REPUBLIKA.CO.ID,PARIS -- Perdana Menteri Prancis yang baru, Francois Bayrou mengatakan akan memulihkan aliran listrik ke seluruh rumah di Mayotte pada akhir Januari mendatang. Wilayah seberang laut Prancis yang terletak antara Madagaskar dan pantai Mozambik itu dalam masa pemulihan usai dihantam badai besar awal Desember ini.

Bayrou juga mengatakan pemerintah Prancis melarang pemukiman kumuh dibangun kembali. Lambatnya bantuan dan akses ke air bersih dan listrik datang, membuat marah warga wilayah termiskin di seberang lautan Prancis, yang terletak sekitar 8.000 kilometer dari daratan Prancis.

Bayrou berkunjung ke pulau itu untuk mengumumkan langkah-langkah darurat untuk membangun kembali Mayotte. Ia dilantik di hari Siklon Chindo menghantam dua pulau utama Mayotte.

Bayrou mengatakan rancangan undang-undang darurat khusus, yang akan mencakup langkah-langkah untuk melarang perumahan sementara yang ada di mana-mana sebelum badai, akan dipresentasikan dalam rapat kabinet pada 3 Januari. Lalu dikirim ke parlemen dua pekan kemudian.

"Kita tidak bisa membiarkan Mayotte menjadi ibu kota pemukiman kumuh, ini bukan tentang membangun kembali Mayotte seperti sebelumnya. Kami harus menggambar masa depan yang berbeda untuk Mayotte," kata Bayrou, Selasa (31/12/2024).

Bayrou tidak mengungkapkan bagaimana ia akan menampung warga yang sebelumnya tinggal pemukiman kumuh yang sebagian besar imigran tanpa dokumen dari Pulau Komoro. Sebagian warga sudah mulai membangun kembali pemukiman kumuh.

Perdana menteri Prancis itu dikritik karena tidak berkunjung ke Mayotte lebih awal. Sementara Presiden Emmanuel Macron juga disoraki saat ini berkunjung ke sana pada bulan ini.

Bayrou mengatakan pasokan air, yang bahkan sebelum bencana merupakan titik kritis, akan kembali ke tingkat sebelum badai sebelum akhir pekan depan. Sekitar 200 antena Starlink akan digunakan untuk membantu memulihkan komunikasi.

Bayrou juga mengatakan perkiraan awal yang diberikan kepala daerah setempat, yang menyebutkan jumlah korban tewas mungkin mencapai beberapa ribu orang pada hari-hari setelah topan, mungkin terlalu berlebihan.

“Kami harus sangat berhati-hati saat membahas hal ini, namun yang mengejutkan dari orang-orang yang kami temui adalah bahwa rumor tentang ribuan korban tewas tidak berdasar,” katanya.

Ia menambahkan kemungkinan jumlah korban tewas hanya ratusan orang. Hingga saat ini jumlah resmi korban tewas dalam Siklon Chido masih 39 orang.

REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, menyiapkan dapur sehat untuk menunjang pelaksanaan program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak sekolah.

Menurut Danrem 091/Aji Surya Natakesuma Brigjen Anggara Sitompul, program itu dijadwalkan akan resmi diluncurkan di Kota Samarinda pada 2 Januari 2025. "Program makan bergizi gratis ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk menyukseskan," ujar Anggara di Kota Samarinda, Kamis (26/12/2024).

Saat ini, Korem 091/ASN telah memiliki satu dapur sehat di kawasan Air Putih, Jalan Suryanata, Kota Samarinda. Dapur tersebut dikelola oleh 50 orang dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk segera mengoperasikannya dalam mendukung program makan bergizi gratis.

"Kami akan memastikan titik-titik dapur yang telah ditentukan dapat melayani kebutuhan anak-anak sekolah. Kami juga menjalin kerja sama dengan pihak swasta yang bersedia mendukung program tersebut," ujar Anggara.

