IDXChannel - Kementerian UMKM melakukan peluncuran perdana keterlibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keterlibatam UMKM dalam program MBG ini, diharapkan dapat menciptakan asas keadilan dan pemerataan ekonomi hingga ke daerah.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap beberapa pengusaha yang siap menggelontorkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Pertama, ada PT Harum Energy yang siap membangun 65 unit rumah di kawasan Subang dan Jakarta Utara. Kemudian Agung Sedayu Group dan Salim Group bersedia membangun 750 unit di kawasan Sebuku Sejaka Koal (Kotabaru) dan Banten.

"PT Astra berencana membangun 250 unit yang belum diketahui lokasinya. PT Adaro Minerals Tbk dan PT Berau Coal juga tengah membangun masing-masing 500 unit rumah yang tersebar di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur," kata Ara dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (19/5/2025).

Selain itu, beberapa perusahaan juga bersedia berkontribusi dengan merenovasi 6.000 unit rumah lewat program CSR.

Perusahaan yang dimaksud yaitu Lippo Group yang berencana merenovasi 1.500 unit, tersebar di Jawa Timur 500 unit, Bekasi 500 unit, dan Tangerang 500 unit.

Kemudian Barito Pacific juga mengalokasikan dana CSR untuk merenovasi 1.000 unit rumah yang tersebar di wilayah Banten dan Jakarta.

Selain itu Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia berencana merenovasi 3.000 unit yang terdiri dari 500 unit di Jawa Tengah, 500 unit di Bogor, 500 unit di Banten, 500 unit di Depok, 500 unit di Jakarta, dan 500 unit di Bandung.

Tidak hanya itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga tengah melakukan renovasi 500 unit rumah yang tersebar di wilayah Jakarta.

Ara menegaskan, APBN saja tidak akan cukup untuk membiayai program tiga juga rumah.

"Kalau bicara modal awal dari APBN tidak sampai 10 persen kalau hitungan saya hanya 9 persen, jadi kami harus mencari kurang lebih 91 persen lagi, itu kondisi kalau hanya menggunakan dana APBN," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan revisi Undang-Undang Perumahan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, UU Perumahan saat ini belum memuat sejumlah hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan seperti pemenuhan lahan, pembiayaan perumahan, serta keterlibatan Pemerintah daerah dalam program perumahan.

"Kami mengusulkan adanya revisi Undang-Undang Perumahan. Kami butuh masukan dari Komisi V DPR agar Undang-Undang tersebut bisa berjalan efektif di lapangan," ujar Menteri yang akrab disapa Ara itu, dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (19/5/2025).

Selain itu, menurutnya, skema hunian berimbang juga belum dijalankan para pengembang. Padahal, skema ini bisa membantu penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui skema ini, jika pengembang membangun 1 unit rumah mewah, maka harus membangun 2 rumah menengah dan 3 rumah MBR.

"Saat ini hunian berimbang belum jalan. Apa masalahnya supaya kami bisa buat UU Perumahan yang bisa menyelesaikan semua masalah secara efektif dan produktif dengan kondisi sekarang," kata dia.

Kementerian PKP juga melibatkan peran swasta dalam pembangunan perumahan lewat penyaluran CSR. Hal itu diperlukan mengingat pendanaan pemerintah untuk sektor perumahan sangat terbatas.

"Adanya CSR sektor perumahan itu sangat penting karena anggaran Kementerian PKP juga sangat terbatas. Kami juga ingin melibatkan Komisi V DPR RI dalam penyaluran CSR Perumahan ini," kata Ara.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) membeberkan alasan terkait rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat.

"Penjara itu rata-rata ada di tengah kota, artinya strategis. Yang kedua, penjara rata-rata sudah sangat penuh, sehingga tidak manusiawi," kata Maruarar, Senin (19/5/2025).

Dia menambahkan, gagasan bagaimana penjara yang tanah dan asetnya dimiliki negara serta berada di wilayah perkotaan, bisa dipindahkan apakah ke pulau atau ke lokasi lainnya.

Saat ini, kata Maruarar, dirinya menunggu arahan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk langkah-langkah selanjutnya.

"Kita akan menunggu dari Mensesneg, mudah-mudahan bisa segera mengundang kita terkait apa arahannya untuk langkah-langkah berikutnya," kata dia.

Dia melanjutkan, rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kementerian PKP siap menjalankan perintah Presiden untuk bagaimana penjara-penjara di daerah strategis yang sudah penuh bisa dipindahkan dan digunakan untuk perumahan," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), akan menyediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN.

Hal tersebut dikatakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dalam kegiatan peninjauan ke sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN.

"Kunjungan Menteri PKP membawa inovasi bahwa beliau akan membangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (19/5/2025).

Basuki menjelaskan, Kementerian PKP rencananya akan membangun 1 unit tower rumah susun IKN. Rusun tersebut bisa ditempati oleh masyarakat umum non ASN yang berminat tinggal di IKN. Namun belum secara spesifik disebut kapan tower rusun tersebut akan mulai dibangun.

