JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat masih memandang keliru terkait bantuan investasi dari Qatar yang akan membangun 1 juta rumah dengan program rumah gratis bagi masyarakat di pedesaan yang dibangun Pemerintah.

Berikut Kompas.com rangkaikan perbedaan serta penjelasakannya:

Pada 8 Januari 2025 silam, Pemerintah telah mendapatkan investor perdananya untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah dari Qatar.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan, investasi ini merupakan kerja sama antar-pemerintah atau Government-to-Government (G2G).

"Ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," ujarnya usai penandatanganan MoU.

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Dan lebih diprioritaskan sementara ini untuk investor yang sekarang adalah di perkotaan," imbuh Ara.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan, karena targetnya di perkotaan, jenis rumah yang akan dibangun berupa rumah susun (rusun).

"Ini yang lebih (pembangunan) rusun, lebih verticalhousing," katanya.

Diketahui, investasi yang masuk dari Qatar ini sudah termasuk skema pendanaan, kontraktor, serta isinya.

Sedangkan Pemerintah Indonesia bertugas menyediakan lahan-lahan yang akan digunakan membangun 1 juta rumah tersebut.

Perbedaan rumah investasi Qatar dan yang dibangun Pemerintah secara gratis

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, pembangunan rumah dari Qatar tersebut tidaklah gratis. Artinya, berbeda dengan yang dibangun Pemerintah.

Hashim mengutarakan hal ini usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

"Itu di kota, itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI, ada di luar negeri, ada di sini. Kalau di pedesaan (rumah gratis), itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda," tegas Hashim.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengutarakan, rumah gratis ini berbeda dengan yang akan dibangun Qatar. Sebab, Qatar akan menjual rumah tersebut kepada konsumen.

Sementara untuk rumah gratis, pembangunannya akan dilaksanakan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut nantinya akan mendaftar menjadi pengembang supaya bisa menjalankan strategi produktif.

"Dia lah (UMKM) yang beli tanah itu, dialah yang membangun," ungkap Bonny.

Untuk gratis, negara akan membayarkan cicilan Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun dengan pagu anggaran Rp 100 juta.

“Kalau Rp 600.000 cicilan rumah ini dijadikan satu Keputusan Presiden (Keppres), mereka yang miskin dapat berhak mendapatkan cicilan dari negara untuk membeli rumah,” ungkap Bonny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak masyarakat yang sudah melunasi kredit pemilikan rumah (KPR), namun belum menerima sertifikat rumah mereka. Hal ini disebabkan oleh ulah pengembang (developer) dan notaris yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian BUMN dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan upaya 'bersih-bersih'.

Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati hak kepemilikan rumah dengan perlindungan hukum yang memadai.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, upaya ini adalah pondasi penting dalam mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut melibatkan banyak pihak, baik swasta maupun sistem perbankan, seperti Himpunan Bank Negara (Himbara) dan bank swasta.

"Program 3 juta rumah ini harus disukseskan, dan BTN mengayomi 82 persen dari perumahan subsidi," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/6/2025).

Masalah Sertifikat KPR

Berdasarkan data BTN, sejak 2019, sekitar 120.000 rumah yang dibangun oleh BTN mengalami masalah penerbitan sertifikat.

Dalam lima tahun terakhir, BTN telah menyelesaikan masalah sertifikat untuk sebagian besar rumah tersebut, menyisakan 38.144 rumah yang belum mendapatkan sertifikat.

Erick meminta Himbara, khususnya BTN, untuk memasukkan pengembang dan notaris bermasalah ke dalam daftar hitam atau blacklist.

"Mohon maaf developer dan notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta di-blacklist, di BTN," ujar Erick.

Selain itu, Erick juga meminta Himbara untuk menyatukan data dan meninjau kembali pengembang serta notaris yang bekerja sama dengan mereka. Jika ditemukan pengembang dan notaris bermasalah, mereka harus segera diblacklist.

