JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, saat ini tengah menyelesaikan rancangan roadmap untuk program 3 juta rumah.

Pihaknya sedang menyiapkan beberapa skenario untuk merealisasikan program tersebut.

Ia mengatakan, peta jalan yang telah matang nantinya akan dibawa ke Senayan dalam rapat kerja Kementerian PKP dengan DPR RI. Rancangan itu juga akan dibawa ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.

"Untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya," ujar Ara, dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Jumat (17/1/2025).

Sambil menunggu peta jalan yang masih dalam tahap penyusunan, Kementerian PKP telah mengundang beberapa perwakilan asosiasi pengembang untuk berdialog.

Hal ini dilakukan karena mereka merupakan bagian dari ekosistem perumahan yang akan mendukung program tersebut.

Di antara skenario yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Skenario lain termasuk realokasi APBN, sementara penggunaan APBN Perubahan akan menjadi opsi terakhir.

Bantuan Qatar dan kontraktor China

Dalam upaya mewujudkan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP telah menandatangani nota kesepahaman dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani.

Dalam memorandum of understanding (MoU) tersebut, Qatar berkomitmen untuk membangun 1 juta rumah.

Namun, keterlibatan Qatar dalam program ini disertai syarat, di mana mereka meminta untuk menunjuk kontraktor pembangunan sendiri.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, mengungkapkan bahwa Qatar memilih kontraktor dari Tiongkok karena puas dengan hasil proyek sebelumnya di Afrika Selatan.

"Persyaratannya, dia akan tunjuk kontraktor China, ini persyaratannya dia. (Sedangkan) Sub-konnya kita kondisikan, harus orang Indonesia. Paham? Dia setuju," ungkap Bonny, dalam acara 'Ngobrol Santai bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI)' di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Bonny menyampaikan bahwa Qatar akan menjual rumah berbentuk vertikal, sementara pemerintah hanya akan menyediakan lahan yang tidak terpakai.

"Contohnya ada lahan-lahan negara yang idle, negara memberikan lahan, dia (Qatar) bangun. Nanti, itu (rusun) dikelola setelah selesai oleh pemerintah," tutur dia.

Janji diberikan gratis

Dalam program Business Talk di Kompas TV, Bonny menegaskan bahwa rumah-rumah dalam program 3 juta tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara gratis.

Masyarakat yang berhak disebut tidak perlu mengeluarkan dana untuk mendapatkan rumah itu.

Sebab, negara lah yang membayar cicilan setiap bulan.

"Negara yang mencicil Rp 600.000, cicilan itu negara yang bayar," kata Bonny.

Kritik PDI-P

Namun, rencana program ini tidak lepas dari kritik.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI-P, Adian Napitupulu, mempertanyakan realisasi program tersebut.

"Semua bisa sebutkan angka besar-besar, itu menyenangkan buat kuping rakyat. Dalam konteks untuk rakyat, kita setuju. Tapi bagaimana menuju ke sana?" tanya Adian, dalam talkshow Business Talk di Kompas TV, Kamis (16/1/2025) malam.

Adian juga mempertanyakan rencana pemerintah untuk menggunakan lahan sitaan dari koruptor sebagai lokasi pembangunan rumah.

"Rencananya gimana? Kerjanya gimana? Bagaimana mendapatkan lahannya? Mau lahan para koruptor? Kalau kemudian ada novum, bukti baru, digugat ulang, enggak jadi lagi," ungkap dia.

Ia meragukan kesiapan pemerintah untuk membangun tiga juta rumah dan meminta Wakil Menteri PKP menjelaskan rencana tersebut secara detail.

"Tapi bagaimana menuju ke sana? Tanahnya dari mana? Kemampuan produksi kita untuk bangun rumah-rumah itu kesiapannya bagaimana?" tegas Adian.

Sementara itu, Fahri Hamzah menyatakan bahwa program 3 juta rumah adalah janji Presiden yang harus dipenuhi.

Saat ini, pihaknya tengah mencari jalan untuk mewujudkan janji tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di daerah Kawasan pesisir, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tawarkan pemanfaatan rumah apung dan panggung.

