JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun dalam Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat extremely poor (sangat miskin atau miskin ekstrem).

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program ini dengan tujuan mengentaskan kemiskinan.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menjelaskan, program ini berbeda dengan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lantas, seperti apa detailnya?

1. Besaran cicilan

Seperti yang telah disebutkan, besaran cicilan yang akan dibayarkan Pemeritah sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun, dengan pagu sebesar Rp 100 juta per unit rumah.

“Kalau Rp 600.000 (cicilan rumah) ini dijadikan satu Keputusan Presiden (Keppres), mereka yang miskin dapat berhak mendapatkan cicilan dari negara untuk membeli rumah,” ungkap Bonny.

Namun, tidak menutup kemungkinan cicilan tersebut bisa dibayarkan lebih dari itu.

"Kalau ditanya sekarang, itu kalau dia mau beli 1 juta bisa nggak? Sebenarnya bisa. Dia nambah Rp 400.000. Cuma di tahun pertama ini kita nggak mau kelarin segitu. Kenapa? Pak Prabowo ingin ini seragam. Jangan nanti dinaikin mangkrak atau apa," tegas Bonny.

2. Penerima manfaat

Menurut Bonny, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok.

Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Menurut Bonny, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok. Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Untuk diketahui, desil satu adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 1 persen hingga 10 persen kesejahteraan terendah.

Sedangkan desil dua adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 11 persen hingga 20 persen kesejahteraan terendah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan ini diungkapkannya usai adanya daerah yang masih menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, anggaran uji coba bergizi gratis sempat menggunakan dana pribadi Prabowo.

"Begini ya, kita sekarang sudah masuk di program yang didanai oleh APBN. Kita fokus di situ saja. Karena sebelum program ini jalan, kan seluruh dibiayai oleh pribadi beliau," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Dadan menuturkan, salah satu tempat uji coba yang menggunakan dana pribadi Prabowo adalah di Kecamatan Warung Kiara, Sukabumi.

Saat Prabowo masih berstatus calon presiden, ia menggelar uji coba di sejumlah titik.

"Uji coba di Warung Kiara kan dana beliau. Jadi itu sekarang sudah keluar tema itu. Jadi sekarang fokus bagaimana agar negara hadir di dalam investasi SDM jangka panjang," ucap Dadan.

Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan, pemerintah sudah mengalokasikan dana senilai Rp 71 triliun untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima sepanjang tahun 2025. Dana itu digunakan secara bertahap.

Pada Januari-April, pemerintah akan menyalurkan MBG untuk 3 juta penerima melalui 397 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlebih dahulu.

Jumlahnya kemudian meningkat menjadi 6 juta penerima manfaat melalui 2.000 SPPG sepanjang April-Augustus 2025.

"Dan dari Agustus akhir sampai Desember itu 15 sampai 17,5 juta. Itu anggaran untuk Rp 71 triliun. Jadi jangan disalahpahami bahwa Rp 71 triliun itu maksimal 13-17,5 juta," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, program MBG di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) masih menggunakan dana pribadi Prabowo.

Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi sempat menuturkan, dana yang digunakan di Kendari adalah sisa dana uji coba yang sudah digulirkan sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden RI.

"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya," kata Hasan saat dihubungi, Senin (6/1/2025). "Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," imbuh Hasan.

Hasan menuturkan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG bakal memanfaatkan anggaran itu terlebih dulu.

Setelahnya, kata dia, SPPG di Kendari akan memakai anggaran yang telah disediakan negara untuk makan bergizi gratis.

"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN (Rp 71 triliun) yang dari BGN (Badan Gizi Nasional)," ucap Hasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi PengembangPerumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan fasilitas tanah yang sama dengan Qatar untuk membangun rumah.

Ini diungkapkan Junaidi saat Ngobrol Santai dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Kita juga kepengen ikut tadi yang disampaikan Pak Bonny (Anggota Satgas Perumahan), kepengen ikut partisipasi terkait ya seperti kata apakah bisa diperlakukan sama terhadap tanah itu," ungkap Junaidi.

Apabila pemerintah memberikan fasilitas yang sama dengan Qatar, maka pengembang juga berbondong-bondong untuk membangun rumah.

Namun, hal yang masih masalah adalah dari pihak perbankan. Sebab, harus menjaminkan tanah sebagai modal kerja. Sedangkan, aset tersebut merupakan milik negara.

"Nah, apakah kredit apa yang bisa masuk di situ. Sehingga, kan bisa juga ikut masuk. Karena, pemilikan tanahnya kan bukan lagi pemilikan oleh si konsumen, tapi mungkin bangunannya milik konsumen begitu ya," ucap Junaidi.

Selama tanah tersebut dijaminkan oleh perbankan, secara bersamaan pengembang juga membangun hunian.

