Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berjanji akan merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di hadapan semua guru.

Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa pemerintahannya telah memiliki strategi untuk merealisasi program makan bergizi gratis.

Oleh sebab itu, Kepala Negara meminta dukungan para guru agar dapat memberikan kepercayaan terhadap program andalannya itu.

Hal ini disampaikannya dalam agenda puncak Perayaan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Universitas Negeri Jakarta Gedung B, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).

"Saya mohon ketabahan para guru, saya mohon kesabaran para guru, saya mohon kepercayaan para guru kepada kami. Salah satu bentuk daripada strategi kami adalah memberikan makan bergizi untuk semua anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil," katanya dalam forum itu.

Presiden Ke-8 RI itu pun turut bercerita bahwa dalam upaya menjadikan program itu, dia seringkali mendapat ejekan saat mencanangkan kebijakan andalannya itu. Bahkan, kata Prabowo, dirinya acap kali dianggap sudah gila.

"Waktu saya canangkan program ini saya diejek, saya ditertawakan, saya dibilang, saya ini setengah gila atau mungkin sudah gila," ujarnya.

Menurutnya, bagi pihak yang tidak percaya pada program tersebut agar menunggu, sebab dia menegaskan program itu sangat mungkin dan akan terjadi.

"Mana mungkin kasih makan ke semua anak Indonesia, mana mungkin. Saya katakan mungkin dan akan," ujarnya.

Tak hanya itu, dia menekankan agar bagi yang pesimistis terhadap pemerintah, maka sudah sepatutnya agar Indonesia harus jadi bangsa yang berani dan tidak menyerah sebelum berjuang.

Apalagi, kata Prabowo, dirinya telah meminta jajaran kebinetnya sungguh-sungguh berjuang bekerja keras untuk kepentingan rakyat.

"Saya mengajak semua menteri, semua wakil menteri, semua dirjen, semua pemimpin. Saya mengajak mereka, sekarang sungguh-sungguh kita harus berjuang bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kita," pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengatakan banyak pihak yang tidak percaya dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, dia berjanji akan merealisasikan program MBG di hadapan semua guru.

Prabowo juga menekankan bahwa pemerintahannya telah memiliki strategi untuk merealisasi program makan bergizi gratis. Kepala Negara meminta dukungan para guru agar dapat memberikan kepercayaan terhadap program andalannya itu.

Hal ini disampaikannya dalam agenda puncak Perayaan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Universitas Negeri Jakarta Gedung B, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).

"Saya mohon ketabahan para guru, saya mohon kesabaran para guru, saya mohon kepercayaan para guru kepada kami. Salah satu bentuk daripada strategi kami adalah memberikan makan bergizi untuk semua anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil," katanya dalam forum itu.

Presiden Ke-8 RI itu pun turut bercerita bahwa dalam upaya menjadikan program itu, dia seringkali mendapat ejekan saat mencanangkan kebijakan andalannya itu.

Bahkan, kata Prabowo, dirinya acap kali dianggap sudah gila saat pertama kali meluncurkan program tersebut saat kampanye Pilpres 2024.

"Waktu saya canangkan program ini saya diejek, saya ditertawakan, saya dibilang, saya ini setengah gila atau mungkin sudah gila," ujarnya.

Menurutnya, bagi pihak yang tidak percaya pada program tersebut agar menunggu, sebab dia menegaskan program itu sangat mungkin dan akan terjadi.

"Mana mungkin kasih makan ke semua anak Indonesia, mana mungkin. Saya katakan mungkin dan akan," ujarnya.

Tak hanya itu, dia menekankan agar bagi yang pesimistis terhadap pemerintah, maka sudah sepatutnya agar Indonesia harus jadi bangsa yang berani dan tidak menyerah sebelum berjuang.

Apalagi, kata Prabowo, dirinya telah meminta jajaran kebinetnya sungguh-sungguh berjuang bekerja keras untuk kepentingan rakyat.

"Saya mengajak semua menteri, semua wakil menteri, semua dirjen, semua pemimpin. Saya mengajak mereka, sekarang sungguh-sungguh kita harus berjuang bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kita," pungkas Prabowo.

