Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait kedapatan membagi kas senilai Rp100 juta untuk warga terdampak gempa Cianjur.

Momen itu terekam saat menteri yang akrab disapa Ara itu melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Hunian Tetap (Huntap) di Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat.

Ara menuturkan, kas tersebut merupakan titipan dari Presiden Prabowo Subianto yang hendak membantu warga terdampak gempa Cianjur yang terjadi dua tahun lalu.

"Itu titipan kalau Pak Prabowo itu memang suka membantu. Contoh, dia membangun, membantu rumah-rumah, sekolah-sekolah yang rusak pakai dana pribadi dia. Saya pikir itu adalah presiden yang baik," kata Ara saat ditemui di Cianjur, Kamis (21/11/2024).

Lebih lanjut, Ara menegaskan bahwa anggaran tersebut sama sekali tidak berasal dari APBN ataupun anggaran Kementerian PKP.

Adapun, injeksi kas tersebut bakal digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana di Huntap tahap III Cianjur.

"Tadi kan saya tanya ada kekurangan apa? Di masjidnya ada kekurangan apa tadi? Beberapa hal ya, kurang jam jadwal. Jadi itu tadi non-APBN bukan Departemen," pungkasnya.

Untuk diketahui, Hunian Tetap III sendiri berlokasi di Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Di mana, kawasan area relokasi warga terdampak gempa Cianjur ini mencapai 2,7 hektare.

Adapun, total unit yang tersedia di Kawasan Hunian Tetap III ini sebanyak 190 unit dengan nilai kontrak akhir mencapai Rp70,8 miliar.

Bisnis.com, CIANJUR - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap kelanjutan rencana pemerintah yang hendak membebaskan pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pembelian rumah.

Ara menjelaskan hal itu saat ini tengah dikoordinasikan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dinahkodai oleh Tito Karnavian.

"Kita [sedang] perjuangkan dengan Mendagri, BPHTB yang selama ini merupakan kewenangan di tingkat dua," jelasnya saat ditemui di Babakan Karet, Kamis (21/11/2024).

Apabila hal itu benar terealisasi, maka diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk dapat memiliki hunian yang layak.

Namun, Ara memberi sinyal bahwa pembebasan BPHTB itu hanya akan diperuntukan bagi masyarakat yang membeli rumah rakyat saja. Artinya, hanya akan dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lebih lanjut, Ara berharap kepastian mengenai pembebasan BPHTB itu dapat mulai menemui titik terang dalam 2 pekan ke depan.

"Buat khusus perumahan rakyat, doakan minggu depan atau dua minggu lagi ada kejutan yang bisa membantu beban rakyat. Doakan kami, ya. Dua minggu lagi, dalam 2 minggu, ya, mudah-mudahan ada kejutan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal membebaskan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan BPHTB pembelian rumah kala menjabat.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Hashim S. Djojohadikusumo. Dia menjelaskan, usulan penghapusan BPHTB itu telah direkomendasikan kepada pemerintahan terpilih.

“BPHTB 5%, ya ini rekomendasi kita dari pemerintah untuk dihapus. Jadi sekitar 16% [insentif perumahan, bebas PPN dan bebas BPHTB],” jelasnya dikutip Senin (14/10/2024).

Hashim menjelaskan, wacana penghapusan pajak tersebut dilakukan guna mendongkrak daya beli masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan RI juga dapat naik.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mendukung program penyediaan 3 juta unit rumah per tahun yang menjadi salah satu program Presiden Prabowo Subianto dengan menyediakan insentif likuiditas bagi bank-bank. Hal ini sejalan dengan kondisi backlog perumahan di Indonesia yang masih sangat tinggi.

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan sebagai bank sentral, pihaknya berperan dalam memberikan insentif kepada bank yang menyalurkan kredit ke sejumlah sektor, yakni perumahan dan konstruksi secara keseluruhan.

“Pertama, sektor konstruksi, kedua adalah sektor real estate, ketiga adalah kepemilikan rumah atau KPR, dan yang keempat kepemilikan apartemen atau KPA,” ujarnya dalam Konferensi Pers RDG Bulanan, Rabu (20/11/2024).

