Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mengajukan pengelolaan terhadap aset-aset rampasan hasil tindak pidana korupsi.

Aset lahan yang dirampas dari penanganan kasus korupsi itu rencananya bakal dimanfaatkan untuk program pembangunan 3 Juta Rumah, yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait usai bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

"Kami mendapat kabar baik, kami dapat info dari Bapak Johanis Tanak sebagai pimpinan KPK, boleh kami berkirim surat ya Pak ya, supaya kami diberikan kesempatan untuk mengelola aset-aset tanah yang ada di KPK," ungkap Ara, sapaannya, Selasa (18/3/2025).

Ara memastikan bahwa pemanfaatan aset-aset rampasan itu diutamakan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dia menargetkan pengajuan tersebut akan disampaikan oleh pihaknya ke KPK sesegera mungkin."Saya paling lama besok sudah akan sampai surat dari kami ke sini Pak. Mudah-mudahan kami nanti bisa dapat lokasi-lokasinya untuk kami survei," ungkap Ara.

Di sisi lain, Kementerian PKP juga akan mengajukan permohonan yang sama ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu), selaku pengelola aset rampasan korupsi itu.

Sebagaimana diketahui, aset-aset yang dirampas oleh KPK untuk pengganti kerugian negara akan dikelola oleh DJKN Kemenkeu. Koordinasi juga akan dilakukan dengan Bank Tanah.

"Yang pasti kami sudah men-survey beberapa lokasi, sudah ada beberapa lokasi yang kami percaya itu bisa dijalankan karena clean and clean," ucap Ara.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkap bahwa aset-aset yang bakal bisa diajukan oleh Kementerian PKP itu adalah tanah sitaan yang belum laku meski sudah dilelang.

Johanis menyebut, pihaknya akan memberikan aset itu untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat."Kalau misalnya Pak Menteri berkenan silahkan mengajukan permintaan kepada kami atas aset-aset tanah, kalau memang itu kemudian dapat dimanfaatkan, ya kami akan serahkan, untuk kepentingan masyarakat dan bangsa," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap kondisi aset tanah bekas milik obligor dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang rencananya akan dimanfaatkan untuk program 3 Juta Rumah.

Maruarar menyebut aset eks BLBI itu berada di Karawaci, Tangerang dan Bekasi, Jawa Barat.

"Kita sudah mendapatkan dan bahkan sudah mensurvei, di antaranya eks BLBI yang ada di Bekasi, yang ada di Tangerang. Dan memang kita pilih yang relatif itu clear and clean," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Menurut Ara, sapaannya, aset tanah eks BLBI di Karawaci sudah relatif bersih dan bebas dari bangunan di atasnya. Lahan itu pun juga sudah tidak berpenghuni.

Ara menyebut tanah eks BLBI di Karawaci itu memiliki lokasi yang bagus. Pihaknya akan segera membuat desain pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maupun masyarakat berpenghasilan menengah, dalam waktu dekat.

"Rencananya di sana mungkin kita akan membuat perumahan yang mix, antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, karena daerahnya itu daerah yang prime. Prime itu artinya daerah yang sangat bagus," ungkapnya.

Di sisi lain, lokasi aset eks BLBI yang turut dilirik Kementerian PKP adalah yang berlokasi di Bekasi. Bedanya, lahan itu tidak bisa segera digarap pemerintah sebagaimana di Karawaci, lantaran sudah ada ratusan rumah di atasnya.

"Jadi memang kami sedang mencari-mencari lokasi-lokasi yang bisa dikatakan clear and clean, supaya bisa cepat dibangun," kata politisi Partai Gerindra itu.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban menjelaskan bahwa aset tanah eks BLBI di Karawaci saja bernilai mencapai Rp495 miliar.

“Ini 1 hamparannya ada 3,5 hektare. Tapi ini ada hamparan kecilnya nanti kita satukan totalnya jadi 3,7 hektare dengan nilai aset sebesar Rp495 miliar,” jelasnya beberapa waktu lalu.

