KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengakui belum berhasil meraih investasi yang konkret untuk Program 3 Juta Rumah.

Hal itu diungkapkan Ara, sapaan akrabnya, saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/4/2025).

Mulanya Ara menyampaikan tentang upayanya untuk memenuhi target pembangunan 3 juta rumah dalam setahun di tengah pagu anggaran Kementerian PKP yang terbatas. Salah satunya dengan mencari pendanaan berupa investasi dari pihak-pihak swasta.

Bahkan, ia juga memberikan target investasi kepada Wakil Menteri (Wamen) serta Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian PKP.

"Saya buka saja di sini, target misalnya Pak Fitrah Dirjen Kawasan Permukiman, dia mesti cari investasi Rp 5 triliun, Dirjen Perumahan Perkotaan mesti cari investasi Rp 5 triliun," ujar Ara.

Menurut dia, target investasi yang diberikan kepada jajaranya itu penting agar Program 3 Juta Rumah bisa berjalan.

"Kalau belum ada yang berhasil Pak? Saya akui belum ada yang berhasil. Konkret, belum, kalau mau jujur saya apa adanya gitu," tandasnya.

Kendati demikian, kata Ara, Kementerian PKP masih terus menggali peluang. Seperti beberapa waktu lalu dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Qatar.

"Kita pertemuan di luar jadwal dengan Presiden. Kita ketemu dengan Ooredoo, kita ketemu Standard Chartered, kita berusaha. Tapi maaf mungkin belum sesuai harapan," ucapnya.

Mengaku Siap di-Reshuffle

Lanjut Ara, meski banyak tantangan yang dihadapi, ia tetap optimistis dapat memenuhi target 3 juta rumah yang diberikan Prabowo.

Ia mengaku akan terus berusaha dengan kerja keras agar Program 3 Juta Rumah bisa berhasil.

"Kalau saya tidak berhasil ya risiko, mungkin saya di-reshuffle, harus siap. Tapi saya tidak mau di-reshuffle karena korupsi, karena tidak bekerja keras," tegasnya.

Ara menyebut reshuffle menjadi bagian dari risiko yang memang harus dihadapinya sebagai anak buah Presiden.

"Kalau pada waktunya memang saya tidak berhasil, tenang saja, saya siap kok, kita ngomong apa adanya," pungkas Menteri PKP itu.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebanyak 38.504 unit pada tahun 2025.

Hal itu tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pasca efisiensi anggaran. Di mana anggaran yang dialokasikan untuk BSPS sebesar Rp 850.003.000.

Jumlah itu lebih banyak dibandingkan DIPA awal, yakni sebesar Rp 747.523.000 untuk 34.289 unit.

"Sekarang kami punya anggaran Rp 850 miliar (untuk BSPS)," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/4/2025).

Jumlah 38.504 unit BSPS terdiri dari 11.697 di kawasan pesisir seluruh provinsi; 14.610 unit di perdesaan luar Papua, 500 unit di perdesaan Papua; serta 11.697 unit di perkotaan seluruh provinsi.

"Jadi nanti kami bangun sistem Pak Ketua (Komisi V DPR RI), yang penting bagaimana teman-teman juga sesuai aturan, bagaimana juga bisa memperhatikan konstituen," tandas Ara.

Adapun anggaran belanja barang terbesar untuk BSPS dan program lainnya direncanakan akan direalisasikan mulai triwulan II tahun 2025.

Kuota BSPS Berpotensi Bertambah

Berdasarkan materi paparan Menteri PKP, di dalam anggaran Kementerian PKP tahun 2025 masih terdapat blokir efisiensi sebesar Rp 1,828 triliun.

Untuk itu, Kementerian PKP juga berencana mengusulkan pembukaan blokir anggaran sebesar Rp 1,828 triliun.

Di mana sebesar Rp 1,157 triliun akan dipergunakan untuk menambah target sasaran BSPS sampai dengan 50.000 unit.

