Bisnis.com, JAKARTA – Wacana penerapan asuransi dalam program makan bergizi gratis (MBG) mendapat kritik karena dikhawatirkan semakin membenani APBN. Bahkan, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) meminta wacana asuransi MBG dibatalkan.

Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengatakan pandangan penolakan tersebut memang valid, terutama jika pendekatan premi dilakukan secara konvensional dengan model perlindungan menyeluruh dan biaya klaim yang tinggi.

"Namun, kritik tersebut juga membuka ruang untuk memperkenalkan pendekatan baru yang lebih efisien dan kontekstual seperti asuransi mikro berbasis santunan dan parametrik," kata Wahyudin kepada Bisnis, Rabu (14/5/2025).

Wahyudin menjelaskan, dalam skema asuransi mikro memungkinkan premi dapat dipatok di bawah Rp500, sedangkan manfaat santunan bisa dibuat lebih kecil misalnya sebesar Rp1 juta hingga Rp2,5 juta per orang.

Sementara itu, melalui konsep asurasi parametrik dalam program MBG, Wahyudin menilai hal itu dapat meminimalisir biaya operasional sekaligus mempercepat proses klaim atas risiko yang terjadi.

"Misalnya jika terjadi insiden keracunan massal di suatu wilayah, maka klaim dibayarkan otomatis tanpa investigasi kasus per kasus. Ini meminimalkan biaya operasional dan mempercepat respons," ujarnya.

Selain itu, solusi lainnya adalah premi yang dikenakan dalam asuransi MBG terbatas hanya untuk perlindungan pada risiko besar atau berdampak sistemik seperti keracunan massal atau kematian akibat kecelakaan makanan.

"Selanjutnya juga bisa dilakukan kemitraan dengan sektor swasta, misalnya perusahaan makanan penyedia MBG diwajibkan ikut menanggung sebagian premi atau shared risk model," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira menilai pendekatan asuransi MBG tidak sesuai dengan semangat program sebagai bantuan sosial dan justru berpotensi membebani anggaran serta mengurangi manfaat yang diterima siswa.

“Asuransi MBG tidak diperlukan karena bisa menambah beban anggaran pemerintah dari sisi premi. Saya khawatir manfaat MBG yang diterima oleh siswa berkurang karena ada tambahan premi asuransi,” kata Bhima.

Bhima menekankan bahwa prioritas utama pemerintah seharusnya adalah menjamin penerima manfaat tidak keracunan. Dia mengingatkan bahwa aspek pengawasan makanan sudah menjadi tanggung jawab negara dan didanai oleh APBN.

Melihat potensi dampak negatif terhadap efektivitas dan tujuan program MBG, Bhima secara tegas meminta agar rencana kerja sama dengan perusahaan asuransi dalam skema MBG dibatalkan. “Oleh karena itu, wacana ini harus ditolak,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) mendukung wacana pemerintah memberikan perlindungan asuransi dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Wakil Presiden Direktur ACPI Nicolaus Prawiro mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu detail dari mekanisme asuransi MBG.

"Prinsipnya kami pasti akan mendukung program pemerintah, namun untuk detailnya kami akan mempelajari dulu bagaimana cara pelaksanaan dan ketentuan atau term and condition yang ada," kata Nico kepada Bisnis, Selasa (14/5/2025).

Nico mengatakan ACPI juga menunggu informasi terkait perlindungan apa saja yang akan masuk dalam asuransi MBG, termasuk besaran premi yang akan dikenakan.

"Kami belum bisa komentar banyak. Terus terang saya juga masih bingung apakah perlindungan keracunan makanan ini bisa diproteksi oleh asuransi kerugian [asuransi umum] atau tidak. Mungkin asuransi jiwa yang lebih cocok. Tapi buat sekadar gambaran saja, kalau untuk memproteksi asuransi kecelakaan diri dengan jaminan kematian dan cacat tetap, preminya itu sekitar 0,1% per tahun," pungkasnya.

Adapun Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyebutkan bahwa rencananya nanti biaya premi asuransi program MBG akan ditanggung pemerintah dengan alokasi dana operasional program MBG.

Saat ini BGN sedang menjajaki kajian dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) untuk menentukan bentuk perlindungan yang tepat.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai pendekatan asuransi untuk program MBG kurang tepat karena berpotensi akan membebani APBN.

