Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan Indonesia berpotensi kekurangan telur saat program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

Untuk diketahui, BGN menargetkan sebanyak 82,9 juta orang akan menjadi penerima manfaat MBG dengan 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada akhir November tahun ini.

Mulanya, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa setiap satu SPPG yang melayani 3.000 siswa membutuhkan 3.000 telur setiap sekali masak.

Sementara itu, jumlah telur akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang. Dadan menyebut, Indonesia membutuhkan 400.000 ton telur untuk memasok program MBG dalam satu tahun.

“Kalau 82,9 juta [penerima manfaat MBG] sudah dilaksanakan pada November, maka setiap kali masak butuh 82,9 juta telur. Itu artinya berapa? 5.000 ton [telur]. Kalau dua kali saja seminggu kita masak maka butuh 10.000 ton [telur]. Artinya, kalau 1 tahun itu butuh 400.000 ton telur,” kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Sementara itu, Dadan menyoroti neraca komoditas telur yang surplus, dengan mencatatkan surplus 200.000 ton telur per tahun. Alhasil, dengan adanya surplus ini membuat Indonesia bisa mengekspor telur ke Amerika Serikat (AS).

Namun, menurut Dadan, 200.000 ton telur yang surplus itu bisa cepat terserap jika program MBG sudah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir November 2025.

“Kalau Badan Gizi sudah melaksanakan program makan bergizi dan melayani 82,9 juta [penerima manfaat], maka yang 200.000 [ton telur] itu sebentar saja langsung terserap, Pak Presiden,” ujarnya.

Untuk itu, Dadan menyebut perlu adanya peternak telur ayam baru guna memenuhi permintaan telur di program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau tidak ada entrepeneur baru yang menghasilkan peternak baru, maka nanti kita akan membatasi penggunaan telurnya karena akhirnya akan kurang 200.000 ton,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada November 2025.

Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

“Dan sesuai dengan target Pak Presiden, mudah-mudahan tercapai, Pak. Doakan kerja kita tetap cepat, 32.000 [SPPG] melayani 82,9 juta [penerima manfaat MBG] itu pada November akhir,” kata Dadan.

Dadan menyebut target 82,9 juta penerima manfaat MBG itu nantinya akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

Bahkan, Dadan juga menyebut anggaran yang diserap BGN setara dengan anggaran di kementerian lain dengan estimasi satu tahun.

“Itu sudah akan menyerap anggaran Rp25 triliun per bulan atau Rp1 triliun per hari. Jadi anggaran Badan Gizi satu hari, Pak. Kementerian lain satu tahun,” ujarnya sambil tertawa.

Adapun, Dadan mengeklaim saat ini manfaat MBG telah mencapai tiga juta penerima dengan 1.009 SPPG pada Maret 2025 hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025.

Selanjutnya, pada April 2025, BGN menargetkan akan memiliki 1.533 SPPG dengan 4,59 juta penerima manfaat. Nantinya, penerima manfaat MBG akan terus bertambah secara bertahap, begitu pula dengan jumlah SPPG.

“Insya Allah nanti Agustus ini akan mencapai 7.000 SPPG dan saat itulah kita sudah akan menyerap anggaran kurang lebih Rp7 triliun per bulan. Sekarang ini kita baru menyerap Rp1,1 triliun, itu sudah lebih besar dibandingkan anggaran salah satu kementerian satu bulan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa program MBG merupakan langkah strategis Indonesia, sekaligus investasi besar terhadap sumber daya manusia (SDM) masa depan Tanah Air.

“Karena Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit sampai sekarang, 3 juta per tahun dan akan masih tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap dirinya bakal mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Qatar pada Jumat (11/4/2025).

Menteri yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan kunjungan Prabowo ke Qatar dilakukan untuk membahas dukungan lanjutan investor terhadap program 3 juta rumah.

“Hari Jumat tanggal 11 [April 2025] Jam 18.30 WIB, saya tentu ditugaskan presiden mendampingi presiden ke Qatar,” kata Ara saat ditemui di Kantornya, Selasa (8/4/2025).

