PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, diperkirakan akan menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat setempat.

Permintaan terhadap hasil ternak, kebun sayur, dan tambak ikan diprediksi akan melonjak seiring dengan bertambahnya jumlah dapur umum atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di kota tersebut.

Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 1016 Palangka Raya, Kolonel Arh Jimmy Hutapea, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha yang muncul akibat kehadiran program MBG.

“Dapur umum-dapur umum yang menjadi pusat produksi makan bergizi gratis ini membutuhkan bahan baku yang banyak. Masyarakat harus menangkap itu sebagai sebuah peluang, ini akan sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ungkap Jimmy saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (23/1/2025).

TNI juga berperan dalam program MBG, di mana Kodim 1016 Palangka Raya bertugas memfasilitasi komunikasi antarlembaga, termasuk Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Balai Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Jimmy menjelaskan bahwa satu dapur umum dapat memproduksi hingga 3.000 porsi makanan per hari.

"Setiap satu porsi makanan membutuhkan banyak bahan baku, mulai dari sayur-sayuran, telur ayam, daging ayam, ikan, buah-buahan, dan sumber makanan bergizi lengkap lainnya," tuturnya.

KOMPAS.COM/AKHMAD DHANI Komandan Kodim 1016 Palangka Raya, Kolonel Arh Jimmy Hutapea, saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Kamis (23/1/2025).

Lebih lanjut, Jimmy menjelaskan bahwa rencananya akan dibangun 20 dapur umum untuk memenuhi target penyediaan makanan bagi sekitar 80 ribu siswa di Palangka Raya.

“Ini dapurnya akan diperbanyak, rencananya sampai 20 dapur umum untuk memenuhi target seluruh siswa di Palangka Raya yang jumlahnya sekitar 80 ribu sekian,” tambahnya.

Kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Kalteng, Elisa Agustino, menegaskan bahwa program ini diharapkan dapat menggerakkan berbagai sektor, termasuk pelaku usaha lokal.

“Program ini diharapkan bisa menggerakkan seluruh sektor, baik itu UMKM, Bumdes, dan lain-lain,” ungkap Elisa saat diwawancarai, Kamis (23/1/2025).

Elisa menjelaskan bahwa untuk bergabung sebagai penyedia bahan baku MBG, usaha penyedia bahan makanan milik masyarakat harus berbadan hukum.

Hal ini penting agar pencatatan laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.

“Misalnya sudah ada CV, UD, dan status hukum badan usaha lainnya, jadi ketika barang itu kami beli, mereka juga harus punya kuitansi yang resmi dari badan usahanya,” tuturnya.

Namun, bagi peternak, pekebun sayur, dan petambak ikan yang belum memiliki legalitas, tetap dapat menjual hasil usahanya untuk bahan baku MBG dengan menitipkan produk mereka ke badan usaha resmi. “Misalnya tetap mau menjual produknya tapi belum punya legalitas, bisa dititipkan ke UMKM, kelompok koperasi, atau Bumdes untuk menjualnya,” ungkap Elisa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berfokus mendukung program 3 juta rumah melalui penyediaan tipe hunian Transit Oriented Development (TOD) atau hunian yang terintegasi dengan transportasi umum.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pun menjadi kendaraan untuk pendanaan pembangunan dan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) TOD tersebut.

Erick menyatakan pembangunan TOD juga akan diperluas ke kawasan bandara.

Unsplash/Brandon Griggs Ilustrasi apartemen.

“Kami melihat perumahan mesti dekat dengan transportasi publik, selain itu ini juga sesuai dengan lahan yang kami punya yakni pipih dan cocok untuk konsep tinggi,” jelas Erick dalam siaran pers, Rabu (22/1/2025).

Hunian TOD yang diusung BUMN memiliki sekitar 800 sampai 1.200 unit hunian. Untuk memiliki hunian di TOD tersebut, pemerintah melalui BTN memberikan dua skema yakni 60 persen menggunakan KPR Non-Subsidi dan 40 persen dengan KPR Subsidi.