Menteri PKP Maruarar Sirait menilai, rumah apung dan panggung ini sesuai dengan kondisi lapangan. Selain bisa menjadi tempat tinggal dan nyaman, juga bisa menjadi solusi tepat atas persoalan hunian layak bagi warga sekitar kawasan pesisir yang sering terdampak banjir rob.

"Pembangunan rumah apung dan panggung ini sangat tepat untuk pembangunan rumah masyarakat di kawasan pesisir. Tentu ini sangat mendukung Program 3 Juta yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto," ujar Ara, saat kunjungan kerja ke Kampung Nelayan di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (18/1/2025).

Ara menjelaskan, Kementerian PKP akan terus berkomitmen menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong semangat gotong royong dari seluruh ekosistem perumahan.

Semua pihak baik dari Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah digandeng agar pembangunan rumah bagi masyarakat bisa terlaksana dengan baik di lapangan.

Salah satu rumah apung dan panggung di pesisir Muara Angka, dibangun oleh PT PAL Indonesia berkolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dan PT Panca Karya Unggul Abadi.

Rumah ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan total 200 unit yang mencakup 184 rumah apung dan 16 rumah panggung di RT 06 dan RT 07 yang berada di wilayah RW 022 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya berjumlah 30 unit terbagi di RT 06 sebanyak 14 unit dan RT 07 sebanyak 16 unit.

BANDUNG, KOMPAS.com - Badan Bank Tanah menyediakan 11 lokasi untuk dapurmakan bergizi gratis (MBG).

Hal itu diungkapkan oleh Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat dalam media gathering di Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/1/2025).

"Ini merupakan inisiatif dari kami karena kami juga mendapat banyak masukan dan kami melihat mungkin saja inisiatif kami ini akan bergulir terus," ujar Hakiki.

Hakiki menjelaskan bahwa sekitar 95 persen dari 11 titik tersebut mampu menyediakan lahan untuk dapur MBG seluas 500 meter persegi.

"Rata-rata lokasi kami hampir 95 persen itu di atas 500 meter persegi, jadi mungkin sudah cukup untuk memfasilitasi penyediaan dapur," lanjut Hakiki.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menjelaskan bahwa kebutuhan luas area dapur MBG adalah minimal 400 meter persegi.

"Minimal 20 x 20 meter, cuma di beberapa dapur atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) itu memang ada yang lebih karena ada lahan parkir dan lain-lain," kata Uki.

Ada pun daftar 11 lokasi dapur MBG di atas lahan Badan Bank Tanah adalah sebagai berikut:

1. Batubara - Sumatra Utara,
2. Solok - Sumatra Barat,
3. Kepulauan Bangka Belitung,
4. Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur,
5. Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur,
6. Poso - Sulawesi Tengah,
7. Cianjur - Jawa Barat,
8. Purwakarta - Jawa Barat,
9. Kendal - Jawa Tengah,
10. Brebes - Jawa Tengah, dan
11. Lombok Utara - Nusa Tenggara Barang (NTB).

KOMPAS.com-Program makan bergizi gratis (MBG) berpotensi besar meningkatkan kemampuan fungsi kognitif siswa jika dikelola dengan baik. Namun, hal itu juga perlu diimbangi dengan pengolahan gizi dari menu makanan.

“Konsumsi makanan bergizi, seperti protein dari telur, sangat penting untuk mendukung perkembangan otak. Namun, penyajiannya juga harus diperhatikan agar anak-anak tertarik untuk mengkonsumsinya,” kata Dosen Departemen Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Toto Sudargo, M.Kes, seperti dilansir laman UGM, beberapa waktu lalu.

Ia mencontohkan, menu telur yang diolah dengan baik, seperti dadar atau orak-arik, akan memberikan manfaat lebih karena tambahan kalorinya.

Toto menekankan kualitas gizi makanan lebih diutamakan daripada kuantitas makanan saja.

“Yang penting anak-anak mau makan dan makanan tidak terbuang. Jangan sampai makanan hanya diacak-acak dan menjadi sampah,” ungkapnya.

Sementara Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Prof. Subejo menyoroti pentingnya memanfaatkan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program MBG.