“Asuransi MBG tidak diperlukan karena bisa menambah beban anggaran pemerintah dari sisi premi. Saya khawatir manfaat MBG yang diterima oleh siswa berkurang karena ada tambahan premi asuransi,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah menambah anggaran program program MBG dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun dengan sasaran 82,9 juta penerima program. Realisasi belanja MBG per 12 Maret 2025 sebesar Rp710,5 miliar yang menyasar 2,05 juta penerima.

Di sisi lain, berdasarkan paparan BGN pada 6 Mei 2025, terdapat 6 kasus keracunan makanan dari program MBG sejak program ini berjalan Januari 2025. Keracunan tersebut dialami oleh sebanyak 327 siswa.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sedang menyiapkan skema asuransi dalam program makan bergizi gratis (MBG). Salah satu risiko yang akan dilindungi adalah kasus keracunan makanan. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 327 siswa mengalami keracunan sejak program MBG berjalan pada Januari 2025.

Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe, Direktur Utama PT Asuransi Asei Indonesia, mengatakan bahwa pada prinsipnya asuransi bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi bagian dari infrastruktur sosial yang mendukung masyarakat agar bisa hidup lebih tenang, produktif, dan sejahtera.

Menurutnya, peran asuransi jauh lebih luas daripada sekadar menerbitkan polis dan membayar klaim. Di tataran strategis, asuransi akan berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan.

"Dalam program MBG sebagai program pemerintah, meskipun program utamanya merupakan program sosial dan kesehatan, asuransi berperan sebagai penjaga keberlangsungan, keandalan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat, dari pemerintah hingga anak-anak penerima manfaat. Tanpa perlindungan risiko yang memadai, program bisa terganggu atau menimbulkan kerugian lebih besar," kata Dody kepada Bisnis, Selasa (14/5/2025).

Dody merinci setidaknya ada lima peran asuransi dalam program MBG. Pertama, asuransi menjamin keberlanjutan operasional program karena program MBG ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, penyedia bahan pangan, penyedia jasa katering, transportasi, sekolah sampai fasilitas kesehatan.

Dody menilai asuransi dapat membantu menjamin kelangsungan operasional program dengan memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko seperti gangguan distribusi, misalnya kecelakaan kendaraan pengangkut makanan, risiko kerusakan bahan makanan, hingga risiko kebakaran atau bencana di dapur atau fasilitas penyimpanan.

"Kedua, asuransi dapat melindungi kesehatan dan keselamatan penerima manfaat, karena program ini menyasar anak-anak sekolah atau kelompok rentan lainnya. Apabila terjadi keracunan makanan atau gangguan kesehatan akibat konsumsi, maka asuransi tanggung gugat [liability insurance] dapat memberikan perlindungan hukum dan kompensasi kepada korban," ujarnya.

Ketiga, Dody menilai asuransi dalam program MBG dapat memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang terlibat dalam pengadaan, persiapan, dan distribusi makanan. Risiko-risiko yang bisa timbul dalam hal ini antara lain cidera saat memasak atau mengangkut makanan, kecelakaan kerja, kematian, atau cacat tetap.

Keempat, menurutnya asuransi dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas, di mana program-program sosial rentan terhadap kebocoran dana, kualitas buruk, atau keterlambatan layanan.

"Asuransi dapat dijadikan bagian dari skema penjaminan kinerja dari pihak ketiga, seperti katering atau vendor logistik. Jika mereka gagal memenuhi standar mutu atau jadwal, maka asuransi bisa menanggung kerugian pemerintah," ujarnya.

Kelima, Dody menilai penerapan asuransi dalam program MBG dapat meningkatkan kepercayaan publik, bahwa program ini dikelola secara profesional dan siap menghadapi risiko. Menurutnya, hadirnya asuransi dalam program MBG akan meningkatkan dukungan sosial dan legitimasi program, terutama di masa awal peluncuran atau saat skala program diperluas.

Meski banyak manfaat yang bisa ditawarkan perlindungan asuransi dalam pelaksanaan program MBG, Dody mengatakan saat ini pihaknya belum mendapat kabar terbaru dari wacana itu.

Adapun saat ini pembahasan skema asuransi dalam program MBG sedang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

"Secara umum perlu ada komunikasi yang baik dan konstruktif agar pesan dalam informasi tersebut tersampaikan dengan baik dan tidak disalahartikan oleh masyarakat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengklaim pemerintah daerah merespons secara positif imbauan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait peminjaman lahan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dadan, banyak kepala daerah yang mulai mengajukan lahan untuk dipinjam pakaikan kepada BGN demi mendukung kelancaran program nasional tersebut.

