JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara diminta tidak asal tunjuk lahan buat bangun 3 juta rumah.

Ara didesak untuk memikirkan cara membangun dan mengintegrasikannya dengan transportasi publik.

Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers bersama Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

“Ya, jadi tidak asal, seperti bukannya, misalnya Menteri Perumahan bilang, tanahnya disana, gitu ya. Disana tuh ada transportasinya, ada infrastrukturnya, atau tidak, misalnya,” tegas Nirwono.

Sebab, ini merupakan langkah untuk mengantisipasi ketidakterisian rumah yang akan dibangun oleh Pemerintah nanti dalam program tersebut.

Hal ini berlaku baik pembangunan 1 juta rumah di perkotaan maupun dua juta rumah di perdesaan.

Apabila tidak terkoneksi dengan transportasi publik, maka dapat dipastikan pembangunan rumah tersebut tidak dihuni masyarakat.

“Jadi, kita harus ingatkan kembali, bahwa dalam rencana ini, pengembangan rumah 3 juta tadi, harus memasukkan, sistem transportasi, sebagai, salah satu syarat, penentuan lokasi, terutama,” tambah Nirwono.

Selain transportasi publik, pembangunan infrastruktur untuk program pembangunan 3 Juta Rumah tersebut pun perlu diperhitungkan.

“Tapi, tolong perhatikan, apakah ada infrastrukturnya, apakah ini terhubung dengan, transportasi massal, gitu ya. Sehingga, nanti penduduk, bisa didorong, untuk naik transportasi masal,” tuntas Nirwono.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyampaikan, upaya penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) akan fokus pada kelompok rentan seperti lansia tunggal, lansia miskin, dan kelompok disabilitas.

“Untuk lansia, terutama lansia tunggal dan lansia miskin, serta kelompok disabilitas, itu tetap akan menjadi prioritas Kemensos,” jelas Agus di Kemensos Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Kemensos juga telah menjalankan program intervensi berupa bantuan makanan bagi lansia berusia di atas 75 tahun dan kelompok disabilitas.

Bantuan ini berupa makanan bergizi gratis dua kali sehari.

“Saat ini, bantuan makan gratis baru menjangkau sekitar 100.000 lansia dan 33.000 disabilitas," ujar dia.

"Meski masih terbatas, kami akan terus melaksanakannya untuk memenuhi kebutuhan mereka,” lanjutnya.

Agus juga menjelaskan bahwa untuk program BLT secara keseluruhan, pembahasannya akan diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Ini sedang dibahas atas perintah Presiden untuk program-program bantuan sosial buat rakyat miskin supaya tepat sasaran,” tutupnya.

Dia bilang, agar penyaluran BLT tepat sasaran, Kemensos rencananya akan membahas pengetatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).

Hal ini dilakukan guna memastikan program bantuan sosial lebih tepat sasaran, sesuai arahan Presiden.

“Perintah Bapak Presiden, kita diminta bersinergi, berkolaborasi agar kemiskinan ekstrem pada tahun ini bisa diselesaikan,” ujar Agus.

Meski demikian, Agus menegaskan bahwa rencana pengetatan ini masih dalam tahap pembahasan.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mengumumkan rencana program khusus untuk menciptakan ekosistem bagi masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kelas ekonomi mereka dan terhindar dari kemiskinan lagi.

Hal ini disampaikan oleh Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko setelah menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).

"Tadi kami menyepakati berdua bagaimana mencapai angka graduasi tertentu, tapi jangan cuma setelah graduasi, lepas dari status miskinnya, tapi segera disediakan komunitas ekosistem bisnis orang mantan miskin ini," ujar Budiman.

"Kami menyepakati buat program bersama, tadi menyepakati, jadi pengentasan kemiskinan itu adalah penanggulangan seperti Bansos, BLT, untuk mereka-mereka yang ada di garis miskin atau miskin ekstrem. Itu memang kerjaan yang sangat spesifik khas dari Mensos," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk sinergisitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penandatanganan MoU tersebut digelar di Kantor BPOM RI, Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/1/2025).

Dengan penandatanganan ini, BPOM bakal terlibat dalam pelaksanaan makan bergizi gratis.

Dalam kesempatan itu, Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, mengatakan bahwa nota kesepahaman ini menjadi awal untuk landasan hukum kerja sama kedua lembaga dalam menjalani program MBG.