Selain itu, Juda juga menyebutkan upaya yang kedua adalah dari sisi kebijakan Loan-to-Value (LTV) hingga 100%. Dengan kebijakan ini, nasabah tidak perlu membayar uang muka (down payment/DP), atau DP-nya sebesar 0%.

“LTV kita, down payment itu masih 0% atau LTV-nya 100%, artinya memang membuka itu, kami masih sangat longgar dari sisi LTV tidak ada. Bahkan, bank pun bisa memberikan kredit dengan DP 0%,” jelasnya.

Pada saat yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo juga sempat menyatakan bahwa bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk sektor perumahan, khususnya perumahan rakyat, akan mendapatkan insentif likuiditas dari BI.

Menurutnya, hal ini memang merupakan bagian dari koordinasi antara pemerintah dan BI, di mana pemerintah mendorong dari sisi permintaan dengan menyediakan program 3 juta rumah, subsidi kredit untuk rumah, sementara BI mendorong dari sisi penawaran perbankan.

“Hai bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor termasuk rumah ini, kami berikan insentif likuiditas,” ujarnya.

Adapun, pernyataan Perry sendiri memang sejalan dengan kebijakan bank sentral mendatang, di mana pada bulan lalu menyebut akan ada perluasan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang berlaku per 1 Januari 2025.

Saat itu, Perry menuturkan insentif likuiditas tersebut akan diberikan kepada bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, yang memiliki kontribusi besar terhadap lapangan kerja, dengan pangsa tenaga kerja mencapai 50%. Sektor-sektor tersebut meliputi perdagangan, baik besar maupun eceran, pertanian, serta industri pengolahan yang padat karya.

Selain itu, insentif likuiditas juga akan diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Hal ini karena sektor-sektor tersebut berkontribusi terhadap 20% dari total lapangan kerja.

“Termasuk sektor perumahan, mencakup konstruksi perumahan rakyat. Bagi bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor itu kami berikan insentif likuiditas,” tandasnya.

Tercatat, hingga akhir Oktober 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp259 triliun kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp120,9 triliun, bank BUSN sebesar Rp110,9 triliun, BPD sebesar Rp24,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp2,6 triliun.

Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Sektor Hilirisasi Minerba dan Pangan, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta UMKM.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) berharap pemerintah dapat melanjutkan pemberian insentif pajak seiring dengan makin dekatnya rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menyebut keputusan tersebut bakal berdampak pada pasar perumahan, meskipun kenaikannya hanya sebesar 1%.

“Sebenarnya kalau dari nilainya kenaikannya kan hanya 1%, tapi yang di khawatirkan multiplier effect nya. Khususnya sektor perumahan, building material pasti naik,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (19/11/2024).

Di samping itu, Bambang juga menjelaskan bahwa keputusan mengerek PPN menjadi 12% bakal berdampak pada meningkatnya biaya logistik dan transportasi bahan-bahan konstruksi.

Apabila tak dilakukan mitigasi dengan tepat, dikhawatirkan bakal berdampak pada makin tingginya harga rumah. Sehingga, makin memberatkan masyarakat untuk dapat memiliki hunian sekaligus menjadi getah bagi pasar properti.

“Imbasnya, transportasi naik, tenaga kerja konstruksi akan naik juga. Harga juga ujung-ujungnya naik, di tambah konsumen harus menanggung PPn 12%,” imbuhnya.

Dengan demikian, REI berharap pemerintah dapat merumuskan insentif pajak tambahan bagi sektor perumahan. Terlebih, hingga saat ini pasar perumahan belum kunjung membaik pasca-Pandemi Covid-19.

“Karena kenaikan PPN menjadi 12% berimbas ke semua sektor, otomatis dikhawatirkan calon pembeli menahan diri dulu untuk membeli properti. Semoga nanti ada solusi dan insentif properti,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal bahwa tidak akan ada penundaan implementasi kenaikan tarif PPN menjadi 12%.

