Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menghadiri pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara, Mitra dan Kepala SPPG Pancoran guna menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan dana progam Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (16/4/2025).

Menanggapi isu terkait penyaluran dana yang terjadi di SPPG Kalibata, Pancoran, Jakarta, BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan.

“BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN [Media Berkat Nusantara],” ujar Dadan lewat rilisnya, Rabu (16/4/2025).

Pada dialog tersebut, pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan Badan Gizi Nasional karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan. Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

Dadan juga menyampaikan bahwa isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal mitra (yayasan dan penyedia fasilitas). BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan.

Dia menambahkan bahwa pihaknya akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG.

BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin.

“Kami juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG, sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat,” pungkas Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana angkat bicara terkait dengan isu Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan yang tengah berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025, tepat sebelum perayaan Idulfitri 1446 H.

Berhenti beroperasi akibat belum dibayarkannya dana operasional oleh pihak Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) selaku mitra penyelenggara program, Dadan menyebut BGN tengah berupaya memediasi konflik internal antara mitra penyelenggara.

“Ini masalah internal mitra. BGN sedang memediasi,” ujar Dadan dalam pesan teks kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

Sekadar informasi, dapur MBG tersebut mengalami kerugian hampir Rp1 miliar akibat tunggakan pembayaran yang tak kunjung diselesaikan oleh pihak yayasan.

Akibatnya, layanan makan bergizi gratis untuk warga sekitar Kalibata terpaksa dihentikan. Program MBG selama ini dikenal sebagai salah satu inisiatif pemenuhan gizi masyarakat urban yang rentan, terutama di wilayah padat penduduk.

Dadan memastian bahwa pihaknya tengah menyelesaikan urusan penutupan dapur ini agar tak menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak, mengingat pentingnya keberlanjutan layanan pangan tersebut.

"Dari kemarin [Selasa] pagi sedang dimediasi," pungkas Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kian menipis.

Sejalan dengan hal itu, Maruarar yang akrab disapa Ara ini mengaku bakal kembali melakukan diskusi dengan Bank Indonesia (BI) guna membahas kelanjutan pencairan insentif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) untuk sektor perumahan.

“Itu [kuota FLPP] sudah hampir habis 220.000 itu. Jadi kita akan perjuangkan lagi dari kebijakan BI dan negara,” kata Maruarar saat ditemui di Wisma Mandiri 2, Senin (14/4/2025).

Ara menjelaskan, total kuota FLPP yang dianggarkan pada tahun ini sebanyak 220.000 unit sudah semakin menipis usai dirinya menetapkan kebijakan segmentasi dalam penyalurannya.

Saat ini, kuota FLPP itu sebanyak 20.000 unit telah disiapkan untuk disalurkan kepada petani, 20.000 unit untuk nelayan, dan 20.000 unit untuk buruh.

Kemudian, guru bakal mendapat alokasi kuota FLPP sebanyak 20.000 unit, tenaga migran sebanyak 20.000 dan tenaga kesehatan hingga bidan sebanyak 30.000 unit rumah.

“Wartawan 1.000 (rumah), kemudian TNI Angkatan Darat 4.500 (rumah), ojek (online) dan sebagainya,” tegasnya.

Sejalan dengan hal itu, dia berharap kebijakan insentif KLM yang sebelumnya disebut BI akan digulirkan sebesar Rp80 triliun untuk dapat segera direalisasikan.

Hal itu dilakukan guna mendukung penyaluran rumah layak bagi masyarakat yang merupakan bagian dari program 3 juta rumah.

“Mudah-mudahan kita bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, supaya kita bisa meluncurkan, melanjutkan dan memperbesar, memperbanyak program rumah bersubsidi yang sangat diminati,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal mengguyur insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami menyediakan [KLM] sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” katanya dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025) malam.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, pemerintah Indonesia berhasil membawa pulang komitmen investasi dari Qatar senilai US$2 miliar lewat BPI Danantara.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan bahwa komitmen bisnis Qatar tersebut salah satunya bakal digulirkan untuk mendukung program 3 juta rumah

“Kita memulai bersama investasi. Jadi masing-masing [RI-Qatar] bersepakat investasi US$2 miliar, total itu US$4 miliar jadi sekitar Rp64 triliun atau Rp65 triliun dari pembicaraan yang paling durasinya hanya 20 menit,” jelas Ara saat ditemui di kantornya, Senin (14/4/2025) malam.

