Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan anggaran makan bergizi gratis, yang semula Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun pada APBN 2025. [425] url asal
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menambahkan anggaran makan bergizi gratis (MBG), yang sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.
Sri Mulyani menjelaskan tujuan penambahan anggaran Rp100 triliun tersebut agar penerima manfaat program makan bergizi gratis bisa diperluas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Apabila programMBGprogram MBGprogramMBG mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah, jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat," jelas Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya mengalokasikan anggaran program makan bergizi sebesar Rp71 triliun pada 2025. Dengan anggaran tersebut, penerima manfaat program MBG ditargetkan sebanyak 17,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita pada akhir 2025.
Kini, Sri Mulyani menegaskan akan ada tambahan anggaran program MBG sebesar Rp100 triliun sehingga totalnya menjadi Rp171 triliun. Dengan tambahan anggaran tersebut, penerima manfaatnya ditargetkan menjadi 40 juta jika disusun secara moderat hingga 82,9 juta untuk target optimis. Penerima terdiri dari siswa, ibu hamil, dan balita pada akhir 2025.
"Saya berharap bahwa ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia," ujar Sri Mulyani.
Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB).
Sementara itu, tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan berkisar 185 ribu orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.
Sebagai perbandingan, sebelumnya dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, Sri Mulyani dan jajarannya memperkirakan program MBG hanya berkontribusi sekitar 0,1% ke PDB pada 2025. Proyeksi tersebut berdasarkan anggaran Rp71 triliun.
Sementara itu, riset yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan angka yang lebih kecil. Indef mencatat program MBG dengan anggaran Rp71 triliun akan berkontribusi ke pertumbuhan PDB sebesar 0,06% atau sekitar Rp14,61 triliun pada tahun 2025.
Sumber Tambahan Anggaran MBG
Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu sedang melakukan penyesuaian anggaran kementerian/lembaga sesuai arahan Prabowo untuk melakukan penghematan hingga Rp306 triliun dalam APBN dan APBD 2025.
Dia mengklaim hasil penghematan anggaran tersebut akan dialokasikan ke program yang lebih efisien dan berdampak secara langsung ke masyarakat. Oleh sebab itu, Sri Mulyani menyatakan tidak akan ada pemotongan anggaran untuk program-program bantuan sosial.
"Program dan proyek atau anggarannya harus langsung mengena kepada masyarakat. Untuk itu, salah satu yang menjadi prioritas penting dari Bapak Presiden adalah program makan bergizi gratis," ungkap Sri Mulyani.
Artinya, jika anggaran MBG bertambah Rp100 triliun, maka sepertiga dari total hasil penghematan anggaran (Rp306 triliun) akan dialokasikan ke program unggulan Prabowo tersebut.
Berikut dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran dari kacamata siswa, guru, hingga pedagang kaki lima. [1,388] url asal
Bisnis.com, JAKARTA — Sorak-sorai siswa kelas 1D memenuhi ruang kelas tatkala bel istirahat berbunyi menandakan waktu makan tiba. Tak sedikit dari mereka segera meletakkan sendok, garpu, dan minumnya di meja belajar guna menyambut dimulainya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 07 Slipi Pagi, Jakarta Barat.
Ompreng MBG berlapis stainless steel yang tersusun rapi dengan tali rafia di meja guru sebentar lagi akan berpindah tangan kepada siswa sebagai sang empunya. Sebelum itu terjadi, para siswa berseragam merah putih berlarian keluar kelas dan berbaris mendatangi wastafel berkeran hijau untuk mencuci tangan.
Selesai sudah mencuci tangan, mereka kembali masuk dan melantunkan doa makan dipandu dengan Ibu Nia, guru yang menjadi wali kelas mereka untuk satu semester penuh itu. Setelahnya, tugas Ibu Nia-lah yang membagikan ompreng-ompreng MBG kepada para siswa.
Para siswa kelas dasar itu terlihat antusias membuka tutup ompreng dan segera melahapnya dengan sendok serta garpu yang lengkap di tangan mereka. Sesekali mereka berceloteh dengan kawan sebangkunya hingga tercipta keributan kecil dan Ibu Nia menegurnya kalau sedang makan tak boleh berbicara.
Melihat para siswanya antusias, Ibu Nia berharap pemerintahan Presien Prabowo Subianto tetap konsisten dalam menjalankan program MBG ini, supaya juga gizi anak-anak terjamin. Terlebih, guru yang mendidik 32 siswa dalam satu kelasnya ini turut senang lantaran para siswa menghabiskan makanan masing-masing.
“Saya sangat mendukung dengan program seperti ini. Di samping anak-anak merasa antusias, juga ada peningkatan dengan BB-nya [berat badan]. Terus lebih semangat, belajarnya juga lebih aktif gitu,” ujarnya saat ditemui Bisnis secara langsung di SDN 07 Slipi Pagi, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025).
Para siswa kelas 1 mencuci tangan sebelum menyantap MBG, di SDN 07 Slipi Pagi, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025). JIBI/Annisa Nurul Amara
Lulus Uji Coba MBG
Potret siap siaga para pengajar untuk menyambut program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, SD yang terletak di Jakarta Barat itu sudah menjalani uji coba penuh program MBG sejak November 2024.
