JAKARTA, investor.id – Salah satu hal utama yang ditekankan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) adalah kontrol kualitas pangan. Pengamat pendidikan Indonesia, Darmaningtyas mewaspadai kelalaian oknum sehingga timbul keracunan makanan pada anak dalam keberlangsungan program tersebut.

Dalam upaya membantu kontrol kualitas makanan yang akan diberikan kepada para pelajar nanti, Darma melihat pentingnya peran Dasawisma untuk diberdayakan secara maksimal dalam program tersebut. Sebab Dasawisma dinilai punya peran yang cukup dekat dengan sasaran MBG.

“Dasawisma itu bisa diberdayakan untuk menyelenggarakan program makan gratis. Yang paling penting menurut saya adalah kontrol supaya yang tidak mengurangkan kasus-kasus makanan gratis itu yang selama ini ada yang sering berdampak pada timbulnya keracunan, anak, dan sebagainya. Itu yang harus dikontrol,” ungkap Darma saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Mengutip penjelasan dari BKKBN, Dasawisma merupakan suatu kelompok yang terdiri dari 11-20 rumah. Mereka biasanya adalah perempuan atau para Ibu yang diikutsertakan membantu kelancaran tugas pokok program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat desa/kelurahan.

Menurut Darma, peran Dasawisma juga bisa mendukung pihak-pihak kantin sekolah dalam pengelolaan implementasi program makan bergizi gratis. Sebab kehadiran kelompok ibu-ibu tersebut juga bisa membantu dalam menjangkau sekolah-sekolah di pelosok Indonesia sebagai pengganti kantin.

Tidak hanya itu, Dasawisma juga dipercaya mampu menjaga dan mengontrol konsumsi para pelajar penerima MBG. Apalagi mengingat Dasawisma lahir dari kumpulan ibu-ibu di masing-masing wilayah.

Selain itu, Darman turut mengimbau agar para pengelola kantin untuk tidak ikut mencari keuntungan yang besar jika nantinya dipercaya mengelola program makan bergizi gratis. Pasalnya, program tersebut merupakan usaha bersama dari seluruh elemen masyarakat di Tanah Air untuk meningkatkan kecerdasan bangsa.

“Jadi kontrol kualitas makanannya itu menjadi sangat penting. Dan yang saya imbau adalah kalau misalnya nanti diserahkan ke pengelola kantin orientasinya jangan memperoleh keuntungan yang besar-besarnya,” tegas Darma.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pengamat Pendidikan Indonesia, Darmaningtyas, khawatir akan ada yang mencari keuntungan secara finansial dari terselenggaranya program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya hal tersebut malah akan menjadi kendala yang bisa menghambat keberlanjutan program makan bergizi gratis.

“Kendala lainnya itu kalau banyak orang ingin mendapatkan keuntungan finansial dari program ini. Sehingga berebut untuk mengelola,” ungkap Darma dalam dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Darma menyatakan, ada kegelisahan di masyarakat bahwa akan sejumlah pihak berebut mengelola anggaran program makan bergizi gratis. Pihak-pihak yang ikut mengelola program yakin bisa meraup untung secara finansial.

Sebaliknya, dia berharap agar semua pihak bisa kompak saling membantu meningkatkan kesejahteraan pelajar. Artinya, program MBG sudah seharusnya tidak dijadikan lahan meraup keuntungan golongan tertentu.

“Tetapi kalau semua itu legowo bahwa ini untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang bersekolah, sehingga tidak berebut untuk mengelola karena mengelola berarti memperoleh keuntungan, maka sebetulnya tidak akan ada kendala,” ujar Darma.

Selanjutnya, pemerintah pun disarankan untuk tidak memaksakan pengelolaan implementasi MBG melalui skema tender. Ini adalah kekhawatiran lain dari Darma bahwa pemenang tender justru sudah diatur.

“Tetapi kalau kemudian ada orang-orang yang ingin memperoleh keuntungan sehingga memaksakan ini harus ditenderkan dan pemenangnya sudah diatur, nah itu yang akan menjadi hambatan dari keberhasilan program ini,” tukas Darma.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah diminta untuk selektif dalam menyalurkan program makan bergizi gratis (MBG). Pengamat Pendidikan Indonesia, Darmaningtyas menyarankan agar sekolah-sekolah elit yang diisi oleh para pelajar dengan ekonomi menengah ke atas dilarang menerima MBG.

