IDX Channel - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hingga saat ini masih melakukan kajian terkait perubahan skema program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan diterapkan tahun ini. Revisi skema FLPP tersebut guna memperluas cakupan penyaluran program FLPP, sehingga akan lebih banyak lagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bisa menikmati fasilitas KPR Subsidi tersebut.

Rencana perubahan skema penyaluran FLPP ini, merupakan bagian dari strategi Kementerian PKP untuk mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Dan salah satu skema yang tengah di kaji adalah komposisi pendanaan FLPP yang diusulkan menjadi 50% ditanggung Pemerintah, dan 50% didanai dari likuiditas perbankan. Sementara skema FLPP yang berlaku selama ini adalah perbankan hanya menanggung 25% pendanaan FLPP.

Sementara itu, Pemerintah telah melakukan penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR. Keputusan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

IDX Channel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Menara Kadin, Kamis (6/2/2025). Pada kesempatan itu, Kadin menyatakan dukungan penuh pada program 3 juta rumah.

Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie mengatakan program 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo Subianto merupakan inisiatif yang baik yang akan sangat membantu bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

IDXChannel - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memastikan masukan dan kritik dari masyarakat, termasuk dari siswa, akan menjadi bahan perbaikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang lebih baik.

Menurutnya, setiap kritik dan juga masukan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, mengingat program tersebut juga bakal dijalankan secara masif ke seluruh wilayah Indonesia.

"Saya rasa perbaikan-perbaikan itu dilakukan setiap hari. Jadi ada masukan dari masyarakat, ada masukan dari mitra, ada masukan dari siapa saja, termasuk juga dari siswa-siswa itu menjadi bahan perbaikan bagi Badan Gizi Nasional," kata Hasan Nasbi di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Lebih jauh, dirinya menegaskan perbaikan-perbaikan akan terus dilakukan untuk menyempurnakan sistem dari program prioritas pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Hal itu agar bisa berjalan efektif dan memberikan dampak nyata.

"Kita kantor komunikasi tidak bisa mengevaluasi kementerian dan lembaga. Tapi yang jelas sekarang kan program MBG dalam rangka ekspansi setelah ini, setelah berjalan satu bulan tentu harus ada yang diperbaiki. Mungkin SOP, tapi yang diperbaikinya itu kan BGN," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun rumah bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 5.571 unit.

Rencananya, proyek tersebut akan mulai groundbreaking sekitar 20-21 Februari 2025.

Rencana pembangunan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan TNI AD dan PT Bank Mandiri (Persero).

"Hari ini kita menyaksikan suatu hal yang sangat penting yaitu nota kesepahaman antara TNI dengan TAPERA, yaitu Badan Pengelola Tabungan Rumah Rakyat, dan Bank Mandiri tentang dukungan penyediaan KPR melalui FLPP, kepada prajurit dan aparatur sipil negara TNI-AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Maruarar dikutip, Jumat (7/2/2025).

Pria yang kerap disapa Ara ini menambahkan, rumah bersubsidi yang akan dibangun tidak bersifat eksklusif hanya untuk TNI AD, namun juga diperuntukkan untuk masyarakat.

"Jadi ini dimix, jadi bagus dan tidak eksklusif, bersama-sama dengan masyarakat. Akan dibangun sebanyak 5.517 unit," kata Menteri Ara.

Dia menjelaskan, lingkup kerja samanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)," kata dia.

Maruarar Sirait melanjutkan, rencananya pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di lima lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes, pada tanggal 20-21 Februari 2025.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi anggaran, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal itu pun berpotensi berdampak pada program 3 juta rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) pun buka suara terkait hal tersebut. Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, pagu awal Kementerian PKP TA 2025 yang semula sebesar Rp5,27 triliun menjadi sebesar Rp1,61 triliun.