“Respons sangat positif, dan para kepala daerah telah mulai menyampaikan ajuan-ajuan lahan yang dapat dipinjam pakaikan," ujar Dadan saat dihubungi Bisnis, Rabu (14/5/2025).

Dukungan tidak hanya datang dari wilayah Pulau Jawa. Dadan menekankan bahaw beberapa daerah luar Jawa juga sudah mulai menyampaikan pengajuan lahan, di antaranya Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Aceh.

Dadan menyebut, Provinsi Banten menjadi salah satu daerah yang paling sigap dalam mendukung inisiatif ini. “Provinsi Banten sudah semua [mengajukan lahan]," pungkas Dadan.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri minta kepala daerah meminjamkan tanah kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengemukakan pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ ihwal Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dalam SE itu, kata Tito, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah kepada Badan Gizi Nasional.

Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan jangkauan BGN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasinya, artinya program beliau harus bisa dipercepat," tuturnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Tito membeberkan selain untuk pemenuhan gizi, program MBG juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.

Peluang pertama, menurut Tito, program MBG akan menyerap tenaga kerja. Artinya, masyarakat di daerah dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan program MBG karena diperkirakan setiap SPPG butuh lebih dari 50 orang relawan untuk membuat MBG tersebut.

Kedua, program ini juga akan mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Pola ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Maka dari itu, Tito meminta agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemda dapat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan MBG, terlebih menurutnya, Pemda juga diminta agar merealisasikan belanja APBD untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi, termasuk MBG.

“Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,” kata Tito.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadaan asuransi Makan Bergizi Gratis alias MBG otomatis akan menambah beban biaya program tersebut, berisiko menambah tanggungan APBN.

Wacana penyusunan asuransi makan bergizi gratis mulanya disampaikan oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN), yakni Deputi Bidang Sistem dan Tatakelola Program MBG Tigor Pangaribuan. Menurutnya, premi asuransi MBG menjadi bagian dari biaya operasional dan merupakan tanggung jawab pemerintah.

Dia juga berjanji bahwa asuransi itu tidak akan mengurangi jatah bahan baku makanan bagi peserta program—yang telah berkurang dari rencana awal Rp25.000, lalu menjadi Rp15.000, dan terakhir rata-rata anggaran per porsi menjadi Rp10.000.

"Memang biaya operasional akan kami berikan porsi biaya untuk pembiayaan karyawan, ada pembayaran listrik/air dan gas. Nah, nanti kami akan tambahkan porsi [asuransi] dari sana [anggaran yang sudah ada] untuk meng-cover biaya asuransi," ujar Tigor pada Sabtu (10/5/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menjajaki kajian dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) guna menentukan bentuk perlindungan yang tepat. Nantinya, proteksi akan dijalankan oleh konsorsium asuransi, alias bukan hanya satu perusahaan.

"Kalau penerima manfaat kami sedang diskusi dengan OJK untuk mendapatkan paket pelayanan yang cocok. Kami akan diskusi dengan Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum," ujar Dadan kepada Bisnis, Selasa (13/5/2025).

Skema asuransi itu dinilai tidak sesuai dengan semangat MBG sebagai program bantuan sosial. Apalagi, wacana penambahan asuransi muncul setelah maraknya kasus keracunan yang menimpa ratusan korban, dari siswa hingga guru.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai adanya asuransi MBG justru berpotensi membebani anggaran program tersebut. Padahal, sebelum wacana asuransi itu muncul ke publik, BGN sudah mengajukan penambahan anggaran MBG walaupun penyerapannya sangat lambat.

Dia khawatir penambahan beban anggaran itu akan mengurangi manfaat yang siswa terima karena boros dalam urusan-urusan administratif dan operasional.

"Skema asuransi dalam MBG kurang tepat, karena MBG adalah program bantuan sosial," tegasnya kepada Bisnis, Selasa (13/5/2025).

Bhima menekankan bahwa prioritas utama pemerintah seharusnya adalah menjamin tidak terjadi kasus keracunan makanan dalam program MBG, bukan malah 'mengobati' keracunan dengan skema yang memerlukan tambahan biaya.

