IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan properti dalam rangka program pemerintah 3 juta rumah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (PBKN) OJK Dian Ediana Rae mengatakan ada empat langkah-langkah yang ditempuh di antaranya pertama, terdapat pengaturan khusus untuk kredit beragun rumah tinggal dalam SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Kredit), yang akan berdampak dalam perhitunganKewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)Bank.

Dalam ketentuan tersebut diatur bobot risiko yang granular, dimana semakin kecil LTV (Loan to Value), maka bobot ATMR Kredit akan lebih kecil, sehingga lebih menggambarkan risiko kredit yang dihadapi bank untuk masing-masing debitur.

Kedua, sesuai POJK Kualitas Aset, penetapan kualitas Aset Produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp5miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga (1 pilar), yang dapat dimanfaatkan bank untuk kredit perumahan.

"Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih praktis dibandingkan kondisi umum dimana bank menilai dengan 3 pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar)," kata Dian dalam keterangan pers Jumat (27/12/2024).

Ketiga, pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dapat diberikan untuk penyediaan perumahan yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang termasuk dalam kategori program pemerintah. Pengecualian ini berlaku apabila pembiayaan perumahan tersebut dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD.

Ketentuan mengenai pengecualian ini diatur dalam POJK No.32/POJK.03/2018 yang kemudian diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019.

Keempat, pengaturan dalam POJK No. 27 tahun 2022 tentang KPMM untuk Pencabutan POJK Kredit Tanah per 1 Januari 2023. Larangan pemberian kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah pada POJK Kredit Tanah tidak sejalan dengan arah kebijakan principle-based yang tidak membatasi kegiatan bank.

Menurut Dian, dengan dicabutnya POJK dimaksud, maka Bank dapat memberikan kredit untuk pengadaan/pengolahan tanah sepanjang menerapkan manajemen risiko disertai permodalan yang memadai termasuk menghindari tujuan spekulasi.

Langkah-langkah kebijakan dimaksud diharapkan dapat membantu Bank turut mendukung program 3 juta rumah tersebut.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan platform RumahQu sebagai bagian dari upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan, RumahQu dirancang sebagai platform sinergi untuk meningkatkan efektivitas pendataan dan pengelolaan program perumahan secara nasional. Dengan digitalisasi data melalui platform ini, diharapkan program perumahan dapat dikelola lebih tepat sasaran.

Haryo mengatakan, dalam pengembangan platform RumahQu, Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai peranan penting untuk menyiapkan data dan juga mensinkronisasi data dalam proses verifikasi.

Haryo menekankan bahwa pemerintah daerah harus aktif dalam memastikan validitas data-data perumahan, sehingga implementasi program perumahan dapat berjalan optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Karena dari data yang kami punya bisa jadi tidak semua masih valid, karena antara penyiapan data dan pengumpulan data dan kemudian pemanfaatannya ada jeda waktu yang cukup lama sehingga terjadi perubahan," kata Haryo dalam keterangan resmi, Kamis (26/12/2025).

RumahQu adalah aplikasi yang dirancang dan dikelola oleh HREIS (Housing Real Estate Information System) untuk mengelola data perumahan, kemudian mengolahnya dan menyajikan hasil analisis pada pilar kebutuhan, pasokan, permintaan, harga, dan pembiayaan.

Melalui proses agregasi data, diharapkan hasil analisis HREIS dapat menjadi rujukan data rujukan perumahan di Indonesia untuk semua pemangku kepentingan.

(NIA DEVIYANA)

RumahQu adalah aplikasi yang dirancang dan dikelola oleh HREIS (Housing Real Estate Information System) untuk mengelola data perumahan, kemudian mengolahnya dan menyajikan hasil analisis pada pilar kebutuhan, pasokan, permintaan, harga, dan pembiayaan.

Melalui proses agregasi data, diharapkan hasil analisis HREIS dapat menjadi rujukan data rujukan perumahan di Indonesia untuk semua pemangku kepentingan.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan platform RumahQu sebagai bagian dari upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan, RumahQu dirancang sebagai platform sinergi untuk meningkatkan efektivitas pendataan dan pengelolaan program perumahan secara nasional. Dengan digitalisasi data melalui platform ini, diharapkan program perumahan dapat dikelola lebih tepat sasaran.

