JAKARTA, investor.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat digunakan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini guna mempercepat implementasi program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

Keputusan penggunaan APBD tersebut diperoleh setelah Dadan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Menurut Dadan, keputusan tersebut sebagai respons atas usulan agar APBD dilibatkan bersamaan dengan APBN dalam program MBG. 

"Sudah kami koordinasikan dengan Mendagri," kata Dadan kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Menurut Dadan, dukungan pemerintah daerah (Pemda) sangat diperlukan untuk mempercepat implementasi program MBG, sehingga APBD dapat direalisasikan. Dadan menyebut tiga hal yang dapat dilakukan BGN dan Pemda.

Pertama, Pemda dapat menyiapkan infrastruktur MBG. Kedua, Pemda membina masyarakat untuk memasok bahan baku MBG berbasis potensi sumber daya lokal. Ketiga, dinas-dinas terkait dapat bersama-bersama menyalurkan bantuan terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.

Saat ini, kata Dadan, BGN fokus untuk mengimplementasikan anggaran Rp 71 triliun yang telah disiapkan dalam APBN 2025 untuk pelaksanaan program MBG selama satu tahun.

Pemerintah menargetkan program MBG dapat menjangkau 17,5 juta penerima melalui 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun pertama.

"Januari-April melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 SPPG. April-Agustus melayani 6 juta melalui 2000 SPPG. Akhir Agustus-Desember melayani 15 juta sampai 17,5 juta melalui 5000 SPPG," jelas Dadan.

Diketahui, penggunaan APBD untuk mendukung program MBG diusulkan sejumlah pihak, salah satunya Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah mengungkapkan bahwa tambahan biaya dari APBD untuk MBG dapat meningkatkan standar menu, yang saat ini anggaran program tersebut ditetapkan rata-rata sebesar Rp 10.000 per porsi.

Dia juga mengaku telah menyampaikan kepada kepala daerah di kabupaten/kota wilayah Jawa Timur terkait pentingnya penggunaan APBD untuk makan bergizi gratis. Rata-rata kepala daerah di wilayahnya pun menyambut baik usulan tersebut.

"Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu. Saya sederhananya itu ditambah telur separuh lebih bagus, kira-kira seperti itu," kata Khofifah di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

YERUSALEM, investor.id – Pemerintah Israel mengatakan pihaknya akan membangun ribuan unit permukiman baru di Tepi Barat. Menurut kelompok antipermukiman Israel, sebanyak 2.749 unit akan dibangun di wilayah pendudukan Tepi Barat oleh otoritas Israel dalam waktu enam pekan.

“Jika rencana pekan ini disetujui, berarti sebanyak 2.749 unit hunian telah diajukan dalam satu setengah bulan,” ungkap Peace Now, organisasi yang memantau aktivitas permukiman, dalam pernyataan resminya yang dikutip kantor berita Turki Anadolu, Selasa (14/1/2025).

Organisasi tersebut mencatat, kecepatan ini maka 2025 dapat mencatat "angka rekor" dalam pembangunan unit permukiman di Tepi Barat, dengan rata-rata 1.800 unit per bulan.

Menurut Peace Now, Dewan Perencanaan Tinggi (HPC) dari Administrasi Sipil Israel dijadwalkan bertemu pada Rabu (15/1/2025) untuk menyetujui pembangunan 372 unit hunian di permukiman Beitar Illit. Wilayah ini terletak di sebelah selatan dari Kota Yerusalem.

“Pertemuan ini merupakan bagian dari tren baru berupa sesi mingguan untuk memajukan rencana pembangunan permukiman, sementara tidak ada diskusi serupa untuk menyetujui pembangunan bagi warga Palestina di Area C,” jelas organisasi tersebut.

Area C mencakup sekitar 60% wilayah pendudukan Tepi Barat, yang saat ini berada di bawah kendali penuh Israel.

Adapun Perjanjian Oslo 1995 membagi Tepi Barat menjadi tiga wilayah. Antara lain Area A di bawah kendali penuh Palestina, Area B di bawah kendali keamanan Israel dan kendali sipil serta administratif Palestina, maupun Area C di bawah kendali penuh sipil, administratif, dan keamanan Israel.

Sementara itu, Peace Now mengatakan sejak Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menjabat pada akhir 2022, jumlah unit permukiman yang disetujui di Tepi Barat mencapai rekor tertinggi.

