JAKARTA, investor.id – Program makan bergizi gratis (MBG) akan menggairahkan semangat peternak di daerah. Ketua Perhimpunan Peternak Sapi & Kerbau Indonesia (PPSKI), Nanang Subendro meyakini program prioritas Prabowo-Gibran ini akan mendongkrak kepemilikan hewan ternak di sejumlah daerah.

“Dengan program ini saya yakin kalaupun jumlah peternak tidak naik, tapi kepemilikannya akan naik,” tutur Nanang Subendro dalam Investor Market Today IDTV, pada Senin (16/12/2024).

Menurut Nanang, saat ini jumlah peternak sapi dan kerbau di daerah berkisar lebih dari lima juta orang, baik untuk skala kecil maupun besar. Adapun kepemilikan hewan sekitar dua sampai lima ekor.

Namun dengan adanya program MBG ini, diprediksi jumlah kepemilikan sapi dan kerbau akan bertambah. Apalagi jika pemerintah berinisiatif memberi semacam insentif untuk kemudahan pembiayaan.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia siap meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2 Januari 2025, sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Setelah melalui uji coba intensif selama beberapa bulan, berbagai proses terkait pelaksanaan program dipersiapkan dengan matang, mulai dari penyediaan bahan baku, operasional unit pelayanan, pengiriman makanan ke sekolah, hingga pengelolaan limbah.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Satria Wibawa, menyampaikan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Melalui program ini, pemerintah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gizi di Indonesia, meningkatkan kualitas hidup anak-anak, dan membentuk sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di masa depan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Badan Pangan Nasional (Bapanas) sedang mempersiapkan produksi pangan yang nantinya akan didistribusikan untuk program makanan bergizi gratis (MBG).

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi memastikan upaya tersebut tidak akan mengurangi kesejahteraan petani di Indonesia yang menjadi bagian penting dalam program pemerintah itu.

Seperti diketahui, anggaran yang diproyeksikan untuk program tersebut berkisar senilai Rp 10.000 per porsi. Arief yakin jika volume bahan yang diperlukan banyak, maka harga beli bahan pangan juga bisa menurun tanpa mengurangi kesejahteraan petani.

“Kalau Rp 10.000 – Rp 15.000 nanti dengan badan gizi, tapi yang jelas kalau langsung ke sumbernya, volumenya banyak biasanya harganya bisa lebih baik tanpa mengurangi kesejahteraan petani,” ungkapnya kepada media di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).

Dalam hal ini, pemerintah juga berupaya menyamakan kurasi harga dan kualitas dengan para petani dan peternak di Tanah Air. Kerja sama dengan warga lokal dan koperasi-koperasi daerah menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pengadaan makanan bergizi gratis.

“Kita tidak bicara supermarket, kalau bicara supermarket pasti ke middle atau high pasarnya. Tapi kalau kita bicara langsung kepada petani dan peternak hanya nanti kurasinya yang harus disamakan,” jelas dia.

Lebih lanjut, Arief menyampaikan kesiapan program makanan bergizi gratis diserahkan kepada Badan Gizi Nasional. Adapun pihaknya saat ini terus mempersiapkan produksi pangan yang salah satunya akan dihilirisasi untuk program makanan bergizi gratis.

“Untuk (kesiapan program makanan bergizi gratis) itu nanti dengan Prof Dadan, Kepala Badan Gizi Nasional. Tetapi yang disampaikan kepada kita semua adalah mempersiapkan produksi kemudian bisa hilirisasinya salah satunya dari kegiatan makan bergizi gratis,” papar Arief.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut salah satu alasan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% adalah program makan bergizi gratis yang resmi berlaku 1 Januari 2025.

Menurut Airlanggan, kenaikan tarif PPN sebesar 1% dari 11 menjadi 12% tersebut dinilai dapat meningkatkan pendapatan negara, sehingga dapat mendukung prioritas pemerintahan Prabowo di bidang pangan dan energi.

"Di samping itu juga untuk berbagai program infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Dan juga program terkait dengan makan bergizi," ungkap Airlangga, dalam konferensi pers pengumuman paket kebijakan ekonomi 2025, di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Ada pun program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini memerlukan pendanaan jumbo. Untuk tahun depan, alokasi anggaran program ini mencapai Rp 71 triliun dalam APBN 2025.