Selain mendukung pemberian aset eks BLBI tersebut, Kementerian Keuangan juga sebelumnya berkomitmen untuk melakukan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) guna mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertandang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membicarakan soal program pengadaan dan renovasi 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kunjungan Maruarar, atau akrab disapa Ara, dan jajarannya merupakan yang kedua kalinya ke KPK. Sebelumnya, dia dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah serta jajarannya pernaj membahas salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dengan KPK pada awal November 2024 lalu.

Terkait dengan Program 3 Juta Rumah, KPK memberikan masukan ke Kementerian PKP untuk pembenahan data sosial guna memastikan penerima manfaat program itu tidak salah sasaran. Lembaga antirasuah juga menekankan soal penggunaan APBN untuk membuayai program tersebut.

Di sisi lain, Ara mengungkap arahan KPK agar tidak ada penyimpangan dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) yang ditujukan untuk Program 3 Juta Rumah.

"Tadi juga sudah mendapatkan arahan bahwa CSR itu diperkenankan, selama itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk keperluan kantor. Jadi bukan untuk keperluan pribadi," ungkap Ara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Menurut klaim Ara, banyak perusahaan maupun organsiasi yang kini mulai memercayakan CSR untuk program rumah bagi MBR itu.

"Berkat imbauan Presiden Prabowo sangat banyak perusahaan yang bekerja sama dan juga yayasan, dan juga organisasi, seperti Kadin, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan beberapa perusahaan-perusahaan besar yang sudah mulai mempercayakan CSR-nya untuk merenovasi rumah dan membangun rumah," terangnya.

Adapun pemerintah juga berupaya untuk mewujudkan pembiayaan program tersebut dengan di antaranya penerbitan SBN oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, SBN itu akan diterbitkan di pasar sekunder. Kemudian, Bank Indonesia (BI) disebut akan membeli surat berharga itu.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) tengah ambrol hingga 6,12% hingga menyebabkan trading halt.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan sesi pertama hari ini, Selasa (18/3/2025), IHSG ambrol 395,87 poin atau 6,12% ke level 6.076,08. Di level itu, IHSG sudah anjlok lebih dari 14,18% dari level penutupan pada akhir 2024 di posisi 7.079,9.

Seiring dengan jebloknya IHSG lebih dari 6%, BEI melakukan penghentian perdagangan bursa sementara atau trading halt.

Sebelumnya, Trading halt itu dipicu penurunan IHSG mencapai 5%. Langkah BEI untuk melakukan trading halt sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam Kondisi Darurat.

Anjloknya IHSG pun sebenarnya pernah menjadi sorotan dari Presiden Prabowo Subianto saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah yang akan digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (4/12/2024).

Saat itu, Presiden Ke-8 RI itu menyebut program makan bergizi pernah diancam dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang akan turun dengan adanya program tersebut.

“Mau beri makan bergizi? Hahaha ketawa, di awal mereka tertawakan saya, dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam 'nanti harga indeks saham akan turun', di hari-hari pertama saya meluncurkan gagasan makan bergizi sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia,” tuturnya dalam forum itu.

Orang nomor satu di Indonesia itu menilai bahwa tak harus secara gamblang atau terbuka, seringkali ancaman juga hadir secara halus.

Menurutnya, apabila senjata yang terbuka seperti senapan meriam, tetapi juga ada senjata-senjata psikologis layaknya adu domba, fitnah, hoaks, ada ancaman terhadap ekonomi.

Saat itu, kata Prabowo, dirinya pun dilaporkan tentang harga indeks saham turun akibat gagasan makanan bergizi. Namun, Prabowo menyampaikan, dirinya tidak merasa dirugikan karena bukan pemain saham.

“Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun.' Saya bilang, saya jawab ke mereka itu, 'kasih tahu ya, saya tidak punya saham dan rakyat di desa-desa tidak punya saham.' Benar, kalau saham jatuh, ya pemain-pemain bursa itu [yang rugi],” ujarnya.

Dia pun melanjutkan bahwa tak hanya ditertawakan karena program makan bergizi, tetapi dirinya juga sempat ditertawakan saat bertekad menjalankan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

“Saya tahu, saya ditertawakan, saya diejek, tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan?” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang akan melakukan audit lingkungan terkait ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perumahan. Hal tersebut dilakukan untuk penanganan banjir yang kerap terjadi di daerah hilir.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan pihaknya akan memeriksa presentase 40% RTH yang wajib disediakan oleh pengembang.

