pkp

BGN Ajak Masyarakat Turut Awasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

KEDIRI, investor.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini agar anggaran yang diberikan pemerintah transparan dan dapat digunakan dengan baik. BGN juga telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal program MBG.

Staf Piminan Wakil Ketua BGN Alwin Supriadi mengatakan, BGN ingin pelaksanaan program MBG diawasi bersama agar penggunaan anggaran benar-benar tansparan dan akuntabel.

Alwin meminta masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan mulai pengelolaan, pengajian, sampai pengiriman MBG sampai tepat sasaran. Ia mengungkap, masyarakat bisa melaporkan jika melihat atau memiliki data perihal dugaan tindak korupsi selama penyelenggaraan program MBG ini.

Menurut dia, hal tersebut dilakukan agar penyelenggaraan program MBG inisiasi Presiden Prabowo Subianto ini berjalan transparan dan akuntable.

"Jadi siapapun masyarakat boleh melaporkan jika melihat atau apalagi mempunyai data terkait masalah anggaran ini. Kalau memang punya data laporkan saja. Nanti kami akan segera tidak lanjuti," jelasnya usai menggelar sosialisasi program MBG di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Sabtu (8/3/2025).

BGN mepersilahkan masyarakat untuk menanyakan langsung terhadap SPPG di masing-masing daerah terkait pelaksanaan program MBG.

"Silahkan ditanyakan masing-masing SPPG, masyarakat boleh mengawasi. Apabila ada penyelewengan, dari pusat pasti mengevaluasi. Kita sudah kerjasama dengan KPK," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Upaya Menata Permukiman Jakarta, 6 Universitas Turut Andil

JAKARTA, investor.id - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta menggandeng enam universitas, yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Bina Nusantara (BINUS), Universitas Gunadarma (Gundar), Universitas Trisakti, Universitas Pancasila, dan Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) dalam Kegiatan Pendataan Basis Data Perumahan di wilayah DKI Jakarta.

Dengan melibatkan mahasiswa dari jurusan teknik sipil, arsitektur, perencanaan wilayah dan kota, serta ilmu komunikasi, kolaborasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), volume backlog perumahan, serta mendapatkan potensi pengembangan kawasan permukiman. Pada tahun 2025, kegiatan ini dilaksanakan pada 40 kelurahan di DKI Jakarta.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta, Kelik Indriyanto berharap hasil pendataan dapat menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih efektif untuk mewujudkan Jakarta Kota Global yang berketahanan, inklusif berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kegiatan pendataan basis data perumahan, dilakukan dengan mendata rumah per rumah (by name by address). Kegiatan yang telah berlangsung sejak tahun 2022 ini merupakan pemetaan geospasial yang dihimpun pada eta Jakarta Satu.

Didampingi oleh sejumlah dasawisma dari masing-masing wilayah, tim yang terdiri dari mahasiswa teknik sipil, arsitektur, perencanaan wilayah dan kota, serta ilmu komunikasi akan bekerja bersama dalam pengumpulan data melalui survei langsung, analisis geospasial dan strategi komunikasi publik.

Dengan pendekatan multidisiplin, bidang-bidang keilmuan ini berkontribusi secara seimbang dalam pelaksanaan survei serta penyusunan data yang akurat untuk mendukung kebijakan perumahan yang lebih baik.

Pendataan ini menggunakan dasar data dari CARIK Jakarta yang merupakan data berisi informasi tentang kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, bangunan, dan lingkungan keluarga di DKI Jakarta yang dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendaliaan Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta. Data ini kemudian diintegrasikan dengan sistem informasi geospasial (peta) Jakarta Satu. Hal tersebut guna mendukung kebijakan berbasis data yang akurat dan komprehensif, dengan sinergi antara akademisi dan pemerintah.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Makan Bergizi Gratis akan Telan Rp 25 Triliun per Bulan

JAKARTA, investor.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyebutkan program makan bergizi gratis (MBG) akan menelan anggaran Rp 25 triliun per bulan. Nominal anggaran ini sejalan upaya mengejar kebutuhan penerima program makan bergizi gratis pada akhir tahun 2025 yakni 82,9 Juta orang.