"Walaupun satu tower, ini akan membawa kemajuan bahwa IKN juga menyediakan hunian untuk masyarakat," kata Basuki.

Maruarar Sirait menegaskan kebijakan pembangunan hunian harus mencerminkan arahan Presiden untuk inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

"Arahan Presiden harus juga ada hunian buat masyarakat, terutama masyarakat kecil. Memang penting TNI, Polri, dan ASN, tapi tentu rakyat kita juga penting untuk mendapatkan kesempatan," ujar Maruarar.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi 55 permukiman kumuh di seluruh wilayah Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, revitalisasi dilakukan di berbagai fasilitas umum, seperti sanitasi komunal, sarana mandi, cuci, kakus (MCK), dan saluran irigasi.

"Saya lihat sendiri di sini banyak yang perlu diperbaiki. Maka, secara serius kami ingin melakukan berbagai perbaikan," kata Pramono usai meninjau kawasan permukiman di RW 01, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (15/5/2025).

"Di sini juga akan dibangun Balai RW yang baru. Tanahnya milik warga dan nantinya dapat digunakan sepenuhnya untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan," katanya.

Pramono menambahkan, Jakarta saat ini memiliki citra sebagai kawasan metropolitan megah harus berbenah, terutama di kawasan padat penduduk.

Menurutnya, berbagai persoalan seperti sanitasi yang buruk dan keterbatasan akses air bersih berdampak pada peningkatan risiko penyakit, rendahnya kualitas pendidikan, serta menurunnya produktivitas warga.

"Ini menjadi perhatian kita bersama karena setiap warga negara berhak untuk menempati, menikmati, serta memiliki tempat tinggal yang layak dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat," kata Pramono.

"Dengan menyediakan lingkungan yang tertata dan dilengkapi fasilitas dasar yang memadai, ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam hal kesehatan, ekonomi, dan masa depan warga Jakarta," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengajak pengembang besar bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk membahas rencana pembangunan rumah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Ara menerangkan, pertemuan ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memanfaatkan lahan Lapas di kawasan perkotaan menjadi lokasi pembangunan perumahan untuk rakyat.

"Kita persiapkan semua kepastian hukum dan data-data pendukungnya, seperti dari BPKP, Ditjen Kekayaan Negara, dan Bank Tanah. Semua sesuai aturan," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (15/5/2025).

Menurut Ara, pihaknya siap melaksanakan pembangunan Lapas menjadi perumahan sesuai arahan Presiden. Salah satunya bagaimana pemerintah memanfaatkan Lapas yang sudah penuh dan melebihi kapasitas itu untuk bisa dipindahkan dan sesuai aturan yang berlaku.

Langkah ini, kata dia, merupakan gagasan Presiden agar bagaimana memaksimalkan tanah Lapas yang sangat strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruislag dengan tata kelola dan aturan yang benar.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 Juta Rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis. Dengan pemanfaatan Lapas menjadi perumahan jangan sampai negara tidak diuntungkan, dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," kata Maruarar.

"Ini rapat kami yang kedua kali, untuk membahas bentuknya seperti apa, dan langkah-langkah berikutnya. Nanti kita akan dapat ada arahan, ini kan kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini adalah arahan yang kedua ya," tandasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut para pengembang dari PT Ciputra Development Tbk (CTRA) Harun Hajadi, Sinarmas Land Herry Hendarta, PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Adrianto Adhi, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) Sutopo, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) Stefanus Ridwan, Paramount Land Eko Wibowo, PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) Nitik Hening, Lyman Group (Kota Baru Parahyangan) Ryan, Albertus Tommy Pranoto dan Yunan Wirahadikusumah.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memiliki strategi jitu untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya dengan membentuk Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong Kadin.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari mengatakan, Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia telah diresmikan di Gedung Tempo Scan, Jakarta Selatan, pada Selasa (13/5/2025).

Dia memastikan, Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia mampu membantu pelaksanaan MBG. Sebab, Satgas juga melibatkan para pengusaha yang tergabung Kadin di level daerah.

Targetnya, Kadin akan membangun 1.000 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG.

“Jadi Kadin itu akan melibatkan para pengusaha yang ada di Kadin, untuk membangun seribu titik (SPPG) yang ada di beberapa daerah. Saat ini sudah berjalan,” ujar Andi kepada IDXChannel, Rabu (14/5/2025).

“Yang pasti itu sekarang sudah MoU itu sudah dijalankan, nanti saya kirimkan MoU-nya juga biar lebih detail. Nah, substansinya Kantor Counseling atau tempat konsultasi dan untuk pengawasan program ini di Tempo Scan,” katanya.

Ihwal Satgas MBG, kata dia, Kadin bakal menyusun buku panduan operasional, menggelar pelatihan, dan sertifikasi bagi pengelola dapur SPPG di seluruh Indonesia.