Ara memberi sinyal, pada pertemuan itu dirinya bakal memperlebar peluang investasi Qatar untuk mendanai proyek 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dia juga menegaskan, pemerintah akan menawarkan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Lippo Karawaci kepada investor Qatar untuk dibangun proyek 3 juta rumah.

“Karawaci itu termasuk yang akan kita tawarkan [ke Qatar] karena itu bagus. Kalau mau menawarkan sesuatu kepada investor jangan yang bermasalah,” tegasnya.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban menjelaskan bahwa aset tanah eks BLBI di Karawaci saja bernilai mencapai Rp495 miliar.

“Ini 1 hamparannya ada 3,5 hektare. Tapi ini ada hamparan kecilnya nanti kita satukan totalnya jadi 3,7 hektare dengan nilai aset sebesar Rp495 miliar,” jelasnya beberapa waktu lalu.

Selain mendukung pemberian aset eks BLBI tersebut, Kementerian Keuangan juga sebelumnya berkomitmen untuk melakukan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) guna mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pengembangan proyek hunian 1 Juta Unit antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 8 Januari 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan komitmen tersebut merupakan hasil kerja sama antar pemerintah yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah.

“Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah, kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” ucap Maruarar.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo berharap proyek tersebut dapat selesai dalam tepat waktu.

“Kita berharap bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa mulai dengan proyek pertama yang akan dilaksanakan oleh Sheikh Abdulaziz Al Thani,” ujar Hashim.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kesiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah yang akan kembali dimulai usai libur Lebaran 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa operasional akan kembali berjalan mulai 11 April mendatang sementara ekspansi layanan akan menyusul tiga hari kemudian dengan total 1.050 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) bakal beroperasi.

"Untuk yang sudah jalan, mulai tanggal 11 sudah kembali. Untuk yang baru mulai tanggal 14," ujar Dadan kepada Bisnis saat dihubungi Minggu (6/4/2025).

Dadan menyebut, setidaknya ada 1.050 unit SPPG baru yang siap mulai beroperasi pada 14 April, menandai langkah signifikan dalam perluasan cakupan layanan gizi nasional kepada peserta didik di seluruh Indonesia.

“Minimal 1050 SPPG akan operasional total tanggal 14 April,” ucapnya.

Terkait menu makanan, Dadan memastikan bahwa setelah Ramadan, program Makan Bergizi akan kembali menghadirkan sajian makanan segar (fresh food), berbeda dengan pola saat bulan puasa lalu yang disesuaikan dengan kondisi.

Apalagi, kata Dadan, program Makan Bergizi yang dikelola BGN ini menjadi salah satu program prioritas nasional yang bertujuan memperbaiki kualitas asupan gizi anak sekolah, menurunkan angka stunting, dan mendukung produktivitas generasi muda.

"Menu kembali ke fresh food," pungkas Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengatakan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan program 3 juta rumah, bisa melindungi industri keramik domestik imbas pemberlakuan tarif impor Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto menyatakan dengan program dan kebijakan sertifikasi tersebut akan secara langsung membuat permintaan keramik dalam negeri terjaga dari dampak kebijakan tarif AS.

"Melalui sertifikasi TKDN yang telah terbukti efektif membantu penyerapan produk dalam negeri bagi industri keramik nasional. Selain itu Asaki mendesak Pemerintah Prabowo segera menjalankan program 3 juta rumah yang akan memberikan banyak multiplier effect bagi industri-industri bahan bangunan," katanya, seperti dikutip Antara, Jumat (4/4/2025).

Asaki berharap pemerintah konsisten mendorong penerapan alokasi belanja kementerian/lembaga melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta meminta program 3 juta rumah dijalankan, karena turut memacu sektor ubin keramik, sanitary ware, dan genteng keramik.