Kemudian sisanya sebesar Rp 670,7 miliar akan dipergunakan penambahan pembangunan rumah susun untuk ASN, anggota TNI/POLRI, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

UNGARAN, KOMPAS.com – Tim dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus melakukan investigasi terhadap persoalan yang terjadi di Perumahan Ungaran Asri Regency (Punsae), yang berada di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Brigjen Pol Dr. Azis Andriansyah, menyebutkan bahwa timnya telah meminta keterangan dari puluhan warga dan pihak pengembang.

"Selain dari warga, juga dari pihak pengembang sudah dimintai keterangan. Tinggal nanti dicari siapa yang bertanggung jawab," kata Azis saat meninjau langsung lokasi perumahan, Rabu (30/4/2025).

Investigasi Komprehensif

Azis menjelaskan, timnya juga meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait, termasuk perbankan, ahli teknis, dan Pemkab Semarang.

Semua informasi ini akan digunakan sebagai bahan analisis dan evaluasi, dan untuk penegakan hukum akan diserahkan ke aparat kepolisian dan instansi terkait.

"Cek lingkungan kondisi rumah per rumah. Mulai dari struktur dan non-struktur, pondasi, kolom dan balok, termasuk arsitektur lingkungan dan kelayakan sebagai kawasan lingkungan perumahan," ujarnya.

Investigasi dilakukan setelah adanya pengaduan warga melalui surat dan pemberitaan di media. Keluhan yang diterima mencakup sertifikat rumah yang belum diserahkan, ketidakhadiran fasilitas umum, dan ancaman longsor.

Azis menegaskan bahwa pemeriksaan mengacu pada UU Perumahan dan Kawasan Permukiman serta UU Perlindungan Konsumen.

"Perumahan itu ada kriteria dan spesifikasi yang harus dipenuhi. Atas berbagai temuan dan keluhan masyarakat, akan ditindaklanjuti untuk proses hukum," tegasnya.

Sementara itu, Ketua RW 20 Perumahan Punsae, Julianto Deni Saputra, menyebutkan bahwa masalah utama yang dihadapi warga adalah ketidakjelasan sertifikat rumah dan ancaman longsor yang terus meluas.

"Kami sudah membayar lunas, tapi sertifikat belum diserahkan dan malah diagunkan pengembang ke BTN. Kasus terkait sertifikat ini ada sekitar 66 rumah," ungkap Deni.

"Sementara yang terkena longsor ada 10 rumah. Ini juga terus meluas dan banyak rumah warga yang tidak ditempati karena takut menjadi korban longsor," tambahnya.

Menteri PKP Minta Kasus Diusut Tuntas

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, meminta agar persoalan di Perumahan Punsae diselesaikan secara hukum. Ia bahkan menugaskan Brigjen Azis selama tiga hari untuk mengusut dan mengaudit seluruh pihak yang terkait.

"Ini perumahan memprihatinkan dan bermasalah, karena itu 100 persen harus diselesaikan di ranah hukum. Pelakunya harus dihukum berat," tegas Ara, Senin (28/4/2025).

Ara juga menyoroti bahwa Punsae adalah perumahan subsidi, namun proses jual-beli dilakukan langsung antara pembeli dan pengembang tanpa melalui bank pemberi kredit seperti BTN.

"Bank jangan asal memberikan kredit, pilih pengembang yang bertanggung jawab," ujarnya.

Tanggapan Pemkab

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, mengatakan bahwa perizinan pengembangan Perumahan Punsae tidak diajukan saat dirinya menjabat.

Namun ia mengaku telah berkoordinasi dengan pihak pengembang saat ini, yakni Prayit, yang menyatakan siap menyelesaikan masalah secepatnya.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Komisi V DPR RI akan menggelar rapat pada 19 Mei 2025 untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah.

Peta jalan ini penting sebagai landasan Kementerian PKP untuk melaksanakan dan mencapai target 3 juta rumah setahun.

Menteri PKP, Maruarar Sirait meminta jajarannya agar bahan pembahasan Peta Jalan Program 3 Juta Rumah bisa diserahkan kepada Anggota Komisi V DPR RI pada 17 Mei 2025.

Ara, sapaan akrabnya, juga berharap kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk memberikan masukan-masukan terkait peta jalan yang dipersiapkan Kementerian PKP.