Dengan fokus pada penyediaan TOD, Erick menuturkan konsep tersebut akan menjamin ketersediaan infrastruktur seperti jalan dan listrik.

“Kami juga tidak mau terjebak di landed house karena 70 persen wilayah Indonesia merupakan laut. Kemudian dalam 30 persen kawasan darat itu merupakan kawasan pertanian, industri, sehingga mapping peta pertanahan ini harus benar-benar akurat,” ujar Erick.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, konsep TOD menjadi opsi yang akan menarik masyarakat urban berpenghasilan tanggung, yakni sekitar Rp 12 juta hingga Rp 15 juta per bulan, yang selama ini sulit untuk membeli rumah di pusat kota karena harga yang terlalu tinggi.

“Solusi dari keterbatasan lahan untuk penyediaan hunian dengan harga terjangkau di daerah perkotaan adalah memanfaatkan lahan milik pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen dengan konsep TOD. Ini merupakan bentuk sinergi BUMN yang paling nyata dalam Program Tiga Juta Rumah,” ujar Nixon.

Konsep TOD telah menjadi tren yang diminati di berbagai kota besar di dunia karena sifatnya yang efisien dalam hal penggunaan lahan dan mengurangi kemacetan lalu-lintas melalui penggunaan transportasi umum.

Dalam konsep TOD yang diusulkan BTN, pembangunan hunian vertikal atau apartemen dapat dilakukan oleh PT Perumnas (Persero) di atas lahan stasiun kereta milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) atau lahan-lahan Pemerintah Daerah seperti PD Pasar Jaya.

Menurut Nixon, harga jual apartemen TOD akan terjangkau oleh masyarakat urban melalui KPR dengan tenor 25 sampai 30 tahun.

“Di Jakarta, contohnya, ada lebih dari 140 lokasi PD Pasar Jaya. Kalau mau kita bangun, berarti ada 140 tower. Kemudian juga ada lahan kereta api di Manggarai dan sebagainya. Jadi, banyak sebenarnya yang bisa dioptimalkan untuk perumahan kelompok urban,” tambah Nixon. (Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Putri Werdiningsih)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co. id dengan judul:DukungProgram 3 Juta Rumah, Erick Thohir Dorong BTN Pasarkan KPR Hunian TOD

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berfokus mendukung program 3 juta rumah melalui penyediaan tipe hunian Transit Oriented Development (TOD) atau hunian yang terintegasi dengan transportasi umum.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pun menjadi kendaraan untuk pendanaan pembangunan dan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) TOD tersebut.

Erick menyatakan pembangunan TOD juga akan diperluas ke kawasan bandara.

Unsplash/Brandon Griggs Ilustrasi apartemen.

“Kami melihat perumahan mesti dekat dengan transportasi publik, selain itu ini juga sesuai dengan lahan yang kami punya yakni pipih dan cocok untuk konsep tinggi,” jelas Erick dalam siaran pers, Rabu (22/1/2025).

Hunian TOD yang diusung BUMN memiliki sekitar 800 sampai 1.200 unit hunian. Untuk memiliki hunian di TOD tersebut, pemerintah melalui BTN memberikan dua skema yakni 60 persen menggunakan KPR Non-Subsidi dan 40 persen dengan KPR Subsidi.

Dengan fokus pada penyediaan TOD, Erick menuturkan konsep tersebut akan menjamin ketersediaan infrastruktur seperti jalan dan listrik.

“Kami juga tidak mau terjebak di landed house karena 70 persen wilayah Indonesia merupakan laut. Kemudian dalam 30 persen kawasan darat itu merupakan kawasan pertanian, industri, sehingga mapping peta pertanahan ini harus benar-benar akurat,” ujar Erick.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, konsep TOD menjadi opsi yang akan menarik masyarakat urban berpenghasilan tanggung, yakni sekitar Rp 12 juta hingga Rp 15 juta per bulan, yang selama ini sulit untuk membeli rumah di pusat kota karena harga yang terlalu tinggi.