Namun, Ara mengaku belum mengetahui pasti berapa kiranya porsi yang akan diguyurkan Danantara pada proyek perumahan. Dia mengaku saat ini masih dilakukan perhitungan bisnis yang matang oleh manajemen Danantara.

Akan tetapi, dia memastikan bahwa dirinya telah melakukan diskusi bersama dengan Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani membahas market properti yang dinilai sangat luas.

“Oh nanti, itu [porsi untuk perumahan berapa] kan urusan Danantara. Ya, kan kita ini percaya tentu Pak Rosan dan Bapak Presiden mengerti di mana-dimana itunya [pos proyeknya], ya kan? Itu urusannya Danantara,” tegasnya.

Sementara itu, pada kesempatan berbeda, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menjelaskan bahwa investasi jumbo yang disuntik Qatar untuk Danantara ini akan dikelola melalui kerja sama proyek bersama Danantara yang bertujuan mendukung prioritas pembangunan nasional.

Pandu menyebutkan bahwa investasi tersebut akan diarahkan ke sektor-sektor fundamental, seperti ketahanan pangan, energi, hilirisasi sumber daya alam, hingga infrastruktur digital. Sektor kesehatan dan pariwisata juga dinilai berpotensi besar.

“Temanya kita lihat tadi seperti food security, energy security, downstream, infrastruktur digital. Kesehatan juga bagus, hospitality di Indonesia juga punya prospek,” ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Dia juga menegaskan bahwa investasi yang masuk melalui Danantara tidak sekadar mengejar keuntungan jangka pendek. Namun, hal tersebut juga harus membawa dampak nyata berupa transfer pengetahuan dan teknologi.

Bisnis.com, JAKARTA – Peningkatan harga emas dapat menjadi katalis tersendiri bagi emiten tambang emas, termasuk emiten kongsi Grup Bakrie dan Grup Salim, PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS).

Saat ini harga emas sedang melesat hingga mencetak rekor tinggi. Dilansir dari Bloomberg, harga emas global naik 2,1% menjadi US$3.244,15 pada perdagangan Jumat (11/4/2025).

Angka tersebut memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa yang tercapai sehari sebelumnya. Harga emas mencatatkan kenaikan mingguan lebih dari 6% secara mingguan.

Berita aksi Blackrock di saham Bakrie-Salim menjadi salah satu artikel pilihan Bisnis Indonesia Premium. Berikut adalah rangkumannya untuk edisi Minggu (13/4/2024).

1. Katalis PGN (PGAS): dari Proyek Strategis hingga Keuntungan Berdenominasi dolar AS

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN diyakini berpotensi melanjutkan catatan positif pada kinerja keuangan sepanjang 2025.

Kans itu antara lain ditopang oleh peningkatan volume penjualan dan transmisi gas, serta pengembangan proyek strategis.

Andhika Audrey, analis Panin Sekuritas, menjelaskan pihaknya tetap memberikan pandangan positif terhadap prospek saham emiten Grup Pertamina itu lantaran hadirnya sejumlah faktor tersebut.

2. Gerak Investor Kakap di Balik ANTM yang Lanjutkan Tren Positif saat IHSG Tertekan

Sederet investor kakap aktif menambah kepemilikan di saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) saat mencatatkan kinerja positif dalam sepekan terakhir atau pekan pertama perdagangan April 2025.

Pada pekan ini atau setelah periode libur Lebaran 2025, saham emiten produsen emas pelat merah itu tercatat menguat 3,36%.

Kendati sempat terkoreksi dari Rp1.635 menuju level Rp1.400 pada hari perdana perdagangan, Selasa (8/4/2025), harga saham ANTM tercatat rebound dan mencapai level Rp1.690 pada penutupan perdagangan kemarin, Jumat (11/4/2025).

3. Aksi BlackRock di Saham Kongsi Grup Bakrie & Salim (BRMS) Kala Tersengat Harga Emas

Harga saham BRMS hingga penutupan perdagangan Jumat (11/4/2024) parkir di zona hijau, hingga level Rp348, dengan peningkatan harga 16%.
Analis Maybank Sekuritas Indonesia Hasan Barakwan merekomendasikan buy untuk BRMS dengan target harga Rp480 per lembar.