Menurut dia, satu dapur sehat mampu melayani 3.000 hingga 4.000 siswa. Selain itu, semua dapur itu akan memberdayakan petani lokal di sekitar lokasi. Anggara juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk menyukseskan program ini.

Saat ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait mekanisme pelaksanaan agar berjalan maksimal. Anggara berharap pihak swasta turut berperan aktif dalam menyediakan kebutuhan untuk program makan bergizi gratis ini. "Korem akan berupaya semaksimal mungkin agar program ini berhasil," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belakangan muncul wacana mengganti susu dengan daun kelor di menu program makan bergizi gratis. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) Muhaimin Iskandar menyatakan wacana penggantian susu dengan makanan berbahan daun kelor itu masih bersfat simulasi.

"Ya itu masih proses semua, ya, simulasi. Sinkronisasi pusat, daerah, lokalitas," ujar Muhaimin di Jakarta, Rabu (25/12/2024).

Wacana penggunaan daun kelor sebagai bahan makanan alternatif dalam program makan bergizi gratis sebelumnya diutarakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Dadan mengatakan tak semua daerah akan mendapatkan menu yang sama.

Menu akan disesuaikan dengan lokalitas yang ada di suatu daerah tertentu. Menurut Dadan, telur ayam dapat memenuhi kebutuhan protein, sementara daun kelor menyediakan kalsium yang biasanya dapat terpenuhi melalui susu.

Menanggapi hal tersebut, Muhaimin yakin Badan Gizi Nasional sudah menghitung nutrisi dan gizi dari setiap asupan makanan. Di sisi lain, pemerintah terus melakukan simulasi agar masyarakat yang menjadi sasaran mendapat gizi yang seimbang.

"Tentu itu kewenangan badan gizi, tapi mereka pasti menghitung betul jumlah kalori, protein, kemudian karbonnya itu betul-betul seimbang. Karena itu simulasi ini terus dilakukan semoga sukses," kata dia.

Ia setuju program makan bergizi gratis ini mengutamakan lokalitas bahan makanan. Karena nantinya akan menjadi sebuah ekosistem perekonomian, utamanya bagi UMKM lokal.

"Tapi saya sebagai bagian dari proses itu berharap lokalitas itu digunakan. Kalau kelornya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan" katanya.

"Peternak susu supaya murah, tumbuhkan. Jadi ke depan peternak susu harus tumbuh di daerah supaya terjangkau harganya," ujar dia menambahkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaksanakan serah terima Program Kemaslahatan Tahun 2024 yang menghadirkan Program Makan Bergizi untuk 3.000 santri. Acara ini berlangsung di Pondok Pesantren Karya Pembangunan (PKP), Ciracas, Jakarta Timur, sebagai bagian dari Festival Koperasi Pesantren Nusantara.

Program ini dihadirkan oleh BPKH dengan menggandeng Rumah Zakat sebagai mitra kemaslahatan. Program ini bertujuan mendukung pemerintah dalam pembangunan nasional sekaligus membantu memenuhi kebutuhan makanan bergizi di lingkungan pesantren.

Acara dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Menteri Koperasi RI, Dr. Fery Joko Juliantono, SE, M.Si, Ketua Umum Inkopontren, H. Hapi Zajuli, SE, Ketua Umum Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP), Drs. H. Sukesti Martono, MA, Perwakilan Rumah Zakat, Chief Marketing Officer Bapak Didi Sabir, Wakil Ketua Dekopin, Dr. Agung Sujatmoko, dan Sekretaris Umum Inkopontren, H. Saiful Arifin.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Koperasi RI, Dr. Fery Joko Juliantono, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang dilakukan BPKH dan Rumah Zakat dalam mendukung pesantren. "Program ini menunjukkan komitmen bersama untuk meringankan kebutuhan pesantren sekaligus mendukung perkembangan generasi muda yang sehat dan cerdas," ujarnya.

