IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menerima laporan konsumen Meikarta yang menuntut ganti rugi berupa refund (pengembalian uang) atau penggantian unit atas transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya.

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari menjelaskan, pihaknya menjembatani antara pengaduan yang masuk dari konsumen dengan pihak pengembang.

Menurutnya, pihak pengembang siap memenuhi tuntutan konsumen, baik berupa refund maupun penggantian unit.

"Pertemuan hari ini kita lakukan verifikasi dan validasi berkas dari pihak konsumen, kami dibantu dari Lippo untuk validasi data konsumen untuk nantinya ditindaklanjuti," ujarnya di Kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025).

Adapun Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan proses verifikasi dan validasi data konsumen Meikarta rampung sekitar Agustus-September 2025. Setelah proses verifikasi data konsumen selesai, pihak pengembang akan memberikan uang refund atau pemberian unit baru.

"Kami di sini ada concern yang kuat dari Pak Menteri. Targetnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, Insyaallah kami kasih jangka waktu sekitar empat bulan dari pihak Lippo," kata dia.

Hingga saat ini, ada 26 aduan konsumen Meikarta masuk ke layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

BENAR-PKP masih terus membuka aduan, jika memang ada konsumen lain yang merasa dirugikan terkait transaksi dengan pengembang Meikarta.

"Saat ini kurang lebih ada 26 konsumen. Kita akan tampung semua, baik dari konsumen paguyuban maupun (aduan) individu," tuturnya.

Perwakilan pihak PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), Handri dalam keterangannya menyatakan ingin melakukan verifikasi data konsumen yang ada, sebelum pihaknya memberikan respons atas segala tuntutan dari konsumen.

"Kami selaku manajemen dari Meikarta hadir dalam kesempatan ini untuk menerima dokumen dari bapak/ibu yang akan kami bawa ke manajemen untuk validasi detail dan untuk menghindari adanya kesalahan verifikasi," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) mengeluhkan regulasi pelaksanaan program 3 juta rumah yang belum kunjung dirilis oleh Pemerintah sampai saat ini. Karena itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto meminta agar Pemerintah segera menaruh perhatian pada lambannya eksekusi program 3 juta rumah. Mengingat sektor properti sendiri memiliki dampak ekonomi yang luas bagi 185 industri turunan lainnya. Bahkan, Joko juga mengaku telah bersurat langsung ke Presiden Prabowo untuk dapat segera merevisi 4 pilar utama pelaksanaan program 3 juta rumah. Yakni Kementerian, kelembagaan, kebijakan, dan pembiayaan.

IDXChannel - Australia dan UNICEF menandatangani perjanjian untuk mendanai Centres of Excellence (Pusat Unggulan Nasional) guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

“Australia merasa senang mendukung program MBG Pemerintah Indonesia melalui kemitraan kami dengan UNICEF,” kata Kuasa Usaha Australia Gita Kamath dalam keterangannya, dikutip Sabtu (22/3/2025).

“Gizi yang baik mendukung kemajuan bidang kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender dan sosial, serta pengentasan kemiskinan. Centres of Excellence ini akan mendukung program makan bergizi gratis yang berkelanjutan dan berbasis bukti dengan manfaat kesehatan yang nyata bagi Indonesia," katanya.

Centres of Excellence tingkat nasional bertempat di Institut Pertanian Bogor, sementara yang lainnya terletak di beberapa universitas lain di seluruh negeri.

Mereka akan melakukan penelitian, pengembangan kapasitas, dan uji coba pendekatan inovatif untuk mendukung program MBG di seluruh Indonesia.

“UNICEF berterima kasih atas pendanaan Pemerintah Australia kepada Centres of Excellence untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Pemerintah Indonesia,” kata Penjabat Perwakilan UNICEF Indonesia Jean Lokenga.

“Centres of Excellence ini merupakan pusat pengetahuan yang akan menyatukan berbagai keahlian untuk mendorong penelitian, pelatihan, dan inovasi guna membantu memastikan efektivitas MBG, yang pada akhirnya meningkatkan akses terhadap layanan berkualitas bagi anak-anak dan perempuan," katanya.

Dukungan Australia untuk Centres of Excellence ini merupakan bagian dari paket dukungan yang lebih luas untuk program MBG, termasuk penelitian tentang bagaimana makanan sekolah dapat membantu meningkatkan hasil pembelajaran, dan mengadakan kursus singkat Australia Awards tentang gizi. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Kementerian BUMN menyatakan, Australia berpeluang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apalagi, Negeri Kanguru itu selama ini dikenal sebagai produsen susu dan daging sapi.