Dia mengingatkan bahwa aspek pengawasan makanan sudah menjadi tanggung jawab negara dan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pertama, harus dipastikan nol kasus keracunan makanan pada siswa. Dan itu tanggung jawab pemerintah dengan dana pengawasan yang sudah dialokasikan via APBN," jelasnya.

Lebih lanjut, Bhima mengingatkan bahwa menambahkan komponen asuransi justru bisa menggerus efektivitas program MBG. Dia khawatir dana premi asuransi akan menyedot anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas makanan yang disediakan bagi siswa.

"Asuransi MBG tidak diperlukan karena bisa menambah beban anggaran pemerintah dari sisi premi. Saya khawatir manfaat MBG yang diterima oleh siswa berkurang karena ada tambahan premi asuransi," ujarnya.

Melihat potensi dampak negatif terhadap efektivitas dan tujuan program MBG, Bhima secara tegas meminta agar rencana kerja sama dengan perusahaan asuransi dalam skema MBG dibatalkan.

"Oleh karena itu, wacana ini harus ditolak," ujarnya.

Sudah Ada Perusahaan Berminat Jalankan Asuransi MBG

Tigor menjelaskan bahwa saat ini Badan Gizi Nasional sedang meninjau sejumlah proposal dari perusahaan asuransi yang telah menyatakan minat untuk bekerja sama memproteksi program makan bergizi gratis. Saat ini, proses peninjauan masih berlangsung untuk memilih asuransi yang paling tepat dan efisien.

Menurutnya, setelah terdapat kesepakatan ketentuan, BGN akan menyertakannya dalam perjanjian dengan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. BGN akan menjelaskan besaran biaya asuransi hingga cakupan perlindungannya.

“Jadi satuan pelayanan itu akan kami bilang, biaya asuransi yang akan dikenakan sekian dan akan meng-cover apa saja. Jadi begitu, step-step-nya,” lanjutnya.

OJK juga telah buka suara, bahwa dua asosiasi asuransi yakni AAJI dan AAUI sedang menyusun proposal awal berisi mekanisme penyelenggaraan produk asuransi MBG.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa asosiasi telah mengidentifikasi beberapa risiko yang berpotensi terjadi pada penyelenggaraan program MBG, mulai dari tahap penyediaan bahan baku, pengolahan sampai pendistribusian kepada konsumen.

"Telah diidentifikasi beberapa risiko yang mungkin bisa didukung asuransi, yaitu risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui," kata Ogi dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK.

Selain itu, risiko yang juga diidentifikasi antara lain adalah risiko kecelakaan bagi para pihak yang menyelenggarakan program MBG, mulai dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) hingga Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi untuk menyampaikan proposal dukungan asuransi terhadap program MBG, dan nanti kita bicarakan masalah besarnya pertanggungan dan santunan yang diberikan, serta premi yang harus dibayarkan," ujarnya.

Ogi memastikan besaran premi untuk asuransi program MBG ini tidak terlalu besar sehingga proteksi atas risiko program MBG bisa berjalan sesuai harapan.

"Karena ini menyeluruh, mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan atau kecelakaan kerja," pungkasnya.

Badan Gizi Nasional mencatat setidaknya terdapat 6 kasus kejadian keracunan dalam penyelenggaraan program MBG yang dialami oleh 327 siswa sejak program MBG dijalankan pada Januari 2025.

Penanganan Kasus Keracunan

Tigor menyampaikan pihaknya bekerja sama dengan Puskesmas setempat akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban.

"Yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kami bekerja sama dengan Puskesmas [menanggung] seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," kata Tigor.

Adapun, pernyataan tersebut disampaikan Tigor untuk menanggapi kasus keracunan ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat, yang diduga akibat MBG.

Tigor mengatakan, timnya langsung mengambil tindakan dengan melakukan uji lab mulai dari bahan serta makanan yang dimasak, untuk mengetahui penyebabnya.

"Jika terjadi seperti ini kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya? Sampel makanan selalu ada," tuturnya.

Jika memang terbukti bahwa makanan tersebut menjadi pemicu keracunan, Tigor memastikan bahwa pihaknya akan melakukan teguran keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut.

Tak hanya sebatas memberikan teguran, Tigor juga mengungkap bahwa SPPG tersebut akan kembali diberikan pelatihan terutama bagian penjamah makanan. Harapannya, tidak terjadi lagi keracunan akibat MBG.