"Karena, ini menarik juga kalau tanah dikasihkan, kita jualan dengan harga yang nanti kita ditentukan oleh pemerintah. Saya pikir kami bisa mengawal untuk program seperti itu," tambah dia.

Sebelumnya diketahui, Pemerintah mendapatkan investor perdananya untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah dari Qatar.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan, investasi ini merupakan kerja sama antar pemerintah atau Government-to-Government (G2G).

"Ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," ujarnya usai penandatanganan MoU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah menanggapi permintaan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soal pembangunan rumah dekat transportasi umum.

Menurut Junaidi, hal ini tergantung dengan biaya produksi dan harga tanah.

Junaidi mengutarakan hal ini dalam Ngobrol Santai APERSI dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Itu saja poinnya, jadi dimana pun kita bisa bangun ketika itu masuk dalam perhitungan sebagai pengembang rumah subsidi. Jadi, ya TOD (Transit Oriented Development) ya enggak bisa," tegas Junaidi.

Junadi mengatakan, pembangunan rumah subsidi menempel dengan stasiun atau TOD bisa disebut jarang, kecuali di Maja.

"Itu pun Maja juga harganya juga udah komersil, enggak ada lagi rumah subsidinya. Jadi itu," tambah dia.

Sebelumnya, Ara berharap agar pengembang perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi strategis dekat dengan transportasi umum.

Ini bertujuan agar mereka bisa beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi layak, terjangkau, serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata dia dalam siaran pers, Rabu (15/1/2025).

KOMPAS.com – Pemerintah meluncurkan program 3 juta rumah gratis yang dirancang untuk masyarakat miskin ekstrem.

Dalam program ini, pemerintah akan menanggung cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Siapa yang Berhak Mendapatkan Rumah Gratis Ini?

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, menegaskan bahwa program ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem, bukan untuk mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih mampu mencicil KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Saat ini, kriteria penerima manfaat masih dalam tahap penyusunan,” ungkap Bonny saat berbicara dalam acara "Ngobrol Santai" bersama APERSI di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan program ini benar-benar tepat sasaran dan membantu kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Detail Program: Besaran Cicilan dan Kepastian Mekanisme

Skema program ini menetapkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan dengan tenor 25 tahun untuk setiap unit rumah senilai Rp 100 juta.

Bonny menjelaskan, cicilan ini bisa menjadi dasar dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang memastikan masyarakat miskin ekstrem dapat memiliki rumah dengan bantuan negara.

Namun, ada kemungkinan cicilan ini bisa lebih fleksibel di masa mendatang.

“Kalau mau lebih, misalnya nambah Rp 400.000 untuk rumah senilai Rp 1 juta, sebenarnya bisa. Tapi, tahun pertama ini fokusnya seragam dulu sesuai arahan Pak Prabowo,” kata Bonny.

Siapa yang Termasuk Kriteria Penerima?

Bonny memberikan gambaran awal tentang calon penerima manfaat, yang meliputi:

• Masyarakat dalam desil dua ke bawah (1 persen hingga 20 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah).
• Penghasilan tidak lebih dari Rp 1 juta per bulan.
• Pelanggan listrik berdaya 450 kWh.

“Kita sedang menyusun kriteria ini. Orang yang penghasilannya Rp 1 juta atau kurang, pelanggan listrik 450 kWh, dan kriteria lainnya masih dalam pembahasan,” jelas Bonny.

Langkah Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan dimulai dari kepala desa yang akan mendata calon penerima manfaat.

Data ini kemudian diverifikasi oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk memastikan keabsahan penerima.

“Babinsa akan datang mengecek langsung, dari nama hingga alamatnya. Setelah data ini terverifikasi, baru diserahkan ke pihak perbankan untuk proses lebih lanjut,” papar Bonny.

Lokasi dan Tipe Rumah

Pembangunan rumah akan dilakukan di desa-desa. Setiap desa dari total sekitar 75.000 desa di Indonesia akan membangun 25 unit rumah.

“Dengan pagu Rp 100 juta per unit, tipe rumah yang diberikan adalah tipe 36 dengan luas tanah 70 meter persegi,” ujar Bonny.

Hak Milik yang Dijamin

Masyarakat yang menerima bantuan rumah ini akan mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Sertifikatnya adalah hak milik, sepenuhnya milik mereka,” tegas Bonny.

Sumber: Kompas.com (Suhaiela Bahfein, Hilda B Alexander)

JAKARTA, KOMPAS.com - Qatar telah resmi menyatakan komitmennya ikut membangun 1 juta rumah di Indonesia, Rabu (8/1/2205).

Komitmen tersebut tertuang dalam Memorandum of Understading (MoU) atau penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta.

Namun, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang membocorkan, Qatar memiliki beberapa syarat dalam pembangunan proyek tersebut.

Menurut dia, Qatar mengawal dan menunjuk sendiri kontraktor pembangunan rumah tersebut.