“Solusi dari keterbatasan lahan untuk penyediaan hunian dengan harga terjangkau di daerah perkotaan adalah memanfaatkan lahan milik pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen dengan konsep TOD. Ini merupakan bentuk sinergi BUMN yang paling nyata dalam Program Tiga Juta Rumah,” ujar Nixon.

Konsep TOD telah menjadi tren yang diminati di berbagai kota besar di dunia karena sifatnya yang efisien dalam hal penggunaan lahan dan mengurangi kemacetan lalu-lintas melalui penggunaan transportasi umum.

Dalam konsep TOD yang diusulkan BTN, pembangunan hunian vertikal atau apartemen dapat dilakukan oleh PT Perumnas (Persero) di atas lahan stasiun kereta milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) atau lahan-lahan Pemerintah Daerah seperti PD Pasar Jaya.

Menurut Nixon, harga jual apartemen TOD akan terjangkau oleh masyarakat urban melalui KPR dengan tenor 25 sampai 30 tahun.

“Di Jakarta, contohnya, ada lebih dari 140 lokasi PD Pasar Jaya. Kalau mau kita bangun, berarti ada 140 tower. Kemudian juga ada lahan kereta api di Manggarai dan sebagainya. Jadi, banyak sebenarnya yang bisa dioptimalkan untuk perumahan kelompok urban,” tambah Nixon. (Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Putri Werdiningsih)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co. id dengan judul:DukungProgram 3 Juta Rumah, Erick Thohir Dorong BTN Pasarkan KPR Hunian TOD

KOMPAS.com - Rumah Djan Faridz digeledah Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (22/1/2025) malam.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, penggeledahan rumah Djan Faridz disebut terkait penyidikan dan pencarian buronan Harun Masiku.

Dalam penggeledahan itu, KPK membawa keluar dua koper ukuran sedang, satu koper kecil, satu kardus, dan satu tas jinjing dari rumah Djan Faridz pada Kamis (23/1/2025) dini hari.

Lantas, siapa itu Djan Faridz?

Djan Faridz lahir pada 5 Agustus 1950 di Jakarta. Dia merupakan lulusan Fakultas Arsitektur, Universitas Tarumanegara pada 1973.

Djan merupakan sosok politikus senior dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dia pernah menjadi Ketua Umum PPP namun mengundurkan diri pada 2018. Setelah itu, menduduki jabatan anggota Majelis Kehormatan PPP periode 2020-2025.

Tahun 2004, Djan Faridz juga menjadi anggota Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Bahkan pada 2009, ia dipercaya menjadi Bendahara NU cabang Jakarta.

Pada tahun 2009, Djan terpilih sebagai wakil DKI Jakarta di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) setelah berhasil mengumpulkan 200.000 suara dukungan.

Eks Menteri Perumahan Rakyat Era SBY

Meski telah terpilih sebagai wakil DKI Jakarta di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Djan mengundurkan diri karena ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Menteri Perumahan Rakyat pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014.

Tepatnya pada Oktober 2011, Djan menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat menggantikan Suharso Monoarfa.

Jabatan Djan Faridz sebagai Menteri Perumahan Rakyat pun diemban hingga tahun 2014.

Beberapa tahun berselang, kiprah Djan di lembaga eksekutif kembali berlanjut karena ia ditunjuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang menjabat pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pelantikan Djan Faridz sebagai Wantimpres dilakukan Jokowi pada Senin (17/7/2023) di Istana Negara, Jakarta.

Seorang Pengusaha

Pria kelahiran 5 Agustus 1950 itu tidak hanya dikenal di dunia politik namun juga merupakan seorang pengusaha.