“Pada 2023, HPC menyetujui 12.349 unit hunian, angka tertinggi sepanjang masa. Pada 2024, sebanyak 9.884 unit hunian disetujui,” sebut Peace Now. Kelompok antipermukiman itu menjelaskan perubahan frekuensi persetujuan menjadi mingguan, disebabkan oleh perubahan kebijakan yang diperkenalkan oleh pemerintahan Netanyahu.

Pada Juni 2023, persyaratan persetujuan dari menteri pertahanan untuk setiap tahap perencanaan permukiman dihapuskan. Sebelumnya, rencana pembangunan permukiman memerlukan persetujuan awal dari kepala otoritas bidang pertahanan.

Dalam beberapa tahun terakhir, menteri membatasi sesi perencanaan menjadi sekitar empat kali per tahun dengan ribuan unit disetujui pada setiap sesi. Namun, proses tersebut berubah secara signifikan. HPC kini mengadakan pertemuan mingguan untuk menyetujui ratusan unit permukiman dalam setiap sesi.

“Pendekatan sistematis ini bertujuan untuk menormalkan perencanaan permukiman dan mengurangi perhatian serta kritik publik dan internasional,” beber Peace Now.

Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menganggap permukiman Israel ilegal berdasarkan hukum internasional. Pihaknya telah berulang kali memperingatkan perluasan permukiman yang terus berlanjut mengancam keberlangsungan solusi dua negara, yang dianggap sebagai kerangka utama untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan pendudukan Israel selama puluhan tahun atas wilayah Palestina adalah ilegal. ICJ menuntut evakuasi semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencanangkan menginiasi pembentukan konsorsium asuransi mendukung program 3 juta rumah, sebagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Konsorsium asuransi adalah kumpulan perusahaan asuransi dan reasuransi yang terikat dalam kontrak bersama untuk menyelenggarakan dan memberikan perlindungan suatu risiko tertentu. Dalam hal ini, konsorsium asuransi ditujukan untuk memproteksi risiko properti hingga asuransi jiwa kredit (AJK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono menjelaskan, hanya perusahaan asuransi yang sehat dan baik kondisinya yang dapat bergabung dalam konsorsium pengelolaan perasuransian program 3 juta rumah tersebut.

“Lead (ketua konsorsium)-nya seperti apa kami belum tetapkan, tapi tentunya kami mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat ini adalah tentunya yang kondisinya baik, kondisinya sehat, bisa ikut serta dalam program untuk konsorsium program 3 juta rumah ini,” ujar Ogi dalam konferensi pers, pada Selasa (14/1/2025), seperti dikutip dari Antara.

Ogi yakin program 3 juta rumah tersebut dapat memperdalam pasar industri perasuransian serta meningkatkan inklusi produk asuransi di Indonesia. Apalagi skala proyek tersebut yang cukup besar dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah.

Meskipun telah memaparkan potensi besar, tapi ia belum dapat memberikan gambaran lebih lanjut mengenai besaran premi dan dampak lebih lanjut bagi sektor perasuransian nasional.

Di sisi lain, Ogi menyarankan bahwa berbagai layanan asuransi yang diterima masyarakat dan melekat dalam program 3 juta rumah dapat menjadi bagian dari subsidi pemerintah.

“Ya tentunya (asuransi-asuransi) ini harus di-bundling (dibuat satu paket) dengan program yang sudah ada, jadi bagian dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk proyek ini,” ucap Ogi.

Jenis Produk Asuransi

Menurut Ogi, beberapa produk industri perasuransian yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut adalah asuransi jiwa kredit (AJK), asuransi umum properti, serta suretyship maupun surety bond.

“Ada bagian (dari subsidi) untuk pembayaran IJP (Imbal Jasa Penjaminan) atau premi untuk Asuransi Jiwa Kredit yang jumlahnya itu tidak terlalu besar, tapi kalau itu dilakukan dengan 3 juta rumah itu feasible untuk dilakukan pertanggungan asuransi jiwa kreditnya,” terang Ogi.

Program 3 juta rumah atau hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah per tahunnya hingga 2029 merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di daerah perkotaan dan 2 juta unit rumah di wilayah pedesaan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, pihaknya telah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk tidak membangun perumahan di atas lahan sawah.