Dia menegaskan Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 sudah mengamanatkan bahwa PPN harus naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

"Kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR pada Rabu (13/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2025 bakal dilakukan pemangkasan untuk dialokasikan menjadi pagu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Informasi tersebut diketahui usai Menteri PU Dody Hanggodo dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.

"Diskusi saja agar pekerjaan-pekerjaan 2025 yang sudah dicanangkan bisa dikerjakan dengan tepat, cepat, efektif dan efisien itu sih. Tidak ada yang lain," kata Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (18/11/2024).

Di samping itu, Dody juga menjelaskan pertemuan bersama Wamenkeu itu membahas seputar refocusing anggaran antara Kementerian PU dan Kementerian Perumahan.

Pada kesempatan yang sama, Wamen Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti membenarkan hal itu. Dirinya menjelaskan anggaran kementeriannya yang semula ditetapkan sebesar Rp116 triliun bakal dipangkas untuk dialokasikan ke Kementerian PKP.

"Jadi anggaran itu masih tetap sama dengan ketetapan yang sudah ada kemarin PUPR kan Rp116 triliun, tapi kan dibagi jadi dua, PU dan PR," jelas Diana.

Adapun nilainya, yakni sekitar Rp5,1 triliun yang semula merupakan anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian PUPR.

Sementara sisa anggarannya yang ada sekitar Rp111 triliun bakal digunakan oleh Kementerian PU untuk menyelesaikan sejumlah proyek-proyek infrastruktur yang telah dijalankan.

"Kemarin untuk perumahan kan cuma Rp5 triliun. Ya itu Rp5 triliun yang ke sana [ke Kementerian PKP]. Nah sisanya [kekurangan anggaran Kementerian PKP] nanti minta sendiri, proses usulan mulai tanggal 2 Januari 2025," tandas Diana.

Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap kebutuhan anggaran untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp53,6 triliun.

Sebelumnya, Menteri PKP, Maruarar Sirait menuturkan, mengacu pada hal itu maka pihaknya masih memerlukan tambahan anggaran jumbo mencapai Rp48,4 triliun untuk pagu 2025. Pasalnya, tambah Ara, saat ini pagu Kementerian Perumahan tahun anggaran 2025 hanya sebesar Rp5,1 triliun.

“Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," jelas Ara dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (17/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap kebutuhan anggaran untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp53,6 triliun.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menuturkan, mengacu pada hal itu maka pihaknya masih memerlukan tambahan anggaran jumbo mencapai Rp48,4 triliun untuk pagu 2025.

Pasalnya, tambah Ara, saat ini pagu Kementerian Perumahan tahun anggaran 2025 hanya sebesar Rp5,1 triliun.

“Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," jelas Ara dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (17/11/2024).

Selain itu, Ara juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.

Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

Pada saat yang sama, Ara juga mengaku bakal mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Alasannya, guna meningkatkan daya masyarakat untuk memiliki hunian.

Untuk itu, dirinya mengaku bakal meningkatkan koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah.

Pasalnya, tambah Suahasil, sektor properti dapat membuka kran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Holding BUMN Pangan ID FOOD menjalin kerja sama strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.

Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto mengatakan kerja sama ini menjadi awal bagi pelaksanaan sejumlah program strategis.

Program tersebut antara lain sinergi sarana logistik melalui pemanfaatan jasa transportasi dan pergudangan untuk keperluan distribusi bahan baku dan hasil produksi, serta pemanfaatan aset tanah dan bangunan menjadi unit pelayanan dapur untuk pemenuhan gizi masyarakat.

“Selain itu, melalui MoU ini kedua pihak juga bersepakat untuk melakukan kerja sama pertukaran data dan informasi terkait Program Pemenuhan Gizi Nasional, sinergi ekosistem pangan, serta kolaborasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,” kata Sis Apik dalam keteranganya, Jumat (15/11/2024).

Sis menjelaskan bahwa ID FOOD dan BGN akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menyusun program prioritas serta langkah-langkah percepatan pelaksanaannya.