Guru SDN 07 Slipi Pagi yang menjadi koordinator MBG di sekolah, Herry Pernata berujar pihaknya mulai berkenalan dengan MBG sejak 18 November 2024. Dari saat itu hingga kini, dia mengaku pendistribusian berlangsung mulus tanpa hambatan bak jalan tol.
Mulanya, ompreng stainless steel itu diturunkan serempak dari mobil distribusi. Kemudian, ompreng dikumpulkan terlebih dahulu di ruang kelas tak terpakai. Setelahnya, Herry bersama tim memastikan jumlahnya harus 561 ompreng setiap harinya.
“[mobil datang] sebelum jam 8 pagi. Jam istirahat kita berbeda, jadi kelas 1, 2, 3 MBG dibagikan sekitar 08:20–09:00 WIB. Untuk kelas 4, 5, 6 baru dibagikan MBG-nya sekitar jam 09:00–09:30 WIB,” jelasnya, Kamis (9/1/2025).
Menilik respons anak-anak yang dominan suka MBG, Herry memastikan mereka rerata mampu menghabiskan porsi MBG tiap harinya, meski memang ada yang masih bersisa dikit. Karena suka MBG, dia melanjutkan pembiasaan anak kian berubah. Tak sedikit dari mereka jadi lebih berharap ke MBG dan lupa dengan sarapan.
Karena terjadi demikian, pihak sekolah akhirnya gerak cepat mengimbau orang tua bahwa MBG sebatas tambahan untuk anak, jadi sarapan janganlah dilupakan. Kalau perlu, SDN 07 Slipi Pagi akan kembali melanjutkan program sarapan setiap pagi sebelum adanya MBG.
“Jangan mentang-mentang nanti ada makan gratis, kamu nahan-nahan pagi, itu kan malah akan menjadi risiko yang gak baik kan itu. Kemarin sih sempat kita edukasikan gitu juga ke anak-anak,” bebernya.
Di sisi lain, kala uji coba berlangsung saat itu, Herry mengungkapkan evaluasi yang dikatakan ke SPPG adalah berkenaan menu, seperti mengganti lauk ayam menjadi ikan. Namun, saat dituruti SPPG, nyatanya tak sedikit siswa yang menyatakan ketidaksukaannya.
Menanggapi respons siswa-siswa tersebut, dia menyebut pihaknya mengedukasi bahwa ini merupakan rezeki yang didapat, belum tentu orang lain mendapatkan seperti itu.
Siswa kelas 1 di SDN 07 Slipi Pagi, Jakarta Barat menyantap MBG saat jam istirahat, di Jakarta, Kamis (9/1/2025). JIBI/Annisa Nurul Amara
MBG Telat Datang, Siswa Nunggu 2 Jam
Lain sekolah, lain pula nasib yang mereka terima. Begitulah ungkapan yang sekiranya dirasakan SDN Kedung Jaya 2, Kota Bogor. SD negeri berlokasikan di Jalan Cimanggu ini harus menerima keterlambatan waktu hingga 2 jam saat debut program MBG.
Seharusnya, kelas yang masuk pagi sudah bisa menyantap porsi MBG pukul 09:00 WIB saat istirahat. Sementara kelas yang dijadwalkan masuk siang, bisa melahap MBG pada pukul 12:00 WIB.
Guru koordinator MBG di sekolah negeri tersebut, Wawan Wibrayoga dan Irawati mengatakan telatnya makanan itu membuat pihak sekolah menahan anak-anak agar tak pulang terlebih dahulu.
“Sebenarnya kan, makanan ini dikasih ketika waktu anak-anak istirahat. Yang kelas pagi 1, 2, 5, sama 6 pulangnya jam 11:00 WIB. Yang siang ada kelas 3, 4, dan 5. Jadi emang pas makannya seharusnya di istirahat, jadi makan pas waktu pulang, karena terlambat [2 jam],” ujar Wawan, Jumat (10/1/2025).
Dikatakan Wawan, imbas dari hal itu pihaknya mendapat permintaan maaf dari penyelenggara. Disebut, keterlambatan itu terjadi lantaran supir mobil distribusi belum tahu letak sekolah-sekolah yang dapat MBG.
Tak sampai di situ, persoalan berikutnya adalah batalnya SDN Kedung Jaya 2 mendapatkan uji coba MBG sebelum debut. Seharusnya, kata Wawan, sekolahnya dapat pada akhir 2024. Namun, hal tersebut urung dilakukan karena bentrok dengan libur semester 1.
Siswa kelas 5 di SDN Kedung Jaya 2, Kota Bogor menyantap MBG saat jam istirahat, Jumat (10/1/2025). JIBI/Annisa Nurul Amara
Omzet Pedagang Turun Akibat MBG
Bagi para pedagang yang sudah lama berjualan di luar sekitaran sekolah mengalami penurunan pemasukan akibat adanya MBG ini. Salah satunya dirasakan oleh Mastirto, penjual aci telor alias cilor sejak 2013 di depan SDN Kedung Jaya 2.
Sebenarnya, setiap pagi hari sampai sore dirinya bisa menghasilan pendapatan bersih hingga Rp400 ribu. Namun sejak MBG debut, dia harus berpuas diri dengan mengalami penurunan pendapatan.