Edy mengatakan pihaknya mengharapkan atensi pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap industri domestik, mengingat adanya potensi pengalihan ekspor produk-produk negara lain yang tidak bisa tembus ke pasar AS setelah penerapan tarif resiprokal.

Ia menyampaikan bahwa Asaki mengkhawatirkan adanya banjir produk keramik dari India, mengingat negara tersebut selama ini menjadi eksportir keramik terbesar di AS setelah keramik dari China dikenakan tarif anti dumping 200% - 400%.

"Untuk itu Asaki akan mempersiapkan segera pengajuan anti dumping untuk keramik dari India yang naik signifikan dari tahun ke tahun sebesar ratusan persen," ujarnya.

Selain itu, pihaknya mengharapkan Pemerintah Indonesia segera memulai negosiasi dengan Amerika Serikat yang telah menerapkan secara sepihak besaran tarif impor yang tidak sesuai dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Bisa saja Indonesia memulai pembahasan kemungkinan impor gas alam cair dari Amerika Serikat di mana saat ini industri keramik nasional mengalami gangguan suplai gas dan mahalnya harga regasifikasi gas," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan kuota 220.000 rumah subsidi untuk berbagai kalangan profesi, termasuk salah satunya wartawan.

Maruarar mengatakan, kementeriannya telah mengalokasikan 1.000 unit rumah dari skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP untuk kalangan pewarta.

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000," ujarnya saat ditemui pada sela-sela acara gelar griya di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

Maruarar juga menjelaskan pihaknya telah mengalokasikan kuota 20.000 unit rumah subsidi untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 untuk buruh, 20.000 untuk tenaga migran, 30.000 unit untuk tenaga kesehatan termasuk perawat maupun bidan.

Kemudian, 5.000 unit untuk prajurit TNI AD serta 14.500 unit untuk Kepolisian. Total kuota yang disiapkan adalah 220.000 unit rumah subsidi. Lokasinya terletak di seluruh Indonesia.

Kementerian yang dipimpinan Maruarar itu nantinya akan mengajak perwakilan para kalangan profesi calon penerima rumah FLPP itu.

"Nah buat wartawan, nanti saya akan undang perwakilannya. Karena semua ada perwakilan ya, enggak mungkin undang semuanya," paparnya.

Menurutnya, program rumah subsidi itu turut memeroleh dukungan dari berbagai pihak seperti Presiden Prabowo Subianto, pimpinan DPR serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, yang kini dipimpin juga oleh Menteri Investasi Rosan Roeslani.

Tidak hanya itu, Maruarar menyebut pembiayaan untuk proyek perumahan subsidi itu turut mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) berupa giro wajib minimum atau GWM.

"GWM-nya itu giro wajib minimum, yang tadinya 5% jadi 4%. Buat rumah subsidi dan juga buat komersial," ucapnya.

Ke depan, lanjut Maruarar, pemerintah juga akan memastikan kualitas rumah dan ketepatan sasaran penerima rumah subsidi. Kini, pemerintah akan merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah disusun berdasarkan nama hingga alamat per orang (by name, by address).

BPS disebut sudah memiliki data soal kemampuan belanja setiap individu sehingga nanti disesuaikan untuk kemampuan pembelian rumah yang disediakan pemerintah.

"Nanti desil pertama itu, dia punya kemampuan beli, kemampuan belanja sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000 berikutnya, desil ketiga Rp900.000. Jadi harus tepat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tepat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta dukungan Daya Anagata Nusantara alias Danantara untuk mendukung proyek perumahan. Permohonan itu disampaikan oleh Maruarar ke CEO Danantara Rosan Roeslani.

Untuk diketahui, keduanya bertemu ketika Maruarar bersilaturahmi ke rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi yang kini juga dijabat oleh Rosan, Selasa (1/4/2025).

"Kami juga nanti akan banyak belerja sama dan meminta support, mohon dukungan dari Pak Rosan sebagai Ketua pengendali daripada Danantara," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

Maruarar menyebut proyek pembangunan perumahan bisa menggerakkan perekonomian secara cukup besar. Pembangunan kawasan perumahan bisa melibatkan industri yang luas.