“Presiden sudah melarang kita memakai persawahan untuk membangun perumahan,” ungkap Fahri dalam Policy Seminar Sustainable Housing, Building and Cities in Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

Lebih lanjut Ia mengaku pernah menemui pembangunan rumah melalui insentif perbankan di atas lahan sawah. Menurutnya hal ini bisa terjadi karena petani tidak memiliki posisi tawar dan lahan sawah dapat dibeli murah.

“Ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu diregulasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah. Karena sawah itu gampang, petani juga enggak punya posisi tawar. Kalau ditawar tanahnya murah, gampang jual, setelah dijual, cari akal, itu jadi boleh membangun rumah,” lanjutnya.

Fahri juga berpesan agar ke depan jangan sampai pembangunan perumahan justru mengganggu visi presiden untuk swasembada pangan.

“Pada saat presiden kita sedang mencetak sawah, menganjurkan cetak sawah, tapi ada saja yang malah justru melakukan pembangunan yang mengancam ketahanan pangan kita,” pungkas Fahri Hamzah.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – DPR RI mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera membentuk dokumen peta jalan (road map) program tiga juta rumah sehingga pemanfaatannya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Anggota Komisi V DPR RI, Reni Astuti menyatakan sebagai anggota Komisi V yang bermitra kerja dengan Kementerian PKP, pihaknya siap selalu mendukung sekaligus mengawasi proses realisasi pembangunan rumah bagi masyarakat. Hal ini dilakukannya dalam upaya untuk memastikan agar program tiga juta rumah benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya.

JAKARTA, investor.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, akan rampung pada Januari 2025, khususnya untuk tower 8, 9, dan 10. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, untuk tower 1 hingga 7 akan rampung pada April 2025.

Hal tersebut disampaikan usai melakukan peninjauan perkembangan revitalisasi tower 10, di kawasan Wisma Atlet Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara. Adapun proyek revitalisasi ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-WIKA.

“Jadi kontraktor komit sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Jadi 3 tower ini 8, 9, 10 akhir Januari 2025 (selesai). Tower 1 sampai 7 selesai bulan April. Jadi kita senang kalau semua komit,” ungkap pria yang akrab disapa Ara itu, pada Senin (13/1/2025).

Saat melakukan peninjauan, Ara menilai secara fisik atau eksterior bangunan sudah cukup baik. Namun, terdapat beberapa fasilitas penunjang yang perlu diselesaikan seperti pembenahan sistem kelistrikan, sistem jaringan gas bumi (jargas), kamera CCTV, water heater, hingga perawatan pendingin ruangan. Dia meminta fasilitas penunjang para penghuni Wisma Atlet itu dapat segera dipenuhi oleh pihak pengelola.

Ke depan, Wisma Atlet Kemayoran yang yang sudah rampung direvitalisasi akan dijadikan sebagai rumah susun (rusun) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, Kementerian PKP akan meninjau dan menghitung ulang terhadap harga sewa rusun agar mendapatkan harga yang terjangkau bagi ASN dan masyarakat umum. Sebanyak 7 tower kawasan D10 Kemayoran memuat sebanyak 5.494 unit dan 3 tower di C2 berkapasitas 1.932 unit. Ini akan mendukung target program 3 juta rumah atau hunian yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Ara, Wisma Atlet memiliki sejarah panjang dalam pemanfaatannya, mulai dari kegiatan Asian Games 2018 hingga penanganan Covid-19. Untuk itu, dia berharap proyek revitalisasi bisa berjalan baik dan lancar.

“Ini Wisma Atlet punya sejarah perjuangan bangsa. Dokter-Dokter hingga perawat membantu rakyat Indonesia pada saat Covid-19. Dulu Asian Games dan Asian Paragames. Jadi tower ini banyak sekali sejarah dalam perjalanan bangsa kita, semoga kami bisa menyelesaikan dengan baik dan tanggungjawab,” pungkas Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id - Pemerintah menilai koperasi yang dapat menjadi bagian dari program makan bergizi gratis (MBG) secara otomatis akan mengalami peningkatan skala usaha. Di sisi lain naiknya kapasitas usaha akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan anggota terutama para petani, peternak, nelayan lokal dan pelaku usaha kecil sebagai bagian penting pemasok bahan baku untuk program MBG. 

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan dengan semakin banyaknya kegiatan usaha koperasi yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas usahanya maka akan meningkatkan minat masyarakat untuk bergabung di dalam koperasi akan semakin besar. Hal ini akan turut mempercepat peningkatan rasio partisipasi masyarakat pada koperasi. 