Menurut dia, program anyar pemerintah Indonesia itu sebaiknya hanya diperuntukkan khusus kepada para murid dengan latar belakang ekonomi rendah. Sebab harapannya, makan bergizi gratis bisa mengatasi tantangan para pelajar yang sering terkendala kelaparan dan kurang gizi ketika menimba ilmu.

“Jadi makan gratis diperuntukkan bagi para pelajar yang secara ekonomi itu mengalami kendala sehingga mungkin mereka tidak sempat makan pagi. Tapi bagi sekolah-sekolah yang memang dari aspek ekonominya cukup sehingga kebutuhan gizinya itu tercukupi dengan baik, ya saya kira tidak perlu dilakukan makan gratis,” ungkap Darma saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Dalam menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah diminta untuk selektif. Sebab pemerintah daerah memiliki data lengkap terkait sekolah-sekolah elit yang tidak perlu program tersebut. Saran tersebut menjadi salah satu upaya memaksimalkan keterbatasan anggaran MBG.

“Seleksinya kan semua pemerintah daerah kan sudah punya daftar mana sekolah-sekolah di wilayahnya yang layak diberikan program makan gratis dan mana yang tidak. Jadi itu aja seleksinya sudah ada di masing-masing daerah, pemerintah daerah,” tandas Darma.

Sebagaimana diketahui, program MBG merupakan salah satu terobosan baru pemerintah Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul di masa depan. Program tersebut rencananya akan segera diimplementasikan pada 2 Januari 2025 mendatang.

Saat ini pemerintah terus melakukan upaya uji coba ke sekolah-sekolah di Indonesia. Seluruh pihak turut dilibatkan termasuk para petani maupun peternak daerah sebagai penyumbang bahan makanan yang diproduksi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah diminta untuk selektif dalam menyalurkan program makan bergizi gratis (MBG). Pengamat Pendidikan Indonesia, Darmaningtyas menyarankan agar sekolah-sekolah elit yang diisi oleh para pelajar dengan ekonomi menengah ke atas dilarang menerima MBG.

Menurut dia, program anyar pemerintah Indonesia itu sebaiknya hanya diperuntukkan khusus kepada para murid dengan latar belakang ekonomi rendah. Sebab harapannya, makan bergizi gratis bisa mengatasi tantangan para pelajar yang sering terkendala kelaparan dan kurang gizi ketika menimba ilmu.

“Jadi makan gratis diperuntukkan bagi para pelajar yang secara ekonomi itu mengalami kendala sehingga mungkin mereka tidak sempat makan pagi. Tapi bagi sekolah-sekolah yang memang dari aspek ekonominya cukup sehingga kebutuhan gizinya itu tercukupi dengan baik, ya saya kira tidak perlu dilakukan makan gratis,” ungkap Darma saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Dalam menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah diminta untuk selektif. Sebab pemerintah daerah memiliki data lengkap terkait sekolah-sekolah elit yang tidak perlu program tersebut. Saran tersebut menjadi salah satu upaya memaksimalkan keterbatasan anggaran MBG.

“Seleksinya kan semua pemerintah daerah kan sudah punya daftar mana sekolah-sekolah di wilayahnya yang layak diberikan program makan gratis dan mana yang tidak. Jadi itu aja seleksinya sudah ada di masing-masing daerah, pemerintah daerah,” tandas Darma.

Sebagaimana diketahui, program MBG merupakan salah satu terobosan baru pemerintah Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul di masa depan. Program tersebut rencananya akan segera diimplementasikan pada 2 Januari 2025 mendatang.

Saat ini pemerintah terus melakukan upaya uji coba ke sekolah-sekolah di Indonesia. Seluruh pihak turut dilibatkan termasuk para petani maupun peternak daerah sebagai penyumbang bahan makanan yang diproduksi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pengamat Pendidikan, Darmaningtyas, menyarankan implementasi pengelolaan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) diserahkan langsung kepada kantin-kantin sekolah, bukan melalui tender. Langkah tersebut diyakini akan lebih baik karena sekaligus pemberdayaan usaha kantin sekolah.

Selain itu, Darma juga khawatir jika melalui tender, porsi makanan yang diterima para pelajar sebagai target program MBG hanya sebatas ‘nasi kucing’. Apalagi mengingat anggaran MBG yang disiapkan hanya sebesar Rp 10.000 per porsi.