“Lintasan harga emas yang kuat semakin memperkuat pandangan positif kami terhadap BRMS, karena akan memberikan penyangga yang kuat terhadap laba di masa mendatang,” tulisnya dalam riset.

4. Hilal Internet Murah Emiten Hashim Djojohadikusumo (WIFI), Gandeng NTT East dan Right Issue

Ambisi emiten terafiliasi Hashim Djojohadikusumo, PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge untuk menghadirkan dan ekspansi internet murah mulai menunjukkan hilal.

WIFI melakukan dua aksi korporasi sekaligus yakni menggandeng investor jepang, NTT East dan menggelar right issue.

Pada penutupan pasar, Jumat (11/4), saham WIFI dihargai Rp2.250 per lembar, naik 13,64%. Dengan harga itu, saham WIFI sudah naik hingga 448,78% sejak awal tahun (YtD).

5. Pertaruhan Indocement (INTP) di Program Tiga Juta Rumah Prabowo

Program tiga juta rumah serta serangkaian stimulus ekonomi yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan menjadi angin segar bagi emiten semen, tak terkecuali PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) yang menaruh harapan besar terhadap program ini.

Meski demikian, analis menilai program tiga juta rumah belum cukup menyelesaikan masalah struktural industri semen lantaran dampak dari program ini membutuhkan waktu lama.

Saat ditemui baru-baru ini di Jakarta, Direktur Utama Indocement Tunggal Prakarsa Christian Kartawijaya mengatakan bahwa pelaku pasar berharap bahwa inisiatif tersebut mampu menyerap kelebihan pasokan yang selama ini membayangi industri.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palembang pascalibur lebaran tahun 2025 akan kembali dilakukan mulai Senin (14/4/2025).

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang Adrianus Amri mengatakan pelaksanaan MBG di Kota Palembang memang belum berjalan maksimal atau menyentuh seluruh sekolah di wilayah tersebut.

Menurutnya, hal itu terjadi karena beberapa faktor termasuk dalam hal penyediaan dapur yang belum banyak.

“Jadi dari target kita 300 sekolah di Palembang, baru terlaksana di 85 sekolah,” ujarnya, Jumat (11/4/2025).

Sementara itu, meskipun sejumlah sekolah sudah masuk kembali pada 9 April, pelaksanaan MBG akan digulirkan mulai 14 April mendatang. Hal itu lantaran proses belajar baru efektif di hari tersebut.

"Kembali dimulai nanti 14 April, berjalan normal dengan skema dan menu MBG sama,” kata dia.

Di lain sisi, Ketua DPD Perkumpulan Penyelengara Jasaboga Indonesia (PPJI) Sumatra Selatan Evie Hadenli menyampaikan sudah ada rencana untuk menambah jumlah dapur MBG di Kota Palembang dan wilayah lain di Sumsel.

Akan tetapi, dia menegaskan bahwa proses pembagian MBG membutuhkan persiapan yang matang dan harus mengikuti teknis yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

“Sekarang kita fokus yang sudah terdata dulu,” jelasnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Palembang Sebelumnya, jumlah dapur umum untuk MBG di Kota Palembang tersebar di 11 kecamatan.

Adapun untuk wilayah (kecamatan) lain yang belum ada akan dilakukan bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Bisnis.com, JAKARTA – Kisruh konsumen dengan pengembang Meikarta mulai menemui titik terang. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berjanji menyelesaikan aduan konsumen Meikarta yang terkatung-katung dengan Lippo Group.

Sebelumnya, sejumlah konsumen Meikarta menuntut ganti rugi kepada pihak Lippo Group usai tak kunjung menerima unit meski telah melakukan pelunasan.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah konsumen Meikarta menuntut ganti rugi kepada pihak Lippo Group usai tak kunjung menerima unit meski telah melakukan pelunasan. Tuntutan tersebut disampaikan langsung kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Salah seorang konsumen, Jefri Victor Garinding mengaku bahkan telah membayar lunas unit hunian di Meikarta sejak 2015. Akan tetapi, hingga saat ini dirinya belum menerima unit tersebut.