"Program MBG ini juga akan memfasilitasi konsolidasi dan agregasi bagi petani, nelayan dan peternak untuk meningkatkan usahanya baik sebagai penyedia bahan baku bagi MBG bahkan dapat menjadi bagian dari pengelola SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," ujar  Budi Arie dalam keterangan resmi yang diterima pada Sabtu (11/1/2025).

Dalam program MBG ini pemerintah menganggarkan dana Rp71 triliun hingga akhir tahun 2025 dengan menyasar 19,47 juta orang penerima manfaat. Program ini menjadi investasi jangka panjang bagi generasi muda Indonesia untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. 

"Jumlah (anggaran) akan terus ditingkatkan dan diperkirakan bisa mencapai Rp400 triliun ketika program ini menyasar pada 80 juta penerima manfaat sehingga ini merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang unggul," beber Budi Arie.

Untuk memastikan program MBG ini berjalan dengan baik bersama koperasi - koperasi di berbagai wilayah di Indonesia, Pemerintah mengimbau seluruh pihak untuk meningkatkan kapasitas koperasi, melalui pelatihan dan pendampingan dalam mengelola pasokan pangan. Menkop juga meminta agar pengelola koperasi dan SPPG dapat menjaga kualitas produk dan mengembangkan inovasi.

"Kami juga mendorong untuk melakukan penguatan sistem rantai pasok yang efisien dan terintegrasi mulai dari petani hingga konsumen untuk memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan," ujar MenKop.

Saat ini terdapat 1.332 koperasi sektor produksi di seluruh Indonesia yang siap untuk mensuplai kebutuhan dapur MBG dengan berbagai komoditas seperti ikan, telur, ayam, sayur, daging dan buah. KemenKop telah mengusulkan beberapa koperasi ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi rantai pasok dalam SPPG dan telah melakukan pendampingan kepada koperasi tersebut untuk dilakukan standardisasi dapurnya bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

"Kami mendorong minimal 200 koperasi yang berperan sebagai hub dalam program MBG untuk mengkonsolidasikan produk suplai dapur MBG dari koperasi lainnya. Harapannya koperasi tersebut dapat memasok kebutuhan bahan baku sesuai kebutuhan SPPG," pungkas Budi Arie. 

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT PP Tbk (PTPP) menyiapkan lahan total seluas 26 hektare untuk mendukung program satu juta rumah hasil kerja sama antara pemerintah RI dan Qatar.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo menyampaikan, sebagai salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia, PTPP berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi pemerintah RI dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan satu juta rumah di RI.

“Melalui dukungan ini, PTPP akan berperan aktif melaksanakan konstruksi untuk pembangunan satu juta rumah. Beberapa lahan yang siap digunakan berada di Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta dan Pekanbaru dengan total luasan lahan 26 hektare,” jelas Joko dalam keterangan resminya dikutip, Sabtu (11/1/2025).

Emiten BUMN karya ini optimistis, dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program satu juta rumah dengan mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

“PTPP juga berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek Environment, Social, and Governance (ESG) yang akan berdampak positif bukan saja sebagai competitive advantage, tetapi juga pembangunan berkelanjutan untuk negara,” tambah Joko.

Sebelumnya, Indonesia resmi menjalin kerja sama MOU dengan Qatar untuk pembangunan satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ditandatangani pada hari Rabu (08/01/2025).

Dokumen kerja sama tersebut diteken Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani yang merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

Dengan penandatanganan kerjasama (MoU) ini, Qatar menjadi investor pertama dalam proyek pembangunan tiga juta rumah. Beberapa lokasi yang sejauh ini akan dibangun seperti wilayah Senayan hingga Kalibata. Pembangunan juga akan dilakukan di dekat stasiun seperti yang dikerjakan Perumnas.

Upaya kerja sama investasi Pemerintah RI dan Qatar ini bertujuan untuk menyediakan perumahan layak dan terjangkau bagi MBR. Termasuk, untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar, serta membuka peluang investasi di sektor lainnya.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mempertanyakan program membangun tiga juta rumah rakyat yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia bingung cara pemerintah membangun tiga juta hunian rakyat.

"Pertanyaan saya sangat logic, objektif. Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya ingin tahu cara bangunnya gimana? Tanahnya tanah sopo, cicilannya piro dengan korelasinya apa? Perekonomian kita gimana," ujar Megawati dalam pidato politiknya di HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2024). 

