JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran Rp 48,8 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur selama lima tahun ke depan.

Persetujuan ini diambil dalam rapat yang diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

"Tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp 48,8 triliun untuk lima tahun ke depan," kata AHY seusai rapat di Istana Kepresidenan, Selasa (21/1/2025).

AHY menuturkan, pengalokasian anggaran menegaskan komitmen Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN.

Adapun pada saat ini, pembangunan IKN tahap pertama periode 2022-2024 kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) sudah selesai.

Ada sejumlah proyek infrastruktur yang sudah selesai 100 persen, ada pula yang masih berlanjut.

"Jadi perlu diketahui bahwa sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan, tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya," kata AHY.

Setelah mengelokasikan dana, pemerintah akan mengawal ketat pembangunan, utamanya agar mampu selesai tepat waktu.

Di sisi lain, AHY juga akan kembali meninjau pembangunan IKN seiring dengan permintaan Presiden Prabowo agar IKN mampu menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

Ibu kota politik ini memungkinkan pembangunan di IKN meliputi fasilitas lembaga legislatif dan yudikatif.

"Kita akan lakukan review kembali ada penyesuaian di sana-sini secara teknis, dan pada saatnya nanti kita sudah bisa melanjutkan pembangunan, dan mudah-mudahan bisa mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan nanti," kata AHY.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengevaluasi menu makan bergizi gratis setiap 20 hari.

Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan menu yang disajikan dapat mendukung keberagaman kuliner Indonesia.

“Di SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) setiap 20 hari, mereka evaluasi menu. Jadi diubah lagi menunya,” ujar juru bicara PCO, Philips J Vermonte, usai meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SLB Negeri 5 Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Melalui evaluasi ini, diharapkan para siswa dapat memahami dan menyadari bahwa Indonesia memiliki ragam makanan yang sangat beragam.

Philips juga menjelaskan bahwa makan bergizi gratis bukan hanya soal makan, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya, seperti inklusi yang disisipkan di SLB Negeri 5 Jakarta Barat.

“Menu diganti supaya siswanya mengerti makan Indonesia itu beragam, jadi ada komponen lain nih,” tambah Philips.

Program makan bergizi gratis ini dimulai sejak 6 Januari 2025 lalu. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan pelaksanaan tahap pertama program makan bergizi gratis berjalan lancar.

"Laporan-laporan masyarakat menjadi catatan evaluasi harian kami," kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Dadan menjelaskan bahwa BGN telah membagi pelaksanaan program makan bergizi gratis ini menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Pada tahap pertama, yang berlangsung dari Januari hingga April 2025, BGN menargetkan 3 juta penerima manfaat melalui pengoperasian 937 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Pada tahap kedua, yang berlangsung dari April hingga Agustus 2025, BGN menargetkan 6 juta penerima manfaat dengan melibatkan 2.000 SPPG.

Sedangkan pada tahap ketiga, yang dimulai pada akhir Agustus hingga Desember 2025, BGN menargetkan 15 hingga 17,5 juta penerima manfaat melalui 5.000 SPPG.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office (PCO) Philips J Vermonte mengatakan bahwa pemerintah masih membahas tambahan anggaran program makan bergizi gratis 2025 dengan DPR RI.

“Tambahan (anggaran) sedang dibicarakan, dibicarakan dengan DPR dan lain-lain. Itu kan akan menjadi keputusan pemerintah dengan DPR yang akan menyutujui,” kata Philips usai meninjau makan bergizi gratis di SLB Negeri 5 Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Philips mengatakan, yang jelas, anggaran makan bergizi gratis untuk tahun ini masih Rp 71 triliun. Ia juga menyebut soal kemungkinan dana bantuan dari pihak lain.

“Nah program ini kan bukan program multiyears lagi nih, tapi multidecade, sehingga mungkin (bantuan dana) bisa bertambah. Kalau ada ekonomi lokal, ada support dari masyarakat, mungkin korporasi, mungkin BUMN dan lain-lain, tentu itu akan (bisa) ketika berjalan,” ujar Philips.

Namun, Philips menegaskan bahwa bantuan-bantuan semacam itu tidak akan terjadi pada tahun ini.