Terkait kesiapan ID FOOD sebagai mitra strategis program Makan Sehat Bergizi, Sis Apik memastikan, pihaknya telah membentuk satuan tugas internal dan menyiapkan skema kerja sama untuk pengadaan komoditas.

“Pengadaan komoditas akan dilakukan melalui offtake dari petani, peternak, nelayan, dengan pola kemitraan yang akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat inklusif,” ujarnya.

Sis Apik mengatakan, saat ini ID FOOD merupakan BUMN yang mengelola komoditas pangan paling beragam. Untuk pemenuhan karbohidrat, ID FOOD memproduksi benih dan beras melalui anak usahanya PT Sang Hyang Seri.

Untuk pemenuhan lemak dan protein ID FOOD memiliki anak usaha PT Berdikari yang bergerak di sektor peternakan dan siap memasok daging sapi, telur, daging ayam, serta susu. Selain itu, juga ada PT Perikanan Indonesia yang bergerak di sektor perikanan.

Khusus untuk sektor distribusi dan logistik, ID FOOD memiliki 1.085 gudang dengan total kapasitas 2,5 juta ton yang tersebar dari Aceh hingga Papua.

Adapun 1.085 gudang tersebut terdiri dari, 525 unit dry non-food warehouses dengan kapasitas 1,4 juta ton, 535 unit dry food warehouses dengan kapasitas 1 juta ton, dan 25 unit cold storage dengan kapasitas 19.000 ton.

Lebih lanjut, Sis Apik menuturkan sebaran sarana logistik yang luas milik ID FOOD ini diharapkan dapat mendukung tugas BGN dalam mengorkestrasi pemenuhan gizi masyarakat di Indonesia.

“Mengingat, faktor distribusi dan logistik turut memegang peranan penting dalam memastikan aktivitas distribusi pangan bergizi berjalan merata dan tepat sasaran,” ucap Sis Apik.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik kerja sama yang terjalin antara BGN dengan ID FOOD. Menurutnya, sinergi ini sejalan dengan tujuan BGN dalam meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok masyarakat.

Dadan menyampaikan program yang akan dikerjasamakan secara khusus memiliki tujuan untuk meningkatkan akses makanan bergizi, pengetahuan gizi, dan pola makan sehat.

Hal ini dapat memperkuat prestasi, partisipasi, kehadiran, serta pengurangan anak putus sekolah, hal ini sangat penting untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta tambahan anggaran Rp48,4 triliun untuk membangun rumah rakyat.
Ara menjelaskan saat ini ada beberapa program bidang perumahan yang akan dilaksanakan serta kebutuhan dana yang diusulkan guna mendukung Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.
Dia menyebut jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp5,1 triliun. Sedangkan, berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 Triliun.
"Sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kementerian Keuangan [Kemenkeu] dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Ara melalui keterangan resmi, Sabtu (16/11/2024).
Selain itu, Ara juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai dan pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.
Menurutnya, hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kemenkeu.
Di sisi lain, Ara akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan.
Dengan begitu, target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
Kementerian PKP, kata Ara, juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan.
"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," ucap Ara.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah.
Menurutnya, hal itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka keran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.
"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) bakal menggandeng PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) dalam merealisasikan program penyediaan 3 juta unit rumah per tahun yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan kolaborasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan jangkauan jaringan BRI yang lebih luas, hingga ke pelosok Indonesia.

“Oh iya, karena kalau seluruh Indonesia ini [program 3 juta rumah], masalah jaringan aja ya, BTN kan jaringannya enggak sebanyak BRI, lebih karena itu sih,” ujarnya usai agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR pada Rabu (13/11/2024).

Terkait pembagian pembiayaan antara BTN dan BRI, Nixon menyebut masih belum diputuskan. Hal ini, katanya akan menunggu keputusan dari Menteri.

Dirinya juga menegaskan bahwa kolaborasi dengan BRI tidak berarti beban BTN menjadi lebih ringan, mengingat volume program yang besar. "Enggak lebih ringan, volumenya kan lebih banyak," jelas Nixon.