Untuk menyiasati hal tersebut, Mastirto akhirnya harus rela menambah waktu jualannya hingga malam hari di lain tempat, karena jika hanya mengandalkan di depan sekolah tidak akan bisa menutupi kekurangan tersebut.
Kendati demikian, dia tetap menyambut baik program andalan Prabowo Subianto tersebut. Katanya, ini memang bagus untuk anak-anak, walaupun dirinya terkena ikut terkana dampak lainnya.
“Kalau buat anak-anak bagus ya karena bisa ada gizi gitu ya, tepat. Kalau buat orang dagang di sekolahan sini, ada ngaruhnya juga sedikit karena jajannya ya kurang gitu, berasa signifikan,” katanya kepada Bisnis, Jumat (10/1/2025).
Hal serupa berlaku pada Anwar, penjual batagor yang sudah berjualan di depan SDN Kedung Jaya 2 sejak 1997 silam. Katanya, pendapatannya berkurang hingga setengahnya sejak ada MBG.
Namun, beda halnya dengan pendapat Mastirto soal MBG, Anwar merasa dirinya kurang setuju dengan adanya MBG tersebut, karena berpengaruh terhadap pedagang kecil sepertinya.
“Kalau saya mah kurang ini [setuju] sih. Soalnya pengaruh ke kita yang pedagang kecil di sekolah, apalagi yang jualannya di kantin. Kalau saya kan masih mending ada dari yang lewat gitu, yang di luar sekolah,” pungkasnya.
Para pedagang yang berjualan di depan SDN Kedung Jaya 2 Kota Bogor, Jumat (10/1/2025). JIBI/Annisa Nurul Amara
Berbeda dengan pedagang, salah satu ibu dari siswa penerima MBG mengaku bersyukur akan adanya program debutan anyar di era pemerintahan Prabowo ini. Bagi Fitriah, MBG membuat anaknya bisa makan lagi, meski sebelumnya sudah sarapan di rumah.
Meski bersyukur, dirinya tetap menyoroti soal menu MBG. Dia sering dengar keluh kesah anaknya yang duduk di kelas 6 di SDN Kedung Jaya 2 mengatakan sayurnya kurang enak dan terasa hambar.
“Mama sayurnya ini [kurang enak], terus kayak makanan rumah sakit ya? ‘iya kan namanya makan sehat begitu’ [jawab Fitriah]. Kan pernah alami [dirawat di] rumah sakit kan, jadi rasa makanan kayak rumah sakit katanya,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (10/1/2025).
Walau begitu, Fitriah tetap mengungkapkan dirinya merasa terbantu dengan MBG karena jadi ada pembatasan dalam diri anaknya untuk tidak jajan es dan mie. Kemudian, juga lebih mengirit uang jajan di lingkungan sekolah.
Di sisi lain, Aqshal yang merupakan siswa kelas 5 di SDN Kedung Jaya 2 merasa senang dengan MBG. Karenanya anak berusia 10 tahun ini di rumah jarang makan lagi, sehingga dia menggap jadi tak boros. Adapun, selang empat hari debut MBG, Aqshal mengatakan menu yang paling disukainya adalah saat Senin.
“Hari Senin [menu yang paling disuka], soalnya ada ayam kecap, pisang, semuanya enak. [ratingnya] sepuluh lah semuanya,” ujarnya kepada Bisnis pada waktu yang sama.
Senada, siswa kelas 1 di SDN 07 Slipi Pagi bernama Zio menyatakan kesukaannya dengan MBG. Bahkan, ini terlihat dari bersihnya ompreng tanpa sedikitpun sisa makanan.
Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap bahwa masyarakat menginginkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tersebar lebih merata.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut bahwa hampir separuh warga ingin program tersebut diberikan ke seluruh anak di Indonesia
"Hampir separuh warga menilai bahwa program tersebut sebaiknya diberikan kepada seluruh anak di Indonesia (47.4%)," ujarnya dalam tayangan YouTube bertajuk Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih, Selasa (28/1/2025).
Lebih lanjut, Burhanuddin juga mengungkap bahwa sebanyak 87,1 persen responden atau mayoritas setuju atas MBG yang telah digiatkan oleh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025.
“Yang tahu besar sekali, sebanyak 91,3 persen. Dari 91,3 persen, yang mengaku sangat puas dan puas mencapai 64,6 persen," imbuhnya.
Dalam hasil survei yang sama turut terungkap bahwa mayoritas masyarakat menilai, program Makan Bergizi Gratis tersebut akan membantu pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia dengan persentase sangat percaya dan percaya mencapai angka 76,9 persen.
Selain itu, sebanyak 78,4 persen responden meyakini program MBG dapat membantu mengatasi masalah stunting di Indonesia. Adapun masyarakat yang menilai program MBG cukup atau sangat baik dalam membantu meningkatkan kegiatan usaha kecil di masyarakat mencapai 74,2 persen.
"Kemudian, meski tampak kritik warga juga sangat besar terkait kecukupan nilai gizi dan penyelenggaraan yang bersih dari praktik korupsi, mayoritas warga tetap puas ataS pelaksanaan program yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu, 64.6%," pungkas Burhanuddin.