Menteri BUMN, Erick Thohir menilai, keterlibatan Australia dalam MBG bisa menjadi strategi untuk meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara.

“Ini yang sedang kita coba carikan solusi antara kita dan Australia secara bilateral, bisa nggak kita improve dalam perdagangan,.Satu, perdagangan tentu susu dan daging, karena dengan program Bapak Presiden untuk juga makanan bergizi gratis kan memerlukan hal seperti ini,” katanya dikutip Minggu (16/3/2025).

Namun, Erick tidak menjelaskan apakah pemerintah melalui BUMN bakal mengimpor daging dan susu untuk memenuhi kebutuhan MBG. Atau, kata dia, bisa saja investor asal Australia berinvestasi di Indonesia untuk mengembangkan sapi perah.

Dia menyebut, investasi peternakan sapi untuk MBG bukan hal yang baru. Investor Vietnam dan Belanda juga sudah ditawarkan untuk berinvestasi dalam program tersebut. Perusahaan asal Vietnam, TH Group, sepakat berinvestasi dalam pengembangan sapi perah bakalan di Indonesia.

“Tentu apakah mungkin, sama saya tawarkan seperti investasi yang kemarin disampaikan Vietnam, ada investasi di sini. Atau seperti Frisian Flag dari Belanda, apakah ada investasi di sini, ya saya juga tawarkan bisa juga Australia bisa melihat opportunity (kesempatan) ini untuk berinvestasi bersama,” kata Erick.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan membangun 100 dapur untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Di sini, kita membuat tugas-tugas yang fokus untuk membuat sampai dengan 100 Satuan Pelayanan Pangan Bergizi atau SPPG sebelum 17 Agustus 2025," kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dalam acara pengukuhan pengurus Kadin, Jumat (14/3/2025).

Anindya menambahkan, Kadin telah berkoordinasi Badan Gizi Nasional terkait inisiatif ini. Para pengusaha bisa bergabung dalam mendukung program ini, dengan catatan administrasinya harus rapi.

"Teman-teman di sini silakan (bergabung). Titipan saya, administrasinya harus rapi karena ini memakai APBN," kata Anindya.

Selain fokus pada program Makan Bergizi Gratis, Anindya juga mengungkap Kadin fokus pada tiga program prioritas pemerintah lainnya seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), pembangunan rumah yang layak dan terjangkau, serta program terkait pekerja migran.

"Kita merasa tenaga kerja migran itu berhasil membawa banyak sekali devisa. Nah, bagaimana kalian bisa membantu pelatihan bukan saja untuk pekerja domestik tapi untuk nelayan, pelayan, dan lain-lain. Mudah-mudahan hasilnya bisa membawa manfaat," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie menyatakan kesiapan pengusaha untuk berkontribusi membangun infrastruktur dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Sebanyak 38 Kadin Provinsi dikerahkan untuk membangun dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Hal ini disampaikan Anindya dalam Audiensi Kadin Indonesia bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).

“Datang Kadin dari 38 provinsi yang ingin sekali berdialog dengan BGN. Kadin ini sebagai mitra strategis pemerintah, fokus kepada membantu pemerintah mensukseskan program besar, seperti Makan Bergizi Gratis,” kata Anindya di Menara Kadin, ditulis Jumat (14/3/2025).

Pembangunan SPPG di berbagai wilayah, ujarnya, akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Ini termasuk sektor usaha yang memiliki kapasitas untuk mendukung operasional dapur, dan penyediaan bahan pangan berkualitas.

“Kita juga membentuk Satgas untuk membuat SPPG Gotong Royong, di mana kita mulai untuk suatu prototipe sendiri. Beberapa yang kita yakini baik, bukan saja untuk pemasokannya, tapi juga administrasinya,” tutur dia.

Sejumlah perusahaan anggota Kadin juga telah diminta untuk mengonversi dapur agar dapat difungsikan sebagai SPPG.

Saat ini, jumlah dapur yang mendukung program MBG telah meningkat dari 11 ribu menjadi 30 ribu. Partisipasi swasta diharapkan dapat mempercepat pembangunan dapur program pangan ini.