Selain itu, kata dia, BGN juga akan menelusuri pihak suplier bahan makanan. Tigor mengatakan, pihaknya akan menghentikan pemasok bahan makanan tersebut apabila ditemukan kejanggalan lainnya.

"Begitu kita tahu supplier-nya, maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita stop supplier tersebut," ujarnya.

Adapun, dia mengharapkan agar kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya untuk mengantisiapsi kasus serupa di masa mendatang.
(Akbar Maulana al Ishaqi, Ni Luh Anggela)

Bisnis.com, JAKARTA -- Wacana penerapan skema asuransi dalam program makan bergizi gratis menuai pro dan kontra. Rencana itu muncul di tengah banyaknya kasus keracunan siswa setelah menyantap makanan dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengungkapkan pemerintah tengah merancang skema asuransi khusus untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Asuransi termasuk perlindungan bagi relawan dan penerima manfaat serta keluarga mereka.

Menurutnya, saat ini BGN tengah menjajaki kajian dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia guna menentukan bentuk perlindungan yang tepat.

“Kalau penerima manfaat kami sedang diskusi dengan OJK untuk mendapatkan paket pelayanan yang cocok. Kami akan diskusi dengan Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (13/5/2025)

Dadan menjelaskan bahwa skema asuransi yang tengah dirancang berbeda dari produk asuransi yang telah ada. “Iya, sedang dirancang khusus untuk penerima manfaat, dan kemungkinan akan melakukan kemitraan dengan konsorsium,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa biaya premi asuransi akan ditanggung pemerintah melalui alokasi dana operasional program MBG. "Iya, betul. [Pemerintah yang menanggung melalui biaya operasional]," jelas Dadan.

Korban Keracunan Dapat Asuransi

Di sisi lain, BGN segera memberikan asuransi bagi korban keracunan yang diduga akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dari lembaga penyelenggara tersebut.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menyampaikan pihaknya bekerja sama dengan Puskesmas setempat akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban.

“Yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas [menanggung] seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN,” kata Tigor dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (13/5/2025).

Adapun, pernyataan tersebut disampaikan Tigor untuk menanggapi kasus keracunan ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat, yang diduga akibat MBG.

Tigor mengatakan, timnya langsung mengambil tindakan dengan melakukan uji lab mulai dari bahan serta makanan yang dimasak, untuk mengetahui penyebabnya.

“Jika terjadi seperti ini kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya? Sampel makanan selalu ada,” tuturnya.

Jika memang terbukti bahwa makanan tersebut menjadi pemicu keracunan, Tigor memastikan bahwa pihaknya akan melakukan teguran keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut

Di sisi lain, dia melanjutkan untuk asuransi bagi para relawan dan pekerja di Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), Dadan menyebutkan bahwa setiap satuan pelaksana akan langsung mendaftarkan anggotanya ke dalam skema asuransi, tanpa mengurangi hak karyawan.

“Setiap SPPG akan langsung mendaftarkan anggotanya. Biaya diambil dari dana Operasional masing-masing SPPG tanpa mengurangi hak karyawan,” jelas Dadan.

Harus Ditolak

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyatakan keberatan terhadap wacana penerapan asuransi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.

Menurut Bhima, pendekatan asuransi tersebut tidak sesuai dengan semangat MBG sebagai program bantuan sosial dan justru berpotensi membebani anggaran serta mengurangi manfaat yang diterima siswa.

“Skema asuransi dalam MBG kurang tepat, karena MBG adalah program bantuan sosial,” tegasnya kepada Bisnis, Selasa (13/5/2025).

Bhima menekankan bahwa prioritas utama pemerintah seharusnya adalah menjamin tidak terjadinya kasus keracunan makanan di kalangan siswa penerima manfaat.

Dia mengingatkan bahwa aspek pengawasan makanan sudah menjadi tanggung jawab negara dan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pertama, harus dipastikan nol kasus keracunan makanan pada siswa. Dan itu tanggung jawab pemerintah dengan dana pengawasan yang sudah dialokasikan via APBN,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bhima mengingatkan bahwa menambahkan komponen asuransi justru bisa menggerus efektivitas program MBG.

Dia khawatir dana premi asuransi akan menyedot anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas makanan yang disediakan bagi siswa.

“Asuransi MBG tidak diperlukan karena bisa menambah beban anggaran pemerintah dari sisi premi. Saya khawatir manfaat MBG yang diterima oleh siswa berkurang karena ada tambahan premi asuransi,” ujarnya.

