pkp

Mulai Besok, Bank Indonesia Tambah Insentif KLM Sektor Perumahan!

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia menambah besaran insentif kebijakan likuiditas makroprudensial alias KLM, yang awalnya 4% menjadi 5%, terkhusus sektor perumahan dari dana pihak ketiga perbankan mulai besok atau 1 April 2025.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) Bank Indonesia Solikin M. Juhro menjelaskan peningkatan insentif KLM itu sebagai upaya mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di bidang perumahan. Nantinya, insentif KLM khusus sektor perumahan dinaikkan secara bertahap dari rencana awal Rp23 triliun menjadi Rp80 triliun.

“Jadi ini akan dilakukan 1 April, ke depan kita evaluasi, kita coba kita perkuat mana yang perlu dioptimalkan, mana yang perlu didukung, mana yang sudah naik kelas,” ujarnya dalam Taklimat Media, dikutip Senin (31/3/2025).

Sekadar informasi, insentif KLM merupakan kebijakan BI untuk mengurangi Giro Wajib Minimum (GWM) bank. Kebijakan ini bertujuan mendorong bank untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas.

Alhasil, bank akan terdorong untuk menyalurkan lebih banyak kredit di sektor prioritas sehingga pada akhirnya lapangan kerja yang terbuka akan meningkatkan pendapatan masyarakat, konsumsi, ekonomi.

Untuk sektor perumahan, penambahan insentif KLM ini diharapkan memudahkan masyarakat memiliki rumah karena pembiayaan dari perbankan akan semakin dimudahkan.

Sebelumnya, perbankan yang memberikan kredit kepada sektor perumahan, real estate, dan konstruksi akan mendapatkan pengurangan GWM sebesar 0,3%.

Sementara plafon insentif untuk sektor transportasi, pergudangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif diturunkan dari 0,4% menjadi 0,3%. Di mana 0,1% nya dialihkan kepada sektor perumahan.

Kenaikan insentif KLM dari 4% menjadi 5%, di mana 1% nya diperuntukkan khusus sektor perumahan. Alhasil Mulai 1 April mendatang, plafon insentif untuk sektor tersebut bertambah 1,1% menjadi 1,4%.

Adapun insentif untuk sektor lainnya tetap, yakni sektor pertanian, perdagangan, dan industri tetap sebesar 1,5%, ekonomi hijau 0,5%, UMI 0,3%, dan UMKM 1%.

Solihin menyampaikan bahwa dalam kebijakan eksisiting, KLM yang diterima bank pada Maret 2025 sekitar Rp292 triliun atau dengan rasio sebesar 3,81% alias lebih rendah dari ketentuan 4%.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) resmi mengangkat jajaran komisaris baru lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) padaRabu (26/3/2025). Nama-nama seperti Pietra Machreza Paloh hingga Fahri Hamzah mengisi posisi tersebut.

Pietra merupakan keponakan dari Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh. Dia merupakan anak sulung dari almarhum Rusli Paloh, kakak kandung Surya.

Melansir sejumlah sumber, Pria kelahiran Jakarta 3 Maret 1971 itu saat ini merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (GARPU) Partai Nasdem.

Pietra diketahui menempuh pendidikan di Los Angeles City College West Coast University Los Angeles, California, Amerika Serikat.

Pietra tercatat pernah menduduki beragam posisi pada sejumlah perusahaan, diantaranya GM Atlas Air Ground Handling Los Angeles Airport California (1997 - 2001), Direktur Utama Panca Cipta Karsa Jakarta (2002 - 2013), Corporate Secretary Tanri Abeng n Son (TASON) holding pada 2014-2020 hingga Komisaris Utama Indo Berjaya Logistik Batam pada 2018 - 2021.

Selain itu, nama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, juga menduduki jabatan sebagai Komisaris. Selain menjadi bagian dari kabinet Presiden Prabowo Subianto, Fahri Hamzah juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora.

Mengutip berbagai sumber, Fahri lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 10 November 1971. Dia merupakan alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Karier politik Fahri dimulai saat menjafi Staf Ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999-2002. Setelah itu, Fahri terpilih menjadi anggota DPR periode 2004-2009 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Nama lain yang juga diangkat dalam jajaran Komisaris adalah Suryo Utomo. Suryo menggantikan posisi Chandra M. Hamzah yang sebelumnya mengisi jabatan Komisaris Utama/Independen.