Konten Premium

Strategi BUMN Karya WIKA dan PTPP Tekan Utang

Larangan Penjualan iPhone 16 dan Kenaikan PPN 12% Bayangi Erajaya (ERAA)

Alarm Menyala, Harga Kopi Tertinggi dalam Hampir Setengah Abad

Dapatkan konten-konten eksklusif dari Bisnis.com dengan cara bergabung di BisnisID.Masuk / DaftarLihat lainnya

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) mengaku telah melakukan pendekatan pada sejumlah investor asing untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan market sounding program 3 juta rumah ke China hingga Abu Dhabi.

“Tapi saya sudah minta Pak Wamen [Fahri Hamzah], Pak Fahri yang ke luar negeri, pertama ke Republik Rakyat China (RRC) yang kedua ke Abu Dhabi, untuk bisa fokus [mengenalkan program 3 juta rumah],” kata Maruarar saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Pasalnya, tambah Ara, tidak mudah untuk membangun kepercayaan para investor. Terlebih investor asing, untuk itu pihaknya bakal bekerja keras memastikan kemantapan usaha RI untuk menyambut hal itu.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi pada program 3 juta rumah, dirinya mengaku bakal meningkatkan kepastian hukum yang ada.

Di sisi lain, Ara menjelaskan bahwa pasar industri realestate di Indonesia cenderung masih sangat besar. Mengingat, saat ini total ketimpangan pemilikan rumah atau backlog masih mencapai 9,9 juta unit.

“Ketiga, kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo yang tinggi sekali [harus dijaga]. Kan itu saya pikir itu adalah suatu itu kan [yang menjadi pertimbangan investor]. Orang kan pasti akan tanya yang aman. Aman nggak Indonesia? [Jadi perlu dipastikan] aman,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Iwan Suprijanto menyebut saat ini pihaknya telah mengantongi minat kerja sama untuk program 3 juta rumah dari China, Dubai, hingga Qatar.

“Tampaknya memang ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini. Yang saya dengar pertama Tiongkok ya, kedua dari Dubai kalau enggak salah itu, Qatar juga," tuturnya.

Dia menambahkan, ketiga negara tersebut saat ini sudah menyampaikan minat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Akan tetapi, Kementerian PKP bakal melakukan pendalaman minat terlebih dahulu guna memastikan kerja sama investasi tersebut ke depannya tidak membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Bentuknya belum tahu, tapi minat sudah disampaikan dan ada rencana untuk MoU ya, tapi kami ya sebagai birokrasi ingin lebih memastikan itu clear ya. Jangan sampai juga menjadi investasi tapi menjadi beban negara atau beban rakyat di kemudian hari," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap konglomerat RI yang bakal membantu menyukseskan program 3 juta rumah bertambah menjadi 7 perusahaan.

Maruarar menyebut perusahaan baru yang akan terlibat dalam proyek 3 juta rumah adalah PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU). Dia menyebut perusahaan tersebut bakal melakukan groundbreaking perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah.

Selain itu, konglomerat Garibaldi Thohir atau Boy Thohir juga akan membantu membangun program 3 juta rumah lewat program corporate social responsibility (CSR) perusahaannya yakni PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO).

“Saya [sudah] ditugaskan menghadiri 2 groundbreaking [program 3 juta rumah] di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan. Yang di Kaltim itu Berau Coal kalau Kalsel Adaro,” kata Ara saat ditemui di rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Namun demikian, Ara masih belum merinci berapa nilai saweran dari para konglomerat untuk membangun 3 juta rumah. Dia mengaku bakal mengumumkan secepatnya.

Tak bakal berhenti sampai di situ, Ara juga mengaku telah melobi sejumlah konglomerat lainnya mulai dari pemilik Sinar Mas Group Franky Widjaja hingga Lawrence Barki untuk turut mendukung program 3 juta rumah.

"Dukungan dilaksanakannya ada dari Adaro Pak Boy, Pak Prajogo Pangestu, dari Pak Franky Sinar Mas, hingga Lawrence Barki [pemilik entitas] Harum Energi," kata Ara saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Berikut daftar 7 Konglomerat yang terlibat program 3 juta rumah:

1. Agung Sedayu Group – Sugianto Kusuma (Aguan)
2. PT Adaro energy Indonesia Tbk. (ADRO) – Garibaldi Thohir (Boy Thohir)
3. Sinar Mas Group – Franky Widjaja
4. PT Barito Pasific Tbk. (BRPT) – Prajogo Pangestu
5. Pulauintan – Pui Sudarto
6. PT Harum Energy Tbk. (HRUM) – Lawrence Barki
7. PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap konglomerat RI yang bakal membantu menyukseskan program 3 juta rumah bertambah menjadi 7 perusahaan.