"Jadi saya terbuka peta jalan yang kami buat itu kalau boleh dikoreksi, nanti kita buat dan kita sepakati bersama dengan skala prioritas yang ada," tutur Ara saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/4/2025).

Seperti diketahui, Program 3 Juta Rumah terdiri dari pembangunan rumah baru dan renovasi rumah. Dengan rincian, sebanyak 1 juta rumah di perdesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI pernah ramai-ramai meminta Ara memberikan peta jalan program tersebut.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Ara agar membawa peta jalan pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujar Lasarus dalam rapat kerja bersama Kementerian PKP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Tak hanya itu, kritik pedas untuk program 3 juta rumah terealisasi setiap tahun turut dilontarkan oleh DPR.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Yasti Soepredjo bahkan menyebut program 3 juta rumah merupakan mimpi-mimpi indah.

"Saya awalnya begitu bahagia mendengar visi misi dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kementerian PKP). Luar biasa visi misi besar, tetapi hari ini, Pak Ara saya rasa ini hanyalah mimpi-mimpi indah yang sulit diwujudkan," ucap Yasti.

Pasalnya, menurut Yasti program 3 juta rumah tidak memiliki data yang jelas. Belum lagi, anggaran Kementerian PKP yang mini dan saat ini masih kena efisiensi.

"Ada lagi yang saya ingat, Pak Menteri acap kali menyampaikan bahwa akan menggandeng naga-naga pengusaha-pengusaha besar untuk mewujudkan visi misinya, tapi hari ini Pak Menteri mohon maaf saya bilang ini adalah mimpi-mimpi indah," tegas Yasti.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Hal itu dikemukakan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/4/2025).

"Kami menemukan penyalahgunaan BSPS dalam jumlah besar, nilainya Rp 109 miliar di Sumenep, satu kabupaten, dan sekarang sudah dalam proses hukum," ujar Ara, sapaan akrabnya.

Menurut Ara, jajarannya telah terjun ke lapangan untuk mengumpulkan informasi dan bukti terkait dugaan penyalahgunaan bantuan yang akrab disebut bedah rumah itu.

"Ada satu rumah dapat tiga (bantuan BSPS), jadi itu kan pasti salah Pak Ketua (Komisi V DPR RI), nggak mungkin dong satu keluarga di dalamnya dapat (bantuan) tiga," tandasnya.

Sebelumnya telah diberitakan Kompas.com, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP, Heri Jerman, telah melaporkan adanya dugaan pemotongan dana program BSPS Tahun 2024 kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.

Laporan tersebut dilakukan setelah Irjen PKP melakukan sidak dan serangkaian penyelidikan, serta menemukan 18 temuan penyimpangan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

"(Tim) tiga kali ke Sumenep mencari data dan fakta untuk mendapatkan kebenaran informasi, dan hari ini kami laporkan," kata Heri di Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

Heri menambahkan, Kabupaten Sumenep menjadi salah satu penerima program BSPS terbesar dengan anggaran Rp 109,80 miliar untuk 5.490 unit rumah.

:Kami turun ke lapangan. Mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dijalankan. Kami menyimpulkan adanya beberapa penyimpangan," tandasnya.

Heri menambahkan, terdapat 18 temuan penyimpangan yang ditemukan di antaranya adalah bantuan salah sasaran, upah pekerja tidak dibayarkan, hingga kondisi bangunan yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan.

"Kami juga temukan pembayaran ke toko dilakukan secara tunai oleh kepala desa, bukan transfer uang dari rekening penerima bantuan, tetapi penerima bantuannya diminta tanda tangan slip penarikan kosong," bebernya.

Kepala Kejri Sumenep, Sigit Waseso, mengatakan akan segera mempelajari dan menindaklanjuti laporan ini.

"Pak Irjen (Kementerian PKP) sudah memberikan adanya peristiwa pidana di awal, jadi kami akan menindaklanjuti berikutnya dengan langkah-langkah baik penyelidikan maupun penyidikan untuk memperjelas atau membuat terang suatu perkara," tutupnya.