Haryo mengatakan, dalam pengembangan platform RumahQu, Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai peranan penting untuk menyiapkan data dan juga mensinkronisasi data dalam proses verifikasi.

Haryo menekankan bahwa pemerintah daerah harus aktif dalam memastikan validitas data-data perumahan, sehingga implementasi program perumahan dapat berjalan optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Karena dari data yang kami punya bisa jadi tidak semua masih valid, karena antara penyiapan data dan pengumpulan data dan kemudian pemanfaatannya ada jeda waktu yang cukup lama sehingga terjadi perubahan," kata Haryo dalam keterangan resmi, Kamis (26/12/2025).

RumahQu adalah aplikasi yang dirancang dan dikelola oleh HREIS (Housing Real Estate Information System) untuk mengelola data perumahan, kemudian mengolahnya dan menyajikan hasil analisis pada pilar kebutuhan, pasokan, permintaan, harga, dan pembiayaan.

Melalui proses agregasi data, diharapkan hasil analisis HREIS dapat menjadi rujukan data rujukan perumahan di Indonesia untuk semua pemangku kepentingan.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - PT Mustika Ratu Tbk (MRAT) dan DPP Pengurus Wilayah Perkumpulan Andalan Nahdliyin (PERAN) UMKM Indonesia bekerjasama mempromosikan jamu yang kaya manfaat sebagai salah satu warisan budaya bangsa Indonesia dalam rangka menyiapkan generasi emas 2045.

Presiden Direktur PT Mustika Ratu Tbk (MRAT) Bingar Egidius Situmorang dan Ketua Umum DPP PERAN UMKM Endy Setyo Lesmana mengatakan, diharapkan kolaborasi ini mampu menjadikan jamu semakin dikenal baik di Indonesia maupun internasional, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui kerjasama UMKM, swasta dan Pemerintah.

"Mustika Ratu sebagai perusahaan nasional konsisten mengangkat potensi tanaman berkhasiat Indonesia memiliki produk minuman tradisional dalam kemasan siap saji (ready to drink), lazim dikenal dengan Jamu RTD. Dengan kemasan TetraPak, memungkinkan jamu ini dikonsumsi praktis dan higienis," kata Bingar Situmorang, Rabu (25/12/2024).

Sementara itu, Ketua Umum DPP PERAN Endy Setyo Lesmana mengatakan, melalui kerja sama dengan Mustika Ratu, DPP PERAN UMKM berkomitmen untuk membumikan jamu Indonesia sebagai warisan budaya yang kaya manfaat kesehatan.

"Kami juga berupaya memberdayakan generasi milenial agar menjadi motor penggerak dalam mewujudkan generasi emas yang sehat dan berdaya saing. Dengan basis anggota DPP PERAN UMKM yang besar, kami optimis kolaborasi ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi kesehatan masyarakat dan kemajuan usaha mikro di Tanah Air," katanya.

Direktur PT Mustika Ratu Tbk (MRAT) Jodi Andrea Suryokusumo mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi besar dari jaringan PERAN UMKM yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dengan sinergi ini, produk-produk Mustika Ratu dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat.

"Dengan memanfaatkan channel baru ini, diharapkan dapat meningkatkan penetrasi pasar dan memperkokoh Mustika Ratu sebagai pemimpin di industri kosmetik lokal, jamu dan kesehatan berbahan alami Indonesia,“ kata Jodi.

Sebagai pionir di industri ini, PT Mustika Ratu Tbk (MRAT) memanfaatkan keanekaragaman tanaman herbal Indonesia yang penuh manfaat.

Dengan menggabungkan pengetahuan tradisional dan teknologi modern, perusahaan yang telah memiliki sertifikasi ISO dan sertifikat Good Manufacturing Process atas CPOTB ini terus berinovasi menghadirkan produk-produk unggulan berkualitas internasional, salah satunya Jamu Ready To Drink.

Jamu Ready To Drink PT Mustika Ratu Tbk telah menjangkau pasar internasional yang semakin menegaskan bahwa produk lokal seperti minuman tradisional jamu ini dapat menembus pasar luar negeri.