Ketua Umum Yayasan PKP, Drs. H. Sukesti Martono, MA, juga mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Kami merasa terhormat menjadi bagian dari program yang sangat bermanfaat ini. Makanan bergizi bagi santri adalah langkah penting dalam mencetak generasi yang unggul," katanya.

Chief Marketing Officer Rumah Zakat, Didi Sabir, menambahkan, "Kami bangga dapat menjadi mitra BPKH dalam program ini. Semoga langkah ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih luas untuk mendukung kemajuan pesantren di seluruh Indonesia."

Acara berjalan lancar dan penuh makna, diakhiri dengan doa bersama untuk keberkahan program ini. Program Makan Bergizi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi inisiatif serupa yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan pesantren di seluruh negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT -- Otoritas Israel telah membangun tujuh pos permukiman ilegal di dalam Area B Tepi Barat, yang seharusnya berada di bawah kendali administratif Otoritas Palestina, menurut laporan kelompok hak asasi Israel pada Ahad (22/12/2024). Pos-pos tersebut merupakan permukiman ilegal pertama yang didirikan di Area B sejak penandatanganan Perjanjian Oslo pada 1993.

"Untuk pertama kalinya sejak Perjanjian Oslo, tujuh pos permukiman didirikan di Area B Tepi Barat," kata organisasi hak asasi Peace Now dalam pernyataannya.

Peace Now juga menyebutkan bahwa "lima dari pos permukiman tersebut didirikan di area yang disebut Cadangan yang Disepakati (Agreed-Upon Reserve)" di timur dan tenggara kota Bethlehem, sementara dua lainnya didirikan di wilayah Ramallah, semuanya berada di Area B Tepi Barat.

Perjanjian Oslo II tahun 1995 membagi wilayah Tepi Barat menjadi tiga zona: Area A di bawah kendali penuh Palestina, Area B di bawah kendali sipil dan administratif Palestina namun dengan kendali keamanan Israel, dan Area C di bawah kendali penuh Israel, baik sipil, administratif, maupun keamanan.

Semua permukiman ilegal Israel berada di Area C Tepi Barat yang mencakup 60 persen wilayah tersebut. Israel memberlakukan pembatasan ketat terhadap pembangunan oleh warga Palestina di area itu dan kerap menghancurkan rumah-rumah Palestina dengan alasan tidak memiliki izin bangunan.

Peace Now, kelompok pemantau anti-permukiman ini juga mencatat bahwa "puluhan keluarga Palestina telah meninggalkan rumah mereka di Area B akibat kekerasan oleh pemukim," yang membuka jalan bagi pendirian pos-pos permukiman di atas tanah mereka.

"Di seluruh Tepi Barat, jumlah pos permukiman mencapai angka luar biasa, yakni 52 pos yang didirikan pada tahun 2024. Tujuh pos permukiman di Area B ini mencakup 13,5 persen dari semua pos yang didirikan tahun lalu," ungkap Peace Now.

Menurut perkiraan Israel, lebih dari 720.000 warga Israel kini tinggal di permukiman dan pos ilegal di Tepi Barat yang diduduki, termasuk di wilayah Yerusalem Timur.

Pembangunan permukiman semakin meningkat sejak pemerintah sayap kanan Israel, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, berkuasa pada Desember 2022.

Komunitas internasional, termasuk PBB, menganggap permukiman itu ilegal menurut hukum internasional. PBB berulang kali memperingatkan bahwa perluasan permukiman yang terus berlanjut mengancam kelangsungan solusi dua negara, kerangka kerja yang dianggap penting untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Dalam perkembangan hukum yang signifikan pada Juli, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa pendudukan Israel selama puluhan tahun atas wilayah Palestina adalah "ilegal."