“Karena ini sudah kami membelinya dari tahun 2015 dan 2017 secara tunai, saya pertama beli di tipe studio luasnya 35 meter sekian,” kata Jefri saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025).

Jefri mengaku membeli unit Meikarta tersebut dari uang tabungannya dengan maksud sebagai bentuk investasi. Akan tetapi, 10 tahun berlalu unit itu belum kunjung serah terima.

Dia juga menjelaskan sempat diminta untuk menyetujui proses ganti unit oleh manajemen Meikarta. Alasannya, unit yang dibelinya masih belum akan dibangun dalam waktu dekat.

“Saya digeser karena katanya tower 1 itu masih lama karena ada permasalahan. Terus kita ditawarin lagi pindah tower di tahun 2020. Saya diminta tanda tangan, ya enggak apa-apa yang penting saya terima secepatnya. Nah di sini saya dipindahin ke towernya yang sekarang katanya sudah berjalan, tapi saya sering ke sana tidak ada progres sama sekali tower itu,” tegasnya.

Seiring dengan hal itu, Jefri meminta agar pihak manajemen dapat memenuhi tuntutan ganti rugi yang disampaikan oleh konsumen. Di mana, konsumen sendiri membuka dua opsi yakni pengembalian uang atau ganti unit yang telah rampung dibangun.

“Mungkin kalau menurut saya memang ada dua solusi. Satu, mengembalikan dana tunai kepada kami dalam tenggat waktu yang tidak terlalu lama. Yang kedua, memberikan unit secepatnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta penyelesaian aduan konsumen Meikarta yang meminta ganti rugi dapat rampung dalam kurun waktu 4 bulan.

Adapun, tuntutan tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan konsumen dan pengembang Meikarta di Kantor Kementerian PKP di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

"Kami ingin proses penyelesaian masalah yang diharapkan selesai semua tuntutan konsumen paling lambat 4 bulan. Jangan sampai harapan masyarakat memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan karena unit huniannya belum ada sampai saat ini," katanya, Kamis (10/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk menggenjot telur hingga ayam lewat industri unggas membutuhkan waktu dua tahun guna memenuhi kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa pemerintah sedini mungkin harus merencanakan pemenuhan kekurangan telur, termasuk langkah untuk mendorong hilirisasi.

“Untuk menjawab kebutuhan MBG, hemat saya, harus disiapkan dari sekarang. Industri unggas itu industri biologis yang tidak bisa produksinya digenjot atau diturunkan tiba-tiba, perencanaan butuh 1,5–2 tahun,” kata Khudori kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

Adapun, Khudori menyampaikan bahwa surplus 200.000 ton telur ayam yang ada saat ini juga perlu dipertahankan agar tidak menurun, meski ada kebutuhan untuk mengimpor ke Amerika Serikat.

“Bahwa ada kebutuhan impor AS, iya. Tetapi nggak mudah. Terlebih setelah ada tarif Trump. Salah satu masalah di industri unggas, baik telur atau ayam adalah memanfaatkan surplus,” bebernya.

Di sisi lain, Khudori menyebut terbuka kesempatan untuk berinvestasi, membuka usaha, serta lapangan kerja dengan adanya program MBG. Namun, dia mengingatkan bahwa pemerintah harus memastikan kebutuhan dan pemenuhan telur di dalam negeri.

Untuk itu, lanjut dia, kementerian/lembaga terkait mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), BUMN, Badan Pangan Nasional (Bapanas), hingga Kementerian Koordinator Bidang Pangan harus merumuskan masalah ini.

“Agar tidak gambling, pemerintah mesti memastikan antara kebutuhan dengan pemenuhan, termasuk langkah hilirisasi untuk surplus produksi [telur]. BGN, Kementan, Kemenperin, BUMN, Bapanas, Menko Pangan perlu duduk bersama merumuskan ini,” tuturnya.

Dia juga menyoroti target 82,9 juta penerima manfaat MBG yang dipercepat menjadi akhir November 2025. Menurutnya, target ini bukan sesuatu yang mudah. Padahal sebelumnya, 82,9 juta penerima MBG itu ditargetkan menjangkau hingga 2029 mendatang.