“Apabila itu sistemnya ditenderkan, saya kira itu nanti dapatnya nasi kucing. Karena itu saya kira implementasinya lebih baik tidak ditenderkan, tapi berdayakan yang buka kantin di sekolah-sekolah,” ungkap dia saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Darma melihat sisi positif pengelolaan anggaran MBG kepada kantin sekolah akan berpengaruh pada kontrol kualitas makanan. Sebab dia kantin-kantin tersebut berada di bawah bimbingan sekolah langsung yang paham betul akan kebutuhan para pelajar.

“Jadi lebih baik pengelolaan anggaran untuk makan gratis bergizi itu diserahkan kepada para pengelola kantin di sekolah-sekolah. Kenapa di sekolah-sekolah tidak lewat tender? Itu jauh lebih efektif kontrolnya terhadap kualitas. Karena di bawah bimbingan sekolah langsung,” lanjut dia.

Adapun jika implementasi pengelolaan anggaran itu lewat tender, Darma menilai akan ada niat pihak terkait yang mencari keuntungan besar. Sebaliknya, kantin sekolah dipercaya hanya memetik untung kecil, sehingga menu yang diberikan juga lebih optimal.

“Tetapi kalau lewat tender, tender itu kan pasti scope-nya banyak dan pasti itu nanti akan mencari keuntungan yang besar. Tapi kalau di petugas kantin di sekolah-sekolah itu, saya kira mungkin dia cukup memotong, sebagai keuntungannya mungkin cukup Rp 500-Rp 1.000 per paket. Sehingga yang jatuh ke mulut masih bisa lumayan lah dibandingkan di tendernya,” pungkas Darma.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan bahwa program makan bergizi gratis harus diawasi secara ketat pada saatnya nanti mulai berjalan. Hal ini mencakup pengawasan menu makan bergizi gratis hingga pengawasan anggaran.

Untuk menu dalam program Makan Bergizi Gratis, Agus mempertanyakan pihak-pihak yang nanti akan melakukan pengawasan. Menurutnya, menu makanan harus dikawal dengan ketat dan melibatkan ahli-ahli terkait agar program tersebut dapat berjalan sesuai harapan.

“Siapa yang ngawasi menunya itu? Memangnya Badan Gizi Nasional bisa? Kalau tidak, siapa? Harus ada, harus jelas siapa yang mengawasi,” ujar Agus saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Agus mengatakan, pemerintah dan Badan Gizi Nasional harus memperjelas kepada publik pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap program makan bergizi gratis. Dia menambahkan, pengawasan sangat krusial untuk menjamin gizi, terlebih program ini melibatkan jutaan anak.

Sejauh ini, Agus pun masih belum mendapatkan kepastian pihak mana yang nantinya akan melakukan fungsi pengawasan tersebut. Menurutnya, seharusnya pemerintah dan Badan Gizi Nasional dalam waktu dekat ini sudah memastikan teknis pelaksanaan dan pengawasan, apalagi program Makan Bergizi Gratis akan mulai secara efektif dilaksanakan pada awal Januari 2025.

“Kalau nanti masaknya pakai air berbakteri bagaimana? Saya dengar BPOM diperintahkan, tapi anggarannya tidak ada. Terus bagaimana?” papar Agus.

Selain itu, Agus turut menyoroti anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 10.000 per porsi pada tahun pertama. Dia menyatakan, pemerintah harus bisa memastikan gizi anak-anak terpenuhi di setiap daerah dengan anggaran yang ada.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap pemakaian anggaran juga menjadi krusial. Jangan sampai, katanya, anggaran untuk makan bergizi gratis terpangkas karena perilaku koruptif oknum-oknum sehingga menu yang disajikan tidak sesuai dengan gizi yang diperlukan anak-anak.

“Terus Rp 10.000 apa menunya? Saya punya pengalaman di RW saya, ketika anggaran dari Pemprov DKI Rp 12.500, isinya cuma roti kecil dan semangka sudah menjelang busuk. Ketika kita protes ke gubernur, baru Rp 12.500 bener-bener makanan bergizi. Sekarang saya mau tanya, ini Badan Gizi Nasional pengawasnya siapa? Apakah yang bersangkutan? Memang badan gizi nasional ada di seluruh Indonesia? Kalau tidak Siapa yang harus awasi?” ucap Agus.

Agus menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis sebetulnya merupakan ide mulia agar anak-anak di Tanah Air tidak kelaparan, sehat, dan berprestasi. Namun, kajian mendalam harus dilakukan oleh pemerintah sebelum program ini dilaksanakan.