Pelatihan mencakup administrasi keuangan, perekrutan tenaga kerja, hingga keamanan pangan. Kadin juga menggandeng Kadin Institute dalam penyusunan kurikulum dan pelatihan.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penyebab ratusan siswa di Kota Bogor keracunan usai menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diduga, makanan itu telah terkontaminasi bakteri.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya, ini sudah keluar dari lab bahwa ada istilahnya kontaminasi Salmonella dan E. Coli ya, dari bakteri," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Bakteri-bakteri itu, kata dia, datang dari bahan baku makanan seperti telur dan sayuran. Dadan menyebut makanan itu tidak dicurigai terkontaminasi saat pertama kali disajikan.

"(Terkontaminasi) Itu dari air, ada di bahan baku, telur dan juga ada di sayuran. Saya bertanya juga kepada korbannya bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait hal itu (makanan terkontaminasi)," ujar Dadan.

Merespons hal ini, Dadan menegaskan, BGN akan memperpendek waktu penyajian makanan hingga bisa dikonsumsi oleh penerima manfaat. Artinya, makanan yang disajikan harus lebih cepat dikonsumsi.

"Kita mungkin sudah harus perketat supaya tidak terjadi lagi. Karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk konsumsi," kata Dadan.

Sebagai informasi, hingga Selasa (13/5/2025), Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat setidaknya terdapat 223 siswa yang keracunan diduga karena menyantap makanan dari program MBG.

Rincian kasus keracunan makanan sejak 7-12 Mei 2025 secara kumulatif 45 orang menjalani rawat inap, 49 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan uji laboratorium (lab) setelah mendapat laporan ratusan pelajar di Bogor mengalami keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jika terjadi seperti ini kami mengambil tindakan untuk mengetahui penyebabnya dengan melakukan uji laboratorium mulai dari bahan serta makanan yang dimasak," kata Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, Rabu (13/5/2025).

"Cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya gitu kan. Sampel makanan selalu ada," katanya.

Jika terbukti makanannya kurang baik, kata Tigor, pihaknya akan melakukan teguran keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut.

"Kami melakukan teguran keras itu kepada satuan pelayanan jika melakukan hal tersebut," kata dia.

Dia menambahkan, pihaknya tetap akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaan kepada para korban.

"Korban diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kami bekerja sama dengan puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," katanya.

Sebelumnya, ratusan penerima manfaat program MBG mengalami keracunan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bina Insani, Kota Bogor sejak Rabu 7 Mei 2025.

Penyebab keracunan diduga ada bakteri E.Coli dan Salmonella. Kedua bakteri itu terdapat pada menu makanan olahan telur dan tumis toge.

IDX Channel - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mendorong pemanfaatan tempat-tempat yang tidak lagi aktif seperti restoran, cafe, rumah, hingga lapangan futsal, untuk dijadikan satuan pemenuhan gizi atau dapur umum untuk program Makanan Bergizi Gratis atau MBG.

IDXChannel - Badan Gizi Nasional (BGN) meyakini program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa mengurangi angka tawuran. Dengan pemberian makan dan gizi yang cukup, anak-anak dinilai tidak akan mudah untuk terprovokasi melakukan tindakan anarkis.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan menilai, rasa lapar bisa memicu kemarahan. Dengan kata lain, orang yang lapar berpotensi memicu perkelahian.

"Karena rasa lapar, rasa lapar itu me-trigger (memicu) kemarahan. Hungry people is angry people. Rakyat yang lapar itu rakyat yang marah, dipenuhi dengan kemarahan," tutur Tigor dalam sebuah diskusi, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi dengan Bapak itu membuat dengan anak-anak diberikan makan cukup, gizi cukup, mudah-mudahan. Nanti jumlah tawuran berkurang ya Pak," katanya.

Menurut Tigor, negara harus hadir dan memastikan setiap warganya terhindar dari ancaman kelaparan, terutama anak-anaknya. Negara akan lemah, bahkan berpotensi gagal jika tidak mampu mengatasi masalah tersebut.

"Negara yang lapar, negara yang nggak kuat secara makanan, dia akan lemah. Dan itu terjadi di Afrika. Afrika itu menjadi negara yang sangat rentan dengan pertempuran, peperangan, antarsuku," tuturnya.

Tigor juga meyakini pertumbuhan kecerdasan anak-anak Indonesia akan meningkat dalam 20 tahun ke depan. Hal inilah yang menjadi visi dari program MBG oleh Presiden Prabbowo Subianto.

"Mudah-mudahan misi beliau, visi beliau bangsa Indonesia kuat. Dari sisi pertahanan, energi, pangan, dan kecukupan gizi anak-anak akan terwujud nanti. Jika kita laksanakan programnya sebaik mungkin," katanya.

(Rahmat Fiansyah)