Djan diketahui merupakam pendiri dan pemilik dari PT Priamanaya Djan International. Perusahaan induk dari Priamanaya Group yang didirikan pada April 1982 di Jakarta.

Dikutip dari laman resmi PT Priamanaya Djan International, pada awalnya perusahaan ini banyak bergerak di bidang konstruksi dengan menangani berbagai proyek pembangunan antara lain gedung perkantoran, perumahan dan jalan raya yang bekerja sama dengan pihak pemerintah maupun swasta.

Namun dalam perkembangannya, PT Priamanaya Djan International kini bergerak di empat lini bisnis, yakni energi kelistrikan, pertambangan, properti, dan perdagangan.

Anak perusahaannya meliputi PT Impa Energy, PT Priamanaya Energi, PT Andritz Hydro, PT Priamanaya Telekomunikasi, PT Dizamatra Powerindo, PT Priamanaya Layanan Energi, PT Radinka Aria International, PT Priamanaya Kelola, PT Adimas Baturaja Cemerlang, PT Priamanaya Jasa Boga, PT Adimas Batubara Cemerlang, PT Priamanaya Parking, PT Aria Panditya Powerindo, PT Pandhega Shora, PT Raditya Powerindo, dan PT Djan Resources.

Adapun sepak terjang sebagai pengembang properti, PT Priamanaya Djan International mulai masuk pada awal tahun 2000-an.

Sebuah proyek pertama yang diluncurkan pada 2005 yaitu Blok A Pasar Tanah Abang.

Dinilai prospektif, PT Priamanaya Djan International pun mulai mengembangkan beberapa proyek properti lainnya.

Perusahaan ini pun mengembangkan dan merencanakan proyek-proyek properti lainnya yang kebanyakan berupa bangunan multifungsi (mixed use property). Seperti halnya pusat perbelanjaan, apartemen, dan hotel.

Sejumlah portofolio proyek properti besutan PT Priamanaya Djan International yakni Blok B Pasar Tanah Abang, Season City, Graha Kramat 7, dan Pakubuwono Wave.

Penulis: Erwina Rachmi Puspapertiwi | Editor: Inten Esti Pratiwi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan ada kesalahan teknis dalam proses penyajian makan di Sukoharjo, Jawa Tengah, sehingga mengakibatkan puluhan siswa keracunan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan, ayam yang diberikan kepada siswa kurang matang.

"Sudah aman. Itu jelas-jelas kesalahan teknis lah. Ya ada dalam proses masak yang kurang matang," ujar Dadan, di Istana, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Dadan mengatakan, pihaknya tidak akan memberi sanksi kepada orang yang memasak ayam tersebut.

Dia memastikan Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi untuk memperlancar program makan bergizi gratis.

"Enggak, itu bukan kesalahan dia juga. Jadi, ada hal yang memang di awal kan memang harus dibenahi ya. Jadi ini sudah jadi evaluasi bersama dan alhamdulillah sudah lancar," tuturnya.

Dadan mengaku dirinya pun turun tangan untuk mengontrol pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, puluhan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (16/1/2025).

Salah satu korban keracunan, Melani, mengatakan menu makanan yang disajikan saat itu terdiri dari nasi putih, ayam tepung, tumis wortel tahu, buah naga, dan susu.

Untuk ayamnya, kata Melani, sedikit bau dan berlendir. Karena tidak tahu, ia tetap memakannya.

"Yang kemarin itu ayamnya kayak sudah bau, berlendir. Yang lainnya enak. Ayamnya doang (yang tidak enak). Kemarin (saya) makan," ucap dia.

KOMPAS.com -Kabupaten Sumbawa Barat yang terletak di Nusa Tenggara Barat kini menjadi incaran para calon pemilik rumah.