Menurutnya, titik krusial dalam mempercepat program prioritas Presiden Prabowo adalah dengan membangun infrastruktur sesuai standar operasional prosedur atau SOP BGN. Serta, membangun ekosistem hulu dan hilir.

“Membangun ekosistem hulu-hilir antara pasar MBG dengan di hulu juga perlu waktu dan gerakan massal,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mewanti-wanti adanya kemungkinan Indonesia akan kekurangan telur saat program MBG menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

Awalnya, Dadan menjelaskan bahwa setiap satu SPPG yang melayani 3.000 siswa membutuhkan 3.000 telur setiap sekali masak.

Sementara itu, jumlah telur akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang. Dadan menyebut, Indonesia membutuhkan 400.000 ton telur untuk memasok program MBG dalam satu tahun.

“Kalau 82,9 juta [penerima manfaat MBG] sudah dilaksanakan pada November, maka setiap kali masak butuh 82,9 juta telur. Itu artinya berapa? 5.000 ton [telur]. Kalau dua kali saja seminggu kita masak maka butuh 10.000 ton [telur]. Artinya, kalau 1 tahun itu butuh 400.000 ton telur,” ujar Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Adapun, Dadan menyoroti neraca komoditas telur yang surplus, dengan mencatatkan surplus 200.000 ton telur per tahun. Alhasil, dengan adanya surplus ini membuat Indonesia bisa mengekspor telur ke Amerika Serikat (AS).

Menurut Dadan, 200.000 ton telur yang surplus itu bisa cepat terserap jika program MBG sudah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir November 2025.

“Kalau Badan Gizi sudah melaksanakan program makan bergizi dan melayani 82,9 juta [penerima manfaat], maka yang 200.000 [ton telur] itu sebentar saja langsung terserap, Pak Presiden,” katanya.

Dadan menyebut perlu adanya peternak telur ayam baru guna memenuhi permintaan telur di program prioritas yang diusung Kepala Negara RI.

“Kalau tidak ada entrepeneur baru yang menghasilkan peternak baru, maka nanti kita akan membatasi penggunaan telurnya karena akhirnya akan kurang 200.000 ton,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat aduan dari 26 konsumen Meikarta yang hingga saat ini belum kunjung menerima unit yang dibelinya.

Asosiasi Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Yosafat Erland mengatakan, total kerugian konsumen yang masuk ke dalam laporannya mencapai Rp4,5 miliar yang terdiri dari 26 konsumen.

“Kalau dari paguyuban itu terdiri dari 26 orang, itu kerugiannya di Rp4,5 miliar,” kata Yosafat saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025).

Yosafat menjelaskan, kerugian per individu yang ditanggung 26 konsumen Meikarta itu berada di kisaran Rp180 juta hingga Rp300 jutaan.

Dia menjelaskan, mayoritas pihak konsumen meminta agar ganti rugi dilakukan dalam bentuk pengembalian uang dan menolak penggantian unit.

“Jadi itu saya menyebutnya pemenuhan hak, karena setiap orang ada keinginannya masing-masing. Ada yang memang ingin diganti unit, ada yang memang ingin dikembalikan [uangnya yang sudah masuk],” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Kementerian PKP, Mulyansari memastikan bakal menyelesaikan laporan konsumen Meikarta tersebut.

Mulyansari bahkan menargetkan, proses verifikasi data konsumen bakal rampung dalam kurun waktu 4 bulan saja.

“Makanya itu kita harus ada jangka waktu-jangka waktunya juga. Kita beri mereka kepastian agar tidak terlalu lama. Makanya kemarin kita kasih 4 bulan itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis sengketa proyek hunian vertikal Meikarta milik PT Lippo Group dapat rampung di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan, dirinya telah beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap manajemen Lippo Group membahas kelanjutan pembangunan proyek Meikarta.

“Kami banyak mendapat laporan [terkait Meikarta] salah satunya dari YLKI [Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia], ini tolong dikawal terus, kasus ini saya mau di zaman saya selesai” jelas Ara saat ditemui di Kantornya, Selasa (8/3/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta penyelesaian aduan konsumen meikarta yang menuntut ganti rugi senilai Rp4,5 miliar dapat rampung dalam kurun waktu 4 bulan.