PT Mustika Ratu Tbk (MRAT) konsisten mengembangkan produk berbasis bahan alami. Dengan ini, MRAT tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar yang semakin dinamis namun juga memperkuat citranya sebagai pelopor minuman kesehatan lokal yang inovatif dan berkualitas tinggi.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Daun kelor menjadi salah satu menu alternatif pengganti susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain kelor, telur juga dipilih sebagai opsi.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendukungnya.

Sebab, dia menekankan pentingnya peran lokalitas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai serentak pada Januari 2025.

"Ya itu masih proses semua ya, simulasi, sinkronisasi pusat, daerah, lokalitas. Tentu itu kewenangan Badan Gizi, tapi mereka pasti menghitung betul jumlah kalori, protein, kemudian karbo-nya itu betul-betul seimbang. Karena itu, simulasi ini terus dilakukan semoga sukses," ujar Cak Imin di sela meninjau Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Rabu (25/12/2024).

Cak Imin menambahkan, pentingnya pemanfaatan sumber daya local, seperti daun kelor yang dinilai memiliki banyak manfaat gizi.

"Tapi saya sebagai bagian dari proses itu berharap lokalitas itu digunakan. Kalau kelor-nya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan," ujar dia.

Selain itu, Cak Imin juga mendukung para peternak lokal, terutama peternak susu, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat.

"Peternak susu supaya murah, tumbuhkan. Jadi ke depan peternak susu harus tumbuh di daerah supaya terjangkau harganya," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut, menu susu dapat diganti dengan telur untuk memenuhi kebutuhan protein. Sementara kalsium bisa diperoleh dari daun kelor.

"(Susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang (daerah) jauh dari susu maupun logistiknya susah, tidak usah dipaksakan. Kan ada telur, bisa juga kelor," kata Dadan.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini didesain agar menciptakan anak-anak cerdas dan terhindar dari stunting.

Prabowo pernah mengatakan, sekira 25-30 persen anak-anak Indonesia mengalami kurang gizi atau malnutrisi. Sehingga, program Makan Bergizi Gratis ini akan sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis juga bisa memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Sebab, bisa mendorong daya beli pemerintah terhadap produk makanan yang disediakan oleh UMKM.

Dengan begitu, stimulus tersebut diharapkan bisa mendorong ekonomi di masing-masing daerah. Sehingga, juga bisa turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok di angka 8 persen.

Prabowo menyebutkan, ada 76 negara yang telah memberikan program makan bergizi untuk anak-anak di sekolah. Sedangkan, ada enam negara yang sedang mempersiapkan program makan gratis tersebut.

Anggaran Jumbo Rp71 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mematok anggaran Makan Bergizi Gratis di angka Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Untuk program prioritas Presiden terpilih makanan bergizi gratis yang Rp71 triliun sudah ada di sini. Nanti akan dijelaskan dari tim makanan bergizi gratis yang saat ini terus disempurnakan,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Meski begitu, Sri Mulyani belum merinci detail dana senilai Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis. Misalnya saja, berapa porsi anggaran per anak berapa persen dari total alokasi.

Namun yang pasti, anggaran ini nantinya akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Peruntukan anggaran tersebut mencakup pelaksanaan program makan bergizi gratis dan operasional badan gizi itu sendiri.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, nantinya Badan Gizi Nasional akan menggandeng pihak swasta. Sebab, program makan bergizi nasional dilaksanakan setiap hari dan menyangkut target yang besar.

"Ini kan program yang sangat besar, ya, dan dilaksanakan setiap hari, menyangkut target yang besar juga. Jadi, semua pihak pasti welcome terlibat," kata dia.

Dadan juga memastikan program Makan Bergizi Gratis serempak berjalan pada 2 Januari 2025.

Lebih lanjut, Dadan menyatakan, pemerintah siap mengalokasi anggaran sebesar Rp800 miliar per hari untuk membiayai program tersebut.

Secara keseluruhan, Badan Gizi Nasional akan mengeluarkan anggaran mencapai Rp1,2 triliun setiap harinya. Anggaran itu sudah termasuk investasi sumber daya manusia (SDM) di masa depan.

Sementara 85 persen dari Rp1,2 triliun itu akan digunakan untuk membeli produk-produk pertanian sebagai bahan baku program Makan Bergizi Gratis.