Kajian mendalam penting untuk dilakukan oleh pemerintah demi mencapai tujuan program Makan Bergizi Gratis. Agus pun mengusulkan bahwa pemerintah tidak harus melaksanakan program tersebut pada 2025 sehingga dapat lebih matang dijalankan.

“Tolok ukur berhasilnya semua anak itu tingkat kurang gizinya membaik, tidak ada stunting,” pungkas Agus.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id – Keterlibatan swasta dalam program program Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis dinilai tak boleh hanya sekedar langkah promosi. Swasta perlu menciptakan model pembiayaan berkelanjutan, terutama dalam kondisi anggaran yang terbatas hanya Rp 10 ribu per porsi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Dia menyinggung peran dua platform teknologi Grab dan OVO yang baru-baru ini berkolaborasi bersama pemerintah untuk menyukseskan program makan bergizi.

“Pemangkasan anggaran dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi makanan adalah tantangan besar yang dapat menguji kemampuan Grab dan OVO untuk memastikan keberlanjutan program ini,” ungkap Achmad, dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (17/12/2024).

Achmad menekankan, peran swasta seperti kedua entitas bisnis tersebut tak boleh terbatas pada langkah promosi atau hanya bersifat insidental belaka. Grab dan OVO dinilai perlu membantu pemerintah menciptakan model pembiayaan yang berkelanjutan.

Menurut Achmad, Grab dan OVO dinilai tak boleh hanya menggandeng mitra UMKM mereka saja sebagai penyedia makanan bergizi, tetapi harus melibatkan UMKM baru yang belum berdaya.

“Jika Grab dan OVO hanya memanfaatkan mitra merchant yang sudah ada tanpa memberdayakan UMKM baru atau komunitas lokal, maka manfaat ekonomi dari program ini akan terbatas dan tidak berkontribusi pada pembangunan ekonomi jangka panjang,” kata dia.

Lebih lanjut, Achmad menekankan agar pemerintah harus menghindari dominasi swasta dalam program sosial. Keterlibatan swasta harus dilakukan secara proporsional agar tidak menciptakan ketergantungan pemerintah pada entitas bisnis tertentu.

“Ketergantungan seperti ini berpotensi melemahkan posisi pemerintah dalam pengambilan kebijakan di masa depan, terutama jika pihak swasta menggunakan kontribusi mereka sebagai alat tawar untuk mendapatkan keuntungan regulasi atau proteksi bisnis. Hal ini menjadi semakin penting mengingat reputasi kelompok bisnis yang terlibat,” pungkasnya.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar mengatakan, tata kelola yang baik menjadi salah satu tantangan program unggulan Prabowo-Gibran, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Cuma yang memang tantangan yang cukup signifikan itu dari aspek non-finansial, soal tata kelolanya. Siapa yang bertanggung jawab, hingga level teknis sampai menyasar kepada si penerima?” ungkap Askar dalam Investor Daily Talk di ID TV, Senin (16/12/2024).

Dalam salah satu diskusi yang diikuti Askar, disebutkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) akan menjadi koordinator di level nasional. Kemudian, BUMN, Pemerintah Daerah (Pemda), UMKM, hingga TNI juga bakal ikut dilibatkan.

Untuk itu, Askar menilai pemerintah perlu mengebut aspek tata kelola sebelum program benar-benar dilaksanakan pada Januari 2025. Sebab menurut dia, anggaran program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun masih cukup untuk tahun pertama pada 2025, termasuk dengan dukungan tata kelola yang baik.

“Meskipun itu juga masih jauh kekurangan pembiayaannya, tetapi sebagai awalan, sebagai kick-off, program mungkin cukup ya untuk membayar beberapa juta anak Indonesia. Termasuk juga balita dan ibu hamil,” jelas Askar.

Diketahui, pemerintah akan meluncurkan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025, yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Setelah uji coba intensif, program ini telah dipersiapkan dengan matang, meliputi penyediaan bahan baku, distribusi ke sekolah, hingga pengelolaan limbah.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Satria Wibawa, menegaskan makan bergizi gratis menjadi bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan sumber daya manusia unggul. Program ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan gizi dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, pemerintah perlu transparan atas keterlibatan swasta seperti Grab dan OVO dalam program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini untuk menghindari risiko konflik kepentingan.