"Kita akan melakukan MoU sehingga dengan demikian secara resmi ada semacam landasan hukum dari BPOM bisa bekerja secara bersama-sama," imbuh dia.

Dengan adanya MoU ini, BPOM bisa memberikan dukungan secara maksimal kepada BGN untuk menjalankan program MBG.

Komitmen tersebut, kata Taruna, sudah lama lahir bahkan sejak ia menjadi dewan pakar Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran.

"Kita sudah memikirkan betapa urgennya kebutuhan makan bergizi gratis ini. Kita tahu data yang kita miliki sekarang menunjukkan 21,6 persen anak-anak kita mengalami stunting," katanya.

Sedangkan Kepala BGN, Dadang Hindayana, mengatakan bahwa kerja sama antara BGN dan BPOM sebenarnya sudah terlaksana sejak lama, namun sebatas kerja sama informal.

Ada banyak pegawai profesional BPOM yang juga diperbantukan ke BGN untuk melancarkan program makan gratis ini.

Kali ini, BPOM bisa diminta bekerja sama secara formal karena memiliki rekam jejak mitigasi dan evaluasi aspek higienis yang baik.

"Jadi keterlibatan BPOM sangat penting," imbuh Dadang.

Terdapat 11 ruang lingkup yang menjadi nota kesepahaman antara BPOM dan BGN.

1. Penyusunan pedoman mitigasi dan risiko keamanan pangan olahan.
2. Pendampingan dan pembinaan satuan pelayanan badan gizi.
3. Pengawasan keamanan pangan pada sarana produksi.
4. Sampling pengujian produk pangan MBG.
5. Pengawasan keamanan pangan pada rantai pasok.
6. Peningkatan kompetensi tenaga penjamah pangan.
7. Peningkatan kapasitas laboratorium pangan.
8. Tindak lanjut pengawasan makan bergizi.
9. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.
10. Pemberdayaan partisipasi masyarakat melalui komunikasi dan informasi.
11. Pertukaran data dan informasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru mencakup 0,7 persen dari jumlah yang ditargetkan sejak mulai dijalankan pada 6 Januari 2025.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Handayani, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kantor BPOM RI, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Cakupan yang sangat minim ini dikarenakan program yang memang sangat baru dan dimulai dari nol.

"Program sendiri baru dilaksanakan di sejumlah 244 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 33 provinsi itu baru mencapai 0,7 persen dari target keseluruhan, jadi ini betul-betul baru dari awal," ujarnya.

Meski demikian, Dadan menyebut akselerasi program MBG berjalan dengan baik.

Karena pada saat baru diluncurkan, hanya ada 190 SPPG di 26 provinsi.

Kini telah berkembang menjadi 244 SPPG di 33 provinsi.

"Alhamdulillah sudah berjalan, sebagian besar lancar, tapi tentu saja kami sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dari BPOM," katanya.

Dia menyebut keterlibatan BPOM sangat penting untuk mitigasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kasus keracunan yang terjadi akibat MBG beberapa waktu lalu.

"Oleh sebab itu, program ini tidak bisa dilepas secara bebas kepada pihak yang melaksanakan, karena kami betul-betul memperkirakan dan menduga bahwa program ini akan sangat riskan kalau tidak diawasi dari awal terkait dengan aspek higienis dan keamanan pangan," ucapnya.

Setelah MoU, Dadan mengatakan, aspek higienis dan mitigasi sudah didampingi oleh BPOM.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menambahkan, BPOM akan menjadi pengawas dari tahap supervisi, monitoring, hingga pencegahan terkait isu krusial makan bergizi gratis.

Hal ini dilakukan untuk melancarkan program MBG yang benar-benar sehat dan bergizi sampai di tangan anak-anak Indonesia.

"Jadi, karena kita ingin komitmen untuk menyukseskan program utama ini, maka kami bersepakat untuk terlibat," katanya.

BOGOR, KOMPAS.com - Pelajar kelas 1-6 Sekolah Dasar (SD) Negeri Cipayung 1, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menerima makan bergizi gratis (MBG) yang disponsori oleh Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI) pada Kamis (23/1/2025).

Program dari Presiden Prabowo ini baru pertama kali dirasakan oleh para siswa di sekolah tersebut sejak dimulai pada 6 Januari 2025.