"Pak, Ibu, harus tahu 75 persen dari Rp1,2 triliun itu kurang lebih Rp800 miliar setiap hari, dan 85 persen dari uang yang di-spending untuk intervensi itu untuk membeli produk-produk pertanian untuk membeli bahan baku," kata dia.

Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu per Anak

Presiden Prabowo Subianto mematok anggaran program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp10 ribu per hari per anak atau per ibu hamil. Angka ini turun dari rencana anggaran sebelumnya Rp15 ribu.

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10 ribu per hari," kata Prabowo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dia mengaku, pemerintah berharap dapat mengalokasikan Rp15 ribu per hari. Namun, kondisi anggaran saat ini memungkinkan angka Rp10 ribu sebagai batas realistis yang tetap efektif.

“Kita ingin Rp15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin Rp10 ribu. Kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu, dan bergizi,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menegaskan, program ini akan disinergikan dengan bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan perlindungan sosial. Tujuannya, guna memastikan dukungan yang maksimal bagi masyarakat, terutama kelompok buruh.

“Jadi kalau ini semua dengan bantuan bansos dan perlindungan sosial lainnya termasuk PKH dan bantuan sosial pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh, saya kira sudah sudah sangat maksimal pada saat ini. Tentunya kita ingin memperbaiki di saat-saat mendatang,” ujar Prabowo.

Stok Pangan Program Makan Bergizi Gratis Aman

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memasok ikan segar untuk program Makan Bergizi Gratis. Sebab, surplus ikan segar mencapai 13 juta ton.

"Kita punya 13 juta ton artinya cukup kita. Kita selalu surplus, yang impor hanya salmon dan salmon kecil. Ekspor kita USD6,2 miliar, impornya cuma USD600 juta. Lebih dari cukup belum lagi budi daya," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Kampus UI, Depok, Kamis (6/6/2024).

Trenggono menerangkan, Makan Bergizi Gratis dengan menu ikan sangat mungkin dan mendapatkan protein sangat tinggi tentunya.

"Kalau bicara makan ikan gratis dengan menu ikan itu sangat mungkin dan itu bisa mendapatkan protein sangat tinggi," katanya.

Di kesempatan lain, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, ada puluhan perusahana yang tertarik investasi penyediaan susu dan daging sapi untuk program Makan Bergizi Gratis.

"Kalau untuk mendatangkan sapi hidup yang untuk perah itu kalau enggak salah ada sekitar 50-60 perusahaan, yang susu yang sapi untuk daging juga sama segitu. Komitmen tapi ya, artinya belum ada satupun perusahaan yang mendatangkan sapinya," kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Sudaryono menjelaskan, perusahaan yang melakukan investasi tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Para investor tersebut, katanya, melihat adanya peluang untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Biasa kalau Anda semua minum susu, maksudnya itu dia nambah populasi, sapinya. Ada juga yang dari pihak luar ada yang berminat ya karena ada jaminan paling tidak kebutuhan susu untuk makan bergizinya kan di masa depan besar ya. Sehingga itu kan satu peluang, dilihat oleh beberapa investor peluang itu," ujarnya.

Sudaryono menekankan pemerintah tidak melakukan impor susu sapi atau sapi. Menurutnya, pemerintah membuka ruang bagi para investor untuk berinvestasi susu maupun daging sapi.

"Jadi yang impor bukan pemerintah ya ini biar enggak missleading. Kita membuka ruang yang lebar kepada dunia usaha untuk mendatangkan sapi hidup ke Indonesia, berbisnis di Indonesia, berinvestasi di Indonesia, untuk supaya memenuhi kebutuhan daging dan susu yang selama ini impor," kata Sudaryono.

Negara Lain Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah China sepakat untuk mendukung pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Dalam hal ini, Indonesia-China menyepakati pendanaan 'Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia'.

Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Xi Jinping.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

"Ya mereka (pemerintah China) akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga dalam keterangannya dikutip Senin (11/11/2024).

Indonesia dan China juga menyepakati pedoman kerja sama teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG). Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, Han Jun.

RI Ingin Belajar dari Brasil

Presiden Prabowo Subianto mengaku ingin belajar dari kesuksesan Brasil yang sukses menjalankan program Makan Bergizi Gratis.