Pasalnya, Sumedang menjadi kawasan favorit pengembang dalam membangun hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Terlebih, kawasan barat Kabupaten Sumedang menjadi area penyangga dan masuk dalam cekungan Bandung.

“Untuk perumahan akan Audit lingkungan, memang masyarakat butuh rumah, tapi mohon pengembang harus diperhatikan 40% RTH nya, akan kami cek sehingga air harus tertampung di sana, run off nya tidak langsung turun ke bawah,” ujarnya, Senin (17/3/2025).

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan reboisasi di kawasan hulu hingga sistem drainase juga akan diperbaiki.

Sejak memimpin Sumedang tahun 2018 hingga 2023, Dony memastikan tidak pernah mengeluarkan izin pembangunan perumahan di kawasan dengan kemiringan lahan di atas 9 derajat atau 20%.

Bahkan, pada 2021 mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang .

“Selama 5 tahun menjabat sampai saat ini, saya tidak pernah mengeluarkan izin pembangunan perumahan di lahan hijau dengan kemiringan di atas 9 derajat.Larangan pembangunan perumahan itu tertuang dalam Perbup No 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kab Sumedang. Tidak mengizinkan di lahan dengan kemiringan 9 derajat atau 20%,” katanya.

Beleid tersebut sebagai upaya pemerintah daerah meminimalisir risiko bencana alam.

“Jadi pembangunan perumahan yang ada di kawasan perbukitan dengan kemiringan diatas 9 derajat izinnya keluar sebelum tahun 2018,” ucapnya.

Menurutnya, pemanfaatan ruang di Sumedang sebelum Tahun 2018 mengacu kepada Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031. Namun, mulai 29 November 2018 terbit dan diberlakukan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.

“Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan gerakan tanah wajib melakukan kajian geologi tata lingkungan dan/atau geologi teknik sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan,” tuturnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumedang Kemal Idris menyebutkan, jika ada pengajuan perumahan di kawasan kemiringan di atas 9 derajat, maka akan ditolak oleh Dinas PUTR yang mengeluarkan rekomendasi.

“Kalau ada yang mengajukan perizinan perumahan yang kemiringan lereng di atas 9 derajat maka rekomendasi Dinas PUTR tak akan turun. Siteplan tidak diterbitkan dan pengajuan izin tidak masuk ke akun DPMPTSP untuk izin persetujuan bangunan gedung (PBG). Siteplan dari Dinas PUTR itu sebagai persyaratan dasar,” katanya.

Menurutnya, kemiringan lereng di atas 9 derajat atau 20% berdasarkan hasil pengukuran lapangan oleh tenaga ahli.

“Bagi pengembang yang sudah mengantongi izin karena diterbitkan sebelum 2018 maka pembangunan konstruksi yang dilaksanakan setelah diterbitkannya Perda 4 Tahun 2018 dan Perbup 22 Tahun 2021 harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi baru. Jadi tidak boleh dibangun perumahan,” kata Kemal.

Bisnis.com, GARUT — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mendorong produksi susu sapi dari Kabupaten Garut Jawa Barat guna mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop UKM Panel Barus mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memperkuat rantai pasok susu nasional berbasis koperasi.

Salah satu langkah yang tengah didorong adalah optimalisasi produksi susu dari koperasi peternak agar bisa diserap oleh Badan Gizi Nasional (BGN) guna memenuhi kebutuhan gizi anak-anak penerima manfaat MBG.

Dia menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas produksi agar koperasi peternak dapat berkontribusi lebih besar dalam program MBG.

"Kami ingin memastikan produksi susu hasil koperasi bisa diserap dengan baik, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis," ujarnya, Senin (17/3/2025).

Adapun program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat terutama anak-anak di usia sekolah.

Susu menjadi salah satu komponen penting dalam program ini, mengingat kandungan gizinya yang kaya akan protein, kalsium, dan vitamin yang mendukung pertumbuhan. Namun, hingga saat ini, produksi susu dalam negeri masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan nasional.