Menurut Airlangga, kebijakan kenaikan tarif PPN untuk mengerek pendapatan negara ini sejalan dengan Asta Cita Prabowo untuk meningkatkan kedaulatan dan resiliensi pangan dan energi di Indonesia.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, kebijakan kenaikan tarif pajak beserta stimulus paket kebijakan ekonomi yang diumumkan pemerintahan pada hari ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

"Kebijakan perpajakan ini menjunjung tinggi prinsip adil gotong royong mensejahterakan masyarakat dan sekali lagi disampaikan bahwa paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha terutama UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat dan ini semua diberlakukan 1 Januari 2025," paparnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengapresiasi kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dalam 46 hari pemerintahan Prabowo Subianto telah berhasil mendorong penyaluran pembiayaan hampir 30 ribu unit rumah melalui PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengaku kagum melihat kinerja BUMN spesialis pembiayaan perumahan, BTN. "Akan saya sampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus, karena bisa mendorong BTN dalam programnya. Saya doakan kita semua kompak bekerja sama untuk memberikan perumahan bagi rakyat Indonesia," ujar Maruarar, dikutip Minggu (15/12/2024).

Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN sebagai BUMN, yang mampu menyalurkan KPR tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tapi juga bagi kelompok pekerja informal.

"Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR," kata Maruarar.

Maruarar Smengapresiasi BTN untuk sejumlah pencapaian sebagai bank penyalur KPR sejak 1976 dan kontribusinya bagi sektor perumahan nasional. BTN menguasai market share KPR  masyarakat kecil di Indonesia sebanyak 40%. 

“Saya doakan, tahun depan kalau bisa 60%, setidaknya 50%, karena harus ada progress,” ujar Maruarar.

Hal kedua yang patut diapresiasi dari BTN, kata Maruarar, yaitu kontribusi BTN untuk memberikan akses KPR kepada sektor informal, yang saat ini proporsinya mencapai hampir 10% dari total penyaluran KPR BTN. Artinya, ada harapan bagi pedagang bakso, sayur, dan pegawai minimarket bisa mendapatkan rumah karena pembiayaan BTN. 

Hal yang ketiga, kata Maruarar, adalah peran BTN menyalurkan KPR kepada kaum milenial dan Gen Z, sehingga ada harapan bagi anak-anak muda Indonesia untuk dapat memiliki rumah pada usia sekitar 30 tahun. Ini adalah langkah baru bahwa negara hadir bagi anak muda dan negara hadir bagi kelompok informal. 

Hal terakhir yang diapresiasi oleh Maruarar yakni edukasi yang dilakukan BTN untuk para pengembang, baik dari Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), karena mereka telah bekerja secara profesional. 

Tidak hanya itu, Maruarar memuji kiprah BTN melakukan pendampingan dan pembinaan kepada anak-anak muda di daerah untuk dapat menjadi pengusaha perumahan atau pengembang yang berkontribusi bagi sektor perumahan nasional. 

“Di Serang, ada pengembang muda bernama Wawan bisa membangun ribuan rumah dalam satu tahun. Ini merupakan pemerataan yang bagus. Kita harus mendukung agar pemerataan terjadi dan mendistribusi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah,” pungkas Maruarar.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dinilai akan memberikan efek berganda (multiplier effect) ke berbagai sektor perekonomian, termasuk sektor jasa keuangan. Adapun dua industri jasa keuangan yang disebut turut kebagian berkah yaitu perbankan dan pasar modal.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengatakan bahwa program 3 juta rumah akan memberi efek berganda terhadap berbagai sektor ekonomi. Di sektor perumahan misalnya program itu akan memberi dampak positif bagi industri bahan bangunan seperti semen, baja, maupun perabotan dan lain sebagainya.

Industri jasa konstruksi dan jasa infrastruktur juga bakal merasakan manfaat dari program 3 juta rumah. Dampak positif terhadap sejumlah industri itu yang juga akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) dan membuka lapangan kerja lebih luas.

Dari sana, Mahendra bilang bahwa sektor jasa keuangan juga akan kecipratan dampak positif berupa beberapa perbaikan dan bahkan keuntungan lebih. Sebagai salah satu contoh yaitu dampak kinerja positif sejumlah emiten konstruksi dan infrastruktur.

“Sebagian dari perusahaan-perusahaan tadi, terutama dari material bangunan dan jasa konstruksi, sebagian adalah perusahaan-perusahaan Tbk, sehingga akan memberi dampak positif juga kepada pengembangan dan pertumbuhan dalam pasar modal kita,” ungkap Mahendra dalam konferensi pers, baru-baru ini.