Melihat potensi dampak negatif terhadap efektivitas dan tujuan program MBG, Bhima secara tegas meminta agar rencana kerja sama dengan perusahaan asuransi dalam skema MBG dibatalkan.

“Oleh karena itu, wacana ini harus ditolak,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merancang skema asuransi khusus untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk perlindungan bagi relawan dan penerima manfaat serta keluarga mereka.

Menurutnya, saat ini BGN tengah menjajaki kajian dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia guna menentukan bentuk perlindungan yang tepat.

“Kalau penerima manfaat kami sedang diskusi dengan OJK untuk mendapatkan paket pelayanan yang cocok. Kami akan diskusi dengan Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (13/5/2025)

Dadan menjelaskan bahwa skema asuransi yang tengah dirancang berbeda dari produk asuransi yang telah ada. “Iya, sedang dirancang khusus untuk penerima manfaat, dan kemungkinan akan melakukan kemitraan dengan konsorsium,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa biaya premi asuransi akan ditanggung pemerintah melalui alokasi dana operasional program MBG. "Iya, betul. [Pemerintah yang menanggung melalui biaya operasional]," jelas Dadan.

Di sisi lain, dia melanjutkan untuk asuransi bagi para relawan dan pekerja di Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), Dadan menyebutkan bahwa setiap satuan pelaksana akan langsung mendaftarkan anggotanya ke dalam skema asuransi, tanpa mengurangi hak karyawan.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis yang akan segera diluncurkan pemerintah.

“Setiap SPPG akan langsung mendaftarkan anggotanya. Biaya diambil dari dana Operasional masing-masing SPPG tanpa mengurangi hak karyawan,” pungkas Dadan.

Bisnis.com,JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) akan memberikan asuransi bagi korban keracunan yang diduga akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dari lembaga penyelenggara tersebut.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menyampaikan pihaknya bekerja sama dengan Puskesmas setempat akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban.

“Yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas [menanggung] seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN,” kata Tigor dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (13/5/2025).

Adapun, pernyataan tersebut disampaikan Tigor untuk menanggapi kasus keracunan ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat, yang diduga akibat MBG.

Tigor mengatakan, timnya langsung mengambil tindakan dengan melakukan uji lab mulai dari bahan serta makanan yang dimasak, untuk mengetahui penyebabnya.

“Jika terjadi seperti ini kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya? Sampel makanan selalu ada,” tuturnya.

Jika memang terbukti bahwa makanan tersebut menjadi pemicu keracunan, Tigor memastikan bahwa pihaknya akan melakukan teguran keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut.

Tak hanya sebatas memberikan teguran, Tigor juga mengungkap bahwa SPPG tersebut akan kembali diberikan pelatihan terutama bagian penjamah makanan. Harapannya, tidak terjadi lagi keracunan akibat MBG.

Selain itu, kata dia, BGN juga akan menelusuri pihak suplier bahan makanan. Tigor mengatakan, pihaknya akan menghentikan pemasok bahan makanan tersebut apabila ditemukan kejanggalan lainnya.

“Begitu kita tahu suppliernya, maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita stop supplier tersebut,” tegasnya.

Adapun dia mengharapkan agar kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya untuk mengantisiapsi kasus serupa di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA - Bakteri E. Coli bisa menyebabkan gangguan Kesehatan pada pencernaan manusia. Bakteri ini juga sempat menjadi penyebab dugaan keracunan anak-anak sekolah melalui program makan bergizi gratis (MBG).

Pelaksanaan MBG sempat menjadi sorotan, karena insiden keracunan makanan di beberapa daerah seperti Bogor dan Cianjur, dengan temuan adanya bakteri dalam makanan.

Dilansir dari my.clevelandclinic.org, Selasa (13/5/2025) E. coli adalah kelompok bakteri yang umumnya hidup di saluran pencernaan manusia dan hewan sehat. Bakteri E. coli dapat menyebabkan penyakit serius karena mampu menempel pada sel tubuh dan menghasilkan racun.