Menurut Achmad, keterlibatan Grab dan OVO dalam makan bergizi gratis tidak dapat dilepaskan dari realita bahwa kedua entitas ini merupakan bagian dari ekosistem bisnis besar yang berorientasi pada keuntungan.

Grab, misalnya, adalah platform teknologi yang berfokus pada layanan transportasi, pengantaran, dan pembayaran digital, sementara OVO adalah salah satu alat pembayaran terbesar di Indonesia.

"Jika Grab dan OVO menggunakan program ini untuk memperluas pangsa pasar mereka, seperti meningkatkan adopsi layanan pembayaran digital OVO di kalangan masyarakat yang lebih luas, maka program makan bergizi gratis bisa kehilangan esensi sosialnya," ungkap Achmad, dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (17/12/2024).

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana pemerintah berkoordinasi dengan pihak swasta dalam mendesain dan melaksanakan program ini.

"Apakah standar gizi, sasaran penerima manfaat, serta mekanisme distribusi telah dikaji bersama untuk memastikan keselarasan dengan program makan bergizi pemerintah? Jika tidak, program ini hanya akan menjadi proyek fragmentaris tanpa dampak signifikan terhadap tujuan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Achmad menilai, partisipasi Grab dan OVO dalam program makan bergizi gratis ini mencerminkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam menghadapi tantangan sosial.

“Namun, di sisi lain, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar terkait motif, transparansi, dan keberlanjutan program yang harus dijawab agar inisiatif ini tidak sekadar menjadi pencitraan untuk kepentingan bisnis swasta," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar mengingatkan pemerintah agar mengawal ketat program makan bergizi gratis, agar tidak dijadikan sebagai ladang korupsi.

Menurut Media, makan bergizi gratis menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto karena  punya tujuan baik dan program sejenis banyak dilaksanakan di negara lain.

“Tetapi memang (perlu dilihat) tantangannya sejauh mana program itu betul-betul efektif dan efisien dan tidak berujung pada bencana fiskal, termasuk juga potensi korupsi,” kata Media dalam Investor Daily Talk di ID TV, Senin (16/12/2024).

Dikatakan Media, skandal korupsi terkait program seperti ini pernah terjadi di China dan India. Karenanya, dia meminta agar pemerintah memperhatikan aturan teknis dan manajemen penyaluran dana sebelum makan bergizi gratis dilaksanakan pada Januari 2025.

Media merangkum tiga skema yang dapat diterapkan dalam penyaluran makan bergizi gratis. Pertama adalah skema penyaluran berjenjang tapi tersentralisasi, di mana Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator kunci di level nasional dan unit layanan daerah sebagai penyalur.

Kedua adalah menyalurkan makan bergizi gratis ke sekolah, di mana pihak sekolah menjadi koordinator kunci untuk melaksanakan penyaluran. Ketiga adalah menyalurkan langsung ke penerima manfaat, yakni siswa/i, ibu hamil dan balita. 

Media menilai, ketiga skema ini mempunyai implikasi yang berbeda-beda dan bahkan berpotensi tidak berjalan efisien ketika dilaksanakan secara sentralistik seperti yang diusulkan oleh pemerintah.

“Harapan saya dalam proses trial and error ini adalah beberapa bulan ke depan ini bisa dilihat kembali di mana saja lubang-lubang potensi inefisiensi, juga kekhawatiran agar tidak disalah gunakan atau malah korupsi itu bisa dikurangi risikonya,” tutupnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Ketua Perhimpunan Peternak Sapi & Kerbau Indonesia (PPSKI) Nanang Subendro optimistis, program makan bergizi gratis (MBG) menjadi peluang bangkitnya industri peternakan dalam negeri. Hal ini lantaran minat masyarakat untuk beternak mulai menurun.

"Saya berkeyakinan MBG akan menimbulkan multiplier effect yang sangat bagus sekali bagi para peternak maupun para pengusaha di pedesaan. Ada banyak usaha-usaha baru yang tumbuh, termasuk usaha para peternak dan petani yang akan menyediakan bahan-bahan untuk digunakan dalam MBG ini," ucap Nanang kepada B Universe, Senin (16/12/2024). 

Menurut Nanang, saat ini profesi peternak kurang diminati oleh anak muda. Oleh karena itu peluang yang ditimbulkan oleh program MBG diharapkan mampun menarik minat anak-anak muda untuk terjun ke dunia peternakan.