Adapun sebagian besar produksi susu dari koperasi peternak sapi perah masih terbatas, sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memastikan penyerapan produk oleh pemerintah.

"Misalnya, di satu daerah ada 10.000 penerima manfaat MBG. Jika setiap anak mendapatkan 200 mililiter susu per hari, maka kebutuhan harian bisa mencapai 2.000 liter. Ini angka yang besar dan perlu disiapkan dengan baik oleh koperasi," katanya.

Kemenkop UKM menargetkan agar susu dari koperasi dapat disuplai untuk program MBG setidaknya satu hingga dua kali dalam seminggu, dengan harapan jangka panjang agar distribusi bisa dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Selain fokus pada produksi dan distribusi, Kemenkop UKM juga berupaya memperkuat kapasitas koperasi agar dapat mengolah susu secara mandiri.

Saat ini, banyak koperasi peternak sapi perah yang langsung menyetorkan hasil produksinya ke Industri Pengolahan Susu (IPS) di Jakarta, tanpa memiliki fasilitas pemrosesan sendiri.

Dia menilai koperasi seharusnya tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah, tetapi juga memiliki teknologi pemrosesan susu sendiri, seperti pasteurisasi atau bahkan pabrik Ultra High Temperature (UHT).

Dengan memiliki fasilitas ini, koperasi dapat menghasilkan produk turunan yang siap dikonsumsi dan memiliki daya simpan lebih lama sehingga dapat lebih mudah didistribusikan untuk program MBG.

"Ke depannya, kita ingin koperasi memiliki teknologi pasteurisasi sendiri agar bisa memproduksi susu siap konsumsi bagi masyarakat, bukan hanya bergantung pada industri besar," ungkapnya.

Meskipun memiliki potensi besar, namun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam optimalisasi produksi susu koperasi. Salah satunya adalah rendahnya kapasitas produksi akibat terbatasnya jumlah peternak dan fasilitas pendukung.

Saat ini, sebagian besar peternak sapi perah di Garut masih berskala kecil dengan jumlah sapi yang terbatas. Selain itu, biaya pakan yang terus meningkat menjadi kendala bagi peternak dalam meningkatkan produksi susu.

Oleh karena itu, Kemenkop UKM berupaya mendorong adanya kemitraan dengan pihak swasta maupun institusi pendidikan untuk mendukung riset dan pengembangan pakan alternatif yang lebih ekonomis namun tetap berkualitas.

Selain itu masih terdapat masalah rantai distribusi dan logistik juga menjadi perhatian. Infrastruktur jalan yang kurang memadai di beberapa daerah masih menjadi kendala dalam pengiriman susu segar ke titik-titik distribusi.

"Kami ingin membangun ekosistem yang lebih kuat, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemrosesan, agar koperasi peternak sapi perah bisa tumbuh lebih maju dan berdaya saing," tutur Panel.

Bisnis.com, JAKARTA - Wali Kota Serang, Banten, Budi Rustandi mengatakan biskuit dan telur rebus menjadi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan selama bulan Ramadan 1446.

"Alhamdulillah kita cek siswanya senang semua menyambut baik program pak Presiden. Saya apresiasi kepada sekolah, guru, dan tim MBG yang sudah mempersiapkan semuanya," kata Budi Rustandi pada peluncuran Makan Bergizi Gratis di Serang, Senin.

Dia mengatakan program MBG di Kota Serang baru dimulai secara serentak pada hari ini yang bertepatan di bulan Ramadhan.

Menurut dia, semua pihak mendukung program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dan Ia menilai proses MBG selama Ramadhan terbilang lancar lantaran makanan yang tersedia berupa makanan kering seperti biskuit dan telur rebus.

"Alhamdulillah lancar karena selama Ramadhan makanannya kering agar tahan lama, jadi kami harapkan kearifan lokal bisa diakomodir," katanya.

Sementara itu, Kepala SMPN 15 Kota Serang, Edi Ruspandi mengatakan, selama puasa Ramadhan, menu MBG diganti dengan makanan kering. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, makanan tersebut dipilih sebagai menu MBG agar bertahan hingga sore hari waktu berbuka puasa.