Ia menyebut ketergantungan pada bahan impor seperti gandum menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

“Indonesia memiliki banyak sumber karbohidrat lokal seperti singkong, jagung, dan sagu. Jika bahan-bahan ini dimanfaatkan, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga memberdayakan petani lokal,” ujarnya.

Subejo juga menyarankan pemberdayaan desa sebagai basis distribusi makanan bergizi. Menurutnya, jika desa diberi otoritas untuk mengelola dana dan menyusun menu berbasis bahan lokal, distribusi akan lebih efisien dan dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Mekanisme ini juga dapat mengurangi risiko makanan basi karena perjalanan distribusi yang terlalu jauh,” tambahnya.

GENDANG program makan bergizi gratis (MBG) sudah ditabuh, sudah berjalan, sejak awal Januari, di beberapa kota besar di Indonesia. Untuk tahap awal menyasar 600.000-an siswa sekolah.

Banyak ditemukan persoalan di lapangan, misalnya, siswa ogah makan karena menunya tidak menarik, kalah dengan menu bekal dari ibunya.

Bagaimana mau menarik, jika lauknya cuma tahu tempe saja, tak ada ikan, daging ayam, daging sapi, atau protein hewani lainnya.

Yang lebih mengkhawatirkan, Badan POM menemukan adanya sayur basi yang disajikan. Bahkan, di Sukoharjo, Jawa Tengah, puluhan siswa perutnya mual-mual setelah makan ayam goreng krispi!

Persoalan lain, yang (mungkin) terlupakan adalah program MBG, mendulang sampah makanan (food waste) yang signifikan. Plus menghasilkan sampah kemasan, apalagi jika kemasan itu berupa plastik, kertas, dan bahan lainnya yang sulit didaur ulang secara alami oleh lingkungan.

Artinya, program MBG menjadi persoalan bagi lingkungan, menghasilkan sampah yang kian menggunung di berbagai daerah di Indonesia.

Sepertinya yang dibikin mual-mual bukan hanya siswa, tapi juga pemerintah, terkait alokasi dana yang dibutuhkan.

Bagaimana tidak mual-mual jika untuk 6 (enam) bulan ke depan dana yang diperlukan segede gunung anakan, yakni Rp 75 triliun. Dan sampai 5 (lima) tahun ke depan menyedot fulus Rp 450 triliun. Akan didongkel darimana fulus sebanyak itu?

Ee, tiba-tiba Sultan Najamudin, Ketua senator Indonesia, DPD RI, mengusulkan dana zakat agar dialokasikan untuk mendukung program MBG.

Usulan yang kontra produktif alias sesat pikir. Dana zakat adalah dana milik umat, yang peruntukannya sudah jelas, sudah terukur sesuai syariat Islam. Sangat wajar jika usulan ini mendulang protes publik yang sangat keras.

Pemerintah pun secara verbal juga tidak setuju, entah klise atau menolak sungguhan. DPR, MUI, ormas Islam, tokoh masyarakat; sudah pasti menolaknya.

Senyampang munculnya usulan yang kontra produktif itu, membuncah usulan, daripada menggunakan dana zakat, pemerintah bisa menggunakan dana cukai rokok. Usulan ini dilontarkan oleh anggota DPR Fraksi Nasdem, Irma Chaniago.

Dari sisi ide, ini usulan yang lumayan kreatif, patut ditimang-timang. Dana cukai rokok memang lumayan banyak, sekitar Rp 183 triliunan (2024). Lumayan kan untuk menambal program MBG agar tidak makin boncos dan menggerogoti program penting lainnya.

Sayangnya, untuk 2025 pemerintah justru menunda/membatalkan kenaikan cukai rokok. Pembatalan ini, dari sisi kebijakan pengendalian tembakau juga merupakan kemunduran.

Padahal kenaikan cukai rokok selain mandat regulasi (UU Cukai), juga bermanfaat ganda. Yakni untuk pengendalian konsumsi rokok di satu sisi (untuk menurunkan prevalensi merokok pada anak), dan di sisi lain pemerintah mendapatkan cuan signifikan untuk menambal pendapatan negara.

Plus artinya bisa digunakan pula untuk menginjeksi dana program MBG tersebut.