Wacana menu belalang dan ulat sagu pun menyesuaikan setelah mengetahui adanya daerah-daerah tertentu yang terbiasa mengonsumsi serangga sebagai sumber protein. [202] url asal
Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) membantah akan menyajikan menu belalang dan ulat sagu untuk penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa instansinya berfokus untuk menetapkan standar gizi dan bukan standar menu secara nasional.
“Sepertinya semua salah menangkap. Konteksnya BGN tidak menetapkan standar Menu Nasional, tapi menetapkan Standar Komposisi Gizi,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (28/1/2025).
Oleh sebab itu, dia menjelaskan pembentukkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pun selalu menghadirkan ahli gizi guna menjaga mutu dan standar dari potensi sumber gizi setiap wilayah.
“Harus ada ahli Gizi di setiap SPPG agar sumber potensi sumber daya lokal dan kesukaan serta kebiasaan masyarakat lokal dapat diakomodir, jika diinginkan,” imbuhnya.
Dia menjelaskan bahwa wacana menu belalang dan ulat sagu pun menyesuaikan setelah mengetahui adanya daerah-daerah tertentu yang terbiasa mengonsumsi serangga sebagai sumber protein.
Sehingga, kata Dadan, tak bisa menyimpulkan bahwa semua menu yang dihidangkan ke seluruh siswa akan ditambahkan serangga sebagai makanan. Megingat instansinya akan mengakomodir kebutuhan makanan masyarakat lokal dan menyesuaikannya dalam menu yang disajikan.
“Harapannya kebiasaan masyarakat lokal dapat diakomodir, jika diinginkan. Saya tahu ada daearah-daerah tertentu yang biasa makan serangga sebagai sumber protein,” pungkas Dadan.
Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) mengungkapkan ketertarikannya untuk terlibat dalam program tiga juta rumah yang digagas pemerintah.
Presiden Direktur Tugu Insurance, Tatang Nurhidayat, mengatakan bahwa peluang untuk masuk ke segmen asuransi properti ritel ini terbuka luas dan sejalan dengan potensi bisnis yang menarik.
“Pertama karena kami bagian dari BUMN Grup. Kedua, dari segi bisnis potensinya juga lumayan menarik, secara ekonomi juga menarik. Jadi program tiga juta rumah ini juga hal yang kami bidik,” kata Tatang dalam diskusi bersama Media beberapa waktu lalu.
Tatang menambahkan bahwa strategi Tugu Insurance akan disesuaikan dengan mekanisme program tersebut, baik melalui skema syariah maupun konvensional.
Dia menyebut bahwa diskusi masih berlangsung terkait kompatibilitas dengan pembiayaan, termasuk kemungkinan kolaborasi dengan Bank Mandiri atau Bank Syariah Indonesia (BSI).
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Tugu Insurance juga berencana mengembangkan infrastruktur untuk mendukung layanan asuransi langsung ke pelanggan (direct to customer). Model ini akan mencakup solusi self-service yang lebih praktis bagi pengguna.
“Mungkin campaign-nya lebih banyak di area infrastrukturnya. Mungkin kita siapkan untuk orang-orang yang untuk misalkan self-service lah, untuk asuransi secara direct,” tambah Tatang.
Dia menambahkan bahwa rumah yang dimaksud dalam program ini tidak hanya rumah tapak, tetapi juga apartemen. Dengan banyaknya potensi, Tugu Insurance akan terus mengkaji apakah langkah ini dapat diimplementasikan dengan baik dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.
Meski banyak peluang, Tugu Insurance pun tetap berhati-hati dalam merencanakan ekspansi ini. Tatang menyebutkan bahwa penting untuk mempertimbangkan potensi akumulasi risiko.
“Misalkan tiga juta rumah ini terakumulasi di satu titik, akumulasinya juga lumayan,” katanya.
Ke depan, Tugu Insurance berencana untuk mengembangkan berbagai jenis produk asuransi yang lebih mudah diakses masyarakat, sambil memperhatikan kebutuhan pasar dan infrastruktur yang diperlukan.
Pasalnya, Tugu Insurance juga melihat peluang besar di segmen asuransi perjalanan, terutama yang berbasis syariah, seperti travel umroh dan haji. Tatang menyatakan bahwa pengembangan infrastruktur untuk layanan ini menjadi salah satu prioritas perusahaan.
“Kalau di kami ya kami bikin lagi infrastruktur lagi. Ini baru. Kalau kami sih kan ini nanti kebijakan lah ya,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan adanya rencana pembentukan konsorsium asuransi umum dan asuransi jiwa untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan wacana ini sedang didiskusikan dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).
"Kami sudah diskusikan dengan para aosiasi, AAJI maupun AAUI. Jadi memang akan lebih baik kalau itu dilakukan secara konsorsium. Tidak dilakukan satu per satu, tapi sebuah konsorsium pertanggungan asuransi jiwa kredit maupun asuransi [umum] untuk perlindungan properti," kata Ogi dalam konferensi pers OJK, Selasa (14/1/2025).
Ogi merinci produk asuransi umum yang bisa mendukung program pembangunan tiga juta rumah antara lain seperti asuransi properti yang memberikan perlindungan terhadap risiko kebakaran, banjir dan gempa bumi.