Nanang menuturkan, dari sudut pandang kesejahteraan peternak, MBG akan membuat calon peternak menduduki usaha peternakan sehingga tanpa didorong-dorong para calon peternak tersebut akan tertarik masuk ke industri peternakan.

Dia menjelaskan, program MBG tidak hanya dipandang target untuk para siswa penerima program, juga orang-orang yang ada dibalik penyediaan bahan baku makanannya. 

Selaku Ketua PPSKI, Nanang mengaku sering diundang ke berbagai perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Peternakan atau Fakultas Kedokteran Hewan. Tiap kali dia bertanya kepada para mahasiswa di fakultas tersebut, adakah yang ingin menjadi peternak setelah lulus nanti, ternyata animonya minim sekali.

“Kita perlu tahu bahwa lebih dari 56% peternak yang saat ini masih menggeluti usahanya umurnya sudah di atas 50 tahun. Jadi kita bisa bayangkan kalau yang 56% nanti sudah pensiun dari profesi sebagai peternak, siapa yang akan menggantikan?" lanjut Nanang.

Terakhir, Nanang mengatakan bahwa peluang ekonomi yang dihasilkan oleh industri peternakan Indonesia masih menjanjikan untuk masa depan. 

"Situasi Indonesia saat ini masih defisit. Defisit dalam arti prospek bisnis untuk ditekuni masih sangat bagus karena suplai dari lokalnya masih sangat-sangat minim. Sementara sumber daya alam Indonesia benar-benar sangat cukup untuk menunggu kembangnya industri peternakan di Indonesia," pungkas Nanang.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Program makan bergizi gratis (MBG) dan swasembada pangan dinilai akan memberi angin segar bagi industri peternakan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang bakal dihadapi oleh pemerintah untuk menyukseskan program-program prioritas ini

Ketua Perhimpunan Peternak Sapi & Kerbau Indonesia (PPSKI), Nanang Subendro menyampaikan, tantangan yang dimaksud adalah keterbatasan lahan dan regenerasi pelaku bisnis di sektor peternakan.

“Ya, betul sekali. Jadi ada beberapa tantangan yang kedepan harus kita atasi. Yang pertama, dari sisi beralihnya fungsi lahan. Pertanian-peternakan juga banyak beralih fungsi menjadi kawasan industri maupun perumahan. Ini yang menjadi tantangan yang sangat besar,” beber Nanang dalam Investor Market Today IDTV, Senin (16/12/2024).

Dia pun menjelaskan bahwa ada perbedaan signifikan antara Indonesia dan Brazil perihal swasembada pangan dan program makan bergizi gratis. Salah satunya yaitu Pemerintah Brazil yang sangat konsisten menjaga fungsi lahan mendedikasikan untuk kebutuhan peternakan maupun pertanian. Maka dari itu, dia berharap pemerintah dapat memperhatikan hal tersebut untuk mendukung dua program prioritas tadi.

“Maka mesti dijaga supaya tidak banyak beralih fungsi menjadi kawasan industri maupun perumahan. Di Indonesia tidak, kita setiap tahun mengalami penurunan jumlah lahan peternakan maupun pertanian,” kata Nanang.

Tak berhenti sampai di sana, Nanang juga membandingkan Indonesia dengan Australia. Dalam hal ini, Australia dapat memelihara sapi 2-4 ekor per hektare. Indonesia sendiri belum bisa melakukan hal serupa, mengingat belum optimalnya penggunaan lahan. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah optimalisasi lahan yang belum termanfaatkan dengan baik.

“Mungkin dengan jalan seperti itu sedikit bisa membantu mengatasi minimnya jumlah lahan yang bisa digunakan untuk industri peternakan secara besar,” sebut Nanang.

Selain soal keterbatasan lahan peternakan, tantangan selanjutnya yang harus dihadapi adalah minimnya minat masyarakat berprofesi sebagai peternak. Mirip yang terjadi dengan profesi petani, Nanang menyatakan bahwa kebanyakan mahasiswa yang menempuh bidang studi yang relevan juga tak banyak yang melanjutkan niat untuk berprofesi sebagai peternak.

“Dan kita perlu tahu bahwa lebih dari 56% peternak yang saat ini masih menggeluti usahanya, umurnya sudah di atas 50 tahun. Jadi kita bisa bayangkan kalau yang 56% nanti sudah pensiun dari profesinya sebagai peternak, siapa yang akan menggantikan?” pungkas dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News