenarnya prosedurnya sudah ada," lanjutnya.

Diputus Mitra

Adita menyebutkan, BGN saat ini telah memutus sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG di sejumlah wilayah yang terbukti tidak memenuhi standar prosedur.

"Sekarang yang paling penting peningkatan pengawasan, dan dari BGN saya lihat sudah cukup tegas ya. Beberapa mitra yang tidak mengikuti prosedur itu sementara ini tidak bekerja sama lagi. Ada beberapa mitra yang langsung diputus. Itu adalah upaya-upaya perbaikan," paparnya.

Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk membuat aduan bila menemukan praktik-praktik pengelolaan MBG yang tidak sesuai. Aduan dapat dilayangkan melalui platform pengaduan LAPOR!

"Mohon bantuan unsur masyarakat untuk ikut mengawal, karena sebenarnya sudah ada platform untuk pelaporan untuk memberikan masukan atau kejadian di lapangan. Masukan akan jadi bahan perbaikan juga bagi BGN," jelasnya.

Libatkan Seluruh Instasi

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan pelaksanaan MBG di Kota Bandung. Termasuk dengan melibatkan seluruh dinas dan organisasi perangkat daerah terkait untuk memastikan kejadian seperti keracunan massal tak kembali terulang.

"Saya pastikan tidak akan kejadian lagi seperti itu. Kami juga menyeleksi dulu para pelaksana dari MBG ini, karena banyak yang pakai pihak ketiga, ini kan harus dikontrol juga di barak-baraknya seperti apa, dari jenis makanan, kadaluwarsa, dan lain-lain," ungkapnya.

"Tidak hanya satu dinas, sekarang kami lakukan egosentris, semua dinas terintegrasi untuk memantau MBG," tutupnya.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia (Kemendukbangga)/BKKBN meresmikan program daycare Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya). Program Tamasya ini merupakan bagian dari quick win BKKBN untuk mempercepat pencapaian target-target prioritas.

Mendukbangga Wihaji mengatakan program Tamasya ini diperuntukkan bagi pegawai Kemendukbangga untuk menitipkan anaknya agar tetap bisa bekerja secara tenang. Dia menjelaskan anak para pegawai yang dititipkan di Tamasya ini juga nantinya akan menerima program makan bergizi gratis (MBG).

"Saya sudah ngobrol dengan kepala BGN bahwa ini juga bagian dari balita, kalau memang itu belum dapat MBG, maka nanti MBG-nya juga bisa di-support-kan untuk di titik-titik Tamasya," kata Wihaji saat meresmikan daycare Tamasya di kantor Kemendukbangga, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (15/5/2025).

Dia mengatakan pendistribusian MBG di daycare ini nantinya disesuaikan dengan keberadaan dari SPPG terdekat. Dia menjelaskan hal ini akan dikoordinasikan.

"Tentu syaratnya adalah yang sudah ada SPPG," ujar dia.

Dia menjelaskan peresmian Tamasya di kantor Kemendukbangga Jakarta menjadi awal dari peluncuran program quick win yang akan secara resmi diluncurkan pada 17 Maret 2025 di Provinsi Kalimantan Timur.

"Secara resmi nanti quick win ini akan kita launching kan di Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai Timur nanti tanggal 27," terang Wihaji.

Wihaji menerangkan program daycare Tamasya ini sebetulnya bukan hal baru yang dibuat Kemendukbangga. Namun kali ini, kata dia, program daycare Tamasya melibatkan kementerian lainnya mulai dari Kemendagri, Kemen PPPA, Kemenkes, Kemnaker, Kemensos, hingga Kemenag.

"Enam kementerian itu yang nanti saling support untuk program Tamasya ini, Taman Asuh Sayang Anak, yang harapannya menjadi solusi bagi para orang tua yang tetap ingin bekerja tapi anaknya juga bisa dilayani dengan baik," ungkap dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mempersiapkan rencana pembangunan perumahan masyarakat di lahan penjara. Ia sudah bertemu dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto di Ruang Rapat Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta pada Rabu (14/5).