Namun, program makan bergizi gratis ini membuat pelajar SD lemas karena acara seremonial menyambut pejabat terlalu lama.

Para pejabat tersebut merupakan pimpinan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, terdiri dari Pj, Sekda, dan kepala dinas.

"Sosialisasi dan pendistribusian program makan bergizi gratis gelombang 3 SDN Cipayung, Kec. Cibinong," tulisan banner lengkap dengan foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pelajar dan guru di sekolah tersebut tampak berbaris menyambut para pejabat.

Siswa dan siswi SD yang masih kecil dibimbing gurunya untuk ikut berbaris di depan kelas.

Selain berbaris, sebagian dari pelajar menyambut kedatangan Pj Bupati Bogor dengan tari-tarian khas Jawa Barat.

Pendistribusian MBG yang seharusnya dimulai pada pagi hari terpaksa molor sampai siang hari.

Acara seremonial itu mulai dari menyambut pejabat hingga foto bersama.

Para orangtua atau wali murid pun tampak ikut menunggu acara tersebut selesai.

Sementara para murid yang tadi antusias mengetahui ada makanan gratis, terpaksa makan pop mi terlebih dahulu di kantin sekolah.

Sejumlah orangtua mengutarakan pendapatnya terkait acara seremonial yang terlalu banyak. "Anak saya sudah lapar ini. (MBG-nya) belum dibagikan dari tadi," kata salah satu orangtua murid, Irma (50) kepada Kompas.com di dekat kantin sekolah.

Irma yang saat itu menunggu di bawah tangga didatangi putrinya menanyakan kapan makanan gratis dibagikan.

Sang ibu pun meminta untuk menunggu.

Meski begitu, kata Irma, anak-anak tetap antusias menunggu makan bergizi gratis dari pemerintah. "Seneng banget sih mereka, nungguin. Kan zaman kita mah nggak ada begini," ujar perempuan berkerudung tersebut.

Irma juga mengakui bahwa MBG ini sangat membantu keluarga.

Sebab, putrinya yang jarang makan pagi akhirnya semangat berangkat sekolah setelah mengetahui ada makan gratis. "Membantu banget ya. Anak yang nggak mau makan jadi akhirnya makan," ujarnya.

Menurutnya, pihak sekolah telah melakukan sosialisasi sebelumnya.

Program MBG bakal berlangsung mulai dari Senin sampai Jumat. "Makanya kita juga tanya, higienis nggak. Tadi lihat itu ada tiga lauk. Nasi lauk ayam, sayur wortel, buah, dan ada susu," ucapnya. "(Apa yang dirasakan anak dari MBG ini?) belum ada dampaknya sih, belum kelihatan. Ini kan baru pertama, jadi belum tahu gimana-gimananya," imbuhnya.

Irma juga mendukung dan setuju dengan program makan bergizi gratis dari pemerintah.

Namun, dirinya akan tetap masak untuk dua anak lainnya yang sekolah di SMK. "Soalnya anak saya bukan cuma ini, ada yang di SMK juga, kan di sana nggak dapat (MBG), baru yang ini (putrinya) aja ngerasain MBG di SD," terangnya.

Sementara itu, Diah (40) merasakan hal serupa.

Sebab, anaknya juga menunggu makan bergizi gratis itu untuk dibagikan setelah acara seremonial selesai.

Untungnya, Diah sudah memberi anaknya sarapan di rumah.

Sementara anak-anak lain ada yang belum sarapan. "(Kelamaan nggak nunggu? Udah aman kali perutnya bocah, kan pada dikasih sarapan duluan di rumah," ujarnya.

Diah mengatakan supaya sekolah mengurangi penyelenggaraan acara seremonial.

Pasalnya, ia dan anaknya sudah datang sejak pagi dan harus menunggu lama lagi. "(Seremonial ini gimana?) Lama, kasihan anak-anak itu belum sarapan, jadi lemas. Saya aja dari pagi nungguin, lama jauh, bolak-balik. Nah, untungnya anak saya udah makan duluan tadi di rumah," bebernya.

Ia menduga acara seremonial yang terlalu banyak itu supaya terlihat ada seninya jelang pembagian makan bergizi gratis dari pemerintah.