Selain menggali potensi cuan dari cukai rokok, pemerintah bisa menggali potensi pendapatan lain, yakni menerapkan cukai pada minuman manis dalam kemasan (MBDK).

Sayangnya, dalam hal ini pemerintah tampak ambigu, dan masuk angin, mungkin karena tekanan dari industri MBDK. Padahal wacana cukai MBDK sudah digaungkan sejak 2022, dan akan diterapkan pada 2023.

Wacana itu tertunda karena alasan pemilu. Pemerintah menjanjikan cukai MBDK akan diterapkan pada pertengahan 2025. Semoga bukan hanya pepesan kosong.

Program MBG jelas memerlukan dana yang bikin kening Presiden Prabowo Subianto pening, pusing tujuh keliling. Tersebab dana sebanyak itu, belum ada dalam skema anggaran APBN.

Akibatnya pemerintah menyunat berbagai anggaran di semua kementerian dan lembaga. Termasuk menyunat 50 persen alokasi anggaran untuk subsidi untuk angkutan umum di Indonesia. Ironis kan?

Oleh sebab itu, akan lebih ideal dan futuristik jika pemerintah menaikkan cukai rokok dan menerapkan cukai MBDK pada 2025.

Kebijakan pembatalan cukai rokok pada 2025 sebaiknya dianulir saja. Dan segera terapkan cukai MBDK untuk melindungi anak-anak dan masyarakat Indonesia.

Tingginya konsumsi rokok dan produk MBDK terbukti menjadi gaya hidup yang sangat tidak sehat, dan terbukti menjadi pencetus utama tingginya prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia. Dan menjadi pencetus defisitnya finansial BPJS Kesehatan pula.

Mimpi bahwa program MBG bisa menjadi anak tangga untuk mewujudkan generasi emas akan terwujud, asal paralel dengan kebijakan produktif lainnya, yakni pengendalian konsumsi rokok dan produk MBDK itu.

Sehingga diharapkan dengan kenaikan cukai rokok dan penerapan cukai MBDK, ada transformasi perilaku masyarakat untuk hidup lebih sehat.

Jadi kita tinggalkan usulan yang kontra produktif nan sesat pikir itu, dana zakat untuk program MBG. Kita dorong cukai rokok untuk menyokong program MBG. Segera naikkan cukai rokok dan terapkan cukai MBDK.

KOMPAS.com-Program makan bergizi gratis (MBG) berpotensi besar meningkatkan kemampuan fungsi kognitif siswa jika dikelola dengan baik. Namun, hal itu juga perlu diimbangi dengan pengolahan gizi dari menu makanan.

“Konsumsi makanan bergizi, seperti protein dari telur, sangat penting untuk mendukung perkembangan otak. Namun, penyajiannya juga harus diperhatikan agar anak-anak tertarik untuk mengkonsumsinya,” kata Dosen Departemen Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Toto Sudargo, M.Kes, seperti dilansir laman UGM, beberapa waktu lalu.

Ia mencontohkan, menu telur yang diolah dengan baik, seperti dadar atau orak-arik, akan memberikan manfaat lebih karena tambahan kalorinya.

Toto menekankan kualitas gizi makanan lebih diutamakan daripada kuantitas makanan saja.

“Yang penting anak-anak mau makan dan makanan tidak terbuang. Jangan sampai makanan hanya diacak-acak dan menjadi sampah,” ungkapnya.

Sementara Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Prof. Subejo menyoroti pentingnya memanfaatkan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program MBG.

Ia menyebut ketergantungan pada bahan impor seperti gandum menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

“Indonesia memiliki banyak sumber karbohidrat lokal seperti singkong, jagung, dan sagu. Jika bahan-bahan ini dimanfaatkan, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga memberdayakan petani lokal,” ujarnya.

Subejo juga menyarankan pemberdayaan desa sebagai basis distribusi makanan bergizi. Menurutnya, jika desa diberi otoritas untuk mengelola dana dan menyusun menu berbasis bahan lokal, distribusi akan lebih efisien dan dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Mekanisme ini juga dapat mengurangi risiko makanan basi karena perjalanan distribusi yang terlalu jauh,” tambahnya.