(Sumber: Kompas.com | Penulis: Nur Khalis | Editor: Andi Hartik)

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai adanya potensi pemborosan anggaran negara dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Potensi pemborosan anggaran tersebut terjadi akibat menu MBG yang tidak memenuhi standar gizi dan kualitas makanan. Tidak sesuainya standar tersbeut diketahui menyebabkan terjadinya kasus keracunan MBG di sejumlah daerah.

"Di beberapa temuan kita, mulai dari rencana menu hingga komposisinya, itu tidak sesuai standar gizi. Padahal, di awal, cita-cita MBG ini untuk mengentaskan stunting dan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak," kata Staf Divisi Riset ICW Eva Nurcahyani, dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

ICW sendiri melakukan pemantauan program MBG di sejumlah sekolah di Jakarta pada 12 Maret hingga 24 April 2025.

Dari pemantauan itu, ICW mendapati laporan dari sejumlah guru yang mengeluhkan menu MBG yang tidak layak dikonsumsi. Bahkan pada akhirnya dibuang karena tidak mau dimakan oleh siswa.

Kondisi tersebut dipandang sebagai ironi, karena kebijakan efisiensi anggaran untuk program MBG justru tak maksimal. Bahkan cenderung bermasalah karena banyak terjadinya kasus-kasus keracunan.

"Ini secara kebijakan dari Bapak Prabowo juga menjadi catatan. Mereka bilang ada efisiensi dan sebagainya, tapi dengan adanya implementasi ini malah menghambur-hamburkan uang," kata Eva.

Peran Kantin

Selain menghamburkan anggaran, program MBG juga dilihat berdampak terhadap ekosistem yang terjadi di sekolah. ICW menyorot turunnya pendapatan kantin sekolah setelah adanya program MBG.

Berdasarkan wawancara ICW dengan sejumlah kantin di sekolah, para pemilik atau penjaga kantin sekolah merasakan penurunan pendapatan dan tak dilibatkan dalam program MBG.

"Implementasi MBG ini tidak secara detail melihat bagaimana ekosistem sekolah yang sudah ada sebelum ada MBG, itu tidak diperhatikan. Harusnya kan ada kerja sama paling tidak atau merangkul kantin-kantin yang memang sudah bersama di situ, di sekolah tersebut," kata Eva.

Program MBG juga menambah beban bagi guru, sebab mereka juga harus terlibat dalam proses distribusi dan pengawasan makanan.

Kondisi tersebut tentu akan mengganggu proses belajar-mengajar antara guru dan siswa.

"Ada beban tambahan dari guru yang di mana ini justru akhirnya juga mengacaukan konsentrasi atau proses belajar-mengajar di sekolah," kata Eva.

ICW mendesak pemerintah untuk mengevaluasi desain pelaksanaan MBG agar lebih adaptif terhadap realitas sekolah dan kebutuhan siswa yang beragam. Serta memastikan bahwa kebijakan ini mendukung, bukan merusak ekosistem pendidikan.

Jawaban BGN

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, sudah ada kantin sekolah yang dilibatkan dalam penyaluran MBG.

Dadan mengatakan bahwa program MBG pada dasarnya dikembangkan untuk merangkul semua pihak. Ia mencontohkan pelibatan kantin di Sekolah Bosowa Bina Insani Bogor.

Ke depannya, BGN berencana untuk mengajak kantin-kantin sekolah berkolaborasi menyukseskan program MBG yang merupakan andalan Presiden Prabowo Subianto ini.

“Kita akan kembangkan lebih lanjut untuk kantin-kantin sekolah lainnya," ujar Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Merespons sorotan ICW (Indonesia Corruption Watch), Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) Dadan Hindayana mengatakan sudah ada kantin sekolah yang dilibatkan dalam penyaluran MBG (Makanan Bergizi Gratis).

“BGN sudah membuat percontohan di Sekolah Bosowa Bina Insani Bogor dengan memanfaatkan Kantin Sekolah,” kata Dadan kepada Kompas.com, Rabu (30/4/2025).