"Ini demi perlindungan masyarakat yang sudah membayar cicilan rumah bertahun-tahun dan berhak menerima sertifikat atas rumah yang mereka beli," tambah Erick.

Penyelesaian Bertahap

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan penyelesaian masalah sertifikat untuk 38.144 rumah akan dilakukan bertahap.

BTN menargetkan 15.000 sertifikat rumah dapat diselesaikan pada tahun ini, dilanjutkan dengan 15.000 sertifikat rumah pada 2026. Sisa sertifikat diharapkan dapat diselesaikan pada akhir 2027.

Nixon menjelaskan, penyelesaian masalah ini memerlukan waktu yang cukup lama karena melibatkan sengketa lahan dan masalah hukum.

Selain itu, BTN melakukan profiling dan memberikan rating terhadap pengembang, mulai dari Platinum, Gold, Bronze, hingga non-rating.

Pengembang yang masuk kategori non-rating tidak akan diberi prioritas dalam pengajuan KPR atau Kredit Yasa Griya.

"Selain itu, kami juga akan menghentikan kerja sama dengan developer yang sertifikatnya masuk kategori Luar Ambang Toleransi (LAT)," jelas Nixon.

Developer LAT adalah mereka yang bermasalah dalam administrasi penyelesaian dokumen sertifikat karena melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh bank.

Perbaikan Sistem Notaris

BTN juga akan melakukan perbaikan terhadap sistem notaris, termasuk melakukan profiling dan mendata ulang notaris yang bekerja sama dengan mereka.

Notaris yang baik dan bertanggung jawab akan diberi rating, sementara yang bermasalah akan diberi peringatan.

"Kami akan membuat Service Level Agreement (SLA) untuk menyelesaikan sertifikat, biasanya SLA-nya tiga bulan. Kalau sudah sampai threshold, kita akan freeze," tutup Nixon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak masyarakat yang sudah melunasi kredit pemilikan rumah (KPR), namun belum menerima sertifikat rumah mereka. Hal ini disebabkan oleh ulah pengembang (developer) dan notaris yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian BUMN dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan upaya 'bersih-bersih'.

Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati hak kepemilikan rumah dengan perlindungan hukum yang memadai.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, upaya ini adalah pondasi penting dalam mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut melibatkan banyak pihak, baik swasta maupun sistem perbankan, seperti Himpunan Bank Negara (Himbara) dan bank swasta.

"Program 3 juta rumah ini harus disukseskan, dan BTN mengayomi 82 persen dari perumahan subsidi," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/6/2025).

Masalah Sertifikat KPR

Berdasarkan data BTN, sejak 2019, sekitar 120.000 rumah yang dibangun oleh BTN mengalami masalah penerbitan sertifikat.

Dalam lima tahun terakhir, BTN telah menyelesaikan masalah sertifikat untuk sebagian besar rumah tersebut, menyisakan 38.144 rumah yang belum mendapatkan sertifikat.

Erick meminta Himbara, khususnya BTN, untuk memasukkan pengembang dan notaris bermasalah ke dalam daftar hitam atau blacklist.

"Mohon maaf developer dan notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta di-blacklist, di BTN," ujar Erick.

Selain itu, Erick juga meminta Himbara untuk menyatukan data dan meninjau kembali pengembang serta notaris yang bekerja sama dengan mereka. Jika ditemukan pengembang dan notaris bermasalah, mereka harus segera diblacklist.

"Ini demi perlindungan masyarakat yang sudah membayar cicilan rumah bertahun-tahun dan berhak menerima sertifikat atas rumah yang mereka beli," tambah Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak masyarakat yang sudah melunasi kredit pemilikan rumah (KPR), namun belum menerima sertifikat rumah mereka. Hal ini disebabkan oleh ulah pengembang (developer) dan notaris yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian BUMN dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan upaya 'bersih-bersih'.

Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati hak kepemilikan rumah dengan perlindungan hukum yang memadai.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, upaya ini adalah pondasi penting dalam mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut melibatkan banyak pihak, baik swasta maupun sistem perbankan, seperti Himpunan Bank Negara (Himbara) dan bank swasta.

"Program 3 juta rumah ini harus disukseskan, dan BTN mengayomi 82 persen dari perumahan subsidi," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/6/2025).

Masalah Sertifikat KPR

Berdasarkan data BTN, sejak 2019, sekitar 120.000 rumah yang dibangun oleh BTN mengalami masalah penerbitan sertifikat.

Dalam lima tahun terakhir, BTN telah menyelesaikan masalah sertifikat untuk sebagian besar rumah tersebut, menyisakan 38.144 rumah yang belum mendapatkan sertifikat.

Erick meminta Himbara, khususnya BTN, untuk memasukkan pengembang dan notaris bermasalah ke dalam daftar hitam atau blacklist.

"Mohon maaf developer dan notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta di-blacklist, di BTN," ujar Erick.

Selain itu, Erick juga meminta Himbara untuk menyatukan data dan meninjau kembali pengembang serta notaris yang bekerja sama dengan mereka. Jika ditemukan pengembang dan notaris bermasalah, mereka harus segera diblacklist.

"Ini demi perlindungan masyarakat yang sudah membayar cicilan rumah bertahun-tahun dan berhak menerima sertifikat atas rumah yang mereka beli," tambah Erick.

Penyelesaian Bertahap

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan penyelesaian masalah sertifikat untuk 38.144 rumah akan dilakukan bertahap.

BTN menargetkan 15.000 sertifikat rumah dapat diselesaikan pada tahun ini, dilanjutkan dengan 15.000 sertifikat rumah pada 2026. Sisa sertifikat diharapkan dapat diselesaikan pada akhir 2027.

Nixon menjelaskan, penyelesaian masalah ini memerlukan waktu yang cukup lama karena melibatkan sengketa lahan dan masalah hukum.

Selain itu, BTN melakukan profiling dan memberikan rating terhadap pengembang, mulai dari Platinum, Gold, Bronze, hingga non-rating.

Pengembang yang masuk kategori non-rating tidak akan diberi prioritas dalam pengajuan KPR atau Kredit Yasa Griya.

"Selain itu, kami juga akan menghentikan kerja sama dengan developer yang sertifikatnya masuk kategori Luar Ambang Toleransi (LAT)," jelas Nixon.

Developer LAT adalah mereka yang bermasalah dalam administrasi penyelesaian dokumen sertifikat karena melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh bank.

Perbaikan Sistem Notaris

BTN juga akan melakukan perbaikan terhadap sistem notaris, termasuk melakukan profiling dan mendata ulang notaris yang bekerja sama dengan mereka.

Notaris yang baik dan bertanggung jawab akan diberi rating, sementara yang bermasalah akan diberi peringatan.

"Kami akan membuat Service Level Agreement (SLA) untuk menyelesaikan sertifikat, biasanya SLA-nya tiga bulan. Kalau sudah sampai threshold, kita akan freeze," tutup Nixon.

PURWOREJO, KOMPAS.com – Tenaga Ahli Bidang Keuangan Badan Gizi Nasional (BGN) Kolonel (Purn) Kuswanto menyebut, program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto berstandar kelas bintang 5, sehingga perlu kesiapan matang bagi tiap daerah untuk mengeksekusinya.

Hal itu disampaikan Kuswanto saat menanggapi belum berjalannya program MBG di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Menurut Kuswanto, Kabupaten Purworejo masih dalam tahap persiapan untuk menjalankan program MBG untuk memastikan pelaksanaan yang optimal.

“Kembali ke kesiapan, siapa siap ya langsung berjalan. Karena tidak mudah, karena spek kita itu sekelas bintang 5, memakai stainless, jadi harus yang bagus, karena ini program jangka panjang,” ujarnya saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan dapur sehat tahap II di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Selasa (21/1/2025).