“Saya memberikan makanan gratis kepada setiap anak di Indonesia. Dan dalam hal ini, saya juga ingin belajar dari Brasil yang sudah sukses. Jadi saya sudah meminta tim saya untuk mengatur dengan investor Anda ke Indonesia,” kata Prabowo dalam Indonesia-Brasil Business Forum in the sideline of G20 Summit di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Senin (18/11/2024).

Prabowo mengungkapkan akan mengerahkan tim guna mempelajari program Makan Bergizi Gratis yang diterapkan di Brasil.

“Kami ingin membentuk tim untuk mempelajari program makanan Brasil ini untuk anak-anak sekolah. Jadi setelah kecukupan pangan dan makan anak, kita juga menuju kecukupan energi,” kata dia.

Uji Coba Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai serentak secara nasional pada Januari 2025 ini sudah beberapa kali dilakukan uji coba. Bahkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah beberapa kali meninjau uji coba ini di sejumlah Sekolah Dasar (SD).

Bahkan, Badan Gizi Nasional (BGN) telah melaksanakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (Makan Bergizi Gratis) di 80 titik di seluruh Indonesia. Diharapkan pada 2 Januari 2025, program ini akan memasuki fase perluasan yang direncanakan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel- Emiten perikanan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) menyambut positif program tersebut.

Direktur Operasional DPUM Mamik Wijaya mengatakan pihaknya tengah menyiapkan beberapa strategi demi mendukung program makan bergizi gratis yang tidak lama lagi akan dimulai.

"Kami sangat terbuka kepada instansi pemerintah untuk mensukseskan program tersebut guna untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. DPUM sendiri merupakan perusahaan perusahaan bidang perikanan yang memproduksi makanan laut di Indonesia," katanya dalam siaran pers Selasa (24/12/2024).

Strategi tersebut di antaranya perseroan telah menyiapkan pasokan kebutuhan ikan sebagai bahan dasar pengolahan program makan siang gratis di sepanjang jalur Jawa Tengah hingga Jawa Barat, hingga Indonesia bagian timur

Dari segi kualitas, DPUM memiliki produk perikanan dengan kualitas ekspor. Sebagai tambahan informasi, pada bulan Juli 2024 DPUM baru saja mendapatkan green ticket dari Food and Drug Administration (FDA) untuk ekspor produk perikanan ke Amerika Serikat.

Untuk saat ini, DPUM sedang memproses pengajuan untuk mendapatkan EU number untuk dapat menggarap pasar Eropa. Program makan bergizi gratis (MBG) pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran siap dijalankan dengan anggaran sebesar Rp71 triliun, dimulai pada 2 Januari 2025.

Bersamaan dengan hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan saran ke program makan bergizi gratis untuk menjadikan ikan sebagai lauk pauknya.

Alasannya, ikan mengandung protein yang lengkap Omega 3. Sehingga baik untuk meningkatkan kecerdasan anak dan mencegah stunting. Berdasarkan hasil kajian Badan Pangan Nasional (BPN), lauk ikan menjadi yang paling sering direkomendasikan untuk program makan bergizi gratis.

(Kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan rencana investor asing untuk mendanai program 3 juta rumah masih dalam pembahasan.

Rencana pembiayaan program 3 juta rumah dari investor asing masih ditangani oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah. Namun, belum ada update lebih lanjut terkait rencana tersebut.

"Nanti pada waktunya, itu ditugaskan kepada pak Wamen, kita tunggu ya," kata Maruarar saat ditemui di Auditorium Kementerian PU, Senin (23/12/2024).

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan minat investor asing terhadap program 3 juta rumah cukup tinggi. Bahkan, Qatar, Abu Dhabi, hingga China, masing-masing siap untuk membangun 1 juta unit rumah baru di RI.

"Qatar ada yang mau bangun 1 juta unit apartemen, dari Abu Dhabi ada BUMN juga 1 juta, dari China, terus terang China sanggup semuanya, bahkan sanggup 3 juta," ujar Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Ditemui secara terpisah, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP, Iwan Suprijanto, sempat mengatakan calon investor dari ketiga negara tersebut siap menekan MoU dengan pemerintah untuk mulai merealisasikan komitmen investasinya.