ICW menyebut bahwa pelaksanaan MBG belum mempertimbangkan dampak MBG terhadap terpuruknya pendapatan kantin sekolah.

Dadan mengatakan bahwa program MBG pada dasarnya dikembangkan untuk merangkul semua pihak.

Ke depannya, BGN berencana untuk mengajak kantin-kantin sekolah berkolaborasi menyukseskan program andalan Presiden Prabowo Subianto ini.

“Program ini dikembangkan untuk merangkul semua pihak,” jelasnya. “Kita akan kembangkan lebih lanjut untuk kantin-kantin sekolah lainnya,” lanjut Dadan.

Sebelumnya, Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, mengatakan bahwa pelaksanaan MBG berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan kantin sekolah.

Melalui wawancara dengan para penjaga kantin di sejumlah wilayah, diketahui bahwa kehadiran MBG telah menggeser peran kantin tanpa ada upaya pelibatan sebelumnya.

“Implementasi MBG ini tidak secara detail melihat bagaimana ekosistem sekolah yang sudah ada sebelum ada MBG, itu tidak diperhatikan. Harusnya kan ada kerja sama paling tidak atau merangkul kantin-kantin yang memang sudah bersama di situ, di sekolah tersebut," kata Eva dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025) kemarin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berencana melibatkan lebih banyak kantin sekolah dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kita akan kembangkan lebih lanjut untuk kantin-kantin sekolah lainnya,” kata Dadan kepada Kompas.com, Rabu (30/4/2025).

Menurut Dadan, program MBG pada dasarnya memang dikembangkan untuk merangkul semua pihak, termasuk kantin sekolah.

Ia pun mengeklaim bahwa BGN sudah membuat percontohan dalam menggandeng kantin sekolah, seperti di Sekolah Bosowa Bina Insani Bogor.

“BGN sudah membuat percontohan di Sekolah Bosowa Bina Insani Bogor dengan memanfaatkan Kantin Sekolah,” ujar Dadan.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut bahwa pelaksanaan program MBG belum mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem sekolah, yakni terpuruknya pendapatan kantin sekolah.

Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, mengatakan bahwa pelaksanaan MBG berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan kantin sekolah.

Melalui wawancara dengan para penjaga kantin di sejumlah wilayah, diketahui bahwa kehadiran MBG telah menggeser peran kantin tanpa ada upaya pelibatan sebelumnya.

“Implementasi MBG ini tidak secara detail melihat bagaimana ekosistem sekolah yang sudah ada sebelum ada MBG, itu tidak diperhatikan. Harusnya kan ada kerja sama paling tidak atau merangkul kantin-kantin yang memang sudah bersama di situ, di sekolah tersebut," kata Eva dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin resmi mengalokasikan 30.000 unit rumah subsidi bagi tenaga kesehatan (nakes), bidan, dan perawat.

"Saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera telah mengalokasikan dana untuk rumah subsidi sebanyak 220.000 unit. Dari jumlah tersebut, kami alokasikan 30.000 rumah untuk nakes, perawat dan bidan," ujar Ara dilansir dari rilis, Senin (28/4/2025).

Menurutnya, rumah subsidi ini diharapkan dapat memacu semangat para tenaga kesehatan dan mensukseskan Program 3 Juta Rumah sekaligus Program Cek Kesehatan Gratis yang menjadi Program unggulan Presiden Prabowo Subianto sekaligus wujud nyata kebersihan kepada wong cilik.

"Sudah saya cek kalau program perumahan untuk tenaga kesehatan, bidan dan perawat ini baru pertama kali dan ada saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mohon doakan Kementerian PKP, BP Tapera dan BTN bisa menambah kuota rumah subsidi supaya wong cilik benar-benar diurus dan punya rumah dan tidak sekedar pidato tapi benar-benar terbukti di lapangan," kata dia.

Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan sebanyak 30.000 unit rumah subsidi yang terdiri dari 15.000 rumah untuk perawat, 10.00 untuk bidan dan 5.000 untuk nakes.

Pada kesempatan itu, Ara juga menceritakan Ibunya pernah berpesan kepada dirinya agar rumah bagi tenaga kesehatan bisa diperbanyak.