Maruarar menyebut perusahaan baru yang akan terlibat dalam proyek 3 juta rumah adalah PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU). Dia menyebut perusahaan tersebut bakal melakukan groundbreaking perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah.

Selain itu, konglomerat Garibaldi Thohir atau Boy Thohir juga akan membantu membangun program 3 juta rumah lewat program corporate social responsibility (CSR) perusahaannya yakni PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO).

“Saya [sudah] ditugaskan menghadiri 2 groundbreaking [program 3 juta rumah] di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan. Yang di Kaltim itu Berau Coal kalau Kalsel Adaro,” kata Ara saat ditemui di rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Namun demikian, Ara masih belum merinci berapa nilai saweran dari para konglomerat untuk membangun 3 juta rumah. Dia mengaku bakal mengumumkan secepatnya.

Tak bakal berhenti sampai di situ, Ara juga mengaku telah melobi sejumlah konglomerat lainnya mulai dari pemilik Sinar Mas Group Franky Widjaja hingga Lawrence Barki untuk turut mendukung program 3 juta rumah.

"Dukungan dilaksanakannya ada dari Adaro Pak Boy, Pak Prajogo Pangestu, dari Pak Franky Sinar Mas, hingga Lawrence Barki [pemilik entitas] Harum Energi," kata Ara saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Berikut daftar 7 Konglomerat yang terlibat program 3 juta rumah:

1. Agung Sedayu Group – Sugianto Kusuma (Aguan)
2. PT Adaro energy Indonesia Tbk. (ADRO) – Garibaldi Thohir (Boy Thohir)
3. Sinar Mas Group – Franky Widjaja
4. PT Barito Pasific Tbk. (BRPT) – Prajogo Pangestu
5. Pulauintan – Pui Sudarto
6. PT Harum Energy Tbk. (HRUM) – Lawrence Barki
7. PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut bakal memboyong sebanyak 232 Kepala Keluarga (KK) tunawisma yang tinggal di kolong jembatan ke rumah susun (rusun).

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan tingkat kelayakan hidup masyarakat sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto.

“Kami memulai bagaimana saudara-saudara kita yang ada di bawah jembatan, kolong tol, secara bertahap kita pindahkan ke rumah susun ya. Rumah susun mana akan kita pindahkan? Tomang ya,” kata Ara saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Ara menjelaskan pemindahan 232 KK tersebut bakal dilakukan secara bertahap. Di mana, rangkaiannya bakal dimulai pada Sabtu (30/11/2024).

Perinciannya, sebanyak 92 KK yang merupakan tuna wisma tinggal di kolong jembatan tomang akan direlokasi ke rusun KS Tubun (20KK), rusun Jati Rawasari (9KK), Karang Anyar (9KK), Tongkol (43KK) dan rusun Cibesel (11 KK).

Selanjutnya, 139 KK tunawisma yang tinggal di Kolong Tol Jl Inspeksi Kanal Barat akan direlokasi ke rusun Rawa Buaya (44 KK), Daan Mogot Blok (20KK), Daan Mogot Tower (4 KK), Tegal Alur (26 KK), dan PIK I Pulogadung (45 KK).

Terakhir, sebanyak satu KK tunawisma asal Fly Over Basuki Rahmat bakal direlokasi ke rusun Jatinegara Barat.

“Jadi yang di bawah tol ya. Jadi saudara - saudara mari kita kita menata Jakarta dan Indonesia dengan manusiawi, kita pindahkan yang ada di bawah tol dan kolong jembatan secara bertahap,” ujarnya.

Tak hanya melakukan penataan di Jakarta, Ara juga menyebut bakal melakukan penataan dan relokasi.

“Nanti saya sama mendagri akan ke Bandung kalau tidak salah sekitar tanggal 20-an ya, 20 Desember. Kita juga akan menata Bandung supaya saudara kita yang ada di bawah jembatan di bawah tolong kita berikan hunian yang layak,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait disebut telah bersurat ke Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk dapat ditunjuk masuk ke dalam komite BP Tapera.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto menjelaskan bahwa usulan itu dilakukan guna menyikapi perubahan susunan kabinet dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo 2019-2024 menjadi Kabinet Merah Putih.

Saat ini, susunan Komite Tapera masih tertulis dijabat oleh menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Sementara itu, kementerian itu kini telah dipecah menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Menteri PKP bersurat ke presiden atas permintaan Komisioner BP Tapera untuk perubahan komite sehubungan dengan perubahan kabinet," jelas Iwan dalam keterangan resmi, Kamis (28/11/2024).