GENDANG program makan bergizi gratis (MBG) sudah ditabuh, sudah berjalan, sejak awal Januari, di beberapa kota besar di Indonesia. Untuk tahap awal menyasar 600.000-an siswa sekolah.

Banyak ditemukan persoalan di lapangan, misalnya, siswa ogah makan karena menunya tidak menarik, kalah dengan menu bekal dari ibunya.

Bagaimana mau menarik, jika lauknya cuma tahu tempe saja, tak ada ikan, daging ayam, daging sapi, atau protein hewani lainnya.

Yang lebih mengkhawatirkan, Badan POM menemukan adanya sayur basi yang disajikan. Bahkan, di Sukoharjo, Jawa Tengah, puluhan siswa perutnya mual-mual setelah makan ayam goreng krispi!

Persoalan lain, yang (mungkin) terlupakan adalah program MBG, mendulang sampah makanan (food waste) yang signifikan. Plus menghasilkan sampah kemasan, apalagi jika kemasan itu berupa plastik, kertas, dan bahan lainnya yang sulit didaur ulang secara alami oleh lingkungan.

Artinya, program MBG menjadi persoalan bagi lingkungan, menghasilkan sampah yang kian menggunung di berbagai daerah di Indonesia.

Sepertinya yang dibikin mual-mual bukan hanya siswa, tapi juga pemerintah, terkait alokasi dana yang dibutuhkan.

Bagaimana tidak mual-mual jika untuk 6 (enam) bulan ke depan dana yang diperlukan segede gunung anakan, yakni Rp 75 triliun. Dan sampai 5 (lima) tahun ke depan menyedot fulus Rp 450 triliun. Akan didongkel darimana fulus sebanyak itu?

Ee, tiba-tiba Sultan Najamudin, Ketua senator Indonesia, DPD RI, mengusulkan dana zakat agar dialokasikan untuk mendukung program MBG.

Usulan yang kontra produktif alias sesat pikir. Dana zakat adalah dana milik umat, yang peruntukannya sudah jelas, sudah terukur sesuai syariat Islam. Sangat wajar jika usulan ini mendulang protes publik yang sangat keras.

Pemerintah pun secara verbal juga tidak setuju, entah klise atau menolak sungguhan. DPR, MUI, ormas Islam, tokoh masyarakat; sudah pasti menolaknya.

Senyampang munculnya usulan yang kontra produktif itu, membuncah usulan, daripada menggunakan dana zakat, pemerintah bisa menggunakan dana cukai rokok. Usulan ini dilontarkan oleh anggota DPR Fraksi Nasdem, Irma Chaniago.

Dari sisi ide, ini usulan yang lumayan kreatif, patut ditimang-timang. Dana cukai rokok memang lumayan banyak, sekitar Rp 183 triliunan (2024). Lumayan kan untuk menambal program MBG agar tidak makin boncos dan menggerogoti program penting lainnya.

Sayangnya, untuk 2025 pemerintah justru menunda/membatalkan kenaikan cukai rokok. Pembatalan ini, dari sisi kebijakan pengendalian tembakau juga merupakan kemunduran.

Padahal kenaikan cukai rokok selain mandat regulasi (UU Cukai), juga bermanfaat ganda. Yakni untuk pengendalian konsumsi rokok di satu sisi (untuk menurunkan prevalensi merokok pada anak), dan di sisi lain pemerintah mendapatkan cuan signifikan untuk menambal pendapatan negara.

PURWOREJO, KOMPAS.com - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyebut dana desa dapat dialokasikan untuk mendanai makan bergizi gratis (MBG).

Hal itu diungkapkan Kemendes PDT melalui Mulyadin Malik, Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, di sela-sela kegiatan Hari Desa Nasional yang digelar di Desa Krandegan, Purworejo, Jawa Tengah.

"Bisa (digunakan untuk makan siang bergizi gratis), nanti dikelola oleh Bumdes," kata Malik, Sabtu (18/1/2025).

Malik menyebut, dengan potensi yang ada di Desa Krandegan dan teknologi pompa tenaga surya, pihaknya yakin desa akan mampu berswasembada pangan sekaligus swasembada energi.

Dengan swasembada pangan, kata Malik, nantinya Bumdes akan hidup dan bisa menjadi jembatan untuk bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk menyelenggarakan MBG di daerah.