"Menurut saya efisiensi ini tetap membuat kami semangat dan kreatif untuk tetap menjalankan program 3 juta rumah, baik yang dibangun maupun direnovasi. Kami tetap berusaha, kita diminta Pak Prabowo untuk tetap optimistis dengan situasi yang ada, tetap optimistis," ujar Maruarar pada Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Dia mengatakan Kementerian PKP sejak awal telah melaksanakan sejumlah program efisiensi dari Pagu Awal Kementerian PKP TA 2025 sebesar Rp5,27 triliun menjadi sebesar Rp3,66 triliun.

Selanjutnya setelah dilakukan efisiensi APBN TA 2025, anggaran Kementerian PKP TA 2025 menjadi sebesar Rp1,61 triliun.

"Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp435,67 miliar dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1,177 triliun. Pembagian anggaran detailnya sudah ada. Kita bicarakan secara terbuka pemanfaatan anggarannya," kata Ara, sapaan akrab Maruarar.

Dalam rapat tersebut Ara mengajukan persetujuan Komisi V DPR RI terhadap rencana efisiensi pagu per Unit Eselon I. Hal itu diperlukan agar Kementerian PKP menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai besaran efisiensi kepada Menteri Keuangan cq Ditjen Anggaran paling lambat pada 14 Februari 2025.

Terkait progres Program Perumahan Tahun Anggaran 2024 yang saat itu masih Direktorat Jenderal Perumahan dengan anggaran sebesar Rp14,68 triliun, Ara menyampaikan capaian target Ditjen Perumahan Tahun Anggaran 2024.

"Dari target 139.489 unit dengan realisasi capaian fisik sebanyak 138.566 unit atau 99,34 persen dan realisasi keuangan Rp14,13 triliun atau 96,26 persen. Untuk Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp31,11 triliun dengan target sebanyak 207.521 unit, realisasi keuangan sebesar Rp30,97 triliun atau 99,55 persen dan realisasi fisik sebanyak 206.080 unit atau 99,31 persen," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Pemerintah mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terlibat dalam program pembangunan tiga juta rumah. Program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu untuk mengurangi backlog rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah ingin Kadin terlibat karena anggotanya, terutama para pengembang perumahan (developer) memiliki pengalaman yang baik dalam membangun rumah. Apalagi, target program 3 juta rumah terbilang besar sehingga sinergi dengan dunia usaha sangat penting.

Menurut dia, potensi Kadin sangat besar untuk terlibat dalam program tersebut. Dia juga meminta secara khusus kepada Ketum Kadin, Anindya Bakrie untuk membuat sistem terpusat untuk pembelian bahan baku atau material bangunan yang dia sebut sebagai Central Purchasing sehingga bisa menghemat biaya.

"Saya titip Pak Anin, di sini banyak orang-orang yang hebat, saran saya lakukan efisiensi sebagai perusahaan, salah satunya, tolong dipersiapkan konsep Central Purchasing," katanya di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"Contoh, bagaimana pengembang-pengembang yang ada di Kadin, saya lihat satu saja bicara soal semen. Semen itu kalau bisa anggota Kadin dikonsolidasi, belanja semennya bisa bareng-bareng, 200 pengembang, harusnya itu ada efisiensi yang luar biasa," katanya.

Menurut Maruarar, Central Purchasing akan mendatangkan banyak manfaat bagi Kadin dan anggotanya. Bahkan, konsep ini bisa diterapkan untuk program-program lain sehingga bisa menjadi peluang tersendiri bagi Kadin untuk ikut bekerja secara optimal dalam memajukan perekonomian nasional.

"Saya pikir, kalau Kadin bisa melakukan itu, akan sangat bermanfaat bagi anggotanya, bisa mendapatkan pasti diskon. Pasti ada diskon. Berarti kan harusnya keuntungan perusahaan akan meningkat. Jadi saya pikir, saya titip, kalau boleh Kadin mulai melakukan satu aksi nyata, aksi korporasi. Saya yakinlah Kadin di bawah Pak Anin pasti maju," ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Menara Kadin, Kamis (6/2/2025). Pada kesempatan itu, Kadin menyatakan dukungan penuh pada program 3 juta rumah.

Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie mengatakan program 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo Subianto merupakan inisiatif yang baik yang akan sangat membantu bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Inilah kesempatan untuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan rumah. Tadi disampaikan insentifnya luar biasa, PPN dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB, sekarang PBG juga dihilangkan. Lalu ada 5 persen untuk BPHTB juga dihilangkan. Ini contoh bahwa sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik," katanya, Kamis (6/2/2025).

Anindya juga menyampaikan apresiasinya kepada Menteri PKP yang meski anggaran di kementeriannya telah dipangkas, namun tetap memiliki keyakinan bahwa program 3 juta rumah bisa dicapai dengan hasil yang maksimal.

Anindya menyebut, hal tersebut jelas tidak mudah mengingat target program mencapai hingga 3 juta rumah, dan ini juga bisa menjadi peluang tersendiri bagi Kadin untuk bisa ikut serta bekerja secara optimal dalam memajukan perekonomian nasional.

"Tentu tidak mudah, angkanya sangat besar, 3 juta. Tapi di sinilah Kadin sebagai kamar dagang dan industri harus memikirkan untuk kepentingan masyarakat luas, tentu dengan memikirkan negara tetapi juga membuat industrialisasi supaya para pengusaha bisa menjadi besar juga. Bukan pengusaha yang sudah besar tapi pengusaha pemula, pengusaha menengah," ujar Anindya.

"Dan inilah yang menyebabkan kita sangat menarik dan Pak Menteri ini akan menjadi salah satu program bagaimana bisa men-support program kementerian Bapak dan Pak Prabowo," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak dan ibu hamil diterapkan sejak awal 2025. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto menarik perhatian dunia.

Food for Development Director Tetra Pak untuk Asia & Oceania, Shekhar Sethu menilai, program MBG akan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pasalnya, kebutuhan nutrisi harian yang baik untuk pertumbuhan akan dipenuhi langsung oleh negara.

Di samping itu, kata Sethu, program ini juga menciptakan peluang ekonomi baru, terutama di daerah-daerah. Menurutnya, MBG akan membangun ekonomi desa dengan menggunakan bahan baku dari petani skala kecil dan produsen makanan lokal, sekaligus meringankan beban ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah.

"Program makan bergizi gratis Indonesia merupakan investasi yang berpikiran ke depan dalam pembangunan sumber daya manusia dan perekonomian lokal. Indonesia telah berada di jalur yang tepat untuk membangun masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi anak-anak dan masyarakat," katanya dalam keterangan resmi, Senin (3/2/2025).

Shekhar mendorong agar menu MBG diberikan susu atau olahan susu mengingat nutrisi alami yang dimiliki susu menyediakan pasokan protein berkualitas tinggi, kalsium, fosfor, kalium, yodium, serta vitamin B2 dan B12 yang melimpah. Tetra Pak, kata dia, siap mendukung program MBG di Indonesia.

"Keberlanjutan merupakan yang utama dalam pelaksanaan inisiatif makan bergizi gratis di Indonesia, dan kemitraan pemerintah dan swasta menjadi sangat penting untuk meningkatkan dampak dari program ini," imbuhnya.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto melakukan pengecekan makan bergizi gratis (MBG) di beberapa sekolah di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur pada hari ini Senin (3/2/2025).

"Iyaaa betul tadi pagi-pagi Pak Presiden mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan Makan bergizi gratis ke sekolah," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (3/2/2025).

Selain menyambangi beberapa sekolah, kata Teddy, Prabowo juga mengecek dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulogadung.

"Ke SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02, dan dapurnya di Pulogadung, Jakarta Timur," kata dia.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi memulai program Makan Bergizi Gratis kepada para pelajar di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi secara serentak pada hari ini Senin (6/1/2025).