Iwan menjelaskan, dalam suratnya itu, Ara meminta Presiden Prabowo untuk dapat melakukan penataan ulang dalam jajaran komite BP Tapera.

Dia menjelaskan, usulan yang disampaikan Menteri Ara itu dilakukan dalam rangka agar pihaknya dapat berperan membahas kelanjutan dan skema ke depannya.

"Dalam surat Menteri PKP diusulkan ke presiden untuk ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite [Tapera] itu. Komite nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya,” tegasnya.

Sebelumnya, Ara memang sempat menyampaikan pesan agar implementasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak diwajibkan dan sifatnya harus sukarela. Hal itu disampaikannya di hadapan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho pada Senin (25/11/2024).

Pada saat yang sama, Ara juga meminta agar BP Tapera dapat terlebih dahulu menerbitkan terobosan dan inovasi dalam rangka menarik minat dan kepercayaan masyarakat calon peserta Tapera.

"Saya sampaikan bagaimana BP Tapera menyiapkan terobosan agar bisa diminati, jadi orang mau menabung di Tapera bukan karena paksaan, tapi ada keuntungannya. Karena menurut saya tabungan itu harus sukarela," kata Ara.

Bisnis, JAKARTA— Dalam mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan mengoptimalisasi aset lahan negara untuk dapat dibangun hunian vertikal di wilayah perkotaan.

Untuk diketahui, program 3 juta rumah terdiri dari 2 juta unit di perdesaan dan pesisir, serta 1 juta unit di perkotaan. Simak ulasan lengkap lima berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id dalam Top 5 News, Kamis (28/11/2024).

Langkah Mengoptimalkan Aset Negara Demi Program Hunian Murah Prabowo

Untuk membangun hunian di perkotaan, salah satunya dengan memanfaatkan aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk dibangunkan hunian berkonsep transit-oriented development (TOD)

Kendati demikian, tingkat hunian apartemen berorientasi transit atau TOD yang dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cenderung belum optimal. Sebagai contoh, proyek yang dikembangkan oleh Perum Perumnas, yakni Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta Selatan memiliki tingkat keterisian 70%, Samesta Mahata Margonda Depok sebesar 88%, dan Samesta Mahata Serpong memiliki okupansi sebesar 68%. Hal ini berbeda dengan apartemen yang dibangun pengembang besar yang cepat laku terjual.

Bagaimana siasat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memenuhi target penyediaan hunian? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

Peluang Besar Industri Lokal Ikut Tender Proyek Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus melakukan terobosan untuk memperkuat kedaulatan energi nasional, salah satunya dengan cara merevisi kebijakan pengadaan barang dan jasa. SKK Migas mengubah Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Juklak).

Tak hanya mempercepat proyek hulu migas serta mendorong peningkatan investasi, revisi kebijakan pengadaan barang dan jasa tersebut diharapkan dapat mendukung keterlibatan industri lokal di daerah. Dengan demikian, SKK Migas menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sekaligus memperkuat kontribusi sektor migas dalam perekonomian nasional. Selain itu, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan guna mendukung aktivitas pengeboran guna memenuhi target lifting migas nasional.

Bagaimana ulasan detail aturan itu? Simak penjelasannya melalui tautan berita yang terlampir.

Kala Pemerintah Kaji Kembali Iuran Wajib dan Pemanfaatan Tapera

Akibat polemik terkait iuran wajib pekerja dalam Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang berlaku tahun depan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka opsi revisi aturan.

Adapun, Ketentuan Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21/2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang ditetapkan pada 20 Mei 2024. Regulasi ini merupakan turunan dari Undang-Undang No. 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Adapun besaran simpanan peserta yakni sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk pekerja mandiri. Besaran simpanan untuk peserta pekerja swasta baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) tersebut ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%.

Poin apa saja yang kemungkinan akan diubah dalam aturan itu? Bagaimana dampaknya terhadap kepesertaan Tapera nantinya? Berita selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

Pasar Mobil Hidrogen Dunia Mulai Membaik

Meski masih melambat, penjualan mobil hidrogen membaik sepanjang tiga kuartal pertama 2024 berkat bertumbuhnya pasar China dan Jepang.