Kuswanto menambahkan, sebanyak 32 dapur sehat direncanakan dibangun di Kabupaten Purworejo pada 2025 untuk mendukung program MBG.

“Di Kabupaten Purworejo, rencananya akan dibangun sekitar 32 dapur untuk melayani siswa dari berbagai jenjang pendidikan,” jelas Kuswanto.

Saat ini, dua dapur sedang dibangun di lahan Kodim, sementara lima dapur lainnya direncanakan di Pituruh, Kemiri, Ngombol, Grabag, dan Banyuurip.

Setiap dapur dirancang untuk melayani hingga 3.000 paket makan bergizi per hari, dengan total penerima manfaat mencapai 15.000 siswa.

Penerima manfaat dari program ini mencakup siswa dari jenjang PAUD hingga SMA, termasuk santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Untuk mendukung pelaksanaan program, dapur akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, guna mendapatkan data penerima manfaat.

“Kita kerjasama, sinergi, kolaborasi. Tidak ada perbedaan antara sekolah negeri dan swasta, semua mendapatkan,” tambahnya.

Pada tingkat nasional, program MBG tahun 2025 menargetkan pembangunan dapur sehat di 5.000 titik, masing-masing menyediakan 3.000 paket makan bergizi setiap hari.

“Di Purworejo, semuanya tergantung pada jumlah siswa yang diberikan. Indeksnya saat ini 15.000 penerima, satu dapur sekitar 3.000 paket,” pungkas Kuswanto.

Dengan program ini, diharapkan generasi muda di Purworejo dapat menikmati asupan gizi yang berkualitas, mendukung kesehatan dan pendidikan mereka secara berkelanjutan.

PURWOREJO, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) RI bersama Kodim 0708 Purworejo memulai pembangunan dapur kedua untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Dapur tersebut dibangun di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, dengan peletakan batu pertama dilakukan pada Selasa (21/1/2025).

Pembangunan ini merupakan bagian dari program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang tahap pertamanya sudah dimulai di lahan Kodim di belakang kantor Setda Purworejo.

Komandan Kodim 0708 Purworejo, Letkol Inf Imam Purwoko, menjelaskan bahwa dapur sehat ini akan menjadi fasilitas pengolahan makanan bergizi bagi pelajar di Purworejo.

“Dapur sehat ini harus benar-benar steril. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan matang, mulai dari pembangunan, suplai bahan baku makanan, hingga pengurusan izin dan uji laboratorium kesehatan,” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Bupati Purworejo, Kepala Badan Kesbangpol Agus Widianto, Kabagren Polres Purworejo Kompol Supriyadi, Tim BGN Kolonel Purn Kuswanto, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, serta jajaran Forkopimcam Grabag.

Kolonel Purn Kuswanto dari Tim BGN menegaskan bahwa program MBG adalah inisiatif Presiden RI yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak.

“Setiap dapur yang dibangun dirancang untuk melayani minimal 3.000 anak dari berbagai jenjang pendidikan hingga balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” jelas Kuswanto.

Letkol Imam menambahkan bahwa program ini tidak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak, tetapi juga mendukung perekonomian daerah dengan memberdayakan masyarakat lokal sebagai penyedia bahan baku.

“Program ini dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat,” katanya.

Selain dapur di Ketawangrejo, dapur sehat organik juga sedang dibangun di Jalan Urip Sumoharjo, belakang pom pengisian bahan bakar TNI Posbek, di lahan seluas 400 meter persegi.

Pjs Pasiter, Kapten Jarot Sunarto, mengungkapkan bahwa dapur-dapur ini merupakan langkah penting untuk memulai implementasi MBG di Purworejo. Namun, pelaksanaan program masih menunggu penyelesaian pembangunan dapur.