“Jadi bahan baku yang dibutuhkan sangat banyak, teman-teman di Kadin Provinsi itu bisa berpartisipasi. Ini luar biasa sekali,” kata Anindya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, hingga 12 Maret 2025, realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp710,5 miliar. Adapun total penerima manfaat sebanyak 2.053.248 orang.

"Realisasi per 12 Maret pencairan anggaran mencapai Rp710,5 miliar," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Maret 2025, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Program Makan Bergizi Gratis memiliki pagu anggaran sebesar Rp71 triliun dengan target penerima mencapai 17,9 juta orang. Kelompok sasaran utama mencakup 15,5 juta anak sekolah, serta 2,4 juta ibu hamil.

Hingga pertengahan Maret 2025, penerima manfaat program ini tersebar di berbagai kategori, di antaranya:

- Anak Pra-SD: 111.127 orang
- Santri di Pondok Pesantren: 10.681 orang
- Siswa SD/MI: 912.023 orang
- Siswa SLB: 4.548 orang
- Siswa SMP/MTs: 578.465 orang
- Siswa SMA/MA/SMK: 424.145 orang
- Ibu Menyusui: 2.613 orang
- Balita: 7.811 orang
- Ibu Hamil: 1.835 orang

Untuk mendukung pelaksanaan program ini, kata Suahasil, pemerintah telah mengoperasikan 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di berbagai daerah. Keberadaan SPPG ini memastikan makanan bergizi yang diberikan kepada para penerima memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

Sebagai informasi, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan ibu hamil. Program ini juga diharapkan dapat mendorong ketahanan pangan serta meningkatkan produktivitas generasi muda Indonesia.

Pemerintah terus melakukan evaluasi dan optimalisasi agar target 17,9 juta penerima manfaat dapat tercapai secara merata di seluruh Indonesia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membangun rumah khusus untuk Prajurit TNI AD dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), di Serang, Banten.

Menteri KKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan proyek tersebut pada Minggu (9/3/2025).

Rencananya, ada 5.760 unit rumah yang dibangun dalam program khusus tersebut. Sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk Prajurit TNI AD, sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi MBR dan 1.009 unit untuk rumahkomersial.

"Pertama, kami butuh data berapa anggota TNI AD yang butuh rumah. Agar kami bisa mengalokasikan kuota untuk membuat perencanaan. Tahun 2025 ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Maruarar dalam pernyataan resmi, Minggu (9/3/2025).

Dia juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab. "Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya," ujarnya.

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, Maruarar menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. Secara pribadi, Maruarar Sirait akan menyumbang sebesar Rp500 juta.

"Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp500 juta untuk taman bermain anak," ujarnya.

Irjenad Letjen TNI Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Menteri PKP terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Letjen TNI Erwin.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dan diskusi bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti membahas rencana pembangunan rumah untuk Guru.

Tujuan program ini adalah untuk memastikan para guru dapat tinggal dekat dengan lokasi tempat mengajar, sehingga mereka dapat bekerja lebih maksimal.

Selain itu, rumah dinas guru juga menjadi bagian dari upaya untuk menarik dan mempertahankan tenaga pengajar di daerah-daerah yang membutuhkan.

Menteri PKP menyatakan, sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut akan disiapkan nota kesepahaman (MOU) antara kedua Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik. Ara berharap dengan adanya bantuan perumahan, para guru dapat menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan mereka.

"Agar tepat sasaran kita sangat membutuhkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena rumah bersubsidi ini diperuntukan untuk MBR, datanya ada di BPS dan kriterianya BPS yang buat. Pak Presiden meminta jangan sampai penerima bantuan tidak tepat sasaran dan rumahnya pun harus berkualitas, karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi kita," katanya, dikutip Minggu (9/3/2025).

Mendikdasmen mengatakan, pembangunan rumah untuk guru tersebut ditargetkan sebanyak 20.000 unit rumah. Pembangunan rumah subsidi untuk guru sebanyak 20.000 unit tersebut akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS yang juga berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.

"Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja dan lebih fokus. Masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia," katanya. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) oleh pemerintah sebagai langkah strategis dalam mendukung pembiayaan infrastruktur, termasuk Program 3 Juta Rumah

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menegaskan, kebijakan ini sejalan dengan upaya menciptakan pendanaan berkelanjutan.

“Keputusan pemerintah untuk menerbitkan SBN merupakan langkah strategis untuk mendapatkan pendanaan berkelanjutan," ujar Inarno di Jakarta, dikutip Minggu (9/3/2025).