"Karena kalau perumahan itu Pak Ketua, ini bisa menggerakkan ekonomi cukup banyak. Karena industrinya banyak dari lantai, pasir, semen, sampai pekerjanya, sampai warungnya dan sebagainya," ujar politisi partai Gerindra itu.

Adapun Rosan menyebut Danantara terbuka terhadap semua usulan kementerian/lembaga atau seluruh pelaku sektor yang ingin bekerja sama. Namun, mereka harus memenuhi syarat dan parameter yang telah disusun oleh sovereign wealth fund (SWF) itu.

"Yang penting adalah memenuhi kriteria-kriteria dan parameter yang kita bikin. Dari segi return, dari segi menciptakan lapangan pekerjaan, bisa meningkatkan indutrialisasi di Indonesia. Jadi kita analisa dan kita evaluasi secara komprehensif," tuturnya.

Untuk diketahui, Danantara mengelola aset-aset BUMN di Indonesia untuk dikelola menjadi investasi bagi berbagai proyek nasional.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Pada pekan lalu, sejumlah perusahaan pelat merah secara serentak melakukan pengalihan saham Seri B melalui skema inbreng kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI untuk pendirian Holding Operasional BPI Danantara.

Proses tersebut dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian Holding Operasional.

Berdasarkan keterbukaan informasi di BEI, pengalihan saham dilakukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Selanjutnya, ada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun 70.000 rumah subsidi untuk tenaga kesehatan (nakes), guru, dan nelayan tahun ini.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara saat berkunjung ke kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta Selatan, Senin (31/3/2025).
Ara merinci, rumah subsidi itu terdiri dari 30.000 unit untuk nakes, 20.000 unit untuk guru, dan 20.000 untuk nelayan. Menurutnya, hal ini atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi kita juga didukung oleh pak Prabowo, pak Dasco [wakil ketua DPR RI], dan Gubernur BI [Perry Warjiyo], bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," tutur Ara.
Asal tahu saja, BI baru saja menambah besaran insentif kebijakan likuiditas makroprudensial alias KLM, yang awalnya 4% menjadi 5%, terkhusus sektor perumahan dari dana pihak ketiga perbankan mulai 1 April 2025.
Nantinya, insentif KLM khusus sektor perumahan dinaikkan secara bertahap dari rencana awal Rp23 triliun menjadi Rp80 triliun.
Ara pun mengatakan, penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Namun, dirinya tak menutup kemungkinan untuk melibatkan bank lain.
Rumah Subsidi untuk Pekerja Media
Lebih lanjut, Ara juga mengatakan pihaknya juga akan membangun 1.000 unit rumah subsidi bagi pekerja media, khususnya jurnalis.
"Nanti kita bikin pertemuan dengan wartawan, saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," katanya.
Dia menuturkan, saat ini pihaknya masih mencari pengembang atau developer yang mumpuni untuk menggarap proyek tersebut. Ara menekankan, meski rumah subsidi kualitasnya harus tetap menjadi perhatian.
Ara mengatakan kelak rumah subsidi itu akan berlokasi di Bogor atau Banten. Menurutnya, rumah subsidi tidak bisa dibangun di Jakarta.
"Biasanya kan kalau rumah subsidi tidak di Jakarta, di luar Jakarta, tapi harus pilih pengembang yang bagus supaya rakyatnya jangan kecewa," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam program 3 juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pihaknya telah berbincang dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kerja sama pengadaan listrik dan jaringan gas (jargas) yang akan dibangun di bawah tanah perumahan dalam rangka program 3 juta rumah.
Hal itu disampaikan saat bersilaturahmi dan halal bihalal di kediaman Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan, Senin (31/3/2025).

"Tadi ini kan saya diminta bantu Pak Bahlil di hilirisasi ya. Jadi kita bawa bagaimana nanti ada perumahan, kan ada jaringan listriknya, jaringan gas, supaya bisa sinergi," ujarnya.