Bonny mengungkapkan hal ini dalam Ngobrol Santai bersama dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Persyaratannya, dia akan tunjuk kontraktor China, ini persyaratannya dia. (Sedangkan) Sub-konnya kita kondisikan, harus orang Indonesia. Paham? Dia setuju," terang Bonny.

Qatar memilih kontraktor China karena puas dengan proyek sebelumnya yang pernah dilakukan di Afrika Selatan dengan hasil bagus dan cepat.

Selain itu, Qatar juga akan menjual rumah dengan bentuk vertikal tersebut. Sehingga, peran Pemerintah hanya memberikan lahan negara yang idle (telantar).

"Contohnya ada lahan-lahan negara yang idle ya kan, negara memberikan lahan, dia (Qatar) bangun. Nanti, itu (rusun) dikelola setelah selesai ya sama pemerintah," tuntas Bonny.

KOMPAS.com – Badan Bank Tanah mengalokasikan 11 titik lokasi hak pengelolaan atas tanah (HPL) di berbagai wilayah Indonesia.

Lokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung dapur makan bergizi gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan inisiatif ini lahir dari masukan berbagai pihak.

"Saat ini ada 11 titik, mungkin akan bertambah menjadi lebih dari 15. Beberapa lokasi di Sumatera Utara, misalnya, sudah dipertimbangkan karena dekat dengan pusat keramaian dan kebutuhan di wilayah itu," kata Hakiki di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/1/2025), seperti dilansir Antara.

Lokasi yang Siap Digunakan

Sebelas lokasi HPL yang siap dimanfaatkan untuk MBG tersebar di Batubara (Sumatera Utara), Solok (Sumatera Barat), Kepulauan Bangka Belitung, Cianjur (Jawa Barat), Kendal (Jawa Tengah), Purwakarta (Jawa Barat), Brebes (Jawa Tengah), dua lokasi di Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), Poso (Sulawesi Tengah), dan Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat).

Hakiki menjelaskan rata-rata luas lahan di lokasi tersebut mencapai 500 meter persegi. Ukuran ini dinilai cukup untuk mendirikan SPPG.

Dari total lokasi yang ada, terdapat 90 tempat dengan potensi pemanfaatan untuk dapur bergizi.

"Lahan di lokasi kami rata-rata di atas 500 meter persegi, cukup memadai untuk penyediaan dapur. Khusus di Penajam Paser Utara, persiapannya sedang berjalan dan direncanakan siap untuk tahun 2026," ujar Hakiki.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menyambut baik langkah Badan Bank Tanah ini. Ia berharap alokasi lahan untuk SPPG terus bertambah hingga 2029.

"Semoga dengan inisiatif Bank Tanah, lebih banyak lagi SPPG yang bisa diwujudkan. Saat ini ada 220 dapur. April nanti kami targetkan ada 500, dan pada akhir 2029 jumlahnya harus mencapai 30.000. Tentunya ini membutuhkan banyak lahan," ujar Dedek.

Dedek optimistis langkah ini dapat mempercepat realisasi program MBG dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di berbagai wilayah.

KOMPAS.com –Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) menyiapkan anggaran Rp 20 triliun dari Dana Desa untuk menyuplai bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Menteri Desa PDT) Yandri Susanto saat menghadiri Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Sesuai Permendesa Nomor 2 Tahun 2024, sekurang-kurangnya 20 persen dari total Dana Desa Rp 71 triliun, yaitu Rp 20 triliun, (digunakan) untuk ketahanan pangan, untuk telur, ikan, nasi, dan lain sebagainya," kata Yandri dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (18/1/2025).

Dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kemendesa PDT akan memaksimalkan peran badan usaha milik desa (BUMDes) untuk penyiapan bahan baku lewat pembentukan desa tematik. Nantinya, akan ada desa padi, desa nila, desa telur, desa jagung, dan desa lainnya.

"Jika potensinya padi, akan jadi desa padi. Hasil dari desa tematik itu akan dikumpulkan oleh BUMDes dan akan diserap sebagai bahan baku (program) Makan Bergizi Gratis," jelas Yandri.

Untuk memaksimalkan peran desa sebagai penyuplai bahan baku program MBG, Kemendesa PDT juga telah menyusun modul dan petunjuk teknis berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing desa.

MBG sendiri telah disalurkan ke lebih dari 650.000 penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak dilaksanakan pada Senin (6/1/2025).

Target penerima manfaat diproyeksikan mencapai 3 juta orang hingga April 2025. Kemudian, ditargetkan meningkat hingga 6 juta penerima pada Agustus 2025.

Sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempercepat pemberian manfaat kepada anak sekolah dan ibu hamil, pemerintah berencana menambah anggaran program MBG agar bisa menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana mengatakan bahwa diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk menambah jumlah penerima menjadi 82,9 juta jiwa.