Kegiatan-kegiatan seperti itu justru mengurangi nilai penting dari program MBG yang seharusnya cepat dibagikan dan dirasakan anak-anak kecil. "Ya biar ada seninya kali," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) turut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kolinlamil melaksanakan MBG di atas kapal perang Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh-593, pada hari ini, Kamis (23/1/2025).

Hampir 300 anak dari Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) binaan Kolinlamil menjadi penerima MBG.

Pengamatan Kompas.com, makanan MBG yang dihidangkan terdiri dari nasi putih, sayur capcay, rolade ayam, dan perkedel tahu.

Tampak juga susu kotak kecil, buah pisang, dan air mineral sebagai pelengkap hidangan.

Namun, tidak ada ikan di dalam program MBG yang digelar Kolinlamil.

Adapun komoditas perikanan dalam bentuk segar ataupun olahan terus didorong menjadi menu dalam program MBG.

Mengapa tak ada ikan?

Saat ditanya Kompas.com mengapa tidak ada ikan di MBG Kolinlamil, Panglima Kolinlamil, Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo, mengaku akan mengupayakan ikan sebagai salah satu menu MBG.

"Insyaallah, Pak (akan ada ikan)," ujar Pangkolinlamil kepada Kompas.com di atas KRI Banda Aceh-593 yang bersandar di Dermaga Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Ia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan tidak ada ikan di MBG kali ini.

Namun, menurutnya, ada hal unik di program MBG yang dilaksanakan Kolinlamil hari ini.

Keunikan itu, jelas Krisno, karena semua masakan yang dihidangkan berasal dari ketahanan pangan Kolinlamil.

Disebutkan, Kolinlamil memiliki kebun sendiri yang dikelola Jalasenastri, organisasi istri-istri prajurit TNI Angkatan Laut (AL).

"Ya jadi kali ini kita coba, nanti akan saya sampaikan juga bahwa makanan yang kita makan ini agak sedikit unik, yang pertama ini didapat dari kebun ketahanan pangan Kolinlamil sendiri. Kebun ketahanan pangannya Ibu-Ibu Jalasenastri," ucap Krisno.

"Masaknya, itu bukan di dapur darat, tapi di dapur kapal yang dimasak langsung oleh prajurit di KRI Banda Aceh ini," sambung dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) turut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kolinlamil melaksanakan MBG di atas kapal perang Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh-593, pada hari ini, Kamis (23/1/2025).

Hampir 300 anak dari Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) binaan Kolinlamil menjadi penerima MBG.

Pengamatan Kompas.com, makanan MBG yang dihidangkan terdiri dari nasi putih, sayur capcay, rolade ayam, dan perkedel tahu.

Tampak juga susu kotak kecil, buah pisang, dan air mineral sebagai pelengkap hidangan.

Namun, tidak ada ikan di dalam program MBG yang digelar Kolinlamil.

Adapun komoditas perikanan dalam bentuk segar ataupun olahan terus didorong menjadi menu dalam program MBG.

Mengapa tak ada ikan?

Saat ditanya Kompas.com mengapa tidak ada ikan di MBG Kolinlamil, Panglima Kolinlamil, Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo, mengaku akan mengupayakan ikan sebagai salah satu menu MBG.

"Insyaallah, Pak (akan ada ikan)," ujar Pangkolinlamil kepada Kompas.com di atas KRI Banda Aceh-593 yang bersandar di Dermaga Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Ia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan tidak ada ikan di MBG kali ini.

Namun, menurutnya, ada hal unik di program MBG yang dilaksanakan Kolinlamil hari ini.

Keunikan itu, jelas Krisno, karena semua masakan yang dihidangkan berasal dari ketahanan pangan Kolinlamil.

Disebutkan, Kolinlamil memiliki kebun sendiri yang dikelola Jalasenastri, organisasi istri-istri prajurit TNI Angkatan Laut (AL).

"Ya jadi kali ini kita coba, nanti akan saya sampaikan juga bahwa makanan yang kita makan ini agak sedikit unik, yang pertama ini didapat dari kebun ketahanan pangan Kolinlamil sendiri. Kebun ketahanan pangannya Ibu-Ibu Jalasenastri," ucap Krisno.

"Masaknya, itu bukan di dapur darat, tapi di dapur kapal yang dimasak langsung oleh prajurit di KRI Banda Aceh ini," sambung dia.