Dikenal sebagai daerah yang menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi, Sumbawa Barat menyediakan opsi perumahan terjangkau melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Ini membuatnya menjadi salah satu daerah yang menarik bagi mereka yang mencari hunian yang ekonomis namun berkualitas.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kabupaten Sumbawa Barat:

1. Baiti Jannati Taliwang: Tipe 36/100

Terletak di Taliwang, proyek ini menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 100 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Baiti Jannati Lombok, proyek ini menyediakan total 255 rumah.

Setiap unit dijual seharga Rp 168 juta, di mana 253 rumah telah terjual dan hanya tersisa 2 unit.

2. Bintang Madani: Tipe 36/120

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Graha Bintang Madani dan juga berada di Taliwang.

Menawarkan rumah tapak seluas 36 meter persegi pada lahan 120 meter persegi, proyek ini menyediakan 54 unit.

Dengan harga per unit sebesar Rp 168 juta, hingga kini sudah terjual 51 rumah, menyisakan 3 unit yang masih tersedia.

3. Graha Bintang Bertong: Tipe 36/100

Berlokasi di Taliwang, proyek ini juga merupakan hasil pengembangan PT Graha Bintang Madani.

Rumah tapak yang ditawarkan memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 100 meter persegi.

Dari 34 rumah yang disediakan, 16 unit telah terjual, dan saat ini masih ada 18 unit yang siap dipasarkan dengan harga per unit Rp 168 juta.

Kenapa Harga Rumah di Sumbawa Barat Sangat Terjangkau?

Keberadaan rumah subsidi dengan harga di bawah Rp 200 juta di Kabupaten Sumbawa Barat menjadikan kawasan ini menarik bagi banyak calon pemilik rumah.

Hal ini dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah dan pengembang yang menyediakan hunian dengan harga yang lebih bersahabat.

Proyek-proyek seperti Baiti Jannati, Bintang Madani, dan Graha Bintang Bertong menunjukkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Dengan pilihan yang beragam dan harga yang kompetitif, Sumbawa Barat berpotensi menjadi pilihan utama bagi siapa saja yang ingin memiliki rumah dengan anggaran terbatas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tidak memprioritaskan pemberian susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Jakarta.

Hal ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips Jusario Vermonte seusai meninjau distribusi MBG di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 5 Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat.

“Belum tahu (kapan ada susu). Yang jelas dijalankan adalah menu yang sudah disusun oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” kata Philips kepada wartawan, Selasa (21/1/2025).

Kenapa tak ada susu dalam MBG di Jakarta?

Philips menerangkan, pemberian susu dalam program MBG di Jakarta saat ini bukan menjadi prioritas.

Faktor utamanya didasari karena belum adanya sentra sapi yang bisa dijadikan pilihan untuk diajak kerja sama oleh pemerintah dalam program MBG.

“Per hari ini dia (Jakarta) bukan sentra susu, pernyataan dari BGN adalah diprioritaskan pada tempat-tempat yang memiliki sentra sapi,” tutur Philips.

Kondisi ini juga diterapkan di wilayah lain, yang mengartikan bahwa sentra sapi menjadi patokan pemerintah untuk memasok susu di dalam program MBG.

“Jadi itu bergantung dari bagaimana lokasi tempat itu, apakah dia (di wilayahnya) punya sentra susu atau enggak,” terang Philips.

Philips berujar, penambahan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan mencapai 2.000 titik pada Agustus 2025 juga menjadi cara memetakan sentra sapi yang tersebar di Indonesia.

Namun, Jakarta hingga kini belum tercatat sebagai salah satunya.

“Jadi di antara tempat-tempat itu ada yang ada sentra susunya, (misal) di Cimahi ada, dan lain-lain,” ujar Philips.

“Itu bergantung dari bagaimana lokasi tempat itu, apakah dia punya sentra susu atau enggak,” tambahnya.

Apa pengganti susu?

Philips menegaskan, pemenuhan gizi yang ada dalam kandungan susu masih dapat digantikan dengan sumber protein lainnya, salah satunya telur.