Di samping itu, ia menuturkan bahwa pasar modal juga akan lebih semarak. Mengingat alokasi APBN ke program 3 juta rumah cenderung terbatas, sehingga salah satu kemungkinannya adalah mencari sumber pembiayaan dengan memanfaatkan produk yang dinamakan efek beragun aset (EBA).

“Nah ini dalam bentuk sekuritisasi tentu akan memberikan pendanaan yang besar kepada pembangunan perumahan. Di lain pihak akan memberikan peluang berkembangnya produk itu di pasar modal kita. itu dari sisi pasokan,” kata Mahendra.

Berkah bagi Perbankan

Sementara dari sisi permintaan, calon para pembeli rumah tentu akan memerlukan pembiayaan, khususnya dalam bentuk kredit pemilikan rumah (KPR). Dari kebutuhan KPR ini, industri perbankan, penjaminan, hingga asuransi akan mendapat ceruk bisnis yang lebih luas.

“Jadi dari berbagai sisi banyak sekali potensi yang akan bisa ditopang industri jasa keuangan,” jelas Mahendra.

Dia yakin, program unggulan Presiden Prabowo yaitu 3 juta rumah akan memberi dampak yang luas dan masif. Pasar modal, perbankan, dan industri jasa keuangan terkait diharapkan dapat menangkap potensi yang ada, termasuk mengambil peran lebih untuk mendukung program tersebut.

“Sekali lagi, itu akan sulit dipenuhi sepenuhnya jika hanya dari APBN. Tapi tentu dalam proses perumusannya dan formulasinya, kami menunggu dan sudah memberikan masukan-masukan, pada gilirannya nanti kita akan melihat wujud dan pendekatan dari program masing-masing,” pungkas Mahendra.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id - Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) pada tahun 2025 diperkirakan akan menyerap 2,5 juta tenaga kerja pada tahun 2025. Adapun penerima manfaat dari program ini adalah anak sekolah, balita, hingga ibu hamil dan menyusui.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budi Mulya mengatakan dari  unit pilot project pelayanan makan bergizi gratis yang sekarang sedang dilaksanakan Sukabumi tercatat dalam satu dapur melayani 18 sekolah dengan 3.000 murid. Dalam hal ini dibutuhkan  tenaga kerja untuk dapur dan lain-lain sebanyak 55 orang.

“Hitungan kasar sementara kalau diterapkan secara nasional dengan asumsi setiap dapur melayani 2.000 siswa maka dibutuhkan 48.000 dapur. Pelaksanaan program seluruhnya dan serentak di seluruh Indonesia akan membutuhkan sekitar 2,5 juta orang,” ucap Budi Mulya dalam seminar Kafegama di Menara BTN, Jakarta pada Sabtu (14/12/2024).

Tujuan utama program ini adalah  membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045. Jika dirinci untuk target penerima MBG tahun 2025 terbagi dalam tiga kelompok. Pertama yaitu ibu hamil ,menyusui, dan balita dimana program tersebut akan diberikan kepada 27,2 juta penerima manfaat. Kedua yaitu anak sekolah untuk  52% dari seluruh jenjang pendidikan. Pelaksanaan MBG akan dilakukan oleh sekolah. Jumlah penerima manfaat dalam kelompok ini sebanyak 33,8 juta. Ketiga yaitu  untuk santri di pesantren dengan jujmlah penerima sebanyak 3,2 juta penerima manfaat.

“Untuk tahun 2025 ditargetkan mampu mencapai lebih dari 60 juta penerima manfaat,” kata Budi.

Prinsip dari pelaksanaan MBG adalah tepat sasaran; pemberdayaan masyarakat, UMK, BUMDes; prioritas bahan pangan lokal; menu sesuai preferensi lokal; meningkatkan keragaman bahan pangan; dan mengutamakan keamanan pangan.

Dari sisi ekonomi pelaksanaan program ini akan meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil dan mikro.  Program ini turut menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban penduduk miskin pasalnya masyarakat lokal akan dilibatkan.

Budi mengatakan  dari sisi supply, petani lokal akan disibukan untuk memasok beras, daging ayam, telur, sayuran, bumbu-bumbu, gula, susu, dan garam. Kelebihan pasokan ayam dan telur yang sekarang terjadi akan dengan mudah terserap oleh unit pelayanan makan bergizi.