Ikan untuk MBG

Dikutip dari Harian Kompas, Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo mengemukakan, komoditas ikan terus didorong masuk sebagai menu dalam program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.

Upaya itu mencakup pemetaan sebaran produksi ikan, lokasi pendaratan, unit pengolahan ikan, jenis ikan hasil tangkap dan budidaya, serta jaringan rantai dingin seperti gudang penyimpanan berpendingin untuk menjaga mutu ikan.

Selain itu, pemetaan kebutuhan ikan untuk siswa di setiap kabupaten/kota.

Hingga saat ini, terdata 3.365 unit pengolahan ikan (UPI) di seluruh kabupaten/kota yang telah bersertifikasi kelayakan pengolahan atau standardisasi pengolahan.

Jumlah itu meliputi 1.816 UPI skala menengah besar dan 1.549 UPI skala mikro kecil.

Sementara itu, jumlah koperasi perikanan tercatat 2.884 unit koperasi, meliputi 2.802 unit skala usaha mikro, 69 unit skala usaha kecil, dan 13 unit skala usaha menengah.

"Kami simulasi, angka kebutuhan ikan rata-rata 200 gram per minggu. Dengan pemetaan, kecukupan bahan baku dan sajian ikan untuk makan bergizi gratis disesuaikan dengan potensi wilayah," kata Budi, sebagaimana diberitakan Harian Kompas, November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) hari ini, Kamis (23/1/2025), dimasak oleh para prajurit TNI Angkatan Laut (AL).

Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo mengatakan, para prajurit itu dilatih memasak oleh chef hotel berbintang untuk mensukseskan program MBG.

Hotel ini merupakan mitra TNI AL.

"Yang kemarin bekerja sama dengan salah satu hotel yang tadi sudah saya sampaikan, itu 18 (prajurit)," kata Krisno di atas KRI Banda Aceh-593, tempat pelaksanaan MBG Kolinlamil, Kamis.

Para prajurit ini adalah mereka yang bertugas di satuan maupun di kapal perang.

Setiap kapal, kata dia, akan ada 3-4 prajurit yang dikirim untuk "kursus" memasak di hotel berbintang.

"Ini standar yang harus dipenuhi oleh anak-anak. Ini yang saya harapkan dengan kerjasama tadi, pengetahuan prajurit kita juga akan bertambah," ungkapnya.

Krisno menyatakan bahwa kursus memasak para prajurit TNI AL ini tidak hanya dilakukan ketika MBG.

Kursus semacam ini juga dilakukan untuk digunakan pada saat perbantuan bencana alam.

"Tidak (tidak hanya untuk MBG). Jadi memang begini, kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi, kita kapal ini selain sebagai tugas operasi militer untuk perang, juga operasi militer selain perang," tutur Krisno.

"Salah satunya adalah pada saat bencana alam, pada saat mengantar pengungsi. Juga kemarin mengantar bantuan ke Palestina. Juga Angkut Lebaran. Kalau memang chef ini hanya mendapatkan pengetahuan ataupun juru masak kapal ini, mendapatkan pengetahuannya ini di lembaga pendidikan saja, ini tidak akan berkembang," sambung dia.

Oleh karena itu, Krisno mengaku tak heran jika anak-anak penerima MBG Kolinlamil hari ini bilang makanan yang dihidangkan terasa sedap.

Namun, menurutnya, tidak hanya rasa sedap yang ditekankan pada makanan, melainkan juga tidak mengandung pengawet.

"Bagaimana mengolah makanan ini menjadi menarik. Kalau kita lihat, lahap sekali. Begitu saya tanya (ke anak-anak), 'Makannya enak ya?'. Enak banget, katanya gitu," katanya.

"Berarti rasanya sudah kena, tetapi saya juga menekankan tidak menggunakan pengawet, tidak menggunakan penyedap rasa, harus low sugar, gulanya rendah," pungkas dia.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen untuk melibatkan pelaku usaha lokal dalam produksi Makan Bergizi Gratis (MBG) di provinsi tersebut.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap permintaan banyak pelaku usaha yang ingin berpartisipasi dalam program ini.

Koordinator SPPG Kalteng, Elisa Agustino, menjelaskan bahwa pelaku usaha seperti peternak, pekebun sayur, dan petambak ikan dapat menyalurkan hasil produksi mereka kepada SPPG.