Selain itu, dia menerangkan bahwa program 3 juta rumah dalam satu tahun itu tidak akan seluruhnya mengandalkan skema kredit pemilikan rumah (KPR). Namun, sebagian di antaranya akan disalurkan dalam wujud bantuan.

“Tapi pengertiannya kan enggak semuanya pake KPR. Ada yang nanti berupa bantuan juga rumahnya tuh kayak misalnya, cuma Mandi Cuci Kakus [MCK] ya pasti modalnya bantuan. Jadi, enggak semuanya itu di-run [dijalankan] pake pembiayaan,” tutur Nixon.

Sebelumnya, Nixon juga mengungkapkan bahwa likuiditas perseroan dalam kondisi baik. Adapun, BTN sebenarnya sudah berencana melibatkan bank lain untuk mendukung proyek besar tersebut bisa berjalan

“Enggak ada isu likuiditas, so far so good. Kalau yang jadi bank kan banyak, enggak hanya BTN, jadi kita juga mengundang partisipasi bank lain,” ucapnya kepada awak media di Jakarta pada Jumat (8/11/2024) malam.

Dia juga membeberkan untuk memperkuat sumber pendanaan, BTN bakal mengeluarkan strategi pendanaan baru sebelum akhir tahun. Saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan melibatkan beragam instrumen untuk mendukung target pembangunan 3 juta rumah.

Bisnis.com, PADANG - PT Semen Padang menjalin kerja sama dengan DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumatra Barat untuk mendukung pembangunan 3 juta unit rumah yang menjadi program dari pemerintah pusat.

Direktur Utama PT Semen Padang Indrieffouny Indra mengatakan sangat antusias untuk memulai kerja sama yang strategis antara PT Semen Padang dan REI dalam melaksanakan pembangunan perumahan di wilayah kerja REI Sumbar.

"Kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam menyukseskan program pembangunan 3 juta unit rumah yang dicanangkan oleh pemerintah RI," katanya, Rabu (13/11/2024).

Adapun ruang lingkup kerja sama ini mencakup fasilitas dan koordinasi dalam melaksanakan pembangunan perumahan oleh DPD REI Sumbar, serta pemanfaatan produk-produk PT Semen Padang yang merupakan bagian dari SIG untuk percepatan pembangunan perumahan di Sumbar.

Indrieffouny berharap melalui kerja sama tersebut, PT Semen Padang bersama dengan DPD REI Sumbar, dapat bersama-sama mewujudkan pembangunan perumahan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Semoga kerja sama ini menjadi langkah awal yang baik menuju masa depan yang lebih sejahtera," sebutnya.

Dia menyatakan PT Semen Padang siap mendukung REI Sumbar dalam menyukseskan pembangunan 3 juta unit rumah itu, karena sebagai perusahaan semen yang telah berusia lebih dari satu abad berperan dalam pembangunan Indonesia.

Untuk itu PT Semen Padang, terus berinovasi dan mengadopsi teknologi terbaru untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dan mendukung penuh proyek-proyek pembangunan perumahan.

Selain produk semen, lanjut Indrieffouny, produk unggulan lainnya yang ditawarkan adalah Sepablok atau Semen Padang Interlock yang merupakan produk sejenis bata seperti lego.

Dengan demikian dalam proses pembangunannya yang mudah dan cepat merupakan solusi praktis dan efisien untuk memenuhi kebutuhan perumahan dengan biaya yang lebih terjangkau.

"Bahkan, membangun rumah dengan menggunakan Sepablock juga lebih hemat 10 persen dibandingkan material lain, serta telah teruji sebagai produk yang aman gempa," tegasnya.

Penghematan tersebut, kata Indrieffouny, karena kolom dan balok dinding Sepablock dibangun bersamaan dengan dinding, dan tidak perlu di plester atau pun di aci. Lama pengerjaannya juga jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan material lain.