Megawati lalu menyinggung pernah menjadi presiden dan telah menuntaskan semua urusannya.  Megawati bahkan mengaku pernah mendapatkan penghargaan karena mampu melunasi utang Indonesia dari International Monetary Fund (IMF) semasa menjabat sebagai Presiden RI.

"Jangan lupa, saya pernah Presiden, semua urusan saya itu selesai. Saya dapat award lho, karena bisa selesaikan utang IMF. Haduh," tandas dia.

Megawati juga mengaku pernah menyelesaikan lima konflik di Indonesia. Namun, Mega tak memerinci konflik apa saja yang sudah diselesaikannya. Karena hal itulah, sebagai bentuk kerendahan hati, Megawati menyebut dirinya sebagai Presiden sampah. 

"Waktu saya jadi Presiden, saya bilang, saya ini adalah Presiden sampah. Saya memberhentikan 5 konflik. Yang paling buat saya secara pribadi waktu Kalbar, haduh, hmmm, mana sekarang ada kayak begituan, jangan dah, aduh cape juga ya," pungkas Megawati.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum percaya diri untuk mengungkapan target piutang pembiayaan multifinance pada tahun 2025. Namun demikian, salah satu program Prabowo Subianto yakni pembangunan 3 juta rumah dipercaya bisa mengangkat kinerja pembiayaan multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan, piutang pembiayaan multifinance sampai dengan November 2024 tumbuh sebesar 7,27% year on year (yoy) menjadi Rp 501,37 triliun.

Jika dirinci, porsi pembiayaan masih didominasi oleh jenis pembiayaan multiguna sebesar 50,42%. Diikuti pembiayaan investasi dan modal kerja yang masing-masing sebesar 34,11% dan 9,79%.

Namun jika menengok ke belakang, kinerja piutang pembiayaan multifinance itu cenderung bergerak melambat selama 5 bulan berturut-turut, sehingga level pertumbuhan 7,27% menjadi yang terendah sepanjang tahun 2024. Realisasi kinerja pembiayaan semakin jauh dari target yang sempat dicanangkan OJK dalam kisaran pertumbuhan 10-12%.

“OJK akan terus melakukan monitoring terhadap pertumbuhan piutang pembiayaan multifinance di tahun 2025. Diharapkan industri multifinance akan tetap tumbuh di tahun 2025,” ungkap Agusman kepada wartawan, pada Kamis (1/9/2025).

Meski belum mengungkapkan proyeksi pembiayaan tahun 2025, Agusman mengatakan ada sejumlah peluang bagi multifinance memacu pertumbuhan pembiayaan. Salah satunya berasal dari program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto.

“Pembiayaan sektor perumahan juga menjadi salah satu segmen pembiayaan yang potensial dengan adanya program 3 juta rumah oleh pemerintah,” kata Agusman.

Dua Bisnis Potensial Lain

Selain pembiayaan ke sektor perumahan, lini pembiayaan lain yang dipercaya OJK dapat terus mendorong pertumbuhan multifinance adalah buy now pay later (BNPL). Seperti yang diketahui, produk BNPL memang tengah digemari dalam beberapa waktu belakangan ini.

Per November 2024, pembiayaan BNPL melesat 61,90 (yoy) menjadi Rp 8,59 triliun. Dari sisi kualitas, rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) secara gross sebesar masih relatif terjaga sebesar 2,92%, kendati dalam tren naik.

Di samping itu, OJK memandang pembiayaan syariah sebagai ceruk potensial untuk digarap lebih masif. Piutang pembiayaan syariah pada November 2024 mengalami peningkatan sebesar 11,97% (yoy) menjadi sebesar Rp 26,52 triliun, didukung dengan peningkatan pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa.

“Pembiayaan syariah diperkirakan masih akan terus tumbuh positif pada tahun 2025, antara lain didorong oleh diversifikasi dan penambahan produk pembiayaan syariah baru yang saat ini diajukan oleh beberapa perusahaan pembiayaan,” pungkas Agusman.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Menteri Ara mengatakan, Pemerintahan Prabowo telah menghasilkan empat kebijakan yang pro rakyat di bidang perumahan. Kebijakan ini dibuat dalam waktu 90 hari kerja sejak pelantikan kabinet.