Program yang menelan anggaran Rp71 triliun ini terus berjalan dan akan dievaluasi agar lebih tepat sasaran.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel– PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) melakukan transformasi terhadap tenaga sales untuk penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) Non Subsidi.

Hal tersebut sebagai salah satu bentuk penguatan internal dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah. Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN memperkuat produktivitas para tenaga sales atau penjualan BTN, yang biasa dikenal dengan CLM (Consumer Loan Marketing) melalui inisiatif strategis berupa sistem baru untuk pengelolaan tenaga sales yang dimulai pada awal 2025.

“Memasuki 2025 ini, BTN memulai sebuah transformasi untuk penguatan kapasitas dan kapabilitas tim sales KPR Non Subsidi melalui sistem pengelolaan yang lebih baik. Upaya ini merupakan wujud konsistensi kami dalam meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah dan mitra developer. Kami berharap, inisiatif strategis ini dapat menjadi langkah penting BTN untuk memperkuat mesin pertumbuhannya, sehingga dapat mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat melalui Program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintah,” ujar Hirwandi di Jakarta Senin (3/2/2025).

Menurut Hirwandi, penguatan produktivitas tim sales menjadi prioritas pertama untuk strategi bisnis konsumer BTN pada 2025 dalam rangka memonetisasi ekosistem perumahan dalam sekala besar.

Apalagi, BTN telah memainkan peran krusial dalam ekosistem perumahan nasional dengan menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, seperti contohnya mitra developer yang saat ini jumlahnya telah mencapai lebih dari 8.000.

Berdasarkan kajian BTN, sistem pengelolaan tenaga sales menjadi komponen yang paling berpengaruh terhadap efektivitas penjualan. Dalam hal ini, di antaranya termasuk penguatan struktur dan peran setiap individu dalam tim sales serta bentuk kegiatan penjualan yang dilakukan.

Oleh sebab itu, dalam sistem pengelolaan yang baru, BTN memperkenalkan struktur baru untuk tenaga sales dengan skema insentif berbasis performa, sistem monitoring secara digital, serta pembagian peran yang lebih jelas untuk setiap individu.

Hirwandi menjelaskan, pengelolaan yang baru ini akan membantu perseroan menilai setiap tim sales-nya dengan lebih efisien dan cermat, sehingga pada saat yang bersamaan, dapat memperbaiki kekurangan di dalam tim dan memperkuat sisi yang telah terbukti produktif.

“Tim sales BTN akan memiliki metode kerja serta pembagian kerja yang lebih baik sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Dalam prosesnya, setiap individu dalam tim dituntut untuk terus mengedukasi satu sama lain, melakukan pelatihan atau training, serta terus meningkatkan wawasan mengenai pasar. Tim akan termotivasi melalui insentif yang lebih baik berdasarkan kinerja masing-masing, serta evaluasi dan optimalisasi atas hasil monitoring kinerja yang dilakukan,” ujar Hirwandi.

Selain itu, dengan sistem yang baru ini, tim sales diperkuat dengan branding BTN sebagai bank yang modern dan terus bertransformasi melalui new uniform dan nilai-nilai yang mengedepankan profesionalisme, kredibilitas, serta integritas dalam memberikan layanan yang prima.

Hirwandi meyakini, dengan adanya penguatan pengelolaan tim sales melalui inisiatif yang baru, BTN dapat meningkatkan daya saing (competitiveness) di tengah persaingan yang lebih ketat dan mempertegas positioning-nya di pasar sebagai bank yang memiliki aspirasi untuk menjadi bank primer dan sekunder untuk pembeli rumah pertama (first-time home buyers).