“Sejauh ini menurut Badan Gizi dan juga SPPG yang ada di Jakarta, ada protein yang digantikan oleh sumber. Ada telur, ada daging, dan lain-lain,” ujar Philips.

Ia memastikan, sumber protein yang menjadi pengganti susu ini sudah melalui proses kajian BGN.

Dengan begitu, kecukupan gizi pada anak juga dipastikan telah memenuhi standar.

Apa kata ahli gizi soal susu diganti protein?

Pakar gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, mengatakan, penggantian susu dengan sumber protein lainnya justru dinilai tidak tepat.

Ia menilai, susu memiliki banyak manfaat kesehatan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

Selain itu, susu memberikan nutrisi yang tidak dapat digantikan oleh pangan nabati seperti daun kelor, maupun pangan hewani lainnya.

Kandungan protein dan asam lemak esensial seperti omega-3, omega-6, dan DHA yang ada salam susu sangat penting untuk perkembangan otak anak.

"Susu adalah makanan kaya gizi yang lezat, memberikan nilai penting untuk makanan bergizi gratis di sekolah, menyehatkan dan disukai secara umum oleh siswa," tutur Prof. Tria.

Meski demikian, Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat Dr. dr. Tan Shot Yen, M.Hum menjelaskan, alternatif protein hewani masih bisa disiasati sebagai solusi

“Susu adalah protein hewani. Kalau alternatif yang setara dengan susu, tentu adalah protein hewani yang lain, seperti telur, ikan, atau ayam,” ujar Tan.

Namun, pengolahan protein hewani pengganti susu ini harus diperhatikan.

Tan menyarankan agar tidak terlalu sering dimasak dengan cara digoreng tepung atau dipanggang dan menggunakan banyak minyak.

Hal ini penting demi memastikan kandungan gizi protein hewani dapat diserap anak.

KULON PROGO, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengalokasikan anggaran Rp 14.430.681.751 untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Dana ini berasal dari langkah efisiensi anggaran, termasuk menunda kegiatan yang tidak prioritas.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo, Taufik Amrullah, menyebutkan salah satu kegiatan yang ditunda adalah pengadaan mobil dinas kepala daerah senilai Rp 1,2 miliar.

“Penundaan kegiatan misalnya, penundaan pengadaan mobil dinas KDH (kepala daerah) sebesar Rp1,2 miliar,” ujar Taufik, Rabu (22/1/2025).

Anggaran MBG sementara disimpan dalam rekening belanja tidak terduga (BTT) sambil menunggu petunjuk teknis (juknis) dan pelaksanaan (juklak) dari pemerintah pusat.

Rasionalisasi Anggaran

Untuk mendukung likuiditas keuangan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan melakukan rasionalisasi 11 persen dari pagu anggaran, kecuali di tingkat kecamatan.

Taufik menyatakan bahwa efisiensi ini dilakukan tanpa mengurangi capaian kegiatan maupun belanja wajib dan mengikat seperti gaji, tunjangan, honor tenaga kontrak, serta biaya operasional lainnya.

“Dari sisi kemampuan fiskal daerah, Kulon Progo masuk kategori rendah, sehingga sangat berharap alokasi untuk MBG didanai dari dana transfer atau langsung oleh pemerintah pusat,” tambah Taufik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan tidak ada keracunan menu makan bergizi gratis (MBG) di Nunukan, Kalimantan Utara.

"Enggak ada (kejadian keracunan). Itu hanya satu orang yang menemukan sesuatu dan itu tidak ada kejadian," kata Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Pihaknya sudah memeriksa kejadian itu. Ia pun memastikan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aman.

"Sudah tahu dan itu tidak ada kejadian. Aman, aman (dapurnya)," ucap Dadan.

Sebelumnya diberitakan, kasus anak sekolah keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan di Nunukan, Kalimantan Utara.

Puluhan murid dan sejumlah guru SDN 03 Nunukan Selatan, Nunukan, Kalimantan Utara, mengalami diare, diduga akibat menu MBG yang disajikan pada Senin (13/1/2025) lalu.