Menurut Ara, beberapa kebijakan di bidang perumahan ini dapat dilaksanakan berkat dukungan dan kerja sama dari jajaran Kabinet Merah Putih meliputi Bappenas, Kementerian Dalam Negeri Kementerian Keuangan, hingga Kementerian ATR.

Ara menjelaskan, pertama, kebijakan penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) menjadi sebesar 0%. Ara mengatakan, kebijakan penghapusan BPHTB ini dapat terwujud setelah tiga menteri membuat Surat Keputusan Bersama (SKB), yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Kebijakan ini diwujudkan demi mendukung percepatan pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan Presiden Prabowo.

"Kita sudah membuat SKB, Mendagri, Menteri PU dan kami, yaitu bagaimana BPHTB itu bisa 0% yang harusnya bayar 5%, dan itu sangat membantu rakyat," kata Ara selepas mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Kedua, pemerintah juga telah menghapuskan retribusi menjadi sebesar 0% untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau yang kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ketiga, penghapusan PPN menjadi sebesar 0% selama 6 bulan untuk rumah di bawah Rp 2 miliar.

"Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar, sekarang menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR, berpenghasilan rendah. Jadi seperti arahan beliau (presiden), kebijakan harus kepada pro rakyat, dan kami jalankan," ucap Ara.

Selain itu, kata Ara, pemerintah juga mempercepat proses perizinan pembangunan melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya memerlukan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi 10 hari. Bahkan, proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam di Tangerang.

"Rencana minggu depan bersama Pak Mendagri, juga saya undang Bapak bappenas, itu sudah bisa menjadi 4 jam. Ya, tapi ini baru terjadi di satu kota, kota Tangerang, dan berharap nanti yang lain mengikuti," tutur Ara. 

Menteri Ara menekankan, Presiden Prabowo memiliki prinsip bahwa rakyat harus diberikan pelayanan yang cepat, murah, dan gratis. Secara khusus, kebijakan tersebut ditujukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang positif. Bisa diikuti oleh kota dan kabupaten yang lain. Supaya bupati-bupati, wali kota berlomba-lomba membuat kebijakan sistem SDM, supaya rakyat makin mudah, makin murah, makin cepat untuk mengurus perumahannya," pungkas Menteri Ara.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – DPR akan mengevaluasi dan memberikan masukan untuk pemerintah, khususnya kementerian dan lembaga yang terkait dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah dimulai pada Senin (6/1/2025).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, masukan tersebut akan disampaikan oleh Komisi IX DPR saat rapat bersama mitranya khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari soal distribusi makanan terlambat, tidak ada susu hingga komposisi makanan yang tidak sesuai.

"Itu nantinya komisi yang bersangkutan di DPR akan melakukan RDP (rapat dengar pendapat) dengan pemerintah dalam konteks pelaksanaan MBG ini untuk memberikan masukan-masukan supaya lebih bagus," ujar Dasco kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Selasa (7/1/2025).

Menurut Dasco, saat ini DPR belum dapat memberikan penilaian secara komprehensif apakah program MBG ini berhasil atau tidak. Pasalnya, program MBG baru berjalan beberapa hari dan jangkauannya belum luas.

"Tetapi dalam secara keseluruhan kita lihat bahwa program MBG yang sudah berjalan secara perdana itu mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat dan kita terus mendampingi pemerintah supaya program MBG ini akan lebih baik ke depannya," ungkap Dasco.

Senada dengan Dasco, Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, mengatakan pihaknya akan terus mengkawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) supaya program unggulan Presiden Prabowo tersebut berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

"Tentu untuk tahap pertama, kita akan evaluasi kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Komisi IX DPR akan terus mengkawal program ini," tutur Nurhadi.

Menurut Nurhadi, program MBG merupakan inisiatif strategis untuk mendukung masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah, agar mendapatkan asupan gizi yang memadai.

Terkait munculnya modus penipuan yang memanfaatkan momen pelaksanaan program MBG, Nurhadi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap oknum-oknum yang menawarkan kemitraan palsu atas nama program ini.

"Biasanya kalau ada program bagus, ada saja oknum yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Saya mengimbau masyarakat untuk mencari informasi resmi di situs BGN (Badan Gizi Nasional) tentang program makanan bergizi gratis ini, atau langsung bertanya melalui kanal resmi yang disediakan," pungkas Nurhadi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News