Dalam pertemuan itu, mereka membahas progres pembangunan perumahan masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas). Pertemuan ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan buat pembangunan perumahan masyarakat.

"Kita persiapkan semua kepastian hukum dan data-data pendukungnya, seperti yang tadi ada dari BPKP, Ditjen Kekayaan Negara, dan dari Bank Tanah. Semua sesuai aturan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (15/5/2025).

Ara mengatakan pihaknya siap membangun perumahan di atas lahan lapas. Salah satunya dengan memanfaatkan penjara-penjara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas buat dipindahkan sesuai aturan yang berlaku.

Hal tersebut merupakan gagasan untuk memaksimalkan tanah penjara yang sangat strategis seperti Cipinang dan Salemba. Lahan penjara akan dimanfaatkan menjadi perumahan masyarakat khususnya setelah dilakukan ruislag (tukar guling) dengan tata kelola dan aturan yang benar.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkrit Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 Juta Rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis. Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan jangan sampai negara tidak diuntungkan, dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," terangnya.

Dalam waktu dekat, Ara menyatakan akan menghadap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk melaporkan progresnya agar legalitas dan tata kelolanya semakin jelas.

"Ini rapat kami yang kedua kali, untuk membahas bentuknya seperti apa, dan langkah-langkah berikutnya. Nanti kita akan dapat ada arahan, ini kan kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini adalah arahan yang kedua ya," ucapnya.

Soal anggaran pembangunan, Ara masih belum mau menyampaikan lebih lanjut. Pihaknya melibatkan sejumlah developer guna mendengarkan berbagai saran dan masukan.

"Terkait anggarannya. Tadi saya katakan itu pola-pola itu yang kita lagi bangun, scheme-nya seperti apa, yang aman, negara tidak diundikan. Termasuk kami juga mendengarkan, masukannya dari developer, kami mendengarkan saran-saran mereka. Kalau mau berhasil kan, negaranya juga berhasil, rakyatnya juga berhasil, juga dunia usahanya juga berhasil. Jadi ada keterlibatan swasta juga," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pusat menggelar pengawasan program makan bergizi gratis di Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (15/5/2025). Komisioner KPAI Pusat bersama Pokja kesehatan KPAI mendatangi SD Negeri Cikunir dan SMA Negeri 2 Singaparna.

Hal ini dilakukan menyusul banyak temuan keracunan yang diduga akibat program makan bergizi gratis.

"Ya, KPAI menjalankan pengawasan sesuai Undang-undang (Nomor) 35 Tahun 2014 kaitan Pengawasan Efektifitas Pemenuhan dan Perlindungan Anak Indonesia. Salah satunya program makan bergizi gratis yang jadi program strategis nasional dan bisa menjawab isu stanting," kata Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jastra Putra kepada detikJabar.

Jastra sempat berdialog dengan pelajar yang akan makan bergizi gratis. Pelajar mengeluh porsi makanan yang sedikit dan menu yang kurang variatif. Jastra sendiri ingin memastikan kerja satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah agar program makan bergizi gratis berpihak kepada anak.

"Kita ingin tau bagaimana satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah. Bagaimana SOP-nya, bagaimana kordinasinya dengan berbagai pihak supaya menjaga program ini dengan baik utamanya untuk pemenuhan gizi anak anak," kata Jastra.

Berdasarkan data yang diterima KPAI Pusat, Jastra Putra menyebut terdapat sekitar 1.300 anak jadi korban dugaan keracunan makan bergizi gratis di Indonesia.

"Data yang kami terima dan termasuk laporan media dari seluruh Indonesia ada 1300 anak korban yang diduga keracunan MBG. Meski angkanya kecil, tapi tentu kami tidak ingin kasus ini terulang, yang dirugikan anak-anak Indonesia," kata Jastra.

Sementara itu, banyak siswa yang mengeluh porsi makanan minim. Mereka terpaksa memakan dua porsi makan bergizi gratis milik temanya karena belum kenyang.

Ada juga siswa yang tetap membeli makanan dari kantin sekolah yang dianggap kurang bernilai gizi. Para siswa juga mengeluhkan menu makanan yang kurang variatif.