Selain itu, asuransi umum juga bisa memberikan perlindungan kepada proyek-proyek ketika dalam masa pembangunan melalui produk suretyship.
Sementara untuk asuransi jiwa, Ogi mencontohkan produk asuransi jiwa kredit dapat memberi perlindungan bagi debitur apabila tidak dapat meneruskan pembayaran kewajiban atas rumah yang dimiliki.
"Tentu ini harus dibundling dengan program yang sudah ada. Jadi bagian dari subsidi yang diberikan pemerintah untuk proyek ini ada bagian untuk pembayaran IJP [imbal jasa penjaminan] atau premi," ujarnya.
Ogi mengatakan saat ini ada beberapa perusahaan asuransi anggora asosiasi telah menyatakan minatnya untuk terlibat dalam perlindungan di proyek pembangunan tiga juta rumah.
"Nanti akan ada lead [pemimpin konsorsium], tapi belum kita tetapkan. Tapi tentu kita mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat tentu yang kondisinya baik, kondisinya sehat," tegas Ogi.
Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara guna memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM. [283] url asal
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pelaku UMKM terlibat dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis (MBG). Dalam hal ini, pemerintah memastikan skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman menyampaikan, Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara guna memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.
“Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” kata Maman, mengutip laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).
Menurutnya, peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM menjadi penting dalam mendukung keberlanjutan program.
Maman, mengutip data Kementerian UMKM mengungkap, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Dari total tersebut, 49% diantaranya merupakan perempuan. Selain itu, terdapat 30.900 UMKM jasa katering di Tanah Air.
Saat ini, Maman menyebut bahwa pemerintah menargetkan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia. Target tersebut sesuai dengan instruksi Kepala Negara.
Untuk itu, perlu adanya kolaborasi dan pemberdayaan sektor UMKM guna mewujudkan tujuan besar program MBG. Apalagi, program ini dapat membangun sebuah ekosistem usaha baru bagi anak-anak muda, pengusaha, dan penggiat UMKM di seluruh Indonesia.
“Program ini diharapkan berdampak strategis dalam menciptakan generasi sehat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal,” ujarnya.
Adapun Kementerian UMKM telah menyiapkan berbagai langkah strategis yakni melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis.
Dia mengatakan, keberhasilan program MBG menjadi tanggung jawab semua pihak.
Untuk itu, dia sekali lagi mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan bergandengan tangan, memastikan program MBG memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia.
Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri konsisten menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah lewat dukungan Program Makan Bergizi Gratis. Hal ini Bank Mandiri lakukan guna mendukung penguatan gizi nasional dengan terus menyalurkan pembiayaan dan berbagai inisiatif sosial.
Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat memperkuat Angka Kecukupan Gizi seperti diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari, program tersebut turut menyasar 600.000 anak sekolah di 26 provinsi di Indonesia.
Dalam jangka panjang, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, produktif yang turut menopang cita-cita Indonesia Emas 2045. Hari Gizi dan Pangan Nasional yang jatuh setiap 25 Januari merupakan pengingat akan pentingnya gizi seimbang di tengah-tengah tantangan kesehatan global.
Sejalan dengan itu, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit ke pelaku usaha kecil dan menengah dalam sektor pertanian dengan sub-sektor kehutanan, perikanan dan pengolahan pangan. Badan Pusat Statistik pada 2023 mencatat jumlah petani di Indonesia sebanyak 27.802.434 orang. Sebanyak 17.251.432 orang merupakan petani gurem.
Hingga September 2024, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14% secara year-on-year. Total pembiayaan dalam periode tersebut sebesar Rp128,6 triliun. Pembiayaan pengolahan pangan meningkat 16,7% year-on-year menjadi Rp 63,8 triliun dalam periode yang sama.
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, peran aktif Bank Mandiri tak terbatas pada pembiayaan, melainkan juga menghadirkan solusi inovatif yang mendukung seluruh rantai pasok pangan.
"Kami juga menyediakan solusi digital dan dukungan kapasitas untuk pelaku usaha dari hulu hingga hilir,” kata Darmawan.
Menghadirkan lebih dari 100 ribu “Mandiri Agen,” Bank Mandiri juga berusaha mempermudah pelaku kecil dan menengah dalam ekosistem pangan dalam mengakses layanan perbankan.
Kepedulian Bank Mandiri terhadap peningkatan kapasitas petani juga terwujud melalui pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di Kabupaten Jembrana, Bali, dengan kapasitas produksi sebesar 24 ton beras per hari.
Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani lokal, sekaligus menciptakan rantai nilai yang lebih kompetitif. Sebelumnya, Bank Mandiri telah membangun SPBT serupa di Kabupaten Kebumen dan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
Darmawan menyatakan SPBT sebagai wujud nyata Bank Mandiri untuk memastikan para petani memiliki daya saing yang lebih tinggi.
“Langkah ini selaras dengan komitmen kami untuk ikut memberdayakan masyarakat sekaligus menciptakan dampak positif yang berkelanjutan,” katanya.
Program pemberdayaan masyarakat sejalan dengan tanggung jawab sosial korporasi atau CSR guna mengimplementasikan tata kelola keuangan berkelanjutan.