“Kalau untuk memastikan kapan waktunya (mulai MBG), belum bisa itu mas, mengingat dapur belum selesai 100 persen,” jelas Jarot.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN menyebut ulah developer nakal menyebabkan kerugian hingga Rp 1 triliun bagi konsumen atau nasabah kredit perumahan rakyat (KPR).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 38 ribu rumah yang sertifikatnya belum terselesaikan oleh developer. Rumah-rumah tersebut melibatkan 4.000 proyek.

"Dari yang 38.000 ini, memang kita pernah hitung nilainya kurang lebih hampir Rp 1 triliun ya," ujar Nixon di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Selasa (21/1/2025), seperti dilansir Antara.

Berdasarkan catatan BTN, dari 120 ribu rumah yang sertifikatnya bermasalah, sebanyak 80 ribu rumah sudah terselesaikan.

Nixon menjelaskan, kasus yang terjadi bervariasi, mulai dari developer yang tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak memberikan sertifikat rumah, hingga sengketa hukum, sertifikat ganda, dan notaris yang bermasalah.

Untuk mengatasi masalah ini, BTN membentuk satuan tugas atau task force di internal BTN yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selain itu, BTN juga membuat sistem peringkat untuk para developer, seperti platinum, gold, silver, hingga non-rating, guna mengklasifikasi mana yang bekerja dengan baik dan mana yang bermasalah.

"Nah kita temukan, memang pada umumnya yang rating-rating jelek itulah yang punya pekerjaan sisa (tidak menyelesaikan kewajiban) seperti itu. Hari ini kami juga terus melakukan perbaikan dengan membentuk task force di internal BTN, bekerja sama dengan BPN untuk menyelesaikan program ini," kata Nixon.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir meminta BTN dan bank Himbara lainnya untuk memasukkan developer dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick menegaskan, BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen KPR agar tidak dirugikan.

"Developer yang tidak bertanggung jawab, notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta blacklist, BTN, dan saya akan rapatkan dengan seluruh Himbara, untuk kita sharing data, memastikan perlindungan kepada rakyat ini. Ini benar-benar kita bisa maksimalkan, jadi kalau perlu semua Himbara juga kita (minta) blacklist," ujar Erick.

BENGKULU, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, menerima audiensi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Bengkulu, Gloria, perwakilan Badan Gizi Nasional, di Kantor Gubernur Bengkulu pada Selasa (21/1/2025).

Dalam pertemuan ini, Gloria memaparkan rencana pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijadwalkan mulai pada 3 Februari 2025 mendatang.

"Rencananya program ini akan dimulai pada tanggal 3 Februari," ungkap Gloria dalam rilis tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Program Makan Bergizi Gratis, yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto, dirancang untuk mendukung kecerdasan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lain.

Menanggapi hal ini, Plt Gubernur Rosjonsyah menyarankan agar SPPG Kota Bengkulu segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu guna memastikan pemenuhan kadar gizi sesuai standar yang ditetapkan.

"Dalam pelaksanaan teknis pemenuhan Makan Bergizi Gratis, saya sarankan untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan. Program ini belum kami jalankan, jadi penting memastikan semuanya sesuai standar," ujar Rosjonsyah.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kadar kalori dalam program ini agar sesuai dengan ketentuan pemerintah.

"Jangan sampai saat program berjalan, kadar kalorinya tidak sesuai standar. Namanya makanan bergizi, harus memenuhi standar 400 kalori ke atas. Tanpa pengawasan ahli gizi, standar ini bisa tidak terpenuhi. Jadi, koordinasi terlebih dahulu," tambahnya.

Rosjonsyah menjelaskan teknis dan rencana pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Bengkulu saat ini masih dalam tahap pembahasan di tingkat kementerian.

"Program ini masih dalam proses pembahasan di kementerian. Untuk saat ini, mereka baru melaporkan ada jaringan untuk pelaksanaan program makan bergizi," tutur Rosjonsyah.