"Saya kurang kenyang, dikit pisan (sedikit banget) porsinya. Saya makan yang ada lagi. Kan teman nggak sekolah. Saya makan aja, sayang daripada dibuang. Tuh temen saya mah beli lagi seblak dari kantin. Kan nggak kenyang," kata siswa SMA Negeri 2 Singaparna, Aria Angga Kusuma.

Penyedia layanan makan bergizi gratis mengatakan porsi makanan sudah sesuai standar. Makan bergizi gratis yang disediakan hanya memenuhi 30 persen porsi harian.

"Kalau porsi sudah sesuai karena pemenuhan 30 persen saja. 70 persenya kan dari keluarga san lingkungan. Kami memenuhi standar gizi kalaupun harus menyesuaikan keinginan siswa kaitan menu," ujar Kepala Dapur Yayasan Titisan Welas Asih, I Dewa Gede Kharisma Yudha.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menjabarkan temuan kejadian luar biasa keracunan pangan terkait makan bergizi gratis (MBG). Selama periode 2025 dilaporkan ada 17 kejadian keracunan MBG di 10 provinsi RI.

Hal itu disampaikan Taruna Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mengatakan laporan terkait keracunan itu terjadi pada periode 6 Januari sampai 12 Mei 2025.

"Kejadian luar biasa keracunan pangan pada program MBG 2025 menurut data yang kami miliki bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan," kata Ikrar dalam rapat.

Ia menyebut kontaminasi mayoritas terjadi pada bahan mentah. Ikrar mengatakan ada pula perkembangan bakteri akibat suhu kondisi makanan.

"Dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola penjamin dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," ujar Ikrar.

"Yaitu kita juga mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan akan bakteri bagi suhu, kondisi makanan, proses," tambahnya.

Ia mengatakan dari 17 temuan itu, beberapa makanan diketahui dimasak terlalu cepat tetapi lambat untuk didistribusikan. Akibatnya, makanan itu sampai ke siswa dalam keadaan yang tidak segar lagi.

"Contohnya ada beberapa makanan dimasak terlalu cepat sehingga lambat didistribusikan sehingga menimbulkan kejadian luar biasa atau poisoning pada anak-anak kita," ujar Ikrar.

"Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan betul tentang kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan higienis dan sanitasi," tambahnya.

Ia menyebut akan ada evaluasi dari pihak terkait supaya kejadian yang sama tak terulang. Ikrar mengatakan BPOM berkomitmen untuk memberikan pendampingan secara intens.

"Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi perlu diperbaiki. Badan POM berkomitmen untuk memberikan pendampingan pada petugas khususnya yang berhubungan dengan dapur," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kabar baik buat anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan P3K Penyuluh KB karena mendapat alokasi 3.000 rumah subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)Maruarar Sirait (Ara) menggandeng Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN (Menduk Bangga/BKKBN) Wihaji untuk menyediakan rumah layak huni buat masyarakat.

Ara bertemu dengan Wihaji dan juga Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti pada Rabu (14/5) malam guna membahas alokasi rumah subsidi untuk TPK dan P3K Penyuluh KB BKKBN. Pertemuan tersebut dilakukan di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut juga ditandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait alokasi rumah subsidi.

"Malam ini (14/5) saya bertemu dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Dr. H. Wihaji dan Wakil Menteri guna membahas alokasi 3.000 rumah untuk penyuluh dan tim pendamping keluarga BKKBN, didampingi Komisioner BP Tapera dan Dirjen Kementerian PKP," ujar Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (15/5/2025).

Ia berharap melalui alokasi rumah subsidi, para TPK dan penyuluh bisa memiliki rumah yang layak. Hal ini dengan memanfaatkan kredit pemilikan rumah fasilitias likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) yang angsurannya tetap dan terjangkau selama masa tenor KPR.

"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220 ribu unit rumah menjadi 350 ribu unit rumah pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Ini saatnya rakyat punya rumah," katanya.

Sementara itu, Wihaji mengaku mendukung Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP. Menurutnya, TPK dan penyuluh dengan memiliki rumah layak huni bisa lebih semangat bekerja untuk melayani masyarakat.