"(Investasi asing), ada. Jadi kebetulan pak Wamen (Fahri Hamzah) sedang ke China, nampaknya ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini, ada Tiongkok, Dubai, dan Qatar," kata Iwan di Kantor Kemenko Infrastruktur (6/11/2024).

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho memberikan respons terkait adanya usulan dari Satgas Perumahan untuk berubah menjadi Badan Investasi Perumahan.

Heru menilai usulan tersebut masih memerlukan pembahasan lebih jauh. Hal ini agar perubahan tersebut mampu mengakomodir lebih besar dalam penyaluran pembiayaan perumahan, khususnya segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya kira itu kan diskusi dengan Satgas, kita hormati usulan itu, kan itu dalam rangka breakthrough, supaya Tapera lebih baik ke depan, sebagai penyedia likuiditas, yang murah dan jangka panjang," ujar Heru saat ditemui di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Heru mengaku usulan perubahan BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan akan dibahas jauh bersamaan dengan pembentukan Komite BP Tappera yang baru.

Lewat pembentukan Komite Tapera yang baru itu, Heru mengungkapkan, telah mengusulkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebagai Ketua Komite lembaga pengelola tabungan perumahan itu.

"Tapi kan itu perlu diskusi lagi, aktualisasi di bawah koordinasi Pak Menteri (PKP) kan beliau Ketua Komite kami nanti ke depan. Masih menunggu Keppres (pengangkatan Komite BP Tappera)," kata dia.

Sekadar informasi, sebelumnya Kementerian PKP telah mengajukan perubahan anggota Komite BP Tapera. Hal ini terkait dengan perubahan kabinet dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo 2019-2024 menjadi Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto menjelaskan, hingga saat ini anggota Komite BP Tapera masih tertulis dijabat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, yang mana saat ini telah menjabat sebagai Kepala Otorita IKN.

"Menteri PKP bersurat ke Presiden atas permintaan Komisioner BP Tapera untuk perubahan Komite sehubungan dengan perubahan Kabinet," ujarnya dalam keterangan resmi (28/11/2024).

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut program makan bergizi gratis (MBG) bisa melahirkan pengusaha-pengusaha baru. Hal ini tidak terlepas dari skema Badan Gizi Nasional yang menyalurkan hingga Rp8 miliar per satuan pelayanan per desa.

Menurutnya, jumlah tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal dan mempekerjakan masyarakat setempat.

"Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Memberikan makan bergizi gratis sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (21/12/2024).

Sehingga, menurutnya, program makan bergizi gratis bukan hanya upaya memperbaiki nutrisi, tetapi juga mengaktifkan ekosistem ekonomi lokal.

“Kita bersama Badan Gizi Nasional juga bekerja keras menyukseskan makan bergizi gratis di seluruh Indonesia, kita berharap program ini bagian dari ekosistem lahirnya usaha masyarakat yang maju,” kata dia.

Cak Imin meyakini program Makanan Bergizi Gratis yang tersebar di 30 ribu titik di seluruh Indonesia mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Cak Imin juga menyampaikan program makan bergizi gratis bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Maksud Pak Prabowo membuat program makan bergizi gratis adalah agar anak-anak yang hari ini sekolah menjadi cerdas, upaya membangun sumber daya manusia Indonesia agar unggul dan berkualitas," kata Cak Imin.

Selain itu, kata dia, manfaat program makan bergizi gratis bersifat multiaspek. Diantaranya membuat generasi cerdas, membuat generasi sehat sekaligus membuat lingkungan mandiri.

Maka menurutnya perlu kolaborasi untuk mensukseskan program tersebut salah satunya dengan perguruan tinggi.

"Kerja keras ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa tumpuan kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya harap melalui kolaborasi ini kita semua mempercepat terwujudnya kemandirian yang menghasilkan kesejahteraan," ujarnya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel – Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menegaskan, Presiden Prabowo Subianto mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan. Diharapkan program ini dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8 persen pada 2025.

“Pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” ujarnya dalam Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertema 'Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah', di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Rincian Program 3 Juta Rumah, ujar Bonny, sebanyak 2 juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya yakni 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” kata Bonny.

Dia menegaskan, Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah. Sebab, saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia.

Sehingga, dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” kata Bonny.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun sebanyak 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya.

(Dhera Arizona)