“Ke depan ya, saya bukan ngomong sekarang,” kata Philips.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, anggaran program makan bergizi gratis dapat mencapai Rp 420 triliun hingga Desember 2025.

Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa anggaran Rp 71 triliun hanya untuk sampai Juni 2025.

“Bayangkan, kalau seluruhnya dilaksanakan, anggarannya lebih dari Rp 400 triliun. Sekarang anggarannya Rp 71 triliun sampai Juni 2025,” kata Zulhasdalam rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1/2025).

Zulhas menyebutkan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana tengah mengupayakan tambahan anggaran mulai Juli 2025.

“Kalau ditambah Rp 140 triliun mulai Juli, seluruh anak bisa mendapatkan makanan. Jadi totalnya sekitar Rp 210 triliun. Kalau dari Januari sampai Desember penuh, ya lebih dari Rp 420 triliun. Bayangkan belanja makanan sebesar itu,” ujar Zulhas.

Senada dengan Zulhas, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi juga mengatakan bahwa anggaran program makan bergizi gratis akan ditingkatkan.

Hal ini dikatakan Budi Arie dalam sambutannya pada acara Launching Induk Koperasi Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Bersatu di Auditorium Kementerian Koperasi (KemenKop), Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

"Jumlah (anggaran) akan terus ditingkatkan dan diperkirakan bisa mencapai Rp 400 triliun ketika program ini menyasar pada 80 juta penerima manfaat sehingga ini merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang unggul," kata Budi Arie.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office (PCO) Philips J Vermonte mengatakan bahwa pemerintah masih membahas tambahan anggaran program makan bergizi gratis 2025 dengan DPR RI.

“Tambahan (anggaran) sedang dibicarakan, dibicarakan dengan DPR dan lain-lain. Itu kan akan menjadi keputusan pemerintah dengan DPR yang akan menyutujui,” kata Philips usai meninjau makan bergizi gratis di SLB Negeri 5 Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Philips mengatakan, yang jelas, anggaran makan bergizi gratis untuk tahun ini masih Rp 71 triliun. Ia juga menyebut soal kemungkinan dana bantuan dari pihak lain.

“Nah program ini kan bukan program multiyears lagi nih, tapi multidecade, sehingga mungkin (bantuan dana) bisa bertambah. Kalau ada ekonomi lokal, ada support dari masyarakat, mungkin korporasi, mungkin BUMN dan lain-lain, tentu itu akan (bisa) ketika berjalan,” ujar Philips.

Namun, Philips menegaskan bahwa bantuan-bantuan semacam itu tidak akan terjadi pada tahun ini.

“Ke depan ya, saya bukan ngomong sekarang,” kata Philips.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, anggaran program makan bergizi gratis dapat mencapai Rp 420 triliun hingga Desember 2025.

Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa anggaran Rp 71 triliun hanya untuk sampai Juni 2025.

“Bayangkan, kalau seluruhnya dilaksanakan, anggarannya lebih dari Rp 400 triliun. Sekarang anggarannya Rp 71 triliun sampai Juni 2025,” kata Zulhasdalam rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1/2025).

Zulhas menyebutkan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana tengah mengupayakan tambahan anggaran mulai Juli 2025.

“Kalau ditambah Rp 140 triliun mulai Juli, seluruh anak bisa mendapatkan makanan. Jadi totalnya sekitar Rp 210 triliun. Kalau dari Januari sampai Desember penuh, ya lebih dari Rp 420 triliun. Bayangkan belanja makanan sebesar itu,” ujar Zulhas.

Senada dengan Zulhas, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi juga mengatakan bahwa anggaran program makan bergizi gratis akan ditingkatkan.

Hal ini dikatakan Budi Arie dalam sambutannya pada acara Launching Induk Koperasi Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Bersatu di Auditorium Kementerian Koperasi (KemenKop), Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

"Jumlah (anggaran) akan terus ditingkatkan dan diperkirakan bisa mencapai Rp 400 triliun ketika program ini menyasar pada 80 juta penerima manfaat sehingga ini merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang unggul," kata Budi Arie.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo membeberkan beberapa lokasi dibangunnya 1 juta unit hunian hasil investasi dari Qatar.