"Di Ibu Kota Nusantara atau IKN, pembangunan rumah dengan menggunakan Sepablock bisa selesai dalam 15 hari," jelasnya.

Dia berharap melalui kerja sama ini, PT Semen Padang bersama DPD REI Sumbar dapat bersama-sama mewujudkan pembangunan perumahan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ketua DPD REI Sumbar Satria Eka Putra menyatakan kerja sama dengan PT Semen Padang merupakan suatu kesempatan yang menggembirakan, karena REI Sumbar bisa ikut berperan dalam pembangunan.

"Kami dari REI tentu siap mendukung PT Semen Padang dalam upaya mempercepat pembangunan perumahan dan permukiman yang nyaman, berkualitas dan terjangkau," ungkapnya.

Menurutnya, kerja sama dengan PT Semen Padang ini merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan, khususnya untuk rumah subsidi yang terjangkau bagi masyarakat.

"Kami menyambut baik kerja sama ini, dan kerja sama dengan PT Semen Padang merupakan langkah strategis," kata dia.

Dia melihat perusahaan PT Semen Padang adalah produsen semen terkemuka yang memiliki reputasi sangat baik dalam menyediakan produk-produk berkualitas.

"Kami yakin dengan dukungan PT Semen Padang, proyek perumahan di Sumbar akan berjalan lancar dan efisien," sebut Satria.

Terkait dengan produk Sepablock dan berbagai keunggulan yang ditawarkan oleh produk tersebut, Satria pun mengakui bahwa kedepan akan banyak masyarakat yang tertarik dengan produk terbaru tersebut, dan diharapkan seluruh developer rumah subsidi di Sumbar dapat memanfaatkan produk ini.

"Kami berharap produk Sepablock ini, bisa dipakai oleh seluruh developer rumah subsidi di Sumbar, sehingga pembangunan rumah di Sumbar ini menjadi lebih cepat, efisien, dan aman," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Politikus Nasdem Irma Suryani Chaniago mengkritik tindakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara yang hanya menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto saat paparan di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Irma menyampaikan kritikan itu melalui platform TikTok dengan username @irmasuryanichaniago pada Selasa (12/11/2024). Dalam unggahannya, Irma berpendapat bahwa Ara blunder dan menciptakan kegaduhan. Menurutnya, program kerja presiden sama dengan program wakil presiden.

“Naif sekali bicara satu komando dengan cuma mau pajang satu foto! Kirain cerdas, eh ternyata cuma segitu doang kapasitasnya,” katanya.

Adapun, alasan Irma menyampaikan kritikan itu dikarenakan dia berpandangan bahwa visi misi presiden dan wakil presiden itu satu, tidak ada visi misi presiden dan visi misi wakil presiden. Karena, lanjut dia, yang dipilih rakyat itu pasangan presiden dan wakil presiden.

“Satu komando itu bukan berarti hanya satu foto, satu komando itu berarti hanya ada satu perintah, yaitu perintah presiden. Jadi nggak ada kaitan dengan hanya memasang satu foto demi ingin menyampaikan satu komando’,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Rabu (13/11/2024).

Irma turut menjelaskan, satu komando dalam definisi dirinya adalah perintah yang hanya keluar dari satu orang. Dalam konteks di sini, menurutnya wakil presiden hanya boleh mengerjakan sesuatu jika ada persetujuan dari presiden.

“Definisi satu komando itu adalah perintah hanya keluar dari satu orang, tdk boleh ada matahari kembar! Wakil presiden hanya boleh mengerjakan sesuatu jika disetujui oleh presiden,” terangnya.

Irma menjelaskan urgensi kritikan ini perlu dilayangkan, karena banyak oknum yang ingin membenturkan tentang hubungan Presiden Prabowo dengan Presiden RI ke-7 Jokowi, dan ini masih belum berhenti sampai sekarang.