Tuntutan tersebut disampaikan Maruarar dalam pertemuan dengan konsumen dan pengembang Meikarta di Kantor Kementerian PKP di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

"Kami ingin proses penyelesaian masalah yang diharapkan selesai semua tuntutan konsumen paling lambat 4 bulan. Jangan sampai harapan masyarakat memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan karena unit huniannya belum ada sampai saat ini," kata Maruarar, Kamis (10/4/2025).

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut juga menekankan bahwa langkah itu diambil sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kementerian PKP bekerja membantu masyarakat yang mengalami kerugian dari ulang pengembang yang bermasalah.

Adapun, kesimpulan dari pertemuan kali ini antara Kementerian PKP dengan pihak pengembang Meikarta dan pihak konsumen adalah pengumpulan dokumen konsumen yang diserahkan kepada pihak manajemen Meikarta untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi data.

"Saya berharap, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, konsumen Meikarta dapat segera mendapatkan hak mereka, sehingga harapan memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan," tegasnya.

Sementara itu, perwakilan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta, Handri dalam keterangannya menyampaikan kesanggupannya memenuhi tuntutan konsumen yang disampaikan kepada Kementerian PKP.

Dia juga memastikan, dokumen yang disampaikan saat validasi dipastikan aman sebelum nantinya manajemen MSU resmi melakukan ganti rugi pada para konsumen.

"Kami selaku manajemen dari Meikarta hadir dalam kesempatan ini untuk menerima dokumen dari bapak/ibu yang akan kami bawa ke manajemen untuk validasi detail dan untuk menghindari adanya kesalahan verifikasi," katanya.

Sebelumnya, Manajemen PT Mahkota Sentosa Utama menjelaskan per 26 Maret 2025 sebanyak 11.224 hunian di Meikarta telah dibangun dan diserahkan secara fisik sesuai kesepakatan jadwal.

"Dan sedang berjalan proses penyerahan berkelanjutan April sampai dengan Desember 2025 sebanyak 4.904 unit," kata Manajemen MSU dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Kamis (27/3/2025).

Dengan demikian, lanjutnya, akan selesai penyerahan 16.128 unit hunian per akhir 2025. Sesuai jadwal penyerahan, sisa 12,7% atau 1.647 unit dan 722 unit sudah terjadwal penyerahan pada 2026 dan 2027.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menandatangani nota kesepahaman pembangunan 1.000 rumah bersubsidi untuk jurnalis.

Nota kesepahaman ini dilakukan bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa akan memberikan 100 rumah pertama bagi wartawan pada 6 Mei 2025.

"Kita sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 4 sore. Langsung 100 kunci ya, 100 kunci untuk wartawan, 100 kunci ya," kata Ara di kantornya, Selasa (8/4/2025).

Ara menuturkan, program ini merupakan wujud kolaborasi lintas sektor sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ara menyebut, dari hasil diskusi bersama BPS, wartawan yang berhak menerima bantuan subsidi rumah adalah yang berpenghasilan di bawah Rp13 juta untuk yang berkeluarga, dan Rp12 juta untuk yang belum berkeluarga.

“Jadi saya mau transparan biar gaada pertanyaan lagi. Jadi Rp12 juta untuk yang single dan Rp13 juta untuk yang sudah berkeluarga,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan kuota 220.000 rumah subsidi untuk berbagai kalangan profesi, termasuk salah satunya wartawan.

Maruarar mengatakan, kementeriannya telah mengalokasikan 1.000 unit rumah dari skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP untuk kalangan pewarta.

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000," ujarnya saat ditemui pada sela-sela acara gelar griya di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

Maruarar juga menjelaskan pihaknya telah mengalokasikan kuota 20.000 unit rumah subsidi untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 untuk buruh, 20.000 untuk tenaga migran, 30.000 unit untuk tenaga kesehatan termasuk perawat maupun bidan.

Kemudian, 5.000 unit untuk prajurit TNI AD serta 14.500 unit untuk Kepolisian. Total kuota yang disiapkan adalah 220.000 unit rumah subsidi.Lokasinya terletak di seluruh Indonesia.

Kementerian yang dipimpinan Maruarar itu nantinya akan mengajak perwakilan para kalangan profesi calon penerima rumah FLPP itu.