Jenis Infeksi Akibat E. Coli

Infeksi E. coli dapat menyerang berbagai bagian tubuh, di antaranya:

* Infeksi saluran pencernaan (diare)
* Infeksi saluran kemih (ISK)
* Infeksi aliran darah
* Prostatitis (infeksi kelenjar prostat)
* Penyakit radang panggul (PID)
* Infeksi kantong empedu (kolesistitis)
* Infeksi luka
* Pneumonia (jarang)
* Meningitis (jarang)

Gejala Infeksi E. Coli

Menurut mayoclinic.org, Selasa (13/5/2025) gejala infeksi biasanya muncul dalam 1 hingga 7 hari setelah terpapar bakteri. Tanda-tandanya antara lain:
* Diare, mulai dari ringan hingga parah dan berdarah
* Kram atau nyeri perut
* Mual dan muntah (pada beberapa orang)

Cara Mencegah Infeksi E. Coli

Dilansir dari ask.usda.gov, beberapa langkah pencegahan yang penting dilakukan:

1. Cuci tangan setelah ke kamar mandi, mengganti popok, atau kontak dengan hewan. Juga sebelum menyiapkan dan mengonsumsi makanan.
2. Masak daging hingga matang sempurna, khususnya daging giling dengan suhu minimal 160°F (71,1°C).
3. Hindari konsumsi produk mentah, seperti susu dan jus yang belum dipasteurisasi.
4. Jangan telan air saat berenang di kolam, danau, atau sungai.
5. Cegah kontaminasi silang dengan membersihkan alat masak, talenan, dan permukaan dapur setelah menyentuh daging mentah.

Kasus keracunan pada program MBG menjadi pengingat pentingnya standar keamanan pangan, terutama dalam program berskala nasional. E. coli bukanlah bakteri asing, namun bila tidak ditangani dengan benar, dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Pengawasan ketat dan edukasi terhadap pengelola makanan menjadi langkah krusial agar tujuan program pemerintah dapat tercapai tanpa mengorbankan keselamatan penerima manfaat.

Bisnis.com, JAKARTA – Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan adanya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpeluang membuka 90.000 lapangan kerja.

Tigor memerinci 90.000 tenaga kerja ini dibutuhkan untuk penempatan di 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seluruh provinsi di Indonesia.

"Jadi tadi kepala unit [SPPG] ada 30.000 yang bekerja. Otomatis sudah kita rekrut 30.000 sarjana [SPPI] di Indonesia untuk jadi kepala. Jadi 90.000 lapangan pekerjaan terbuka buat sarjana-sarjana kita yang fresh graduate," katanya melalui pesan teks, Selasa (13/5/2025).

Dalam struktural SPPG, kata dia, ada tiga lulusan sarjana yang dibutuhkan untuk mengisi posisi sebagai Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan.

Selain itu, dia mengatakan rentang usia karyawan yang dibidik oleh BGN untuk mengisi tiga posisi tersebut, yaitu 20-30 tahun.

"Jadi ini satu Ahli Gizi per satu satuan pelayanan (SPPG), berarti 30.000 Ahli Gizi nanti. Plus satu lagi nanti itu Akuntan lulusan Akuntansi per satu satuan pelayanan. Itulah yang nanti ada di seluruh provinsi di Indonesia, sebanyak 30.000," lanjutnya.

Dia memerinci hingga saat ini sudah terbentuk 1.295 SPPG di 38 provinsi. Apabila program MBG telah berjalan penuh maka dibutuhkan 30.000 SPPG untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025 ini.

Selain membuka lapangan kerja, program pemerintah berfokus terhadap makanan bergizi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini juga bakal menggerakkan perekonomian nasional.

"MBG membuat perputaran ekonomi di setiap tempat dimana satuan pelayanan itu ada. Karena yang tadi, membuka lapangan pekerjaan, membuka peluang untuk membeli bahan pertanian di desa-desa. Kemudian juga membuat para pelaku pertanian itu jadi semangat," pungkas Tigor.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menargetkan pembangunan 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Makan Bergizi Gratis Gotong Royong Kadin di 16 lokasi lahan milik Tempo Scan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie usai meresmikan Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong Kadin di Tempo Scan Tower, Selasa (13/5/2025).

“Yang telah dicanangkan oleh Kadin, bahwa kita ingin berpartisipasi di 1.000 [SPPG],” kata Anin ketika ditemui di Tempo Scan Tower, Jakarta, Selasa (13/5/2025).

Adapun, program ini menjadi salah satu dari empat quick wins yang dicanangkan oleh Kadin Indonesia selain rumah layak huni, pemeriksaan kesehatan gratis, dan tenaga kerja migran.