Pertama, lokasinya berada di Kalibata seluas 24 hektar yang dimiliki Pemerintah Pusat atau Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), bekas kompleks DPR RI.

Hashim membocorkan hal ini usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

"Terus, ada lain, tanah milik Kementerian Pertahanan, 41 hektar itu di danau Metland (Cibitung), terus 30 hektar di Kemayoran, itu dari Setneg juga," jelas Hashim.

Berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto, juga dimungkinkan pembangunan rumah susun (rusun) menempel di setiap stasiun atau Transit Oriented Development (TOD).

Sebelumnya Hashim menyebutkan, Qatar menginvestasikan 16 miliar dollar AS-20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 261,9 triliun hingga Rp 327,45 triliun dalam membangun 1 juta rumah vertikal di perkotaan.

“Nilainya, misalnya dari kota, itu karena apartemen itu kurang lebih 16.000-20.000 dollar AS setiap unit, kali 1 juta, itu berarti 16-20 miliar dollar AS. Itu yang swasta,” jelas Hashim. Selain itu, Pemerintah Qatar akan menambah investasi 3 juta unit-5 juta unit rumah.

Selain itu, Pemerintah Qatar akan menambah investasi 3 juta unit-5 juta unit rumah.

“Kalau dari pemerintah, karena itu nanti ada campuran rumah-rumah di pedesaan yang harganya kurang lebih 75-1 juta, dan unit-unit di kota, kurang lebih 18.000-20.000 dollar. Sehingga, beberapa puluh billion (miliar) dollar, itu dari pemerintah-pemerintah,” tutup Hashim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa calon mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya bisa mendaftar melalui laman web resmi BGN, yakni mitra.bgn.go.id.

Dengan demikian, apabila terdapat pihak yang mendatangi langsung masyarakat untuk menawarkan menjadi mitra, mereka bukan perwakilan dari Badan Gizi Nasional.

"Kami buka pendaftaran (mitra program Makan Bergizi Gratis) hanya lewat BGN.go.id, tidak melalui yang lain," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam Rapat Kerja bersama Komite III DPD RI di Jakarta, Selasa (21/1/2025), dikutip dari ANTARA.

"Jadi kalau ada pihak-pihak yang datang ke lokasi menawarkan, itu pasti bukan dari Badan Gizi Nasional," tambah Dadan.

Sebagai informasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri telah berlangsung di berbagai wilayah Indonesia sejak 6 Januari 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak pelaku usaha katering, pemerintah daerah, atau komunitas lokal untuk berpartisipasi sebagai mitra program Makan Bergizi Gratis.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pemilik atau pengusaha katering di beberapa daerah dilaporkan menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau dari BGN.

Di Semarang, belasan pengusaha katering di Kota Semarang, Jawa Tengah hampir menjadi korban penipuan bermodus tawaran kerja sama program MBG.

Diberitakan Kompas.com, Jumat (10/1/2025), para pengusaha katering tersebut mendapat tawaran bekerja sama untuk program MBG dengan nominal Rp 100 juta-Rp 500 juta.

Kemudian, satu pengusaha di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, jadi korban penipuan MBG lantaran menerima pesanan makanan fiktif untuk kebutuhan MBG dari orang yang mengaku pekerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batu. Korban alami kerugian hingga Rp 3 juta.

Selanjutnya, sejumlah pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur menjadi korban penipuan dengan kerugian mencapai Rp 72 juta. Mereka ditipu dengan harus menyetorkan uang muka agar bisa menjadi pemasok bagi MBG. Uang itu dijanjikan akan dikembalikan saat program tersebut berjalan. Namun, uang tersebut tidak dikembalikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Pangeran Jayakarta, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan, pihaknya pertama kali menerima laporan kebakaran dari warga pukul 15.20 WIB.

“Obyek yang terbakar itu rumah pada hunian dengan jenis bangunan rendah,” kata Satriadi dalam keterangannya, Selasa.

Sebanyak 19 unit dengan jumlah 76 personel langsung meluncur ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk memadamkan api.

Belum diketahui secara pasti apa penyebab kebakaran di Sawah Besar ini. Satriadi juga belum mengungkapkan apakah ada korban jiwa atas peristiwa ini.