Di Bengkulu, MBG dimulai pada 3 Februari 2025, diikuti 3.000 siswa di Kota Bengkulu.

KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memilih makanan bergizi guna menjaga kesehatan keluarga dan mencegah masalah gizi inter-generasi.

Tiga masalah utama terkait nutrisi yang perlu diatasi adalah kekurangan gizi, defisiensi mikronutrien, serta kelebihan berat badan dan obesitas.

"Jadi kami sampaikan bahwa tantangan kita berubah. Dulu mungkin tidak bisa makan, sekarang mungkin pilihannya terlalu banyak," ujar Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, seperti dikutip dari Antara, Selasa (21/1/2025).

Maria menekankan bahwa mutu gizi harus disesuaikan dengan siklus hidup, karena masalah gizi pada satu individu dapat memengaruhi generasi berikutnya.

Sebagai contoh, jika seorang perempuan hamil memperoleh gizi yang cukup, hal itu dapat mendukung kesehatan gizi anak yang akan dilahirkannya.

Berbagai masalah gizi di Indonesia juga perlu menjadi perhatian. Maria mengungkapkan beberapa data penting terkait masalah gizi di tanah air, antara lain stunting yang masih mencapai 21,5 persen, gizi kurang pada balita sebanyak 8,5 persen, anemia pada remaja 16,3 persen, kelebihan berat badan pada remaja 12,1 persen, serta obesitas pada orang dewasa yang mencapai angka 23,4 persen.

Dalam rangka perayaan Hari Gizi Nasional ke-65, Kemenkes mengusung tema "Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat".

Tema ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih selektif dalam memilih makanan bergizi demi terciptanya keluarga sehat.

Maria juga mencatat pola konsumsi masyarakat saat ini yang perlu perhatian lebih.

Misalnya, konsumsi Makanan Pendamping ASI (MPASI) berprotein hewani pada balita hanya tercatat sebesar 21,6 persen.

Sementara itu, konsumsi minuman berpemanis tinggi pada remaja mencapai 52 persen, dan konsumsi buah serta sayur pada individu berusia lebih dari 5 tahun masih jauh dari angka yang dianjurkan, yaitu hanya 21,96 persen.

Pola konsumsi ini berkontribusi pada pengeluaran rumah tangga, di mana makanan dan minuman jadi menjadi porsi terbesar, baik pada kuintil ekonomi rendah hingga tertinggi.

"Konsumsi makanan dan minuman jadi ini porsi terbesar pengeluaran pada setiap kuintil. Jadi mau yang kuintil ekonomi kurang sampai dengan kuintil ekonomi tertinggi, itu semua lebih memilih makanan dan minuman jadi," ucapnya.

Menurut Maria, makanan bergizi seimbang adalah kunci untuk mencegah masalah gizi.

Makanan bergizi seimbang terdiri dari beragam jenis makanan, termasuk sayur dan buah, serta protein tinggi.

Ia juga menekankan perlunya membatasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak.

Selain itu, penting juga untuk menjaga kebiasaan sehat seperti sarapan pagi, minum air putih yang cukup, serta membaca label gizi pada kemasan makanan.

Maria juga mengingatkan untuk tidak lupa mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga aktivitas fisik yang cukup untuk menghindari kelebihan berat badan dan obesitas.

Sebagai upaya mendukung asupan nutrisi masyarakat, pemerintah juga memberikan bantuan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, Maria mengingatkan bahwa penting untuk tetap memilih makanan bergizi secara mandiri di rumah agar kebutuhan nutrisi dapat terpenuhi dalam tiga kali makan sehari.

KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memilih makanan bergizi guna menjaga kesehatan keluarga dan mencegah masalah gizi inter-generasi.

Tiga masalah utama terkait nutrisi yang perlu diatasi adalah kekurangan gizi, defisiensi mikronutrien, serta kelebihan berat badan dan obesitas.