"Dana desa kita prioritaskan untuk swasembada pangan, energi, termasuk makan siang bergizi," kata Malik.

Kepala Desa Krandegan, Dwinanto, mengatakan, di desanya kini telah memiliki teknologi pompa air bertenaga surya.

Pompa tersebut bisa mengairi sawahnya sekitar 70 hektare tanpa ada biaya operasional karena sudah menggunakan tenaga matahari.

Dwinanto mengatakan, pembuatan pompa bertenaga surya tersebut bekerja sama dengan Agros Global, perusahaan agritech berbasis di Singapura.

Kolaborasi dua lembaga ini menghasilkan pompa air bertenaga surya yang digunakan untuk memperkuat ketahanan pangan di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.

Hasilnya, lahan di Desa Krandegan seluas 70 hektare yang semula hanya dapat panen 1-2 kali kini sudah dapat panen 3 kali dalam satu tahun.

Penggunaan pompa air bertenaga surya ini juga bisa menghemat sekitar 50 persen biaya operasional pertanian.

Berkat kerja sama ini, kata Dwinanto, tahun ini akan menambah pompa air bertenaga surya portable sebanyak 7 pompa.

Hal ini dilakukan untuk membantu para petani yang belum terpenuhi pengairan di desanya.

"InsyaAllah tahun ini akan kita tambah sekitar 7 pompa air bertenaga surya," kata Dwinanto.

"Untuk air yang digunakan untuk lahan pertanian para petani kita gratiskan. Namun kita imbau untuk membayar zakat pertanian yang hasilnya kita gunakan untuk memberantas kemiskinan di desa," tambah Dwinanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mematangkan penyusunan roadmap (peta jalan) Program 3 Juta Rumah.

Dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas, Kementerian PKP tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk mencapai target program tersebut.

Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara mengatakan, skenario yang disiapkan merupakan rencana kerja yang nantinya akan disampaikan dalam rapat bersama DPR RI.

"Selanjutnya, kita agendakan bertemu dengan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia) untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya," terang Ara dalam rilis, Jumat (17/1/2025).

Kementerian PKP juga mengundang sejumlah perwakilan asosiasi pengembang sebagai bagian dari ekosistem perumahan untuk menyiapkan skenario Program Tiga Juta Rumah.

Skenario yang disiapkan Kementerian PKP di antaranya dengan memanfaatkan APBN Tahun 2025 yang telah ditetapkan serta mendorong ekosistem perumahan dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Skenario lainnya adalah dengan realokasi APBN dan dukungan ekosistem perumahan.

Sementara skenario terakhir adalah dengan tambahan APBN-P dan dukungan ekosistem perumahan.

KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memastikan genangan air yang sempat mengepung Perumahan Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025) malam sudah surut.

Lurah Meteseh Joko Rahmantoko mengatakan, genangan air tersebut sudah surut sejak pukul 00.00 WIB dan warga yang sempat mengungsi telah kembali ke rumah masing-masing.

"Hanya meluap sebentar dan pukul 12 malam langsung surut. Warga pun sudah kembali ke rumah masing-masing," ujar Joko dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (18/1/2025).

Sebelumnya, warga melakukan evakuasi mandiri ke lokasi aman begitu mendengar alarm peringatan dini ketinggian air sungai. Evakuasi tersebut dibantu oleh aparat terkait.

Joko menjelaskan, genangan air di kawasan RW 26 perumahan tersebut terjadi karena limpasan air dari perumahan sekitar yang lebih tinggi dan tidak tertampung ke Sungai Babon.

"Debit air Sungai Babon memang tinggi malam itu sehingga limpasan air dari perumahan sekitar yang lebih tinggi tidak tertampung ke sungai, tetapi langsung menggenangi kawasan RW 26 perumahan," ungkap Joko.

Untuk membersihkan sisa-sisa dampak limpasan air, pihak kelurahan dan kecamatan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah bergerak melakukan penanganan.

OPD yang terlibat antara lain adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, hingga Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang Suwarto memastikan keseriusan Pemkot Semarang dalam menanggulangi genangan yang kerap melanda Perumahan Dinar Indah.