Pengadilan tersebut menyerukan evakuasi segera atas semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi tarekat di bawah naungan PBNU, Jam'iyyah Ahlit Thoriqoh Al Mu’tabaroh An-Nahdliyyah (Jatman) mendukung program makan bergizi gratis di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Mudir Aly Jatman periode 2024-2029, Prof KH Ali Masykur Musa saat membacakan rekomendasi Kongres ke-13 Jatman yang telah digelar di Boyolali, Jawa Tengah pada 21-22 Desember 2024.

Menurut dia, Jatman mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Presiden 2024-2029."Dan mendukung, mengapresiasi terhadap kebijakan program-program pemerintah, terutama pemberian makan bergizi gratis yang ditujukan kepada pelajar," ujar Kiai Masykur saat konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2024).

Selain itu, menurut dia, Jatman meminta kepada santri serta ibu hamil untuk mencegah stunting pada anak-anak demi mempersiapkan generasi emas tahun 2045.

"Begitu juga program hilirisasi industri untuk meningkatkan added value dalam rangka memujudkan nasionalisme ekonomi. Dan ini selaras dengan kebijakan Pak Presiden bahwa nasionalisme ekonomi harus menjadi pelaku utama dari ekonomi Indonesia," kata Kiai Masykur.

Hasil Kongres Jatman ini juga telah dilaporkan Kiai Masykur bersama Rois Aly Jatman yang baru, Kiai Chalwani kepada Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf.

"Hasil itu kita laporkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang kita baru saja melaporkan kepada Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf," jelas dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 24 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dikerahkan untuk menangani kebakaran rumah tinggal di Jalan Kampung Melayu Kecil Satu RT 08/RW 10, Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (Jaksel), Sabtu (21/12/2024). Kawasan itu kebetulan padat penduduk.

"Pengerahan kebakaran sebanyak 24 unit mobil pemadam kebakaran dengan 75 personel, objeknya rumah tinggal," kata Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jaksel, Syamsul Huda yang dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Syamsul menyebutkan, petugas menerima informasi dari laporan masyarakat atas nama Friska terkait kebakaran pada pukul 12.33 WIB. Kemudian, pada pukul 12.40 WIB operasi pemadaman dikerahkan, dan mulai beroperasi pukul 12.43 WIB.

"Situasi merah. Kita mendapatkan kabar 12.33 WIB dan waktu tiba 12.40 WIB, lalu 12.43 WIB mulai operasi. Lalu lokalisasi pukul 13.05 WIB dan pendinginan mulai 13.10 WIB, hingga selesai operasi pemadaman 13.40 WIB," ujar Syamsul.

Dia menjelaskan, kronologi kebakaran bermula saat pemilik rumah melihat ada asap di rongga atau di sela-sela tembok rumah yang terdapat instalasi kabel. "Karena jarak rumah yang berdempetan dan tebalnya kepulan asap, penghuni kemudian menghubungi Damkar Tebet," jelasnya.

Syamsul mengatakan, luas area yang terbakar mencapai 55 meter persegi (m2). Adapun kebakaran itu diduga akibat korsleting listrik yang berdampak pada enam KK, 30 jiwa, dan taksiran kerugian mencapai Rp 78 juta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk mengelola dapur-dapur program Makan Bergizi Gratis. Menurut dia, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana juga telah membuka kesempatan ini.

"Ini opportunity yang luar biasa dan saya berharap juga pihak dari kita semua di MUI mesti juga berani berkolaborasi dengan Badan Gizi, Pak Dadang untuk diundang karena beliau membuka bahwa dapur-dapur itu bisa dikelola oleh kelompok masyarakat," ujar Erick dalam kegiatan Musyarawah Kerja Nasional (Mukernas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Artinya, kata dia, dalam mengelola dapur-dapur makan bergizi gratis itu tidak hanya didominasi oleh anggaran negara, tetapi juga melibatkan kelompok masyarakat.

"Nah ini sebuah sirkular ekonomi yang saya rasa menjadi hal yang sangat penting kita bisa antisipasi," ucap Erick.