"Setelah lebaran mungkin makan biasa. Untuk bulan Ramadhan ini menunya biskuit, susu, pisang sama telur. Jadi informasinya diganti dengan yang tahan lama untuk nanti sore," katanya.

Edi mengatakan, hari ini merupakan hari pertama MBG dilaksanakan di SMPN 15 Kota Serang dengan diluncurkan langsung oleh Wali Kota Serang.

"Untuk total siswa di SMPN 15 Kota Serang yaitu mencapai 857 siswa. Kami berharap seluruh siswanya mendapatkan MBG setiap hari agar anak bergizi, cerdas, disiplin, wawasannya bisa lebih luas lagi," ungkapnya.

Edi berharap, ke depan menu MBG jauh lebih baik lagi dan sesuai dengan kebutuhan gizi anak. Jika sesuai menurutnya anak-anak murid bisa menjadi disiplin dan cerdas.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) berencana untuk mengganti variasi menu program makanan bergizi gratis (MBG) selama Ramadan.

Sebelumnya, menu MBG pada periode Ramadan telah menjadi sorotan publik lantaran dinilai minimalis. Adapun, menu MBG pada periode puasa itu yakni telur, roti kering, susu hingga kurma.

Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan pihaknya bakal melakukan evaluasi menu tersebut dengan makanan tradisional yang bertahan lama.

Misalnya, nanti dalam menu itu akan ada pempek, baso tahu goreng (batagor) hingga salad. "Contohnya pempek yang tahan lama, atau batagor, atau juga ada yang membuat salad. Nah, itu yang seperti itu yang kita harapkan bisa diagregasikan di Ramadan," ujarnya, Senin (17/3/2025).

Dia menambahkan, menu makanan kering itu akan kembali normal setelah periode Ramadan usai. Dengan demikian, pihaknya bakal segera mempersiapkan kembali menu normal di periode selanjutnya.

"Dan pelayanan juga tidak lama lagi kelihatannya sudah akan berakhir dan bersiap-siap untuk kembali ke menu normal," jelasnya.

Sekadar informasi, hingga saat ini pemerintah memiliki 1026 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

SPPG itu dibangun oleh BGN, Kementerian dan Lembaga lainnya seperti Polri. Adapun, jumlah dapur MBG yang dipatok BGN yaitu 30.000 SPPG hingga akhir tahun 2025.

Puluhan ribu dapur MBG itu telah ditargetkan dapat memfasilitasi 82,9 juta penerima manfaat yang telah dipatok oleh Presiden Prabowo Subianto.

Bisnis.com, JAKARTA - Polri menargetkan bakal membangun 542 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir 2025.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai meninjau dapur MBG Polri di Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

"Kami mendengar sangat cukup senang karena Polri sudah merencanakan akan membangun 542. Saya berbisik kepada Pak Kapolri mudah-mudahan bisa 1.000 [SPPG]," tutur Dadan.

Dia juga mencatatkan, saat ini dapur MBG yang telah dibangun pemerintah telah mencapai sekitar 1026 SPPG. Jumlah SPPG itu dibangun oleh BGN, Kementerian, dan Lembaga lain termasuk Polri.

Hanya saja, jumlah itu masih jauh dari target sebesar 30.000 SPPG yang diharapkan dibangun untuk memfasilitasi program MBG terhadap 82,9 juta penerima manfaat.

"Karena 1.000 pun itu baru 3% dari kebutuhan," tambahnya.

Namun demikian, Dadan menyatakan bahwa pihaknya optimistis bahwa SPPG itu bakal mencapai target di September 2025.

"Saya optimis nanti di bulan September seluruh fasilitas yang kita butuhkan untuk melakukan percepatan bisa diperoleh sehingga target dari Pak Presiden RI agar 82,9 juta penerima manfaat dapat dilayani di akhir tahun," pungkas Dadan.

Di samping itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa korps Bhayangkara bakal membangun 100 SPPG pada Juli 2025. Namun, untuk tahap awal pihaknya telah membangun 20 SPPG di Mabes hingga Polda Prioritas.

"Pada bulan Mei, Juni, Juli nanti kurang lebih akan terus kami tambah sampai dengan 100 dan kemudian selanjutnya akan kami tambahkan sesuai dengan kebutuhan," tutur Sigit.