SBN merupakan instrumen investasi di pasar modal yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Adapun SBN dapat dibeli oleh investor baik individu maupun institusi.

Belum lama ini, Bank Indonesia (BI) berniat untuk menambah pembelian SBN yang diterbitkan pemerintah sebagai dukungan mendanai program 3 juta rumah.

Mekanisme pembelian, menurut BI, dilakukan baik di pasar perdana, maupun sekunder. Hingga 17 Februari 2025, BI telah membeli SBN melalui pasar sekunder sneilai Rp32,46 triliun.

Inarno menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan dalam menyukseskan kebijakan ini.

“kami mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat melalui penerbitan SBN. Inisiatif ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi," katanya. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ikut mengawal tes keamanan program makan bergizi gratis (MBG).

Hal ini dia katakan saat berkunjung ke kantor BPOM, di Jakarta, Selasa (4/3/2025). Seperti diketahui, program MBG berlaku untuk balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian masyarakat, terutama anak-anak dan ibu agar memiliki kehidupan yang lebih berkualitas.

"Program ini (MBG) bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Oleh karena itu, keamanan pangannya harus dijamin agar manfaatnya maksimal," kata Zulhas.

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menanggapi hal tersebut dengan penuh kesiapan dalam mengawal keamanan MBG. Pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap mutu dan kualitas makanan yang disajikan.

"Sebagai bagian dari pemerintahan, BPOM berkomitmen mendukung keberhasilan MBG melalui pengawasan mutu dan keamanan makanan. Pengawalan MBG akan dilakukan oleh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah," ujarnya.

Sebagai informasi, BPOM akan mendampingi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG. Saat ini, ada sebanyak 726 SPPG yang melayani sekitar 2 juta penerima manfaat. Nantinya jumlah tersebut akan bertambah seiring selesaikan proses verifikasi.

Setidaknya, nantinya akan ada 3 juta penerima manfaat MBG, dengan perkiraan dana yang dibutuhkan sekitar Rp1 triliun per bulan. Angka tersebut jelas sangat tinggi, yang diharapkan bisa dikolaborasikan dengan pihak swasta.

"Tentu dana tersebut sangat besar. Kita juga berharap dari pihak swasta bisa berkolaborasi, karena banyak kan yang bergerak di bidang pangan. Jadi program ini (MBG) tidak hanya selama 5 tahun tapi juga untuk selamanya," kata Kepala BPOM Taruna.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan perumahan bersubsidi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Maruarar mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi pegawai negeri, khususnya mereka yang bertugas di kepolisian.

Penyediaan perumahan bagi PNS Polri merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara yang telah berdedikasi dalam pelayanan publik.

"Kami ingin memastikan bahwa para pegawai negeri di instansi Polri memiliki akses terhadap hunian yang nyaman, aman, dan terjangkau. Dengan adanya program ini, kami berharap dapat membantu mereka dalam memiliki rumah sendiri serta meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarganya," ujar Maruarar di Karawang.

Untuk diketahui, proyeksi pembangunan perumahan subsidi di 34 wilayah Polda mencapai 14.419 unit, dengan animo pendaftaran dari ASN Polri telah mencapai 2.549 orang. Sedangkan yang dibangun di Karawang diperkirakan sebanyak 300 unit.

"Terima kasih Polri telah membantu 0,5 persen dari target 3 juta rumah. Ini sinergi yang luar biasa agar masyarakat memiliki rumah," tutur dia.

Kementerian PKP tahun ini telah mengalokasikan anggaran untuk 220 ribu rumah subsidi. Akan dialokasikan kepada ASN Polri sebanyak 14.419 unit.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program perumahan bersubsidi, Kapolri menyampaikan bahwa Polri terus merevitalisasi program ini dan telah memungkinkan 10 ribu pegawai negeri di lingkungan Polri memiliki rumah subsidi di seluruh Indonesia.

Untuk memastikan pemerataan, Polri tengah mengoordinasikan peta wilayah rumah subsidi yang akan mendorong pertumbuhan sektor properti di berbagai daerah.

"Kita bersama-sama mendukung program Presiden. Di satu sisi rumah adalah harapan bagi personel Polri. Program ini kita sambut baik, ini merupakan program pertama yang kita laksanakan. Harapan kita target kita bisa lebih dari 100 ribu dan betul-betul menjadi manfaat bagi anggota Polri," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)