"Setiap SPPG terbuka dengan hasil produksi dari masyarakat," ungkap Elisa saat diwawancarai Kompas.com, Kamis (23/1/2025).

Elisa menambahkan bahwa untuk bergabung sebagai penyedia bahan baku MBG, usaha penyedia bahan makanan harus berbadan hukum, seperti CV, UD, atau memiliki status hukum badan usaha lainnya.

"Jadi ketika barang itu kami beli, mereka juga punya kuitansi yang resmi dari badan usahanya," jelasnya.

Namun, bagi peternak, pekebun sayur, dan petambak ikan yang belum berbadan hukum, tetap ada kesempatan untuk menjual hasil usaha mereka.

"Mereka bisa menitipkan produk ke pelaku usaha yang memiliki legalitas, seperti kelompok UMKM, kelompok koperasi, atau Badan Usaha Milik Desa," ujar Elisa.

Elisa juga mengundang masyarakat pemilik usaha untuk membuat badan hukum sendiri agar dapat terlibat dalam produksi MBG.

"Kami terbuka selama apa yang ditawarkan sesuai dengan yang kami butuhkan, selain punya legalitas, barang yang dijual oleh mereka itu bergaransi (memiliki jaminan kualitas), dan kuantitasnya mencukupi kebutuhan SPPG," tuturnya.

Saat ini, SPPG masih membeli bahan baku dari toko-toko resmi yang didata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palangka Raya, seperti di Pasar Besar dan Pasar Kahayan.

"Jadi sejauh ini untuk memenuhi bahan baku MBG kami membeli dari pelaku usaha dalam kota, sesuai arahan dari Disperindag Kota," kata Elisa.

Elisa menegaskan bahwa pihaknya telah mendapatkan arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN) agar program tersebut dapat menggerakkan berbagai sektor, termasuk pelaku usaha lokal.

"Program ini diharapkan bisa menggerakkan seluruh sektor, baik itu UMKM, Bumdes, dan lain-lain," pungkasnya.

BREBES, KOMPAS.com - Setelah sempat dihentikan selama sehari, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ribuan pelajar di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kembali dilanjutkan mulai Kamis (23/1/2025).

Sebanyak 10 sekolah di Kecamatan Songgom menerima kiriman makanan sehat dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang didampingi oleh pihak Koramil Songgom.

Sekolah-sekolah yang terlibat dalam program ini meliputi TK Pertiwi Songgom, SDN 1-6 Songgom, SDN 8 Songgom, SMPN 3 Songgom, dan SMKN 1 Songgom.

Penambahan sekitar 500 porsi makanan bergizi juga disediakan untuk satu sekolah TK dan ibu hamil di wilayah Kecamatan Songgom.

"Hari ini (Kamis 23/1/2025) sudah mulai didistribusikan lagi ke 10 sekolah. Kemudian ada penambahan untuk satu TK dan ibu hamil. Penambahan sekitar 500 porsi," kata Komandan Koramil Songgom, Kapten Caj Bambang, saat dikonfirmasi wartawan.

Kapten Caj Bambang juga menambahkan bahwa para Babinsa di lapangan telah melakukan monitoring pendistribusian makanan bergizi.

"Selama kegiatan distribusi berjalan aman dan lancar," pungkasnya.

Sebelumnya, program MBG yang telah dilaksanakan sejak 6 Januari 2025 untuk 3.000 siswa di 10 sekolah di Kecamatan Songgom dihentikan sementara setelah masa uji coba dinyatakan selesai pada Rabu (22/1/2025).

Orangtua dan siswa berharap agar program tersebut dapat dilanjutkan karena sangat membantu, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

"Dari WA grup mengabarkan bahwa hari ini sementara dihentikan dulu sampai nanti ada pemberitahuan lagi. Untuk alasannya saya sementara belum tahu," ungkap Agus Marwoso, Wakil Kepala SDN 3 Songgom, saat ditemui di kantornya, Rabu (22/1/2025).

Agus menambahkan, beberapa siswa mengaku kecewa setelah mendengar penghentian program, terutama siswa yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan.

"Tadi pagi anak-anak menanyakan, bahkan ada yang belum sarapan menunggu makanan bergizi, karena anak-anak sangat senang sekali," kata Agus.