Dia pun memastikan pihaknya akan mempersiapkan lahan cukup besar untuk perumahan. Dengan begitu, pembangunan jaringan listrik dan gas di bawah tanah bisa leluasa dilakukan. Adapun pembangunan perumahan dimaksud akan berada di wilayah Banten.
"Kami diminta untuk mempersiapkanlah suatu kawasan yang cukup besar. Tapi ya teratur ya listriknya di bawah [tanah], gasnya di bawah. Kita coba lagi cari mungkin di daerah Banten," katanya.
Lebih lanjut, silaturahmi Lebaran di kediaman Bahlil memang menjadi tradisi tahunan yang dihadiri berbagai tokoh, baik dari kalangan politik, pemerintahan, maupun akademisi.
Beberapa pejabat juga tampak hadir di kediaman Bahlil. Beberapa di antaranya seperti Wamen ESDM Yuliot Tanjung, Sekjen ESDM Dadan Kusdiana, hingga Dirjen Minerba ESDM Tri Winarno.
Lalu Anggota DPR Bambang Soesatyo, Dirut PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Dirut PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, hingga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Sebelum Ara, Agus Gumiwang juga mengaku membahas sejumlah isu terkait pekerjaan sebagai menteri. Namun, dia tidak mau membocorkan isu yang dibahas tersebut.
"Ada beberapa pejabat juga Wamen [ wakil menteri] dan dirut BUMN. Silaturahmi ini kita gunakan untuk bicara santai. Ada sedikit soal kerjaan tapi gak banyak. Nanti kita lanjutkan setelah tanggal 7 [April]," jelas Agus.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia menambah besaran insentif kebijakan likuiditas makroprudensial alias KLM, yang awalnya 4% menjadi 5%, terkhusus sektor perumahan dari dana pihak ketiga perbankan mulai besok atau 1 April 2025.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) Bank Indonesia Solikin M. Juhro menjelaskan peningkatan insentif KLM itu sebagai upaya mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di bidang perumahan. Nantinya, insentif KLM khusus sektor perumahan dinaikkan secara bertahap dari rencana awal Rp23 triliun menjadi Rp80 triliun.

“Jadi ini akan dilakukan 1 April, ke depan kita evaluasi, kita coba kita perkuat mana yang perlu dioptimalkan, mana yang perlu didukung, mana yang sudah naik kelas,” ujarnya dalam Taklimat Media, dikutip Senin (31/3/2025).

Sekadar informasi, insentif KLM merupakan kebijakan BI untuk mengurangi Giro Wajib Minimum (GWM) bank. Kebijakan ini bertujuan mendorong bank untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas.

Alhasil, bank akan terdorong untuk menyalurkan lebih banyak kredit di sektor prioritas sehingga pada akhirnya lapangan kerja yang terbuka akan meningkatkan pendapatan masyarakat, konsumsi, ekonomi.

Untuk sektor perumahan, penambahan insentif KLM ini diharapkan memudahkan masyarakat memiliki rumah karena pembiayaan dari perbankan akan semakin dimudahkan.

Sebelumnya, perbankan yang memberikan kredit kepada sektor perumahan, real estate, dan konstruksi akan mendapatkan pengurangan GWM sebesar 0,3%.

Sementara plafon insentif untuk sektor transportasi, pergudangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif diturunkan dari 0,4% menjadi 0,3%. Di mana 0,1% nya dialihkan kepada sektor perumahan.

Kenaikan insentif KLM dari 4% menjadi 5%, di mana 1% nya diperuntukkan khusus sektor perumahan. Alhasil Mulai 1 April mendatang, plafon insentif untuk sektor tersebut bertambah 1,1% menjadi 1,4%.

Adapun insentif untuk sektor lainnya tetap, yakni sektor pertanian, perdagangan, dan industri tetap sebesar 1,5%, ekonomi hijau 0,5%, UMI 0,3%, dan UMKM 1%.