Berdasarkan unggahan Instagram @humasjakfire, sejumlah warga tampak berbondong-bondong memadamkan api yang melahap permukiman warga.

Mereka mengambil air dari aliran kali.

“Damkar tolong monitor ya, di belakang ini, pinggir kali, pinggir kali,” kata perekam video.

BANYUMAS, KOMPAS.com - Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden mengumumkan kesiapan mereka untuk memenuhi kebutuhan susu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas.

Kepala BBPTUHPT Baturraden, Dani Kusworo, menjelaskan bahwa pihaknya mampu memproduksi sekitar 6.000 liter susu sapi murni setiap hari.

"Bisa saja mengcover kebutuhan susu untuk program MBG di Banyumas. Dengan kemasan 100 ml atau 110 ml bisa menghasilkan 60.000 botol," kata Dani usai acara Forum Konsultasi Publik di BBPTUHPT Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (21/1/2025).

Dani juga menambahkan bahwa balai besar di bawah Kementerian Pertanian ini tidak menutup kemungkinan untuk memasok susu ke daerah lain di sekitarnya.

"Beberapa daerah lain juga sudah kontak kami. Nanti misal ada kelebihan stok bisa kirim ke luar juga," ujarnya.

Untuk mendukung program MBG, BBPTUHPT saat ini sedang mendatangkan kemasan dan mesin pengolahan susu UHT.

Sebelumnya, mereka hanya memproduksi susu pasteurisasi.

"Kami menginginkan bukan susu pasteurisasi tapi susu UHT. Susu UHT lebih awet, di luar bisa berbulan-bulan, kalau pasteurisasi harus di freezer. Kami target Februari sudah ada mesin UHT sehingga siap membantu MBG di Banyumas," kata Dani.

Sejak beberapa bulan lalu, pihaknya juga telah melakukan uji coba susu produksinya kepada para siswa SD dan MI di Kecamatan Banyumas.

"Kemarin uji coba yang sudah kami lakukan di Kecamatan Banyumas sangat berhasil," ujar Dani.

Dengan langkah ini, BBPTUHPT Baturraden menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak di Kabupaten Banyumas.

BANGKA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) di Kepulauan Bangka Belitung hingga kini belum terealisasi.

Panitia pengadaan masih menunggu peralatan dapur dari kontraktor pusat.

"Kita sifatnya koordinatif, nanti ada satuan pelaksana yang saat ini masih menunggu peralatan dapurnya," kata Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sugito seusai rapat di kantor gubernur, Senin (20/1/2025).

Sugito menjelaskan, peralatan masak disuplai dari pusat oleh Badan Gizi Nasional.

"Belum bisa memastikan tanggalnya, karena semua didropping dari Badan Gizi Nasional, tentunya nanti diusahakan secepatnya," jelas Sugito.

Pemda berharap, makan bergizi gratis tak hanya pemberian makanan, tetapi bisa memberikan multiflier efek terhadap pertumbuhan ekonomi di semua level.

"Bisa dihitung berapa kebutuhan sayur atau bahan yang bisa dipenuhi oleh petani lokal, dan berapa ton bahan yang didatangkan dari luar pulau," ujar pejabat dari Kemendes itu.

Rica Wulandari selaku Kepala Satuan Pemenuhan Layanan Gizi Pangkalpinang mengatakan bahwa, saat ini sudah ada dapur pelayanan yang berlokasi di Kampung Melayu, Gerunggang.

Namun, tim yang juga sudah bentuk terkendala peralatan yang belum tersedia serta validasi kebutuhan karyawan.

Selain itu, perlengkapan kantor, dan perlengkapan pendukung (exhaust, timbangan digital) juga belum tersedia.

"Pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Pangkalpinang berjumlah 51 orang, dengan rincian Kepala SPPG 1 orang, Wakil Kepala SPPG 1 orang, 3 pengawas, 46 orang tim dapur," ungkap Rica.

Meskipun belum memulai program MBG secara resmi, pemda akhir tahun lalu telah melaksanakan beberapa kali simulasi di sekolah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali bersidang setelah melalui masa reses sejak Desember 2024 lalu.

Ketua DPR Puan Maharani membeberkan ada sejumlah masalah yang akan disoroti oleh DPR selama Masa Sidang II Tahun 2024-2025 yang dimulai pada Selasa (21/1/2025).