Pihak sekolah menduga, kejadian tersebut disebabkan oleh lauk yang sudah basi dalam menu ayam kecap yang disajikan.

‘’Kami, pihak sekolah menduga, menu pengantaran makan pagi yang tidak habis, dibagikan untuk menu pengantaran siang.

Karena memang ada lauk yang basi, ada juga yang masih bagus,’’ ujar Kepala Sekolah SDN 03 Nunukan Selatan Hairudin, saat dihubungi, Kamis (16/1/2025).

Dugaan tersebut berdasarkan sejumlah pengakuan murid-murid yang mengalami diare dan menceritakan peristiwa tersebut kepada orang tua mereka.

Meski begitu, tidak sedikit juga murid yang tidak terkena diare.

’Yang tidak mengalami diare, mungkin kebagian lauk yang bagus,’’ kata Hairudin lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah hanya digunakan untuk membangun infrastruktur bagi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Sementara itu, anggaran untuk menu makanan bergizi, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetap menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"CSR itu tidak akan digunakan untuk makan bergizi, tapi siapkan infrastruktur yang akan jadi mitra bagi Badan Gizi. Seperti juga pemda-pemda. SPPG tetap dari kita. Dipastikan dari APBN, ya," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Adapun pemerintah sudah mengalokasikan dana Rp 71 triliun untuk program unggulan ini.

Penerima program juga akan ditambah secara bertahap, dengan rincian 3 juta dari Januari-April 2025 menjadi 6 juta dari April-Agustus 2025.

Lalu, mencapai 15 juta hingga 17,5 juta dari Agustus-September 2025.

Seturut rencana, pembuat kebijakan bakal menambah anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat sepanjang tahun ini.

Berdasarkan perhitungan BGN, dibutuhkan anggaran senilai Rp 100 triliun untuk membiayai MBG dari September-Desember 2025.

"Nah, Bapak (Presiden) ingin di akhir 2025, 82,9 juta sudah terima. Dan anggarannya Bapak sudah siapkan. Kalau mulai dari September, dikejar sejumlah itu Rp 100 triliun," ucap Dadan.

"Tapi kalau misalnya dikejarnya mulai dari bertahap mulai Oktober-November itu bisa kurang dari itu. Rp 100 triliun kalau dari September," imbuhnya.

Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan, Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa dana untuk anggaran tambahan makan bergizi gratis telah tersedia.

Hal ini diketahui setelah pemerintah mengkaji kembali pos-pos pengeluaran.

Kendati begitu, Dadan enggan mengungkapkan pos pengeluaran apa saja yang bisa dikurangi.

"Ada dong, ada sekali (dananya). Ini hanya masalah efisiensi penggunaan anggaran, di mana ada hal yang ternyata bisa diefisienkan. Tapi detilnya itu ada di Presiden dan Menkeu yang siapkan," tandas Dadan.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah ingin menambah dana untuk program MBG.

Sejumlah usulan mengemuka, mulai dari memanfaatkan dana zakat, cukai rokok, hingga CSR BUMN.

Program Makan Bergizi Gratis sudah dimulai pada 6 Januari 2025.

Pada akhir pekan lalu, Prabowo dilaporkan gelisah karena banyak anak-anak belum merasakan program unggulannya tersebut.

Kegelisahan itu lantas membuat Kepala Negara mengumpulkan kepala lembaga hingga menteri terkait untuk memecahkan masalah bersama demi percepatan penetrasi MBG.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan, program makan bergizi gratis (MBG) tidak akan dibiayai oleh pihak asing.

Kalaupun ada pembiayaan asing, hanya berupa technical assistant.