Saat ini, Suryo juga masih menduduki jabatan sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), posisi yang dia pegang sejak November 2019.

Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, pria kelahiran 26 Maret 1969 itu menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Diponegoro pada 1992. Suryo kemudian melanjutkan pendidikan Master of Business Taxation di University of Southern California, Amerika Serikat dan mendapatkan gelarnya pada 1998.

Suryo mengawali karir Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana di Kementerian Keuangan pada 1993 di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak.

Dia tercatat pernah mengisi beberapa pos di Kementerian Keuangan, sebagai Kepala Seksi PPN Industri pada 1998, sebagai Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan pada 2002, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu pada 2008.

Kemudian, dia juga pernah mengisi Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian hingga Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak sebelum resmi menjadi Dirjen Pajak pada 1 November 2019.

Berikut adalah daftar lengkap jajaran komisaris dan direksi BTN yang disetujui dalam RUPST 2025:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Suryo Utomo*

Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo*

Komisaris: Fahri Hamzah*

Komisaris Independen: Ida Nuryanti*

Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh*

Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit*

Dewan Direksi

Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu

Wakil Direktur Utama : Oni Febrianto Raharjo

Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti*

Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho*

Diretur Operational: I Nyoman Sugiri Yasa*

Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo

Direktur Consumer Banking : Hirwandi Gafar

Direktur Finance and Strategy : Nofry Ronu Poetra

Direktur Human Capital and Compliance : Eko Waluyo

Direktur Netwotk & Retail Funding: Rully Setiawan*

Direktur Commercial Banking: Hermita Akmal*

Direktur IT: Tan Jacky Chen*

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Bank Tanah (BBT) bakal segera merampungkan pengalihan aset lahan koruptor yang saat ini tengah disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menyebut rencana pengalihan aset itu dilakukan dalam rangka mendukung upaya pengadaan lahan untuk program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

“Yang sedang dijajaki aset sitaan dari kejaksaan dari para koruptor, tapi itu prosesnya masih panjang. Harus kita yakinkan kepastian lahan untuk berinvestasi. Jadi, melalui HPL Badan Bank Tanah kita jamin kepastian itu,” kata Parman saat ditemui di kantornya, Selasa (25/3/2025).

Lebih lanjut, Parman menyebut bakal segera membahas teknis pengalihan aset itu dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam penjelasannya, Prabowo disebut bakal mengeluarkan instruksi yang bakal mempercepat pengalihan lahan sitaan kejaksaan menjadi HPL Badan Bank Tanah.

Pasalnya, tambah Parman, tanpa instruksi Presiden pengalihan aset itu masih harus menunggu hasil pengadilan yang menyatakan bahwa lahan tersebut telah incraht. Sehingga, bakal diperlukan waktu yang cukup lama.

“Jadi prosesnya cukup panjang. Tapi Insya Allah kalau dipercepat memang perlu kerja sama semua tim. Nanti Insya Allah ada arahan dari Presiden untuk bagaimana memperpendek proses tersebut,” tegasnya.

Meski belum merinci berapa luas potensi lahan sitaan koruptor itu, Parman menyebut pada tahap awal lahan yang dibidik berlokasi di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Rumpin (Kabupaten Bogor). Cikupa (Kabupaten Tangerang) dan Maja (Kabupaten Lebak).

“Rumpin [wilayahnya] tidak begitu masuk ke dalam. Yang Maja dan Cikupa agak lumayan. Itu dari aset sitaan Kejaksaan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Bank Tanah (BBT) mengungkap terdapat lahan seluas 73 hektare yang dapat digunakan pemerintah untuk mendukung pembangunan proyek strategis 3 juta rumah.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menjelaskan 73 hektare lahan tersebut berada di sejumlah wilayah mulai dari wilayah Jawa Barat hingga Sumatra Utara.

"Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP dan menyediakan lahan terbaik untuk pembangunan rumah rakyat," jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (21/3/2025).

Adapun, 73 hektare lahan yang siap digunakan untuk program 3 juta rumah itu terpetakan ke dalam empat lokasi. Untuk wilayah Jawa Barat terdapat di wilayah Purwakarta seluas 19,4 Ha dan Bandung Barat seluas 23,17 Ha.

BTN Kucurkan Rp3,4 Triliun untuk Program Rumah Subsidi Guru

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp3,4 triliun.