“Belum 100 hari kerja presiden kok sudah ada yang membuka ruang bagi oknum-oknum yang masih terus ingin membenturkan Prabowo-Gibran. Salah satunya melalui akun bodong fufufafa, nah kalau statement Ara tidak segera diluruskan, maka gorengan-gorengan tersebut akan makin meningkat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, saat kegiatan Rakornas yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri pekan lalu berlangsung, Ara menjadi salah satu pemateri untuk topik “Strategi Kebijakan berkaitan Perumahan Rakyat”. Dalam paparannya, Ara hanya memasang foto Presiden Prabowo saja, tidak ada foto Wapres Gibran.

“Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres gambarnya hanya Bapak Prabowo, karena kita satu komando, satu barisan, satu hati, dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju?” ujarnya di Sentul, Kamis (7/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Program penyediaan 3 juta unit rumah per tahun yang diusung Presiden Prabowo Subianto bisa dibilang sebagai proyek yang ambisius. Namun, manfaat berganda program ini bagi perekonomian nasional bisa dikatakan cukup sepadan.

Perlu diketahui, ada 184 sektor usaha terkait yang kecipratan untung apabila bisnis industri properti moncer. Tak hanya itu, belanja yang dikeluarkan dapat mendongrak perputaran uang di dalam negeri karena tingkat komponen dalam negeri (TKDN) industri ini mencapai 100%. Alias tanpa impor.

Dengan kata lain, di atas kertas program pengadaan 3 juta rumah per tahun yang diusung Prabowo adalah win-win solution bagi semua pihak. Mulai dari negara, masyarakat, hingga swasta.

Namun, dalam praktiknya, pemerintah tidak boleh naif. Sebab, bagaimanapun program ini adalah langkah radikal yang tak luput dari berbagai tantangan.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya mengatakan ada beberapa aspek yang berpotensi menghadirkan tantangan sehingga patut dijadikan concern. Pertama, aspek lahan.

“Problem utamanya, lahan sitaan itu posisinya seringkali bukan di area pengembangan. Jangan lupa, yang dilihat bukan hanya aspek fisik rumahnya. Tapi juga aspek integrasi yang mencakup akses transportasi, sekolah, tempat rekreasi, dan fasilitas lingkungan lain,” kata Bambang kepada Bisnis baru-baru ini.

Dia khawatir lahan sitaan seluas 1,3 juta hektare yang digadang-gadang bakal dimanfaatkan, diserahkan dalam kondisi scattered alias berserakan sehingga tidak memungkinkan para pengembang untuk melakukan pembangunan secara terintegrasi.

Jangan sampai, sambungnya, penyediaan rumah tidak dibarengi dengan fasilitas yang memadai. Belum lagi, ihwal asal muasal lahan yang bersumber dari barang milik negara (BMN) berupa tanah sitaan juga memicu kekhawatiran akan perkara legalitas. Bambang meminta negara benar-benar menjamin legalitas lahan yang disediakan guna menghindari sengketa.

“Legalitasnya, harus bisa dipertanggungjawabkan atau diatur supaya semuanya clean and clear. Jangan sampai di tengah jalan sudah dibangun ternyata masih ada sengketa yang menyebabkan pembangunannya menjadi mandeg,” kata dia.

Terkait dengan hal ini, Bambang berharap Kementerian Perumahan sanggup mengkoordinir instansi-instansi lain. Khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pengampu langsung dalam urusan penyediaan lahan.

Kedua, aspek bujet. Ketek bengek ihwal lahan dikatakan mewakili sekitar 30% - 40% dari total anggaran yang diperlukan dalam konstruksi perumahan. Artinya, jelas Bambang, masih ada 60% sisa keperluan bujet untuk urusan perizinan, konstruksi, pemasaran, dll.

“Dengan kata lain, urusan tanah itu memang masalah utama. Tapi, selalu di ujungnya yang juga menjadi persoalan utama adalah perihal pembiayaan,” ujarnya.

Menyangkut hal ini, dia menakar anggaran yang diperlukan untuk melancarkan program 3 juta rumah per tahun berkisar di angka Rp300 triliun. Dengan perhitungan mentah alokasi anggaran pembangunan per unit senilai Rp100 juta.