Apalagi mereka bertugas untuk menjaga dan merawat masyarakat sehingga juga perlu memiliki hunian layak.

"Dulu mama saya bekerja sebagai dokter di RS Cikini. Saya pernah bilang kalau saya pergi ke Kendal untuk memberikan kunci rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat 30 rumah. Tapi ibu saya bilang jumlahnya itu masih kurang dan perlu ditambah karena mereka masih butuh rumah layak dan berjuang untuk kesehatan rakyat," tandasnya.

Ara juga menuturkan pihaknya akan bekerja keras untuk bisa menambah kuota dan pendanaan rumah subsidi.

Dirinya juga berjanji tambahan tersebut akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, perawat dan bidan.

KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pernyataan itu disampaikan Ribka usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Rakortek tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kemendagri.

Ribka menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga terkait bersinergi dalam mendukung berbagai program Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya adalah penyediaan tiga juta rumah per tahun bagi MBR.

“Posisi kami, termasuk Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, sangat mendukung pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah sesuai program Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita,” jelasnya melalui siaran pers, Selasa.

Ribka juga mengungkapkan bahwa Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan berbagai langkah konkret demi menyukseskan program tersebut.

Salah satunya adalah menyelenggarakan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda).

Sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kemendagri terus mendorong pemda agar turut aktif mendukung program tiga juta rumah.

Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sementara bupati dan wali kota bertugas sebagai pelaksana di lapangan.

“Hari ini kami mengoordinasikan para pimpinan daerah, terutama gubernur. Dalam kegiatan ini pun, kami turut menghadirkan kepala daerah,” ungkap Ribka.

Pembentukan Satgas Perumahan

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah layak bagi masyarakat kecil.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pembentukan Satgas Perumahan dan pendirian Kementerian PKP.

Program tiga juta rumah ini akan dilaksanakan secara merata di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing secara rinci dan akurat.

Ia menekankan bahwa data yang valid menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Mohon didata secara detail, berapa kebutuhan rumah? Berapa jumlah rumah tidak layak huni?,” imbuh Fahri.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas kawasan permukiman, karena hal tersebut erat kaitannya dengan kualitas perumahan itu sendiri.

“Kalau kawasannya diperbaiki, biasanya perumahannya ikut membaik. Tapi kalau hanya rumah yang diperbaiki sementara lingkungannya buruk, rumahnya pun bisa ikut memburuk,” jelas Fahri.

Sebagai informasi, Rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Turut hadir pula kepala dinas serta pejabat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai mendukung program tiga juta rumah.

Beberapa penerima penghargaan tersebut, antara lain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Supian Suri mengusulkan, warga Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, bisa mendapatkan hunian dalam program 3 juta rumah yang digagas pemerintah pusat.

Usulan ini disampaikan Supian Suri dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Balai Kota Depok.

“Ya prioritasnya kami harapkan ya buat warga yang selama ini menempati atau tinggal di Kampung Baru, sehingga mereka akan punya identitas, kami akan bisa mendata, kami akan bisa mengontrol,” kata Wali Kota Depok Supian Suri kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Selain itu, usulan ini juga turut memberikan peluang bagi warga luar Kampung Baru untuk mempunyai tempat tinggal yang layak.

“Sehingga dengan di situ (Kampung Baru) yang akan menikmati area itu bukan hanya sekelompok orang saja, tapi akan banyak pihak,” ujar Supian.

Langkah ini bisa menjadi bentuk upaya Pemerintah Kota (Depok) melayani masyarakat terutama untuk mereka yang tidak mendapatkan perhatian.

Rencananya program 3 juta rumah itu akan dibangun di lahan Kampung Baru milik Pemkot Depok seluas 1,5 hektar.

Lahan tersebut awalnya hendak dijadikan sebagai pembangunan SMKN 3, tetapi terkendala soal relokasi warga yang sudah menempati area tersebut.

Adapun Kampung Baru merupakan tempat kejadian perkara (TKP) pembakaran mobil polisi dan pengeroyokan tim Polres Depok oleh anggota organisasi masyarakat (ormas), Jumat (18/4/2025).