Melansir laporan SNE Research, penjualan mobil listrik sel bahan bakar (fuel cell electric vehicle/FCEV) pada Januari-September 2024 melambat 17,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi 9.946 unit.

Meski melambat, pergerakannya lebih moderat dibandingkan dengan performa sepanjang tahun lalu minus 34,1% akibat rontoknya pasar Korea Selatan, Eropa, dan Jepang. Sepanjang tiga kuartal tahun ini, Jepang dan Eropa membalik kondisi pasarnya menjadi lebih baik. Pada saat yang sama, China mencatatkan pertumbuhan pasar yang berkelanjutan.

Bagaimana kinerja penjualan mobil hidrogen berdasarkan jenamanya? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

Tancap Gas BP di Proyek Tangguh Perkuat Bisnis CCUS RI

Keputusan perusahaan raksasa migas asal Inggris, British Petroleum (BP) mengunci investasi akhir di Proyek Tangguh Ubadari, CCUS, dan compression (UCC) senilai US$7 miliar akan memperkuat langkah Indonesia untuk menjadi pusat penyimpanan karbon.

Terlebih, dengan investasi bernilai jumbo setara Rp111,37 triliun (kurs Jisdor Rp15.911 per US$) tersebut, BP berkomitmen melakukan pengembangan lapangan gas Ubadari, peningkatan perolehan gas (EGR) melalui penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (carbon capture utilization and storage/CCUS), serta kompresi di darat.

Sejalan dengan itu, BP juga menandatangani kontrak engineering, procurement, construction, and installation (EPCI) onshore dan offshore dengan dua kontraktor senilai US$3,6 miliar atau sekitar Rp56,5 triliun (asumsi kurs Rp15.700 per dolar AS) untuk proyek Tangguh UCC, Selasa (26/11/2024).

Dengan langkah BP pada segmen CCUS, bagaimana prospek pengembangan segmen ini di Tanah Air? Berita selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratisPresiden Prabowo Subianto telah dipatok senilai Rp15.000 per anak.

Kendati demikian, Dadan menyatakan bahwa besaran anggaran tersebut akan berjalan secara fleksibel karena tergantung dengan tingkat ketersediaan bahan baku makanan di setiap daerah.

“Mungkin ada yang kurang dari itu dan yang berlebih akan kita kirim ke daerah yang memang membutuhkan bujet lebih. Jadi itungan untuk APBN per anak sekian [Rp15.000] dengan implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/11/2024).

Dadan menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan subsidi silang dalam pelaksanaan program tersebut. Apalagi, harga bahan baku makanan di setiap daerah bisa berbeda-beda, ada daerah yang memiliki harga di bawah standar Rp15.000 per anak ada juga yang memiliki harga di atas alokasi yang dianggarkan pemerintah.

“Nanti berapa bahan baku untuk dikatakan menu Senin itu yang akan kita bayar, tenaga kerjanya kita bayar nanti itungan dampak indeks-nya itu setelah pelaksanaan program itu. Nanti untuk daerah yang bahan baku mahal nanti disesuaikan,” tuturnya.

Dadan memastikan bahwa program makan bergizi gratis akan mulai berlaku pada awal Januari 2025. Untuk tahap awal, program itu akan menyasar 3 juta pada 3 bulan pertama. Nantinya, penambahan penerima bantuan program akan bertambah secara berkala.

“Tahap awal kami di Januari mungkin kami terapkan di 3 juta anak untuk 3 bulan pertama dan bertambah setiap tahap secara berkala,” pungkas Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyebut pekerja dapat memanfaatkan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) untuk memperoleh rumah atapun renovasi. Program ini dapat memperkuat program tiga juga rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto meski badan belum melakukan pembahasan integrasi layanan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyusul adanya rencana Satgas Perumahan untuk merumuskan skema pembiayaan program tersebut, salah satunya bauran sumber dana perumahan dari lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Asabri.

“Kita belum ada pembicaraan tentang hal itu,” kata Anggoro kepada awak media di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Anggoro menyebut, BPJS Ketenagakerjaan sendiri telah memiliki program serupa, yakni manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program Jaminan Hari Tua (JHT).

Melalui program tersebut, dia mengatakan bahwa, para pekerja bisa mendapatkan manfaat salah satunya untuk pembelian rumah, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), renovasi rumah, atau untuk membayar DP awal rumah.

Namun demikian, pemanfaatan MLT sendiri tergantung dari masing-masing pekerja. “Saat ini memang bergantung dengan pekerja mereka butuh rumah atau nggak,” ujarnya.