Solihin menyampaikan bahwa dalam kebijakan eksisiting, KLM yang diterima bank pada Maret 2025 sekitar Rp292 triliun atau dengan rasio sebesar 3,81% alias lebih rendah dari ketentuan 4%.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan alasan di balik masuknya sejumlah pejabat kementerian di kursi komisaris bank pelat merah.

Adapun Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang terdiri dari BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN kompak menggelar RUPS pada pekan lalu. Sejumlah agenda dibahas, mulai dari penggunaan laba bersih tahun buku 2024 hingga perombakan pengurus.

Termasuk penunjukan Fahri Hamzah, yang merupakan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, resmi diangkat sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Adapun Helvi Yuni Moraza selaku Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini menjabat Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Menurut Erick, perwakilan pemerintah dalam struktur pemegang saham Himbara bertujuan agar kepentingan nasional tetap terjaga sekaligus meningkatkan transparansi di sektor perbankan pelat merah.

“Keberadaan perwakilan pemerintah dalam pemegang saham, seperti di BRI yang melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM serta di BTN yang melibatkan sektor perumahan, bertujuan untuk memastikan keterpaduan kebijakan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (30/3/2025).

Dia juga berujar aspek pengawasan tetap menjadi prioritas dan dilakukan melalui lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.Selain itu, tiga pejabat Bank Indonesia (BI) yakni Edi Susianto, Donny Hutabarat, serta Ida Nuryanti juga masuk ke dalam jajaran komisaris bank BUMN. Adapun Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo kini menjadi Komisaris Utama BTN.

Erick berharap hasil RUPS ini dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan, dinamika geopolitik, serta perlambatan ekonomi di berbagai negara.

“Kami berharap hasil RUPS ini berdampak positif, terutama dalam menjaga kepercayaan pasar,” ujar Erick Thohir yang juga merangkap Ketua Umum PSSI.

Bisnis.com, JAKARTA – Pejabat publik atau penyelenggara negara di Indonesia wajib melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahun.

Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan transparansi dan membentuk budaya antikorupsi di antara penyelenggara negara.

Langkah ini penting pasalnya korupsi masih akut di kalangan peyelenggara negara. Data KPK, misalnya, mengungkap selama tahun 2024 lalu ada sebanyak 154 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara baik itu dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif di semua level baik pusat maupun daerah.

Tak hanya itu, LHKPN bekalangan juga membantu penyidik lembaga antikorupsi untuk memitigasi risiko termasuk menindak penyelenggara negara yang memiliki harta melebihi profil pendapatannya.

Salah satu kasus yang berhasil ditindak oleh KPK adalah mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Pengungkapan kasus Rafael Alun tidak lepas dari proses penelaahan laporan harta kekayaannya. Dia terbukti bersalah dan telah berstatus terpidana.

Adapun, hingga Sabtu (29/3/2025), dari 416.401 wajib lapor, sebanyak 94,8% penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN. Sisanya sebanyak 22.581 atau sekitar 5,42% belum melaporkan LHKPN ke KPK.

Di antara penyelenggaran negara yang telah lapor LHKPN, terdapat 10 orang yang diketahui memiliki harta cukup besar.

Berikut daftarnya per 10 Maret 2025:

• Menteri Pariwisata Widiyanti Putri: Rp5,4 triliun
• Rusdi Kirana (anggota DPR): Rp2,6 triliun
• Maruarar Sirait (Menteri Perumahan dan Pemukiman): Rp1,5 triliun
• Otto Hasibiuan (Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan): Rp1,5 triliun.
• Menpora Dito Ariotedjo: Rp292,2 miliar
• Yusril Ihza Mahendra: Rp269 miliar
• Wali Kota Palu Hadianto Rasyid: Rp266,6 miliar
• Silmy Karim: Rp229, 2 miliar
• Agus Gumiwang Kartasasmita: Rp193,3 miliar
• Suahasil Nazara: Rp129,7 miliar.