Bisnis.com, JAKARTA — Polri meluncurkan 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur untuk pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merincikan peluncuran dapur MBG itu sebanyak 4 SPPG di tingkat Markas Besar atau Mabes dan sisanya berasal dari Polda jajaran.

"Untuk launching awal ini kami laksanakan di 4 SPPG di tingkat Mabes dan 16 SPPG di tingkat Polda Prioritas," ujar Sigit di Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (17/3/2025).

Dia menambahkan, jumlah itu akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan. Rencananya, Polri bakal membangun 100 SPPG hingga Juli 2025.

"Pada bulan Mei, Juni, Juli nanti kurang lebih akan terus kami tambah sampai dengan 100 dan kemudian selanjutnya akan kami tambahkan sesuai dengan kebutuhan," tambahnya.

Jenderal polisi bintang empat ini mengatakan peluncuran dapur MBG ini merupakan wujud dari Korps Bhayangkara dalam mendukung misi Presiden Prabowo Subianto.

Dia menambahkan SPPG dari Polri sudah dilengkapi dengan fasilitas penunjang MBG. Misalnya, dengan dapur produksi, hingga ekosistem bahan makanan seperti lahan tanaman hidroponik.

Di lain sisi, SPPG Polri juga memiliki fasilitas dalam pengamanan distribusi dan makanan. Dengan demikian, makanan hasil dari dapur MBG Polri ini dapat sampai ke sekolah tujuan.

"Jadi ada potensi yang pada saat kami distribusikan makanan tersebut tidak layak dan kita tentunya akan terus melakukan perbaikan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto berpeluang menurunkan perilaku pemborosan pangan. Pemerintah hadir dalam mengatur porsi makan masyarakat.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa dalam program MBG, takaran makan seseorang sudah ditentukan.

Menurutnya, hal ini memungkinkan mencegah seseorang mengambil makanan melebihi porsi dan tidak habis, sehingga dibuang dan terjadi pemborosan.

Namun, Khudori menyebut bahwa dampak dari penurunan perilaku pemborosan pangan ini tergantung dari realisasi program MBG. Meski begitu, menurutnya, MBG memiliki kontribusi untuk menurunkan pemborosan pangan.

“Tentu MBG punya kontribusi menurunkan pemborosan pangan,” ujar Khudori kepada Bisnis, dikutip pada Senin (17/3/2025).

Di sisi lain, lanjut dia, pemborosan pangan sudah ditanggulangi oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Misalnya, ritel modern bekerja sama dengan foodbank atau penjual makanan di sebuah mal atau kawasan bekerja sama dengan foodbank.

“Barang-barang yang hampir kadaluarsa atau makanan tak habis terjual bisa dimanfaatkan foodbank untuk disalurkan ke yang memerlukan, baik diolah dulu atau tidak,” tuturnya.

Namun, menurutnya, sejumlah upaya ini belum dilakukan secara masih. Untuk itu, dia menilai perlu ada regulasi yang mengikat semua pihak untuk menjadikan ini sebagai gerakan bersama.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut perilaku pemborosan pangan bisa mengancam ketahanan pangan nasional.

Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis menuturkan bahwa upaya menurunkan pemborosan pangan menjadi tantangan bagi Indonesia. Pasalnya, kata dia, dampak dari pemborosan pangan bersifat multiaspek.

Nita menjelaskan bahwa pemborosan pangan tidak hanya berdampak pada lingkungan, melainkan juga berimbas pada ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Untuk itu, menurutnya, upaya untuk menurunkan perilaku pemborosan pangan menjadi perhatian semua pihak.

“Berbagai riset baik skala global maupun nasional menunjukkan bahwa perilaku pemborosan pangan berdampak buruk pada ketahanan pangan kita, bahkan juga pada lingkungan dan ekonomi,” kata Nita dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (16/3/2025).

Nita menilai generasi muda, khususnya Milenial dan Gen Z, memiliki peran penting dalam menciptakan kebiasaan konsumsi yang lebih bertanggung jawab untuk menurunkan angka pemborosan pangan.