Dadan menuturkan, selama ini target kebutuhan MBG baru menyasar 3 Juta orang siswa SD dan SMP. Sasaran tiga juta orang tersebut saat ini baru membutuhkan serapan anggaran sebesar Rp 1-2 triliun per bulannya.

“Ya, untuk 3 juta itu kami menganggarkan kurang lebih Rp 1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp 25 triliun per bulan,” jelas Dadan usai menghadiri rakor di kantor Kemenko Pangan, Senin (3/3/2025).

Lebih lanjut, Dadan menuturkan target penerima 82,9 Juta orang tersebut akan diharapkan terealisasi mulai September 2025. “Tapi nanti itu mulai di bulan September. (Mulai) September, Oktober, November, Desember,” terang Dadan.

Dia juga menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional juga sudah mendapatkan anggaran awal untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun. Selanjutnya, pihaknya akan menerima tambahan anggaran Rp 25 triliun per bulan untuk mempercepat cakupan penerima program.

“Itu karena kenapa? Karena kami sudah memiliki anggaran 71 triliun di 2025. Jadi tambahannya nanti akan Rp 25 triliun per bulan,” ujar Dadan.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebutkan kini program MGB diprakirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 1-2 triliun per bulan.

“Persiapan sudah hampir 2 bulan ini, diperkirakan Maret, Maret akan dilaksanakan (MBG) mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp 1-2 triliun, satu bulan,” jelas Zulhas saat jumpa pers selepas rakor.

Zulhas menjelaskan indikasi kebutuhan anggaran MBG per bulan ini baru diketahui setelah rampung dibahas perihal alokasi kebutuhan anggarannya. Dia menuturkan selama ini kebutuhan anggaran terlihat lebih kecil dibandingkan ke depannya karena dibantu oleh mitra-mitra dapur MBG.

“Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya akan baru selesai, urusan anggaran baru selesai. Baru seminggu. Jadi sebenarnya selama ini, dapur-dapur yang dibangun itu bermitra,” kata Zulhas.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pengembang Soroti 100 Hari Kementerian PKP

JAKARTA, Investor.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara telah melewati masa 100 hari kerja. Hingga saat ini, belum terlihat gebrakan yang terbukti mampu mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kegaduhan dan stigma negatif kepada pengembang rumah subsidi yang selama ini menjadi garda terdepan justru membuat ketidaknyamanan.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhammad menegaskan, kelima asosiasi pengembang perumahan dengan anggota sekitar 14 ribu perusahaan properti yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan rumah bagi MBR dengan menyuplai sekitar 90% rumah bersubsidi di Indonesia merasa tidak happy terhadap kebijakan gaduh yang dilakukan Kementerian PKP.

“Setelah 10 tahun mendorong adanya Kementerian Perumahan, dengan harapan sektor perumahan untuk MBR bergerak lebih cepat untuk mengatasi backlog (kekurangan pasokan), justru sebaliknya kementerian justru sibuk dengan urusan yang tidak substansial. Kalau ditanya, ya pengembang tidak happy,” tegas Andre Bangsawan, demikian dia akrab disapa, di acara diskusi media bertajuk “Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP” yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2).

Menurut dia, dengan banyaknya isu “liar” yang dikeluarkan kementerian, pengembang juga merasa rugi, terutama karena menurunnya minat MBR untuk membeli rumah. Salah satunya pernyataan adanya bantuan rumah gratis dan pengembang nakal.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pengembang, khususnya anggota Appernas Jaya yang mayoritas adalah pengusaha UMKM dengan lahan yang kecil atau terbatas.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menegaskan pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Demikian pula asosiasi pengembang yang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian.

“Kami ini pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah selama bertahun-tahunn menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” kata dia.

Tetapi, kementerian baru tersebut malah memilih membuat kebijakan yang tidak friendly, bahkan tega melakukan persekusi terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM. Dia pun mengkritik cara-cara kurang elegan, di mana kementerian lebih memilih mengaungkan hal negatif dan menutupi sisi positif pengembang.

“Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas atau ada motif lain?,” kata Joko Suranto.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)