Ia berharap agar program MBG dapat dilanjutkan kembali, mengingat manfaatnya bagi siswa yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu. "Siswa di sini rata-rata berasal dari keluarga petani, pembuat batu bata, dan pencari pasir. Memang kebanyakan dari keluarga kurang mampu," tambahnya.

Salah satu wali murid, Istiana (35), juga mengungkapkan kebahagiaannya terhadap program MBG.

Ia berharap program tersebut dapat dilanjutkan. "Anak saya kalau di rumah makan sendiri kurang lahap. Kalau di sekolah makan bareng-bareng temannya senang. Selain itu juga bisa menghemat biaya rumah tangga," kata Istiana.

Kondisi serupa juga terjadi di SMP Negeri 3 Songgom, yang tidak menerima kiriman makanan bergizi pada hari yang sama.

Para siswa mendapatkan informasi tentang penghentian sementara program ini pada Selasa (21/1/2025) malam. "Sudah tahu hari ini tidak dapat. Tahunya semalam info dari guru. Akhirnya uang saku hari ini dibanyakin. Harapannya ya masih berlanjut," kata Zahwa, siswa kelas 8 SMPN 3 Songgom.

Wakil Kepala SMPN 3 Songgom, Dewi Antari, mengonfirmasi penghentian sementara program makan bergizi gratis.

"Informasi itu lewat WA dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk pemberhentiannya karena masa uji coba sudah cukup. Jadi dihentikan dulu. Belum ada pemberitahuan kapan akan dimulai lagi," jelas Dewi.

Dewi menambahkan bahwa hingga saat ini, tidak ada siswa yang mengeluh karena tidak mendapatkan makanan bergizi gratis.

Beberapa dari mereka bahkan menambah uang saku untuk makan. "Kami berharap makan bergizi gratis bisa dilanjutkan karena ini merupakan program pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh siswa," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pendamping Program Makan Bergizi Gratis di Brebes sekaligus Komandan Kodim 0713 Brebes, Letkol Inf Saptono Broto, menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di Songgom hanya dihentikan sehari setelah masa uji coba selesai.

"Sebenarnya bukan dihentikan, jadi masa uji cobanya sudah selesai. Sehingga ada break (istirahat) sehari. Untuk penyiapan, langsung dipegang yayasan yang ditunjuk oleh BGN (Badan Gizi Nasional) dari pusat," katanya.

Diketahui, 10 sekolah di Kecamatan Songgom menjadi sasaran program makan bergizi gratis ini, yang menyasar 3.000 siswa dari tingkat TK hingga SMA/SMK yang dimulai sejak 6 Januari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com- Program makan bergizi gratis (MBG) tidak hanya digelar di sekolah dan ruang-ruang kelas, kapal perang pun bisa menjadi 'arena' pelaksanaan program unggulan pemerintah ini.

Pada Kamis (23/1/2025), 270 anak berusia 3-7 tahun 'menyerbu' KRI Banda Aceh -593 yang bersandar di Dermaga Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dengan riang gembira, anak-anak murid Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) binaan Kolinlamil itu mengikuti pelaksanaan makan bergizi gratis di hangar helikopter KRI Banda Aceh-593 yang disulap menjadi aula makan.

Lantas, bagaimana kegiatan MBG di atas kapal perang ini?

Hiburan sulap

Sebelum menikmati santapan bergizi gratis, anak-anak diajak menikmati pertunjukan sulap.

Anak-anak itu tampak antusias ketika ikut diajari beberapa trik sulap.

“Abrakadabra,” seru pesulap yang menghibur anak-anak di atas kapal.

Suasana pun semakin meriah ketika anak-anak bertepuk tangan menyaksikan topi pesulap yang mengeluarkan beragam mainan.

Selain sulap, hadir pula hiburan badut robot dan superhero yang membuat anak-anak ingin berfoto bersama.

Meskipun kapal berjenis landing platform dock (LPD) tidak berlayar, hiburan ini menghindarkan mereka dari rasa bosan.

Nonton film dan kuis berhadiah

Anak-anak juga diajak menonton film bertema laut yang ditujukan untuk pendidikan.

Dalam film tersebut, mereka diperlihatkan tentang kehidupan bawah laut dan dampak pencemaran terhadap biota laut.