Program tersebut juga selaras Sustainability Beyond Banking, salah satu pilar penopang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola atau Environmental, Social and Governance (ESG) Bank Mandiri.
Bisnis.com, MALANG —Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) mengapresiasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto.
Apresiasi ini disampaikan saat kunjungan tim Kementerian PANRB di SDN Lowokwaru 3 Malang, yang merupakan salah satu sekolah penerima manfaat dari CSR GOTO.
Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Layanan Publik Kementerian PAN-RB, Muhammad Yusuf Kurniawan yang hadir dalam kesempatan tersebut mengapresiasi Gojek dalam menjalankan program tersebut karena sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi bagi generasi muda.
“Kami sangat mendukung program yang diinisiasi Gojek, karena bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sektor swasta dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan solusi konkret bagi kebijakan yang ada,” ujarnya dalam keterangan resminya, Sabtu (25/1/2025).
Dia menambahkan, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan memastikan anak-anak tumbuh sehat dan cerdas, serta mendapat akses pendidikan berkualitas.
Kolaborasi dengan Gojek dalam program ini menjadi contoh penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi. Program MBG diharapkan dapat direplikasi di daerah lain, terutama yang masih menghadapi masalah gizi.
Menurutnya, dDigitalisasi memberikan banyak kemudahan, tidak hanya dalam hal efisiensi waktu, tetapi juga dalam memastikan bahwa bantuan sampai pada target yang tepat.
Penggunaan platform digital, seperti yang dilakukan oleh Gojek, dapat mempermudah masyarakat yang membutuhkan untuk mengakses bantuan dengan lebih mudah, transparan, dan terjamin kualitasnya.
“Ini adalah langkah penting dalam memastikan program-program lainnya lebih inklusif dan dapat menjangkau lebih banyak orang secara efektif,” ujar Yusuf Kurniawan.
Chief Public Policy and Government Relations GoTo, Ade Mulya, menegaskan melalui program CSR ini, GoTo mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang harapannya dapat berguna bagi penerapan program MBG oleh pemerintah kedepannya.
Pelaksanaan program CSR MBG, kata dia, GoTo menggunakan pendekatan digital terintegrasi dengan memanfaatkan portal untuk pemesanan makanan dari pihak sekolah yang akan dikirimkan langsung ke mitra UMKM GoFood dan juga secara otomatis dikirimkan ke mitra driver Gojek ketika makanan siap diambil.
Mitra UMKM GoFood yang berpartisipasi dalam program ini menerima pesanan paket makanan 4 hari sebelumnya dari pihak sekolah sehingga UMKM dapat mengaji kebutuhan belanja bahan baku agar bahan yang dipakai selalu segar.
GoTo juga memberikan pelatihan dan panduan untuk para mitra UMKM GoFood agar dapat memastikan kandungan nutrisi dan higienitas tetap terjaga.
Ekosistem digital GoTo memungkinkan orang tua untuk memantau proses pemesanan makanan bagi anak secara transparan, sehingga meningkatkan rasa aman.
Fitur ini juga memberikan kontrol kepada orang tua untuk terlibat aktif, bahkan dapat membatalkan pesanan jika anak berhalangan hadir. Dengan demikian, GoTo memberikan solusi praktis bagi orang tua dalam mengawasi konsumsi makanan anak.
Sedangkan untuk memastikan makanan diantar tepat waktu, aplikasi mitra UMKM GoFood yang disebut GoBiz secara otomatis menjadwalkan panggilan ke mitra driver Gojek untuk mengambil makanan ketika sudah siap. Untuk memastikan keamanan pada saat pengiriman, GoTo membatasi jarak pengiriman maksimal 3 km dari lokasi mitra UMKM GoFood ke sekolah.
“Dengan menggunakan ekosistem digital GoTo yang terintegrasi, mulai dari teknologi, hingga UMKM GoFood dan mitra Gojek, kami ingin mempermudah seluruh proses pengiriman dan pengantaran makanan untuk siswa, dengan higienitas yang terjaga, sembari memberikan dampak ekonomi positif ke mitra kami,” ujar Ade.
Program MBG yang berbasis teknologi juga membuka peluang untuk berkolaborasi dengan lebih banyak pihak, seperti UMKM lainnya, hingga semua stakeholder yang ingin memantau distribusi bantuan dengan lebih terorganisir. Selain itu, digitalisasi memungkinkan evaluasi dan pelaporan yang lebih cepat, membantu pihak terkait untuk menilai sejauh mana program ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Program MBG CSR GoTo di SDN Lowokwaru 3 Malang telah dimulai sejak 19 Agustus 2024 dengan total lebih dari 34.000 paket MBG telah didistribusikan kepada siswa.
Pihak sekolah juga memuji inovasi teknologi yang diterapkan GoTo dalam menjalankan program ini. Dengan adanya fitur admin portal, pihak sekolah dapat memberikan masukan terkait variasi menu, alergi siswa, dan preferensi makanan secara mudah dan efektif.