Ia menyebutkan, pihaknya secara intens terus melakukan koordinasi lintas sektor bersama petugas penjaga Bendung Pucang Gading yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan penjaga pintu air Pucang Gading untuk memperhatikan ketepatan waktu melakukan buka tutup pintu air. Dengan begitu, tidak terjadi keterlambatan pembukaan yang mengakibatkan air Sungai Mluweh meluap," ujar Suwarto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kawasan Parung sejak lama dikenal sebagai lokasi hunian potensial bagi masyarakat di selatan Jakarta.

Hal ini tak terlepas dari lokasinya yang strategis karena berada di antara wilayah Bogor dan Depok, serta menawarkan akses yang mudah menuju pusat kota Jakarta, Bogor dan juga Serpong.

Selain infrastruktur, Parung juga dikelilingi berbagai fasilitas lengkap sebagai penunjang gaya hidup masyarakat.

Tak hanya menawarkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman juga asri, harga properti di kawasan ini masih relatif terjangkau dibandingkan kawasan urban lainnya di Jabodetabek.

Kondisi ini yang menginspirasi anak usaha PT Megah Anugerah Sakatama, yakni Sakatama Development untuk mengembangkan proyek perumahan terbarunya di kawasan Parung.

Perumahan bertajuk Aura Home ini berada di di koridor Jalan Raya Utama Parung.

Dengan luas 3,7 hektar, kawasan perumahan ini menawarkan kemudahan akses karena dekat pintu tol Pamulang, tol Sawangan dan tol Bogor Outer Ring Road II (BORR II).

Direktur Utama Sakatama Development, Henry Firtanto menuturkan, pengembangan Aura Home mengedepankan keselarasan dengan alam.

Menurut Henry, saat ini Parung merupakan salah satu kawasan sunrise property yang terus berkembang. Selain aksesibilitas yang sangat baik, kawasan ini juga dikelilingi berbagai fasilitas modern yang lengkap.

“Kami optimistis Aura Home akan menjadi jawaban bagi masyarakat yang mencari hunian nyaman dengan akses strategis di kawasan Parung, Bogor,” ujar Henry usai acara penjualan perdana Aura Home di Marketing Gallery Aura Home, Parung, Sabtu (18/1/2025).

Henry menyebutkan, setiap rumah di Aura Home didesain dengan efisien karena memaksimalkan penggunaan ruangan, meminimalkan penggunaan energi listrik, dan menciptakan ambience yang nyaman.

Misalnya, penggunaan jendela besar dan bukaan yang optimal untuk memaksimalkan cahaya matahari guna menjaga kualitas udara tetap baik di dalam rumah.

Untuk memenuhi beragam kebutuhan konsumen, Aura Home menghadirkan 3 pilihan rumah dengan desain yang menarik dan fungsional, antara lain; Type 6 Standard (LB76 M2/LT72 M2), Type 6 Plus (LB88 M2/LT90 M2) serta Type 7 (LB116 M2/LT105 M2).

Dengan semua fasilitas yang dimiliki, harga yang ditawarkan mulai dari Rp 990 juta.

Sementara itu, Komisaris PT Megah Anugerah Sakatama, Andhika Fajri menjelaskan, pemilihan tipe-tipe rumah di Aura Home telah melalui serangkaian riset yang dilakukan tim Independent Surveyor.

“Saat ini show unit untuk ketiga tipe rumah tersebut telah tersedia dan dapat dikunjungi setiap harinya. Melalui show unit ini, para calon konsumen juga dapat langsung merasakan kenyamanan dan keunggulan tinggal di Aura Home,” papar Andhika.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun dalam Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat extremely poor (sangat miskin atau miskin ekstrem).

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program ini dengan tujuan mengentaskan kemiskinan.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menjelaskan, program ini berbeda dengan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lantas, seperti apa detailnya?

1. Besaran cicilan

Seperti yang telah disebutkan, besaran cicilan yang akan dibayarkan Pemeritah sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun, dengan pagu sebesar Rp 100 juta per unit rumah.

“Kalau Rp 600.000 (cicilan rumah) ini dijadikan satu Keputusan Presiden (Keppres), mereka yang miskin dapat berhak mendapatkan cicilan dari negara untuk membeli rumah,” ungkap Bonny.