"Kami siap menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan rumah subsidi dari Kementerian PKP akan kami alokasikan untuk TPK dan penyuluh di lapangan," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Maruarar: Wartawan yang Terima Rumah Subsidi Tetap Bisa Kritik Pemerintah

Video Maruarar: Wartawan yang Terima Rumah Subsidi Tetap Bisa Kritik Pemerintah

Kasus keracunan terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terbaru, kasus keracunan massal di Kota Bogor, hingga Dinas Kesehatan setempat menetapkannya sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Peristiwa tersebut terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sekolah Bosowa Bina Insani. Adapun SPPG tersebut merupakan salah satu proyek percontohan Badan Gizi Nasional (BGN), di mana kantin sekolah dijadikan dapur MBG.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, kejadian keracunan di Bogor menjadi peringatan besar bagi BGN yang berencana memperluas program MBG di sekolah-sekolah. Selaras dengan itu, pihaknya akan meningkatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan MBG.

"Kita menetapkan beberapa langkah, yang pertama kita ingin lebih selektif di dalam pemilihan bahan baku," kata Dadan di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

"Kemudian kita akan memendekkan waktu processing antara penyiapan dan processing, termasuk menyiapkan untuk delivery, itu kita akan perpendek karena beberapa SPPG, karena yang baru-baru masih butuh waktu lama untuk memasak, kita akan persingkat waktunya," sambungnya.

BGN juga akan memperketat mekanisme pengiriman, hal ini termasuk dengan pengetatan waktu pengiriman ke sekolah hingga waktu konsumsi. Hal ini berkaca dari kejadian sebelumnya di mana pengiriman tepat waktu, namun waktu konsumsinya terlambat karena sekolah ada kegiatan.

"Karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat, sehingga makanan itu terlalu lama disimpan. Sekarang kita perketat, kemudian mungkin juga kita, kan selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah, nah ini mungkin kita sudah akan harus perketat supaya tidak terjadi, karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk konsumsi," terang Dadan.

Di samping itu, ia juga menyoroti sejumlah kejadian keracunan yang terjadi di SPPG yang telah beroperasi sejak lama. Menurutnya, dibutuhkan penyegaran sehingga ke depan setiap 2-3 bulan sekali akan dilakukan training ulang supaya kewaspadaan terus ditingkatkan, standar kualitas tetap dijaga.

"Supaya rutinitas itu tidak membiuskan mereka, kelancaran yang selama ini juga tidak membuat 'meninabobokan' mereka sehingga mereka selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan tetap menjaga kualitasnya (makanan)," tegas Dadan.

Dadan juga memastikan kualitas makanan tetap terjaga. Hal ini menyusul metode add-cont untuk pembelian bahan baku dan operasional, sehingga fluktuasi harga bahan baku tidak akan mempengaruhi kualitas makanan.

SPPG Bosowa Bina Insani Disetop

Dadan menambahkan kegiatan operasional SPPG Bosowa Bina Insani sendiri akan disetop sementara. BGN akan melakukan evaluasi mendasar hingga inspeksi. Pemerintah untuk sementara juga akan menanggung masalah biaya pengobatan korban.

Menurutnya, kejadian keracunan di sana berbeda dengan kasus yang sebelumnya pernah terjadi di Cianjur, Sukoharjo, Bandung, serta Tasikmalaya. Hal ini lantaran reaksi keracunan di Bogor terbilang cukup lambat, di mana makanannya dikonsumsi Selasa, kemudian reaksinya baru diketahui Rabu.

Bahkan peningkatan keluhan baru terjadi pada Kamis dan Jumat. Dadan mengatakan, jumlah keluhan semakin hari semakin bertambah, hingga akhirnya Dinas Kesehatan Kota Bogor menetapkan status KLB.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya, ini sudah keluar dari lab, ada kontaminasi Salmonella dan E.coli dari bakteri, itu ada di air, ada di bahan baku telur dan juga sayuran. Dari laporan saya bertanya juga dengan korbannya, bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait dengan itu, karena waktu makan pun bisa dengan lahap mengkonsumsi tersebut," jelasnya.