Program rumah subsidi untuk guru ini dilakukan melalui sinergi antara BTN dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, Program Rumah untuk Guru Indonesia merupakan hasil kerja kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru supaya memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

“Kalau boleh usul, kita tambahkan tahun depan, selain guru ASN (aparatur sipil negara), kita tambahkan dengan guru-guru Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan swasta. Kami berharap program ini terus berjalan karena program ini yang paling disukai dan masih banyak guru yang belum punya rumah layak huni. Dengan begitu, guru bisa lebih konsentrasi mengajar,” kata Nixon dalam keterangan resmi, Rabu (26/3/2025).

Nixon menargetkan, sebanyak 20.000 unit rumah subsidi dapat disalurkan kepada guru-guru di seluruh Indonesia pada 2025 dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp3,4 triliun.

Adapun, sasaran program ini adalah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi.

“Sama dengan skema pembiayaan yang digunakan adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada umumnya, untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS. Fasilitas KPR subsidi tersebut mencakup bunga tetap 5% sepanjang tenor, uang muka minimal 1% dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta,” ujar Nixon.

Bagian dari Program 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengatakan bahwa penyaluran 20.000 rumah tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kita sudah mengalokasikan 20.000 unit untuk guru. Lalu para pahlawan devisa kita, para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang banyak perempuan tangguh di antara mereka, kami alokasikan 20.000 unit juga,” ujar Ara.

Pasalnya, hingga saat ini jumlah guru yang dilaporkan belum memiliki hunian mencapai 438.816 orang. Sehingga, hal itu dipandang menjadi market yang baik untuk menyalurkan program 3 juta rumah.

Adapun, penyaluran 20.000 unit rumah guru ini tersebar di beberapa kota mulai dari Bogor (Jawa Barat), Banda Aceh (Aceh), Medan (Sumatera Utara), Pontianak (Kalimantan Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Bangkalan (Jawa Timur), Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Jayapura (Papua).

Tak hanya guru, nantinya pemerintah juga bakal mengalokasikan rumah subsidi khusus bidang, perawat, tenaga kesehatan masyarakat, petani, buruh, dan nelayan.

Bisnis.com, JAKARTA – Ada wacana program makan bergizi gratis diproteksi oleh asuransi. Saat ini, wacana ini baru sebatas diskusi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan perusahaan asuransi.

Djonieri, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK mengatakan untuk skema asuransi makan bergizi gratis memang belum dibicarakan lebih jauh, namun dari sisi peluang menurutnya ada.

"Sampai saat ini belum ada skemanya untuk asuransi masuk. Kita usul asuransi penting punya peran di situ, tapi belum ada. Terkait makanan bergizi gratis kalau makanannya menyebabkan risiko bagi yang makan," kata Djonieri saat ditemui usai soft launching Peta Jalan AAUI Asuransi Pertanian di Lumire Hotel, Jakarta, Senin (24/3/2025).

Meski belum ada keputusan final terkait asuransi program makan bergizi gratis, Djonieri mengatakan bahwa diskusi yang berkembang tentang asuransi ini sudah sangat baik.

Djonieri memberikan gambaran sekaligus usulan mekanisme pembayaran premi dalam asuransi makan bergizi gratis. Dia mencontohkan misalnya satu box menu makan bergizi gratis diberikan alokasi anggaran Rp10.000 sampai Rp15.000, maka Rp1.000 bisa digunakan sebagai biaya preminya.

"Apakah mau misalnya, ini diskusi, pemerintah untuk membayar premi itu disisihkan Rp1.000 per box. Itu kalikan saja berapa box satu hari. Misalnya. Itungan simpelnya gitu. Kalau siapa yang bayar, kalau dari sisi penerima kan tidak mungkin, para siswa. Kemungkinan ya dari yang sudah dialokasikan pemerintah itu dipotong asuransi," ujarnya.

Saat disinggung soal skema tersebut akan memberatkan APBN, Djonieri menegaskan hal tersebut masih sebatan usulan. Besaran preminya juga menurutnya bisa diperkecil.

"Ini kan usulan. Yang ditanggung APBN misal Rp10.000 sampai Rp15.000 Itu bisa dialokasikan untuk asuransi Rp500 perak misalnya, tapi tidak membebani APBN. Tapi deliverable makanan itu terlindungi," pungkasnya.