Sebelumnya diberitakan, tiga mobil polisi dirusak dan dibakar massa saat menangkap seorang pria pelaku penganiayaan dan kepemilikan senjata api berinsial TS di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (18/4/2025) dini hari.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso mengatakan, insiden ini berawal ketika 14 personel tiba di kediaman pelaku menggunakan empat kendaraan roda empat sekitar pukul 01.30 WIB.

“Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan," kata Bambang kepada wartawan, Jumat.

Saat menunjukkan surat perintah penangkapan, petugas langsung mendapat perlawanan dari pelaku. Keributan ini kemudian diketahui warga lingkungan kediaman pelaku. Begitu mengetahui ada keributan, warga langsung berupaya menyerang petugas.

Mengantisipasi keributan melebar, petugas langsung membawa pelaku ke salah satu mobil polisi tak jauh dari lokasi. Saat hendak bergegas ke Markas Polres Metro Depok, empat kendaraan kepolisian itu dikejar warga.

Diketahui, satu mobil yang membawa pelaku berhasil tiba di kantor kepolisian meski sempat terhalang portal Kampung Baru. Sedangkan tiga kendaraan lain tertahan di lokasi dengan rincian satu dibakar dan dua lainnya dirusak.

Sejauh ini, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Lima orang sudah ditahan, empat lainnya masih buron.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta menilai, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak sensitif terhadap persoalan kualitas makanan dalam program makan bergizi gratis.

Pernyataan Dadan yang menyebut kasus keracunan MBG hanya menimpa sebagian kecil siswa sekolah dianggap menciderai kekhawatiran para orangtua yang mencemaskan kualitas makanan program tersebut.

“Cerita soal keracunan dibecandakan dengan bilang, ‘itu kan cuma sebagian kecil anak-anak yang keracunan’. Itu pernyataan yang sangat luar biasa bodoh dan tidak bertanggung jawab,” kata anggota Koalisi, Irwan Aldrin, dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, tak seharusnya penderitaan anak-anak direduksi menjadi angka statistik.

“Masa anak kita bisa dipersentase? Satu saja sakit itu sudah masalah. Cara memberi pernyataan seperti itu bikin orang tua makin khawatir,” tegasnya.

Irwan juga menyampaikan bahwa di DKI Jakarta, banyak orang tua justru berusaha menghindari program MBG karena takut anak-anaknya mengalami gangguan kesehatan.

Meski tidak bisa digeneralisasi, tren tersebut cukup mencerminkan keresahan publik.

“Orang tua di DKI itu perhatian ke anak-anak masih tinggi. Beberapa dari mereka yang kami temui malah berusaha menghindari program MBG,” katanya.

Ia pun menyinggung soal anggaran besar yang dibutuhkan untuk menjalankan MBG.

Mengutip pernyataan Kepala BGN, Irwan menyebut program ini membutuhkan Rp 25 triliun setiap bulan, angka yang dinilainya fantastis dan membebani negara.

“Ini seperti kita naik taksi dengan argo Rp 25 triliun tiap bulan, tapi kita enggak tahu mau ke mana. Hutang kita baru saja nambah Rp 250 triliun, dan itu hanya cukup untuk membiayai MBG selama 10 bulan,” ujar Irwan.

Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta mendorong pemerintah untuk mengevaluasi program MBG secara serius, termasuk cara komunikasi para pejabat publik dalam merespons kritik masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, Dadan menemukan adanya tempat makanan atau food tray MBG (Makan Bergizi Gratis) masih menggunakan bahan dasar plastik.

Hal ini ditemukan Dadan dalam pengecekannya ke Cianjur usai adanya 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang menunjukkan gejala mual, muntah, dan diare usai menyantap MBG.

"Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik," imbuh Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Dadan menduga, tempat makan plastik itu yang menjadi penyebab puluhan siswa mengalami gejala keracunan.

"Dua sekolah yang sebagian kecil muridnya terkena itu, food tray-nya dari plastik. Makanya kami minta segera diganti," ucapnya.