Lebih lanjut, Nita menyampaikan bahwa Bapanas berkomitmen untuk menyelamatkan pangan melalui dua pendekatan utama. Rinciannya, mencegah pemborosan pangan melalui penetapan kebijakan dan sosialisasi/promosi/advokasi, serta fasilitasi aksi penyelamatan pangan berkolaborasi dengan mitra donatur dan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan.

Menurut data Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) pada 2011, secara global sepertiga dari pangan yang diproduksi atau 1,3 miliar ton pangan terbuang.

Bahkan, di Indonesia, data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada 2021 mencatat timbulan susut dan sisa pangan (SSP) mencapai 23–48 juta ton per tahun. Angkanya setara dengan 115–184 kilogram per kapita per tahun.

Mengacu data tersebut, jika pangan tersebut diselamatkan dapat memberi makan 61–125 juta orang, atau 29–47% dari total populasi Indonesia. Serta, dampak terhadap lingkungan berkontribusi terhadap 7,29% emisi gas rumah kaca. Selain itu, secara ekonomi, kehilangan pangan ini diperkirakan mencapai Rp213–551 triliun per tahun.

Teranyar, selama 2024, sekitar 1.298,7 ton pangan terselamatkan dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kolaborasi dengan berbagai penggiat pangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Makan Bergizi Gratis alias MBG yang telah dirasakan lebih dari 2 juta masyarakat penerima manfaat ternyata bukanlah program Presiden Prabowo Subianto yang paling berdampak terhadap ekonomi.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dalam hasil survei terbarunya menunjukkan bahwa dari 10 kebijakan selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, pemberian diskon tarif listrik 50% menjadi hal yang dinilai paling berdampak positif terhadap ekonomi.

“Diskon tarif listrik dianggap sebagai agenda pemerintah yang paling berdampak [40,5%], diikuti oleh penghapusan kredit macet UMKM [31,0%] dan kenaikan upah minimum serta kebijakan PPN [26,2%],” tulis LPEM FEB UI dalam laporannya, dikutip pada Minggu (16/3/2025).

Dari 42 pakar yang disurvei, hanya 19% yang memilih program MBG sebagai program yang paling berdampak terhadap ekonomi. Sementara 11,9% lainnya memilih program 3 juta rumah.

Adapun langkah Prabowo yang membawa Indonesia menuju keanggotaan BRICS hanya dinilai berdampak oleh 9,5% responden, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis 7,1%, efisiensi anggaran 2,4%, dan diskon tiket liburan (2,4%) dianggap kurang berdampak.

Tercatat, 23,8% responden percaya bahwa tidak ada satupun dari program-program ini yang akan memberikan dampak positif.

Melihat realisasi pemberian diskon tarif listrik selama Januari dan Februari, program tersebut telah berhasil memoderasi inflasi pada dua bulan pertama 2025.

Badan Pusat Statsitik (BPS) mencatat diskon tarif listrik ini menyebabkan deflasi 32,03% secara bulanan dengan andil terhadap indeks harga konsumen (IHK) sebesar 1,47% pada Januari 2025.

Sementara pada Februari 2025, diskon tarif listrik memberikan andil deflasi bulanan sebesar 0,67%.

Di samping diskon listrik yang bersifat sementara, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA David E. Sumual yang menjadi salah satu responden survei meyakini perluasan penerima program MBG dan 3 juta rumah bakal memberikan efek lebih positif terhadap ekonomi.

“[Dengan catatan] untuk 3 juta rumah harus diikuti peningkatan kapasitas produksi ekosistem properti domestik,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (16/3/2025).

Sebagai informasi, survei LPEM UI ini digelar pada 14 Februari 2024 melalui platform daring. Responden terdiri dari 42 pakar ekonomi dari berbagai daerah di Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Perinciannya, 38% pakar berasal dari universitas di Indonesia, 26% dari universitas luar negeri, 17% dari lembaga penelitian, 10% dari lembaga internasional, 7% pakar independen, dan 2% tak memberi keterangan.

Khusus untuk survei program yang berdampak, responden diminta untuk memilih tiga program pemerintah yang dipercaya akan memberikan efek positif terhadap sosial dan ekonomi.