Sebagai informasi, program MLT sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.17/2021 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua. Fasilitas yang diberikan yakni pembiayaan perumahan yang dibiayai dari dana investasi program JHT.

Melansir laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, tujuan dari adanya program tersebut yakni memenuhi kebutuhan primer pekerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan berupa kepemilikan rumah sendiri.

Adapun, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan bank dan juga developer properti dalam menjalankan program ini.

Dalam catatan Bisnis, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap, butuh anggaran Rp53,6 triliun untuk merealisasikan program 3 juta rumah.

Untuk itu, Kementerian PKP membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp48,4 triliun untuk pagu 2025. Pasalnya, pagu Kementerian PKP di 2025 hanya Rp5,1 triliun.

“Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," jelas Ara dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (17/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait berpesan agar implementasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak diwajibkan dan sifatnya harus sukarela.

Pesan tersebut disampaikan Ara dalam pertemuannya dengan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho pada Senin (25/11/2024).

Pada saat yang sama, Ara juga meminta agar BP Tapera dapat terlebih dahulu menerbitkan terobosan dan inovasi dalam rangka menarik minat dan kepercayaan masyarakat calon peserta Tapera.

"Saya sampaikan bagaimana BP Tapera menyiapkan terobosan agar bisa diminati, jadi orang mau menabung di Tapera bukan karena paksaan, tapi ada keuntungannya. Karena menurut saya tabungan itu harus sukarela," kata Ara dalam rapat yang digelar Senin (25/11/2024).

Sejalan dengan hal itu, dirinya mengaku telah menginstruksikan BP Tapera untuk dapat segera menyiapkan strategi dan program kerja yang lebih jelas. Kemudian, menginventarisir aturan yang lebih mencerminkan keadilan dan kemanfaatan.

Ara menjelaskan dirinya bakal menagih terobosan inovasi itu pada BP Tapera pada minggu depan. Sekaligus, dirinya juga mewanti-wanti agar praktik pengelolaan tabungan perumahan rakyat nantinya harus bebas dari korupsi.

"Saya minta minggu depan mereka siapkan. Inovasinya bagaimana merebut kepercayaan masyarakat, transparan, tidak ada korupsi, efisien," tegas Ara.

Lebih lanjut, Ara menegaskan BP Tapera bisa bergerak cepat dan berjalan dengan baik, maka pengelolaan investasinya harus benar-benar dikelola dengan aman, menguntungkan dan legalitasnya harus sesuai aturan.

"Jangan sampai ditaruh di tempat yang salah investasinya seperti yang sudah cukup banyak terjadi di Indonesia, kemudian legalitasnya harus betul sesuai aturan dan harus menguntungkan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada 2027 mendatang.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke, Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif, mulai dari 923 titik," kata Dadan Hindayana, dilansir dari Antara, Senin (25/11/2024).

Ia menjelaskan, titik tersebut akan terus berkembang menjadi 2.000 titik pada bulan April 2024, kemudian menjadi 5.000 titik pada bulan Juli-Agustus, dan diharapkan dapat mencapai 82,9 juta sasaran pada tahun 2027.

"Kami juga telah mengembangkan basis satuan pelayanan di daerah dengan satu satuan layanannya menangani 3.000 sasaran," ujar dia.

Untuk diketahui, sasaran awal program Makan Bergizi Gratis terdiri atas peserta didik mulai dari usia PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang akan efektif berjalan mulai 2 Januari 2025 dengan anggaran Rp71 triliun.

Dadan sebelumnya juga telah memaparkan alasan mengapa Makan Bergizi Gratis mesti diberikan hingga usia SMA.

"Ada titik kritis kedua perkembangan anak, itu usia 8-17 tahun, kalau kita tidak intervensi dengan baik pada periode kedua ini, pertumbuhan otot tetap tidak optimal," tuturnya.

Ia menyebutkan, pada usia SMP-SMA, banyak yang masih salah kaprah terkait diet, padahal sebenarnya pada usia itulah makanan bergizi sangat diperlukan untuk perkembangan otak dan otot.

"Banyak yang berpendapat cukup 1.000 hari saja, atau hingga usia SD saja, tetapi kami beranggapan sampai SMA perlu kami intervensi," ujar dia.

Dadan juga menyebutkan, titik kritis pertama yang harus ditangani yakni 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun) untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, target Makan Bergizi Gratis juga termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.