“Artinya ada insentif karena ada off-taker yang pasti dengan harga yang baik. Dari sisi ketenagakerjaan akan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak,” pungkas Budi.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bank Tabungan Negara (BTN) menggelar akad KPR massal di Serang, Banten yang menyalurkan 235 hunian. Ini dalam rangka menyukseskan program 3 juta rumah yang menjadi bagian dalam rangka HUT ke-48 KPR. #btn #kpr #3jutarumah #serang #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BOYOLALI, investor.id – Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SD Angkasa, Surakarta, Jawa Tengah. Tonny menyampaikan, sesuai ketentuan, untuk distribusi makan bergizi gratis, jarak sekolah tidak lebih dari 1,2 km dari dapur umum Lanud Adi Soemarmo, sebagai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG)

Tonny mengatakan, dalam makan bergizi gratis tidak hanya mengejar kuantitas dan jumlahnya, juga mengejar soal rasa. Kemudian dalam makan bergizi gratis tersebut akan ada ahli gizi yang meneliti kandungan gizi menu tersebut. 

“Tadi saya sudah menanyakan terhadap para siswa terkait rasa. Dia bilang enak. Di Jakarta sudah di lakukan, saya sudah menyuruh komandan Lanud melakukan program ini,” katanya, Jumat (13/12/2024).  

Mobil milik TNI AU mengangkut 360 porsi makan bergizi gratis dengan menggunakan wadah dari stainles steel dan dilindungi kotak kontainer plastik agar tidak tumpah.

Menu yang disajikan untuk siswa SD ini antara lain, nasi putih, tempe, tahu, telur goreng, sayur capcay, buah jeruk dan susu dalam sekali makan. 

Rencananya makanan bergizi gratis ini akan diberikan kepada murid mulai dari tingkat PAUD hingga SMP dengan total 4.063 siswa dari 17 sekolah yang ada di sekitar dapur Lanud Adi Soemarmo.

Sementara itu, siswa mengaku senang adanya makan bergizi gratis, apalagi mereka jarang membawa bekal dari rumah. Mereka berharap program ini bisa dilakukan setiap hari.

“Senang dapat makan siang gratis, semoga program ini ada setiap hari,” kata Beni kelas 6 SD Angkasa.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) melakukan kerja sama penyaluran pembiayaan senilai Rp 300 miliar ke Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas). Hal ini untuk mendukung program pemerintah terkait pembangunan 3 juta rumah serta implementasi transit oriented development (TOD) di wilayah Tangerang Selatan.

Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan langsung oleh Interim Chief Executive Officer/Chief Financial Officer IIF Rizki Pribadi Hasan dan Direktur Keuangan Perumnas Sindhu Rahadian Ardita, disaksikan oleh Chief Investment Officer IIF Ramadhan Harahap (Idhan) di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

"Fasilitas pembiayaan tersebut ditujukan untuk mendukung Perumnas dalam mengembangkan komunitas berkelanjutan melalui konsep TOD. Tujuannya adalah untuk menciptakan kawasan terintegrasi yang menghubungkan hunian, perkantoran, dan pusat bisnis dengan akses mudah ke transportasi publik," jelas dia dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).

Proyek TOD tersebut meliputi pembangunan tiga menara apartemen dan revitalisasi Stasiun Rawabuntu di Tangerang Selatan. Terdapat 1.816 unit hunian, termasuk rusunami (32 lantai) dan dua menara apartemen komersial (masing-masing 34 lantai). Selain itu, proyek ini juga mencakup fasilitas umum, area komersial, dan lahan parkir.

Konsep TOD yang mengintegrasikan tempat tinggal dan tempat kerja ini sangat menarik karena dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara, selaras dengan konsep pembangunan kota yang berkelanjutan. Selain itu, kawasan komersial yang ada diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal.

Kolaborasi tersebut menegaskan peran penting IIF dalam mendukung pengembangan infrastruktur regional, sejalan dengan visi Perumnas. Sebagai katalis pembangunan infrastruktur berkelanjutan, IIF juga mendukung langkah pemerintah mencapai tujuan dalam menyediakan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Perumnas juga telah sukses membangun sejumlah kawasan perumahan baru yang kini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah melalui dukungan pemerintah, salah satunya dengan penyertaan modal negara (PMN).

Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, seperti meningkatkan kualitas hidup, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SERANG, investor.id – Pemerintah akan melanjutkan program kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Program yang telah dijalankan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, dinilai positif dalam membantu masyarakat memiliki rumah.