Sementara itu, Group Head Asuransi Program Pemerintah, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Setiadi Imansyah juga mengatakan program makan bergizi gratis pemerintah dapat menjadi peluang asuransi masuk terlibat.

Tidak sebatas pada proteksi di makanannya, Setiadi melihat potensi asuransi mendukung program makan bergizi gratis bisa pada proteksi properti pada dapur-dapur yang dibangun pemerintah dalam program makan bergizi gratis.

"Kami diskusi MBG [makan bergizi gratis] dengan Badan Gizi Nasional bahwa kami lihat potensinya besar untuk dilakukan program inisiasi. Kami diskusi, artinya dalam program MBG ada kantong-kantorng dapur, dan itu cukip banyak sekitar 30.000 dapur bertahap," ujar Setiadi.

Seperti diketahui, saat ini pemerintah membutuhkan sekitar 30.000 mitra untuk memenuhi pasokan makanan bagi program makan bergizi gratis. Sampai Januari 2025 lalu, setidaknya baru ada sekitar 13.000 mitra bergabung dan aktif menyuplai makanan program makan bergizi gratis.

"Tadi seperti yang Pak Djonieri bilang, ini potensi bisnis asuransi bisa jadi terhadap propertinya, keracunan makanan, atau penyaluran makanannya ke sekolah-sekolah yang menjadi sasaran program MBG," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dewan Ekonomi Nasional mempunyai hasil perhitungan yang berbeda cukup jauh ihwal dampak program Makan Bergizi Gratis ke pertumbuhan ekonomi pada tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan akan ada penambahan anggaran MBG yang sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun pada 2025.

Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan berkisar 185 ribu orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.

"Saya berharap bahwa ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

Sementara itu, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf melakukan analisis Input-Output melalui dua skenario yaitu financing (pembiayaan) dan provision (penyediaan) untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Hasilnya, didapati bahwa program makan bergizi gratis tidak akan berdampak secara signifikan ke pertumbuhan ekonomi pada 2025.

"Hasilnya bagaimana? Pertama mungkin yang menurut saya expectedly [sesuai dugaan] adalah karena sifatnya yang reallocative financing structure-nya [pembiayaannya melalui realokasi anggaran], itu dampak ke PDB itu nggak akan besar," ujar Arief dalam diskusi publik Doctrine UK secara daring, dikutip Senin (24/3/2025).

Dia menjelaskan bahwa program MBG hanya akan menambah sekitar 0,01% sampai dengan 0,26% pertumbuhan ekonomi pada tahun ini (lebih rendah dari perhitungan Sri Mulyani yaitu 0,7%). Alasannya, ada pertukaran yang terjadi karena realokasi anggaran seperti yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 1/2025.

Misalnya, agrikultur akan menjadi sektor tumbuh signifikan akibat program MBG. Sebaliknya, sektor lain seperti jasa kemungkinan akan mengalami kontraksi pertumbuhan.

"Bahwa sifatnya yang realokatif ini membuat ekonomi growth impact-nya [dampak pertumbuhan ekonominya] tidak besar. Menurut saya perlu di kalangan pemerintah juga harus lebih diedukasikan dan MBG itu jangan terlalu dibebani berbagai macam target," jelas Arief.

Oleh sebab itu, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran itu menyatakan seharusnya fokus program MBG bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek namun sebagai investasi sumber daya manusia agar menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Di samping itu, Arief mengungkapkan hasil analisis DEN menunjukkan bahwa dalam jangka pendek program MBG bisa berdampak ke penciptaan lapangan kerja dari 900 ribu sampai dengan 1,9 juta.

Sejalan dengan itu, program MBG diyakini akan memperkecil ketimpangan pendapatan. Menurutnya, program MBG akan meningkat pendapatan masyarakat miskin hingga 8%—10% sementara pendapatan orang kaya hampir tidak terdampak sama sekali.

Salah satu alasannya, sambung Arief, karena sektor yang paling terdampak secara positif program MBG adalah agrikultur—yang merupakan sektor tempat rata-rata masyarakat miskin bekerja.

"Sehingga tidak mengejutkan kalau misalkan hasilnya itu lumayan. Misalkan kemiskinan itu bisa sampai turun menjadi 5,8% dari yang awalnya 9%.

Lalu ketimpangan juga bisa berkurang sampai 3,8%, itu relatif besar karena ketimpangan itu jarang bergerak," ungkapnya.