"Dan insya Allah kami, saya, dari pemerintah, kami pasti dengan arahan yang terakhir oleh Bapak Prabowo kita harus menyukseskan visi beliau karena kami pembantunya beliau. Tetapi bagaimana ekosistem ini kita harus rajut," kata dia.

Selain itu, Erick juga menyampaikan dalam pemerintahannya yang belum genap 100 hari, Presiden Prabowo sudah banyak melakukan gebrakan dalam mengeluarkan kebijakan. Sekarang ini, kata dia, tinggal masyarakatnya mau atau tidak memanfaatkannya.

"Sudah banyak gebrakan-gebrakan tapi tinggal dikembalikan kita yang sendiri mau gak memanfaatkan policy yang sekarang ini berjalan," ujar Erick.

Dalam program hilirisasi mungkin ada orang yang menganggap terlalu jauh. Padahal, menurut Erick, kalau berbicara hilirisasi mengenai pangan itu realitasnya memang ada di desa.

"Ketika bicara makan siang gratis itu ekosistemnya di desa. Kenapa? Tidak mungkin dengan kepulauan kita yang jumlahnya 17 ribu ini harus selalu bahan pangan dikirim dari pulau yang satu ke pulau yang lain," ucap Erick.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi di lingkungan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Tbk. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka.

"Per tanggal 9 Desember 2024, KPK telah memulai penyidikan untuk perkara sebagaimana tersebut di atas dan telah menetapkan dua orang sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Tessa menerangkan, dugaan korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek-proyek di Divisi Engineering, Procurement, and Construction (EPC) PT PP tahun 2022-2023.

Penyidik KPK belum memberikan keterangan soal siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan kronologi perkara tersebut karena proses penyidikan yang masih berjalan.

Sesuai kebijakan KPK, siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta konstruksi perkaranya akan disampaikan setelah proses penyidikan rampung.

"Proses penyidikan saat ini masih berjalan, untuk nama dan jabatan tersangka belum dapat disampaikan saat ini," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, HAMILTON -- Para anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan pada Rabu (18/12/2024) tentang permukiman ilegal Israel dan tindakan kekerasan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Beberapa negara anggota juga menuntut pihak-pihak terkait mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Timur Tengah dan Asia dan Pasifik Khaled Khiari mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Israel terus memperluas pembangunan permukiman dekat Tepi Barat yang didudukinya, termasuk Yerusalem Timur.

"Di Gaza, gencatan senjata sudah lama tertunda," ujar Khiari.

Ia menegaskan hukuman kolektif yang dihadapi rakyat Palestina tidak dapat dibenarkan.

"Pengeboman tanpa henti di Gaza oleh pasukan Israel, semakin banyaknya korban sipil, penghancuran menyeluruh lingkungan Palestina dan memburuknya situasi kemanusiaan adalah hal yang mengerikan," katanya.

Khiari menyatakan sangat prihatin atas perluasan ilegal yang terus menerus oleh kalangan pemukim Israel. Ia menekankan tindakan itu memicu ketegangan dan menghalangi kemungkinan negara Palestina yang merdeka, demokratis, berdampingan dan berdaulat.

"Saya tegaskan semua permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki keabsahan hukum dan melanggar hukum internasional dan resolusi PBB," kata Khiari.

Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB James Kariuki sementara itu menyoroti peningkatan kasus malnutrisi akut pada anak-anak di Gaza. Dia mengatakan Gaza sekarang memiliki jumlah tertinggi di dunia menyangkut anak per kapita yang diamputasi.

"Inggris menyerukan Israel untuk menghentikan perluasan permukiman di tanah Palestina, yang ilegal menurut hukum internasional, dan untuk meminta pertanggungjawaban para pemukim yang melakukan kekerasan," kata Kariuki.

Ia juga mendesak Israel agar berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil dan mematuhi kewajiban internasional.

"Ketidakstabilan yang berkelanjutan dan kekerasan pemukim di Tepi Barat tidak boleh ditoleransi oleh Israel, dan budaya impunitas harus diakhiri," katanya.