"Kita enggak ada mekanisme itu. Itu paling kan kalau ada technical assistant, bantuan peralatan, itu juga belum ada. Nggak ada namanya makan bergizi dari negara asing, nggak ada," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Terkait minat kerja sama China dan Jepang dalam program itu, Dadan mengungkapkan, secara teknis masih harus dibahas lebih lanjut.

Diketahui, Jepang sebelumnya menyampaikan minat kerja sama dalam program tersebut, dalam bentuk pengiriman tenaga ahli serta bantuan peningkatan sektor perikanan dan pertanian.

Sebab, negara itu sudah berpengalaman mengelola makan bergizi selama 80 tahun.

"Itu hal-hal yang secara teknis pun masih harus dibicarakan, belum tentu tahun ini. Bisa jadi 3 tahun lagi, kan hanya komitmen saja," ucap Dadan.

Ia lantas mengungkapkan, anggaran program MBG murni dari pemerintah Indonesia.

Pemerintah sudah mengalokasikan dana Rp 71 triliun tahun 2025 untuk program unggulan ini.

Penerima program pun akan ditambah secara bertahap, dengan rincian 3 juta dari Januari-April 2025 menjadi 6 juta dari April - Agustus 2025.

Lalu, mencapai 15 juta hingga 17,5 juta dari Agustus - September 2025.

Seturut rencana, pembuat kebijakan bakal menambah anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat sepanjang tahun ini.

Berdasarkan perhitungan BGN, dibutuhkan anggaran senilai Rp 100 triliun untuk membiayai MBG dari September - Desember 2025.

"Nah, Bapak (Presiden) ingin di akhir 2025, 82,9 juta sudah terima. Dan anggarannya Bapak sudah siapkan. Kalau mulai dari September, dikejar sejumlah itu Rp 100 triliun," ucap Dadan.

"Tapi kalau misalnya dikejarnya mulai dari bertahap mulai Oktober-November, itu bisa kurang dari itu. Rp 100 triliun kalau dari September," imbuhnya.

BEKASI, KOMPAS.com - Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi-koperasi perikanan, khususnya koperasi petani tambak ikan, untuk ikut menjadi pemasok program makan bergizi gratis.

Hal itu dikatakan Ferry usai panen ikan di tambak milik Koperasi Mina Mambo Sekar Sejahtera di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (22/1/2025).

“Kalau yang di sini (Koperasi Mina Mambo) menghasilkan ikan nila salin, bisa kita suplai ke dapur (makan bergizi gratis) yang ada di Bekasi ini,” kata Ferry.

Ferry melanjutkan, pihaknya akan mendata koperasi-koperasi perikanan yang bisa menjadi pemasok makan bergizi gratis. “Kami akan kembangkan dan dorong ini. Karena ini salah satu cita-cita Pak (Presiden) Prabowo Subianto untuk membangun agromaritim. Jadi sebenarnya bukan hanya budidaya, tapi juga koperasi perikanan (sektor) laut juga akan kami kembangkan,” ujar Ferry.

Wamenkop mengatakan, hampir di seluruh sentra perikanan terdapat koperasinya. Namun, saat ini banyak yang tidak aktif. “Sekarang banyak yang tidak aktif. Sekarang melalui LPDB, akan kami dorong kegiatan koperasi di sektor perikanan,” kata Ferry.

Kementerian Koperasi akan menggulirkan dana melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk mengembangkan kegiatan budidaya ikan. “Nanti akan kami dorong kegiatan koperasi di sini, terutama untuk meningkatkan volume dan penambahan fasilitas pemrosesan serta kegiatan pelatihan untuk meningkatkan pemasaran dan penjualan dari hasil budidaya di sini,” ujar Wamenkop.

Di sisi lain, Kemenkop juga berkomitmen untuk memperbanyak jumlah anggota dari petani tambak ikan.

Ferry mengatakan, petani-petani tambak ikan nantinya akan dilibatkan secara intensif untuk mengelola kolam atau tambak. Sebab menurut dia, masih banyak tambak yang belum dikelola dengan maksimal.