"Satu, pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dua, penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan. Tiga, perizinan, penggunaan, dan pengawasan senjata api oleh aparat," kata Puan dalam pidatonya pada rapat paripurna DPR, Selasa.

Puan melanjutkan, DPR juga akan menaruh perhatian terhadap permasalahan bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah, stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan.

Lalu, upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan, penanganan kasus virus HMPV, penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di berbagai wilayah, penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Kemundian, konflik pertanahan dan tata ruang serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah, rencana penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) minimal selama satu tahun di dalam negeri.

Selanjutnya, penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap WNI yang bekerja di luar negeri, kasus kekerasan seksual, rencana pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2026.

"Lima belas, upaya mewujudkan swasembada energi. Enam belas, meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur. Tujuh belas, bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS," ujar Puan.

Puan berpesan agar alat kelengkapan dewan bergerak untuk menindaklanjuti masalah-masalah yang ada.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 5 Jakarta, Hani Rustisiani menyampaikan, sisa makanan yang tersaji dalam program makan bergizi gratis (MBG) bisa dibawa pulang para murid ke rumah apabila mereka tidak menghabiskannya.

Hal itu dilakukan agar sisa makanan bisa dimakan kembali oleh para murid setelah mereka pulang sekolah sehingga tak ada makanan yang terbuang.

“Dibawa (makanannya). Mereka kan bawa tempatnya itu sendiri, terus pulang,” kata Hani kepada wartawan, Selasa (21/1/2025).

Hani berujar, sejak masa uji coba MBG pada November 2024, murid SLB Negeri 5 Jakarta masih dalam proses menyantap menu yang disajikan.

“Ketika awal-awal, ada yang lama makannya, ada yang hanya makan nasinya sama lauknya, sayurnya tidak suka,” ungkap Hani.

Lambat laun, para murid akhirnya bisa menghabiskan santapan sayur yang tersaji dalam menu MBG.

Di lain sisi, pemberian susu juga masih dalam proses evaluasi untuk bisa rutin diterima murid SLBN 5 Jakarta.

Pasalnya, susu yang pernah dikirimkan pada masa uji coba sempat mengandung terlalu banyak glukosa.

Kandungan itu dinilai tidak baik untuk para murid berkebutuhan khusus sehingga Hani sempat menghadap pemerintah untuk meminta produk susu diganti dengan yang lebih murni.

“Kami juga sudah sampaikan bahwa anak-anak autis itu tidak boleh susu cokelat dan tidak boleh banyak glukosa, makanya kami evaluasi,” ujar Hani.

Saat ini, gizi pada susu digantikan pada protein yang bisa diperoleh dari kedelai berbentuk tahu atau tempe.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 197 siswa SLB Negeri 5 Palmerah, Jakarta, menerima MBG, Selasa (21/1/2025).

Pembagian MBG ini ditinjau langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti dan Juru Bicara Kantor Kepresidenan RI Philips J Vermonte.

BANDUNG, KOMPAS.com - Penjabat Wali Kota Bandung, A Koswara, mengatakan Pemerintah Kota Bandung sudah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program pemerintah pusat, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), sepanjang tahun 2025.

"Kita sudah siapkan itu. Insya Allah sudah ada, walaupun belum ada hitungan pastinya," kata Koswara saat ditemui di kegiatan Bandung Menjawab, Jalan Jawa, Kota Bandung, Selasa (21/1/2025).

Koswara menambahkan, Pemerintah Kota Bandung menyiapkan anggaran sebesar Rp 26 miliar dari APBD untuk membantu program MBG.

"Secara slot dalam anggaran APBD 2025 di Kota Bandung, kami sudah menyiapkan Rp 26 miliar untuk membantu program itu," bebernya.

Koswara memastikan anggaran tersebut tidak menggeser dari program apapun, sehingga dia menjamin bantuan tersebut tidak akan mengganggu program-program yang telah dicanangkan sepanjang tahun 2025.

"Memang sudah disiapkan dalam perencanaannya khusus," tandasnya.

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan pemda akan menyumbang hampir Rp 5 triliun untuk program makan bergizi gratis di 2025.