Usai menonton, anak-anak diajak bermain teka-teki berhadiah yang dipandu oleh prajurit wanita TNI AL.

“Hayo, berapa nomor lambung KRI Banda Aceh?” tanya pemandu acara.

“196,” jawab salah seorang anak, namun ternyata belum tepat.

“Belum benar. Tapi tidak apa-apa, karena semua yang berani maju ke depan akan diberikan hadiah,” kata pemandu.

Jawaban yang benar adalah 593 untuk nomor lambung KRI Banda Aceh.

Santap makan bergizi gratis

Setelah lebih dari dua jam dihibur oleh TNI AL, tiba saatnya anak-anak menyantap makanan bergizi gratis.

Makanan itu dibagikan oleh para prajurit yang membawa nampan makanan.

Menu yang disajikan mencakup sayur capcay, rolade ayam, perkedel tahu, susu, dan buah pisang, serta air mineral.

“Mari adik-adik dibuka makanannya,” ajak prajurit wanita AL pemandu acara.

Tak lama setelahnya, anak-anak pun mulai menyantap hidangan.

Beberapa dari mereka bahkan tak sabar hingga tertidur sebelum waktu makan tiba.

“Enak, dapat susu juga,” ungkap seorang anak berusia 6 tahun ketika ditanya soal makanan yang ia terima.

Anak laki-laki itu juga mengaku senadng dengan program makan bergizi gratis yang digelar di atas kapal perang ini.

Ketahanan pangan Kolinlamil

Panglima Kolinlamil Laksamana Muda TNI Hudiarto Krisno Utomo memimpin langsung pelaksanaan acara MBG ini.

Ia menjelaskan bahwa semua makanan yang disajikan dimasak oleh prajurit TNI AL di atas KRI Banda Aceh-593.

“Makanan yang kita makan ini agak sedikit unik, yang pertama ini didapat dari kebun ketahanan pangan Kolinlamil sendiri. Kebun ketahanan pangannya adalah Ibu Ibu Jalasenastri (istri-istri prajurit AL),” kata Krisno.

“Masaknya, itu bukan di dapur darat, tapi di dapur kapal,” ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Pangkolinlamil menegaskan pentingnya edukasi di luar ruangan.

“Kami ingin menyampaikan bahwa edukasi tidak selalu harus berada di dalam ruangan, di dalam kelas. Edukasi seperti ini sangat penting karena justru dari mulai awal mereka sudah punya jiwa kebaharian,” ungkap Krisno.

Ia berharap ke depannya banyak sekolah yang datang ke Kolinlamil untuk mendapatkan pengalaman serupa.

Pangkolinlamil membuka pintu untuk edukasi anak-anak termasuk program MBG.

“Kami siap menerima adik-adik dan bapak ibu sekalian kapan saja,” ujar Panglima Kolinlamil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Handayani mengaku kurang tidur karena menjalankan program Makan Bergizi Gratis yang dimulai sejak 6 Januari 2025.

Dia mengatakan, program MBG adalah kegiatan yang hampir tidak terputus dilakukan setiap hari, sehingga ini menyita waktu istirahatnya.

"Karena masaknya hampir setiap hari, selama seminggu, dan akan berlangsung selama setahun, jadi kegiatan yang tidak pernah berhenti, makanya saya mulai agak kurang tidur," imbuh Dadan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Kegiatan ini berlangsung mulai pagi, bahkan subuh, untuk mempersiapkan masakan, dan kemudian dibagikan kepada para siswa pada siang hari.

"Kita sore sudah evaluasi, subuh sudah masak (lagi), dan kemudian deliver, kita sudah deg-degan lagi apa yang akan terjadi," tuturnya.

Sebab itu, Dadan meminta keterlibatan semua pihak untuk membantu menjalankan program MBG ini.

Salah satunya adalah BPOM sebagai pengawas keamanan, gizi, dan mutu makanan yang dibagikan kepada anak-anak Indonesia ini.

"Dan saya kira BPOM akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program ini," imbuh dia.

Dia juga mengatakan, setelah berjalan selama 18 hari, cakupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih jauh dari target, yakni hanya 0,7 persen.

Meski demikian, perkembangan program MBG masih ke arah positif, yakni dengan penambahan cakupan yang semula hanya 190 SPPG di 26 provinsi, kini menjadi 244 SPPG di 33 provinsi.