“Sebagai bank yang telah bertransformasi menjadi bank modern dan akan memasuki usia yang ke-75, BTN berharap tenaga sales kami dapat menjadi lebih produktif, profesional, efisien, terlatih, dan berorientasi layanan. Dengan begitu, pertumbuhan bisnis KPR Non Subsidi BTN akan terjamin secara berkelanjutan dan perseroan memiliki fondasi yang kuat untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah,” tutur Hirwandi.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menyebut negara tidak rugi meski mengeluarkan anggaran hingga Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program itu merupakan investasi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dadan menjelaskan, negara perlu melakukan intervensi atas fenomena pertumbuhan penduduk yang akan mencapai 324 juta di 2045. Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut mayoritas didorong oleh keluarga tidak mampu, yang jika dibiarkan akan menjadi masalah di masa depan.

"Di Indonesia, orang miskin ini rata-rata melahirkan 2-3 anak per keluarga. Jadi pertambahan penduduk ini nanti akan lebih banyak dari keluarga rentang miskin dan miskin. Sehingga kalau kita tidak intervensi dari sekarang, ke depan, 2045 (Indonesia) akan lemah," terang Dadan dalam wawancara eksklusif di kantornya, Jumat (31/1/2025).

Dadan menyebut dengan mayoritas anak-anak Indonesia besar dari keluarga miskin yang sulit untuk mendapatkan gizi seimbang, maka pertumbuhannya tidak akan optimal. Perkembangan otak anak menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang pada akhirnya akan kesulitan bersaing di kancah internasional.

"Nah kalau kita tidak atasi sekarang, ini kita bukan mendapatkan bonus demografi, tetapi mungkin kesulitan demografi. Karena angkatan kerja yang akan diperoleh di 2045 itu yang berkualitas rendah. Oleh sebab itu Pak Presiden ingin investasi besar-besaran untuk SDM Indonesia. Jadi menurut saya ini jauh lebih dari layak dan ini harus dilakukan karena kita ingin menyelamatkan generasi kualitas di masa depan," tandasnya.

Program MBG dirancang Prabowo Subianto sebagai salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengatasi masalah stunting dan kekurangan gizi yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Dengan pengalokasian dana dan sumber daya yang maksimal, Prabowo berharap program ini dapat memberikan dampak signifikan bagi generasi muda bangsa.

(Ibnu Hariyanto)

IDXChannel - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara terkait ramainya pemberitaan menu serangga dalam program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, mengonsumsi serangga sebenarnya bukanlah hal baru karena tercantum dalam hadits.

"Itu juga ada dalam hadits, ya, bahwa ada dua bangkai yang boleh dimakan, yaitu ikan dan belalang. Dan bahkan belalang ini digunakan oleh Rasulullah ketika berperang sebagai sumber protein. Selain protein juga di situ ada kalsium, mineral, dan lain-lain," ujarnya dalam wawancara eksklusif di kantornya, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Dadan menyebutkan, bukan rahasia lagi bahwa serangga, khususnya belalang memang memiliki kandungan gizi yang tinggi. Sebagai ahli serangga, Dadan mengaku sudah lama mengkaji kandungan protein dalam tubuh serangga bersayap lurus tersebut.

Meski demikian, Dadan juga menyampaikan, penting untuk melihat dahulu kebiasaan dan juga tradisi dari tiap-tiap masyarakat di daerah. Jika memang serangga menjadi makanan favorit dari suatu masyarakat tertentu, maka kehadirannya tentu bisa dipertimbangkan dalam menu Makan Bergizi Gratis.

"Komposisi gizi itu sebaiknya berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Jadi, kalau di daerah yang banyak telur, mungkin telur yang akan mayoritas menjadi sumber protein. Kemudian, di daerah yang banyak ikan, seperti Indonesia Timur, daerah pantai, itu basis proteinnya ikan," kata Dadan.

"Nah, karena ini berbasis potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal, saya tahu bahwa bisa saja di beberapa daerah atau di daerah yang masyarakatnya sudah terbiasa makan serangga, contohnya belalang dan ular sagu, itu bisa dipertimbangkan menjadi sumber protein," kata dia.

(Dhera Arizona)