"Jadi kami sampaikan bahwa tantangan kita berubah. Dulu mungkin tidak bisa makan, sekarang mungkin pilihannya terlalu banyak," ujar Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, seperti dikutip dari Antara, Selasa (21/1/2025).

Maria menekankan bahwa mutu gizi harus disesuaikan dengan siklus hidup, karena masalah gizi pada satu individu dapat memengaruhi generasi berikutnya.

Sebagai contoh, jika seorang perempuan hamil memperoleh gizi yang cukup, hal itu dapat mendukung kesehatan gizi anak yang akan dilahirkannya.

Berbagai masalah gizi di Indonesia juga perlu menjadi perhatian. Maria mengungkapkan beberapa data penting terkait masalah gizi di tanah air, antara lain stunting yang masih mencapai 21,5 persen, gizi kurang pada balita sebanyak 8,5 persen, anemia pada remaja 16,3 persen, kelebihan berat badan pada remaja 12,1 persen, serta obesitas pada orang dewasa yang mencapai angka 23,4 persen.

Dalam rangka perayaan Hari Gizi Nasional ke-65, Kemenkes mengusung tema "Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat".

Tema ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih selektif dalam memilih makanan bergizi demi terciptanya keluarga sehat.

Maria juga mencatat pola konsumsi masyarakat saat ini yang perlu perhatian lebih.

Misalnya, konsumsi Makanan Pendamping ASI (MPASI) berprotein hewani pada balita hanya tercatat sebesar 21,6 persen.

Sementara itu, konsumsi minuman berpemanis tinggi pada remaja mencapai 52 persen, dan konsumsi buah serta sayur pada individu berusia lebih dari 5 tahun masih jauh dari angka yang dianjurkan, yaitu hanya 21,96 persen.

Pola konsumsi ini berkontribusi pada pengeluaran rumah tangga, di mana makanan dan minuman jadi menjadi porsi terbesar, baik pada kuintil ekonomi rendah hingga tertinggi.

"Konsumsi makanan dan minuman jadi ini porsi terbesar pengeluaran pada setiap kuintil. Jadi mau yang kuintil ekonomi kurang sampai dengan kuintil ekonomi tertinggi, itu semua lebih memilih makanan dan minuman jadi," ucapnya.

Menurut Maria, makanan bergizi seimbang adalah kunci untuk mencegah masalah gizi.

Makanan bergizi seimbang terdiri dari beragam jenis makanan, termasuk sayur dan buah, serta protein tinggi.

Ia juga menekankan perlunya membatasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak.

Selain itu, penting juga untuk menjaga kebiasaan sehat seperti sarapan pagi, minum air putih yang cukup, serta membaca label gizi pada kemasan makanan.

Maria juga mengingatkan untuk tidak lupa mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga aktivitas fisik yang cukup untuk menghindari kelebihan berat badan dan obesitas.

Sebagai upaya mendukung asupan nutrisi masyarakat, pemerintah juga memberikan bantuan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, Maria mengingatkan bahwa penting untuk tetap memilih makanan bergizi secara mandiri di rumah agar kebutuhan nutrisi dapat terpenuhi dalam tiga kali makan sehari.

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemuda yang bekerja sebagai satpam perumahan di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, ditangkap usai mencabuli seorang anak di bawah umur dengan modus mencuci keong.

Wakapolresta Sidoarjo, AKBP I Made Bayu Sutha Sartana mengatakan, awalnya pelaku, MV (21), asal Probolinggo, melihat korban yang berusia 8 tahun bersama seorang adiknya di taman pada Senin (13/1/2025).

Kemudian, tersangka mendekati korban beserta adiknya yang tengah bermain tersebut. Lalu, keduanya pun diajak untuk mencuci keong yang ada di pos satpam perumahan.

"Setibanya di pos satpam, MV mengajak korban menyuci keong di kamar mandi yang ada di pos satpam," kata Bayu Sutha di Polresta Sidoarjo, Selasa (21/1/2024).