Namun, tidak menutup kemungkinan cicilan tersebut bisa dibayarkan lebih dari itu.

"Kalau ditanya sekarang, itu kalau dia mau beli 1 juta bisa nggak? Sebenarnya bisa. Dia nambah Rp 400.000. Cuma di tahun pertama ini kita nggak mau kelarin segitu. Kenapa? Pak Prabowo ingin ini seragam. Jangan nanti dinaikin mangkrak atau apa," tegas Bonny.

2. Penerima manfaat

Menurut Bonny, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok.

Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Menurut Bonny, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok. Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Untuk diketahui, desil satu adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 1 persen hingga 10 persen kesejahteraan terendah.

Sedangkan desil dua adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 11 persen hingga 20 persen kesejahteraan terendah.

Selain itu, masyarakat dengan penghasilan Rp 1 juta per bulan, serta pelanggan listrik 450 kWh.

“Kita bilang, orang yang berpendapatan 1 juta, tidak lebih, dia orang miskin, dan dia harus pelanggan 450 kWH, dan dia harus apa, apa, apa, nah, lagi disusun,” ungkap Bonny.

3. Mekanisme penyaluran

Kepala desa akan menginventarisasi siapa saja warga yang mendekati kriteria tersebut. Lalu, diusulkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Setelah itu, akan diverifikasi kembali data yang didapat dari kepala desa oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa).

“Data yang kita dapat dari kepala desa, Babinsa akan datang. Mana nih rumahnya? Mana orangnya? By name, by address (berdasarkan nama dan alamat. Sampai itu kita putuskan itu benar. Data ini yang kita berikan ke perbankan, dialah calon penerima,” tegas Bonny.

4. Lokasi pembangunan

Bonny mengungkapkan, pembangunan akan dilaksanakan di desa-desa. Setidaknya, satu desa dari total 75.000 desa di Indonesia akan membangun 25 unit rumah.

"Jumlah desa itu 75.000, malah kita dengan sekarang (ada) 84.000 (desa). Nah, dengan jumlah desa katakanlah 75.000 aja, itu satu desa (dibangun) 25 unit rumah," jelas Bonny.

5. Tipe

Rumah yanga akan diberikan pemerintah bagi masyarakat miskin ekstrem berupa tipe 36 dengan luas 70 meter persegi.

"Itu rumah yang ada tipe 36, tanah 70 meter, dengan pagu yangg kita (Pemerintah) berikan 100 juta," tegas Bonny.

6. Hak kepemilikan

Bonny memastikan, kepemilikan rumah bagi masyarakat penerima berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).

"Yang (sertifikat) hak milik, milik mereka (penerima bantuan)," kata Bonny.

7. Pelaksana pembangunan

Pembangunan rumah tersebut akan dilaksanakan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut Bonny, UMKM tersebut nantinya akan mendaftar menjadi pengembang supaya bisa menjalankan strategi produktif.

"Dia lah (UMKM) yang beli tanah itu, dialah yang membangun," ungkap Bonny.

Apabila UMKM tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 20 persen, maka akan terjadi perputaran ekonomi di desa sebesar Rp 60 triliun.

"Karena, jika untungnya 20 persen, maka UMKM akan ada uang Rp 60 triliun di desa beredar," tegas Bonny.

8. Desain

Bonny memberikan saran kepada Prabowo untuk mengadakan sayembara rumah yang nanti dilaksanakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

"Setiap provinsi pun punya universitas, Saya instruksikan BTN adakan sayembara. Bagaimana desain rumah tipe 36/70 dengan mengikat kearifan lokal," ujar Bonny.

Nantinya, sayembara tersebut juga akan melibatkan masyarakat. Semakin banyak yang memilih desain tersebut, maka gambar tersebut akan ditetapkan sebagai desain 3 juta rumah gratis.

9. Dasar hukum

Dasar hukum mengenai program 3 Juta Rumah gratis ini akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres). Namun, saat ini masih disusun.

"Dengan ada kepastian membayar, dengan Keppres itu, bank akan hadir di desa, karena dia tahu yang bayar cicilannya bukan orang miskin, adalah negara," tuntas Bonny.