Dia menolak upaya pemindahan paksa warga Gaza dari atau di dalam Gaza. "Tidak boleh ada pengurangan wilayah Jalur Gaza. Perluasan infrastruktur militer Israel dan penghancuran bangunan sipil dan lahan pertanian di seluruh Jalur Gaza tidak dapat diterima," ujarnya.

Duta Besar Swiss untuk PBB Pascale Baeriswyl mengecam kelaparan yang dialami warga Gaza yang penggunaannya sebagai metode peperangan merupakan kejahatan perang menurut Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional.

Dia menuntut pihak-pihak terkait segera mewujudkan gencatan senjata. Baeriswyl juga mengutuk pernyataan pejabat Israel yang mengumumkan rencana memperluas permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia menyoroti veto berulang kali yang digunakan Amerika Serikat pada resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan.

Menurut Nebenzia, tindakan AS itu mengandung alasan untuk memastikan operasi militer Israel dapat berlanjut di Gaza, sehingga nyawa para sandera terus terancam.

Sambil menyebut tindakan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ilegal, dia mengatakan tindakan itu juga melanggar resolusi-resolusi terkait yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

"Kami khususnya prihatin dengan pernyataan yang dibuat pejabat Israel tentang perubahan demografi Gaza secara paksa untuk menjajah kembali Jalur Gaza," katanya.

Wakil Dubes China Geng Shuang mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan semua opsi yang ada pada mereka dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri konflik di Gaza.

Ia juga mendesak negara-negara untuk tidak lagi menghalangi tindakan Dewan, mengacu pada AS. Geng menuntut Israel segera menghentikan operasi militer di Gaza, memenuhi kewajibannya pada hukum kemanusiaan internasional, serta mencabut blokade Gaza dan pembatasan akses kemanusiaan.

Dubes AS Linda Thomas-Greenfield menyuarakan kekhawatiran tindakan Israel di Tepi Barat melemahkan kemampuan Otoritas Palestina untuk memenuhi kebutuhan rakyat Palestina dan secara lebih luas, meredam prospek solusi dua negara.

"Kami tegaskan kembali sikap kami bahwa permukiman Israel di Tepi Barat merupakan hambatan bagi tercapainya solusi dua negara," katanya.

Permukiman ilegal Israel, katanya, tidak konsisten dengan hukum internasional dan hanya berfungsi untuk melemahkan keamanan Israel.

Dia menyoroti laporan yang mengkhawatirkan tentang jumlah warga Palestina yang gugur di Tepi Barat yang diduduki. Dia mendesak Israel untuk mengintervensi dan menghentikan mereka, lebih baik lagi, mencegah mereka sejak awal.

"Kami mendesak Israel menghentikan upaya melegalkan pos-pos terdepan di Tepi Barat, meredakan ketegangan, mengadili semua pelaku kekerasan, tidak peduli latar belakang pelaku atau korban," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan dikuatkan perannya dalam mendukung penuh program swasembada pangan dan makan gizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto terutama di kawasan Indonesia Timur. Ke depan, BUMDes tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal tetapi juga berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia Timur.

“Saya jelaskan sedikit ke depan target kita Program Tekad ini juga bisa mendukung visi misi Bapak Presiden Prabowo, terutama dalam mendukung program makan bergizi gratis,” kata Project Manager (PM) Program Tekad, M Fachri, dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024).

Dia menjelaskan, selama ini fokus utama Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) adalah melatih BUMDes di desa-desa sasaran untuk mengembangkan sektor pemasaran, pertanian, dan perikanan. Pelatihan ini meliputi penggunaan teknologi maupun praktik baru yang bermuara meningkatkan nilai hasil panen petani secara lebih modern dan efisien.

“BUMDes di desa sasaran telah kita latih untuk melakukan pengolahan hasil panen secara lebih modern dan efisien, jadi kalau sekarang diarahkan pada pencapaian swasembada pangan dan penguatan makan bergizi gratis tentu BUMDes sudah sangat siap.

Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangungan Daerah Tertinggal tersebut mengungkapkan, melalui jaringan pemasaran yang telah dibangun dengan dukungan Program Tekad, produk-produk dari desa dapat didistribusikan secara lebih luas, baik ke sekolah-sekolah dan desa-desa guna mendukung program makan bergizi gratis.

“Jejaring BUMDes di daerah sasaran Program Tekad telah terhubung baik di level kecamatan hingga kabupaten sehingga relatif mudah jika harus menyuplai sekolah-sekolah utamanya di kawasan Indonesia Timur,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menginstruksikan agar Program Tekad ke depan dapat diarahkan untuk mendukung program makan bergizi gratis dengan memastikan produksi pangan lokal di desa berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Karena saya haqqul yakiin, dengan program Bapak Presiden Prabowo melalui makan siang bergizi, ekonomi di desa akan semakin menggeliat,” ujarnya saat pembukaan Workshop Nasional Evaluasi Akhir Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu, di Makasar, 18 November 2024.

“Nah, sekarang coba program IFAD diarahkan ke sana untuk mendukung makan siang bergizi. Jadi kalau di desa belum ada tomatnya, coba tomat. Pasti laku. Kalau cabai, coba cabai. Kan ini ekonomi terpadu,” ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, MAJALENGKA--Pemkab Majalengka siap melaksanakan progam Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran sebesar Rp 5 miliar pun telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan MBG bagi siswa PAUD hingga SMP se-Kabupaten Majalengka.

Penjabat (Pj) Bupati Majalengka, Dedi Supandi mengatakan, ada 192.247 siswa dari mulai PAUD, SD, hingga SMP se-Kabupaten Majalengka yang menjadi sasaran progam MBG. Anggaran untuk program MBG tersebut telah disiapkan dalam APBD 2025 Kabupaten Majalengka.

‘’Terlepas anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi untuk program ini, yang terpenting Pemkab Majalengka sudah menganggarkannya,’’ ujar Dedi, Selasa (17/12/2024).

Dedi mengatakan, program MBG itu akan menyediakan menu makanan bergizi, termasuk buah-buahan dan susu. Program itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas gizi pada anak-anak dan menekan angka stunting. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Majalengka akan menggadeng catering lokal melalui e katalog. Sehingga bisa mendongkarak perekonomian sekaligus pemberdayaan catering lokal.

Selain itu Pemkab juga telah melatih kelompok pemberdayaan perempuan dibawah PKK yang bisa dilibatkan dalam mensukseskan MBG. ‘’Lebih dari sekadar meningkatkan gizi siswa, program ini juga dirancang untuk mendukung perekonomian lokal,’’ katanya.

Sementara itu, Pemkab Majalengka pun telah melaksanakan uji coba MBG, yang merupakan hasil kolaborasi dengan Hotel Fitra Majalengka. Uji coba itu dilakukan di SMPN 7 Majalengka, Kecamatan Majalengka, kemarin.

Pada simulasi makan bergizi gratis yang dilaksanakan di sekolah SMPN 7 Majalengka, menu yang disajikan ada nasi, ayam kecap, sayur, tahu, jeruk, hingga susu. Jika dikalkulasikan, diperkirakan harganya Rp 15 ribu per porsi.

Dalam kesempatan itu, para siswa mengambil menu makanan secara prasmanan di salah satu ruangan. Mereka kemudian membawanya ke kelas masing-masing untuk disantap secara bersama. Dedi mengatakan, kolaborasi semacam itu dibutuhkan untuk bersama-sama menyukseskan MBG, yang merupakan program unggulan presiden dan wakil presiden RI.

‘’Saya minta sekolah yang lainya bisa berkolaborasi dengan pihak - pihak yang bisa membantu dalam mesukseskan program Makan Bergizi Gratis,’’ kata Dedi.