Selanjutnya, pelaku langsung mengajak korban ke kamar mandi tersebut serta menguncinya. Sedangkan, adik bocah itu masih berada di dalam pos satpam, namun tidak ikut masuk.

"Begitu korban dan pelaku di dalam kamar mandi, lampu dimatikan oleh pelaku dengan alasan listrik padam. Dari sinilah pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap korban," tambahnya.

Akan tetapi, adik korban yang mengkhawatirkan kakaknya terus memanggil dan menggedor pintu kamar mandi. Tersangka yang panik meminta agar kedua bocah tersebut pulang.

Selain itu, tersangka meminta agar korban tidak menceritakan peristiwa yang telah dialaminya kepada siapa pun.

Akan tetapi, permintaan dari pelaku tidak dihiraukan oleh anak tersebut.

"Saat sampai di rumah, korban menceritakan perbuatan salah satu satpam perumahan kepada ibunya. Setelah itu, orangtua korban melapor ke Polresta Sidoarjo dan pelaku berhasil diamankan," ujarnya.

Atas tindakannya, pelaku dijerat dengan Pasal 82 UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan respons terhadap kritis siswa SD terhadap rasa menu dari program makan bergizi gratis (MBG).

Staf Ahli BGN Ikeu Tanziha mengatakan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menyesuaikan dengan program MBG, seperti terkait memasak makanan dalam volume banyak.

"Yang di SPPG itu kan memang sudah diajarkan, ya. Jadi, mereka itu sebenarnya sudah melakukan uji coba," kata Ikeu seperti yang dikutip dari Antara pada Selasa (21/1/2025).

Ia melanjutkan, "Tapi, yang namanya langsung membuat 3 ribu begitu, ada kemungkinan mereka itu juga dalam membuat resep, misalnya tidak terbiasa dengan yang banyak."

Ikeu mencontohkan, ada kemungkinan para petugas tidak terbiasa memasak dalam volume besar, sehingga kekurangan garam dan rasanya menjadi hambar.

Selain itu, ia berpendapat bahwa penyesuaian dengan pola kerja yang baru juga menjadi salah satu faktor yang menentukan rasa menu makan bergizi gratis.

Misalnya, ahli gizi yang harus bekerja sejak pukul satu dini hari untuk memastikan semua makanan yang disajikan sesuai prosedur.

"Tapi, namanya juga baru dua pekan pertama, ya. Memang di dua pekan pertama itu seperti yang Warungkiara yang di Sukabumi. Yang di Sukabumi itu memang kata ahli gizinya, dua pekan pertama itu memang berat, berat sekali," terangnya.

Selanjutnya, Ikeu merespons terkait harapan sejumlah anak agar menu makan bergizi gratis dibuat agak kebarat-baratan untuk menambah nafsu makan.

Pakar ilmu gizi ini mengatakan bahwa makan bergizi gratis bukan sekedar memberikan makanan, tetapi juga upaya untuk mengedukasi anak-anak tentang makan makanan yang sehat bergizi.

"Jadi kalau kita mau, ya, kasih aja. Seperti ayam kentaki-kentakian, misalnya gitu kan. Terus, kasih nugget. Bagi anak itu akan sangat memuaskan mereka, gitu. Tapi kan bukan itu yang diinginkan," ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa program makan bergizi gratis diberikan untuk membiasakan diri untuk mengurangi makan makanan berpenyedap.

Jika meminta makanan yang kebarat-baratan dengan kandungan penyedap yang tinggi, menurutnya, hal itu menunjukkan kebiasaan pola asuh yang salah.

"Biasanya lidah sudah terbentuk rasa sedap, gitu kan. Itu pasti ada anak bilang itu tidak enak, itu mungkin karena lidahnya sudah lidah banyak penyedap," ungkapnya.

Sebelumnya, viral di media massa tentang siswa yang mengkritik rasa menu dari program makan bergizi gratis yang tidak enak.