Hal ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait saat meninjau rumah subsidi di Mulia Graha Kencana (MGK) residence, Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

“Jadi kalau memang bagus, ada program yang bagus, kenapa kita tidak tingkatkan? Saya pikir apa yang bagus di zaman Pak SBY mari kita tingkatkan kembali,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait.  

Ara pun menambahkan, program atau perubahan yang belum bagus, diperbaiki. Sedangkan yang sudah agus dilanjutkan dan diperbesar.

Kendati begitu, Ara mengakui pemerintah hanya mampu membangun sekitar 257 ribu unit rumah dari target 3 Juta Rumah per tahun. Hal ini karena anggaran yang diberikan pemerintah sangat terbatas.

Dia berharap, APBN mencukupi pada tahun 2025 dan pemerintah memprioritaskan program KPR dengan skema FLPP. 

“Karena jujur saja kemampuan pemerintah untuk membangun itu sangat terbatas.  Nah tentu yang mau mendukung supaya ke depan program yang sudah bagus itu namanya FLPP. Semoga ke depan, tahun depan APBN kita mencukupi,” ucap Ara.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SERANG, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap konsep rumah subsidi ke depan, mengacu pada konsep green housing, dan dapat diterapkan pada program 3 juta rumah. Hal ini sejalan dengan sejalan dengan sinergi pemerintah agar masyarakat memiliki rumah yang layak dan berkualitas.

“Konsep green housing ini juga menjadi keharusan dan masa depan kita semuanya karena dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, parameter seperti harus dikelola dengan tetap mempersiapkan ruang-ruang terbuka,” ujar AHY saat meninjau rumah subsidi di Mulia Gading Kencana (MGK), residence Serang, Tangerang, Kamis (12/12/2024). 

Dalam kunjungannya tersebut AHY didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirai.  

AHY menjelaskan rumah subsidi tersebut mengusung konsep green housing dan memenuhi unsur ruang terbuka serta penggunaan energi yang efisien sehingga masyarakat bisa menghemat penggunaan lampu.

“Kemudian juga agar penggunaan energi ini bisa semakin efisien, artinya gak perlu setiap saat pasang lampu, nyalakan lampu, tapi karena matahari juga bisa langsung dinikmati oleh para pengguni rumah, termasuk efisiensi air, pengelolaan sampah, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Menurut AHY, ke depan pemerintah meyakinkan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak, yang berkualitas, dalam arti aspek kesehatan, kenyamanan, dan juga keamanan yang terjamin,” pungkasnya.

Sementara itu, Maruarar Sirait menambahkan, konsep green housing ini sangat penting dan memiliki ekosistem yang baik, mencakup developer, kontraktor lokal, perbankan, dan konsumen. Adapun rumah subsidi di MGK tersebut juga dekat dengan perkantoran.

“Jadi kita sebagai pemerintah harus mendorong, memfasilitasi bantuan, kebijakan-kebijakan, kasih insentif, supaya pada semangat membangun ini para developer ini, dan juga bisa rakyatnya juga senang,” tandas Maruarar.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri setuju pemerintah memberikan makan bergizi gratis (MBG). Megawati mengaku dirinya mendukung salah satu program Presiden Prabowo Subianto itu.

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran," papar Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Walau menyatakan dukungannya, putri Presiden Soekarno itu tetap memberikan beberapa catatan terhadap program makan gratis. Salah satu catatan yang diberikan adalah soal anggaran makan bergizi gratis yang mencapai Rp 10.000 per porsi.

Menurut Presiden ke-5 ini, anggaran tersebut belum cukup untuk membeli makanan yang kaya gizi, apalagi saat ada kenaikan harga bahan pokok seperti bawang dan cabai.

"Ku hitung Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga harga naik. Eh Mas Bowo (Prabowo Subianto) dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi," tuturnya.

Megawati menilai saran tersebut patut dipertimbangkan guna memaksimalkan kualitas makanan dari program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya MBG sebesar Rp 10.000 per persi hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," bebernya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis.

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil, namun bukan untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," lanjut Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan.

"Standar komposisi gizi tetap diutamakan," imbuhnya.

Dadan pun mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," kata dia.

Sebelumnya, Dadan telah menegaskan soal anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disahkan sebesar Rp 71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” katanya lagi.

Menurut Dadan, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” tandasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News