“Misalnya, jika ada menu yang terlalu pedas, kami bisa langsung memberitahu pihak GoTo dan UMKM melalui fitur feedback. Alhamdulillah, masukan kami selalu ditindaklanjuti sehingga menu yang disediakan kini lebih sesuai dengan selera siswa,” kata Kepala SDN Lowokwaru 3, Anis Yuniati.
Sejak uji coba yang dimulai pada 20 Mei 2024, program ini telah menjangkau 13 kota/kabupaten, termasuk Bogor, Bandung, Jakarta Timur, Malang, Surabaya, dan Medan, dengan total 31 sekolah dan lebih dari 10.000 siswa penerima manfaat setiap harinya. Secara total, GoTo menargetkan penyaluran sekitar 3 juta porsi makanan bergizi gratis.
Direktur Utama GoTo, Patrick Walujo, menjelaskan bahwa inisiatif ini mencerminkan komitmen perusahaan sebagai karya anak bangsa. “Program ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen GoTo Group untuk berjuang bersama pemerintah dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kami juga memanfaatkan program ini untuk mengukur dampak ekonomi, seperti efek pengganda pada UMKM dan mitra pengemudi,” katanya.
Hasil riset yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa Program MBG CSR GoTo memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
UMKM yang terlibat dalam program ini rata-rata menambah tiga tenaga kerja baru dan mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 33,7% per bulan dibandingkan sebelum mengikuti program. Sementara itu, mitra pengemudi yang terlibat juga mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 17%.
Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada siswa melalui makanan bergizi, tetapi juga memberdayakan UMKM dan mitra pengemudi sebagai bagian dari ekosistem GoTo. UMKM yang berpartisipasi dalam program ini telah memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) serta dipantau oleh dinas kesehatan dan dinas pendidikan setempat.
Presiden Prabowo sempat berjanji pada akhir 2025, semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). [550] url asal
Bisnis.com, JAKARTA - Hari Gizi Nasional menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari.
Kebutuhan gizi yang tidak cukup berkaitan dengan kecerdasan otak dan masalah stunting. Sebab, konsumsi makanan yang beragam dan bergizi seimbang berperan penting dalam mendukung perkembangan otak, perilaku, motorik, dan kecerdasan.
Tanggal 25 Januari 2025 diperingati sebagai Hari Gizi Nasional sehingga ini menjadi waktu untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen berbagai pihak dalam membangun gizi yang baik demi terciptanya bangsa yang sehat dan berprestasi. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia adalah merealisasikan program makan bergizi gratis.
Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga sebagai upaya mendorong kesetaraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Presiden Prabowo memiliki 4 tujuan melalui program makan gratis yakni mengatasi masalah stunting, meningkatkan gizi dan nutrisi, meningkatkan prestasi akademik, dan mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Dia mengklaim program bahwa makan siang gratis bakal menghapuskan kemiskinan ekstrem. Sebab, pemerintah akan menggunakan hasil panen dari petani dan nelayan.
Selain itu, Prabowo mengklaim bahwa program makan siang gratis bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal 1,5 hingga 2 persen.
"Demikian kita menyelesaikan masalah-masalah fundamental untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia, menuju menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia," ungkap Prabowo.
Dia menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia juga mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun dari APBN itu.
“Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” imbuhnya kepada wartawan.
Adapun tujuan pemerintah melaksanakan program Makan Bergizi Gratis ternyata membutuhkan pengawasan yang serius, sebab ditemukan beberapa kasus makanan basi dan tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak.
Teramat sangat disayangkan, jika program yang baik untuk memperbaiki gizi anak-anak di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Sebaiknya, Pemda, sekolah, dan komunitas masyarakat juga ikut melakukan pengawasan terkait gizi dan realisasi dari program ini.
Kebutuhan gizi per hari berdasarkan usia dan jenis kelamin Anak-anak: 1.000–2.000 kalori per hari
Remaja: 2.000–2.650 kalori per hari
Wanita dewasa: 2.100 kalori per hari
Pria dewasa: 2.500 kalori per hari
Gizi diperoleh dari mengonsumsi ikan, daging, nasi, sayur dan buah-buahan setiap hari.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte mengatakan bahwa pada dasarnya MBG merupakan program jangka panjang, sehingga anggaran yang digelontorkan juga akan berkembang. Namun yang pasti, Philips menegaskan bahwa anggaran MBG pada 2025 adalah sebesar Rp71 triliun.
Philips juga menyampaikan bahwa lapisan masyarakat, korporasi, swasta, hingga BUMN juga bisa ikut berpartisipasi di dalam program MBG ke depan.
“Program [MBG] ini bukan multiyears lagi, multidecades, sehingga mungkin dia bisa bertambah [anggaran MBG]. Atau kalau kemudian ada ekonomi lokal, ada supporter dari masyarakat, mungkin korporasi, mungkin BUMN, dan lain-lain, tentu saja akan menjadi sesuai ketika dia berjalan. Tapi yang jelas anggaran tahun ini adalah Rp71 triliun,” kata Philips saat ditemui di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Menurutnya, sejalan dengan MBG yang merupakan jangka panjang, maka semua pihak bisa ikut berpartisipasi. “Nanti kalau multi years dia [anggaran] berkembang, masyarakat mungkin berpartisipasi, pihak swasta, dan lainnya. Itu ke depan, ya,” ungkapnya.
Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Pemerintah Daerah di Bali segera menggratiskan pengurusan Persetujuan Gedung Bangunan (PBG). [294] url asal
Bisnis.com, DENPASAR — Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Pemerintah Daerah di Bali untuk segera menggratiskan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat kurang mampu.
Maruarar menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan biaya pembuatan PBG sebesar Rp0, sehingga masyarakat yang ingin mendirikan bangunan tidak perlu mengeluarkan biaya.
“Kebijakan PBG Rp0 khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Aturan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yaitu Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum,” jelas Menteri yang akrab disapa Ara itu saat meninjau Mall Pelayanan Publik (MPP) Badung, Jumat (24/1/2024)
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dalam pembangunan tiga juta rumah yang diturunkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri dan sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah yang membuat peraturan kepala daerah untuk PBG Rp0 bagi MBR.
Selain biaya, pemerintah juga telah memangkas waktu pengurusan PBG dari yang sebelumnya 45 hari menjadi hanya 10 hari. Bahkan di beberapa daerah, pengurusan dapat diselesaikan dalam hitungan belasan menit. Namun, Maruarar mengingatkan pentingnya menjaga kualitas layanan.
"Walaupun kita mengejar proses pengurusan yang singkat, tapi jangan sampai mengabaikan substansinya. Sehingga cepat tapi kurang berkualitas, karena melewatkan syarat-syarat penting yang harus dilengkapi. Jadi tetap harus berkualitas, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ya, standar waktu yang harus dilewati maksimal 10 hari," ujar Ara.
Sementara itu, Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menjelaskan bahwa program ini sangat didukung oleh Pemprov Bali karena diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
“Pemprov Bali sangat mendukung program ini, karena diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu. Sangat menguntungkan bagi mereka, disamping proses yang tidak berbelit-belit, efisiensi waktu, yang terpenting efisiensi biaya, sepanjang persyaratannya lengkap. Untuk itu kami pun memacu Pemkab/Pemkot se-Bali untuk mempercepat realisasi dan sosialisasi program ini," ujar Mahendra.
Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta pemerintah daerah agar terus meningkatkan peran dan kontribusinya dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). [195] url asal
Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Rakameminta pemerintah daerah agar terus meningkatkan peran dan kontribusinya dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.
Hal ini dia sampaikan usai meninjau langsung pelaksanaan program MBG di SMP, SMA, SMK, dan SMK 2 Ki Hajar Dewantoro yang berada di dalam satu komplek sekolah di Jl. Buana Agung Raya No.7, Tangerang, Banten, pada Jumat (24/1/2025).
“Sebagaimana arahan Presiden Prabowo, keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam program MBG menjadi elemen penting untuk memperkuat fondasi pembangunan bangsa di masa depan,” katanya.
Menurutnya, penyiapan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan semangat merupakan sebuah keniscayaan, yang salah satunya dapat diintervensi melalui pemberian makan bergizi.
Oleh sebab itu, Wapres Ke-14 RI itu pun meminta pemerintah daerah agar terus meningkatkan peran dan kontribusinya dalam menyukseskan program MBG, baik dari sisi sarana prasarana, sosialisasi dan edukasi, hingga pemberdayaan komunitas lokal.
“Partisipasi aktif perangkat daerah dalam program MBG, tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesehatan anak-anak, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya asupan gizi seimbang sebagai investasi berharga bagi masa depan bangsa,” pungkas Gibran.
Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mulai melakukan pengawasan keamanan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menyusul kasus keracunan dari puluhan siswa di Sukoharjo setelah menyantap menu MBG.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya telah menandatangani kesepakatan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pangan MBG yang didistribusikan. Kendati demikian, Taruna tak menanggapi langsung terkait kasus keracunan yang telah terjadi.
"Kita sudah buat MoU kemarin, bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional," ujar Taruna saat ditemui di Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Adapun, BPOM akan mengawasi dari sisi mutu dan keamanan makanan dengan melakukan pengawalan oleh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah. Tak hanya itu, BPOM dan BGN juga akan melakukan pendampingan dan pembinaan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam nota kesepahaman yang baru ditandatangani pada Kamis (23/1/2025) lalu, pihaknya kedua lembaga tersebut juga akan menyusun langkah-langkah strategis bersama dalam pengawalan keamanan pangan program MBG.
"Langkah strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam waktu dekat adalah yang berkaitan dengan skema tambahan anggaran untuk melaksanakan pengawalan MBG tersebut," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, program MBG bertujuan untuk mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya pada kelompok usia rentan (bayi di bawah 5 tahun/balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui), dengan memastikan kebutuhan gizi harian masyarakat terpenuhi.
Diberitakan sebelumnya, terdapat laporan bahwa 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah yang keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya telah menarik menu yang disajikan, yakni ayam untuk diganti telur rebus.
"Setelah tahu ada yang mual semua ayam ditarik dan diganti telur," ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (16/1/2025).
Selain menarik menu, Dadan melanjutkan setiap korban juga telah menerima penanganan oleh tenaga medis dan dipastikan semua siswa dalam kondisi sehat.
"Yang mual-mual ditangani petugas dan diobati dan sudah ceria kembali," imbuhnya.