Untuk mencapai target itu, Kadin Indonesia bersama dengan Tempo Scan melalui Satgas MBG Gotong Royong membuat proyek percobaan atau pilot project yang dapat diikuti oleh anggota Kadin di seluruh Indonesia.

Ketua Satgas MBG Gotong Royong Handojo S. Muljadi mengatakan, pilot project pertama akan dilaksanakan di 16 titik lokasi lahan milik Tempo Scan.

Sebanyak 16 lokasi itu tersebar di Bandung, Depok, Surabaya, Jakarta, Bekasi, Semarang, Batam, Medan, Pontianak, Manado, Banjarmasin, Palembang, Tegal, dan Cirebon.

“Pilot project pertama itu ada di 16 titik lokasi yang kebetulan bekerja sama dengan Tempo Scan,” ujar Handojo.

Adapun, saat ini, Yayasan Tempo Scan Lifecare telah resmi terdaftar dan terverifikasi sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Setidaknya, sudah ada 6 titik lokasi SPG MBG Gotong Royong Kadin yang telah terdaftar, terverifikasi, dan telah disetujui lokasinya.

Keenam lokasi itu tersebar di kabupaten Cirebon, Kota Semarang, kabupaten Bandung Barat, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Tegal.

Di sisi lain, Handojo mengungkap bahwa Satgas MBG Gotong Royong Kadin akan menyusun buku panduan yang mencakup panduan mekanisme pendaftaran dan verifikasi kepada BGN, mekanisme penyusunan anggaran, panduan tentang administrasi keuangan dan perpajakan, hingga panduan aspek ketenagakerjaan.

“Nanti buku panduannya itu bekerja sama dengan Kadin Institute,” pungkasnya.

Bisnis.com, TANGERANG SELATAN — Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan 24 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di tingkat kabupaten dan kota untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan bahwa Pemprov Banten telah menandatangani kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah sebagai lokasi pembangunan SPPG.

“Kami bersama-sama menandatangani MoU dengan BGN langsung bersama Kepala BGN. Ditargetkan ada 24 SPPG yang akan dibangun menggunakan APBN [anggaran pendapatan dan belanja negara] di atas lahan yang disediakan oleh pemda," ujarnya dikutip dari keterangan resmi Pemprov Banten, Selasa (13/5/2025).

Andra menuturkan pihaknya telah menawarkan sejumlah aset lahan kepada BGN untuk dapat dijadikan sebagai lokasi pembangunan SPPG.

"Termasuk kami sampaikan, memiliki 33 SMK Tata Boga dan itu juga bisa dimanfaatkan sebagai dapur untuk SPPG," katanya.

Nantinya aset lahan yang telah diusulkan akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan SPPG.

"Lahan akan dilakukan verifikasi oleh BGN. Prinsipnya semua daerah telah menyampaikan kesanggupannya dan kita akan terus bekerja sama untuk mewujudkan itu," katanya.

Kolaborasi dengan Pemda

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan Provinsi Banten baru terdapat 35 SPPG sehingga masih membutuhkan upaya kolaborasi yang lebih masif.

"Di Banten ini termasuk yang besar. Target kami itu harus melayani 2,9 juta siswa belum termasuk ibu hamil dan menyusui. Sehingga dibutuhkan kurang lebih 1.388 SPPG," ujarnya.

Dadan menyampaikan, pihaknya berharap hingga akhir tahun 2025 seluruh penerima manfaat program MBG dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

Para kepala daerah kabupaten dan kota di Provinsi Banten menyampaikan dan mengusulkan minimal tiga lokasi rencana pembangunan SPPG di masing-masing daerah.

Berdasarkan laporan perekonomian Bank Indonesia, angka harapan hidup saat lahir di Provinsi Banten mencapai 74,97 tahun sedangkan pendapatan per kapita sebesar Rp 13.097.000.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong Angka Harapan Hidup adalah dengan memberikan dukungan biaya kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, pembangunan Rumah Sakit beserta infrastrukturnya (RSUD Banten, RSUD Labuan, RSUD Cilograng, RS Jiwa dan Ketergantungan Obat), pembentukan tematik holistik penanggulangan stunting, dan pembentukan tim penanggulangan stunting.

Lebih lanjut, adanya langkah konkret monitoring stunting melalui aplikasi e-dasawisma dapat turut membantu proses penanganan maupun pencegahan yang lebih efisien dan terarah.