Saat ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalokasikan anggaran senilai Rp 71 triliun yang hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG maksimal untuk 17,5 juta penerima.

JAKARTA, KOMPAS.com – Di tengah meningkatnya kebutuhan konsumen segmen milenial akan hunian modern, Ciputra Group meluncurkan tipe baru di CitraGarden Bintaro, Tangerang Selatan.

Tipe terbaru ini merupakan klaster Calamus yang dirancang sebagai respons terhadap tren dan kebutuhan milenial yang mengutamakan kenyamanan, lingkungan hijau dan ruang terbuka luas.

General Manager CitraGarden Bintaro Dicky Rampengan mengatakan, perubahan gaya hidup yang dinamis dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya tempat tinggal ramah lingkungan, menjadi faktor pendorong utama dalam pencarian hunian ideal.

"Klaster ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan sebelumnya. Sebanyak 700 rumah telah dibangun dan sudah serah terima pada bulan Juni dan Desember tahun 2024," ujar Dicky, dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025).

Calamus mulai diperkenalkan kepada publik saat Product Knowledge yang digelar pada hari Jumat (17/1/2025), di Marketing Gallery CitraGarden Bintaro dan dihadiri oleh lebih dari 300 Agen Properti.

Calamus dirancang dalam tipe Breynia (5x12) dalam dua lantai mencakup 3 kamar tidur, dan 3 kamar mandi.

Konsep desain yang diusung adalah Tropical Haven in Bintaro dengan harga berkisar mulai dari Rp 1 miliaran.

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan hunian berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar properti. Kami ingin memberikan pengalaman tinggal yang menyatu dengan alam, namun tetap menawarkan kenyamanan dan fasilitas modern," tutur Dicky.

General Manager Sales dan Marketing CitraGarden Bintaro, Michael Ade Suwanto, menambahkan untuk memastikan setiap calon pembeli dapat memiliki hunian, Ciputra menawarkan kemudahan dengan berbagai metode pembayaran.

"Kami memahami pentingnya fleksibilitas, sehingga kami menyediakan metode pembayaran yang bervariasi, baik melalui perbankan maupun cicilan bertahap," tuntas Michael.

CitraGarden Bintaro dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti kolam renang, pusat kebugaran, area bermain anak, lapangan basket dan tennis.

Dikcy mengatakan, klaster baru ini dapat diakses transportasi publik yang berjarak 5 menit dari Stasiun KRL Jurangmangu, 10 menit dari Tol Jakarta-Serpong serta berjarak 20 menit dari Pondok Indah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai memutar otak untuk membahas potensi penambahan anggaran program unggulan, Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, pemerintah ingin menambah jumlah penerima manfaat.

Saat ini, anggaran program Makan Bergizi Gratis yang telah ditetapkan pemerintah senilai Rp 71 triliun untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima.

Sementara dibutuhkan setidaknya tambahan anggaran dengan nilai Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

“Otomatis ketika beliau punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah. Dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, usai rapat terkait MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dana Pemda dan BUMN

Dalam rapat yang sama, pemerintah juga membahas potensi tambahan anggaran dari pemerintah daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dadan menegaskan tidak ada skema usulan lain yang turut dibahas dalam rapat selain dari pemda dan BUMN.

Pasalnya, belakangan beredar ragam usulan untuk tambahan dana MBG. Beberapa usulan yang santer beredar seperti dari zakat hingga cukai rokok.

"Kita tidak membahas hal lain-lain, tadi kita hanya membahas terkait dengan APBN, kemudian dana kontribusi pemerintah daerah, kontribusi BUMN, kontribusi berbagai kementerian terkait dengan pembinaan potensi sumber daya lokal dan lain-lain," tegas Dadan.

Langkah memanfaatkan pemda untuk sumber tambahan dana program Makan Bergizi Gratis didukung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Tito menyatakan partisipasi pemda dalam program MBG dapat meningkatkan elektabilitas kepala daerah, mendukung kesehatan anak-anak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Menurut Tito, jumlah kontribusi ini diambil dari kesanggupan masing-masing daerah. Pasalnya, pemerintah pusat tidak menjadikannya pengeluaran wajib (mandatory spending) tiap daerah.

"Kita enggak mandatory. (Jumlahnya) tergantung dari PAD-nya (pendapatan asli daerah) masing-masing," ucap Tito.

Senada, pemda yang APBD dan PAD tinggi disarankan ikut berkontribusi demi percepatan program itu.

Cucun mengatakan pemda dengan PAD yang kuat tentu dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis.

"Makanya kalau banyak daerah yang punya resource kuat, mereka APBD-nya kuat, PAD-nya kuat, ya lebih baik segera untuk bisa terjadi pemerataan itu, APBD juga bisa hadir," kata Cucun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai memutar otak untuk membahas potensi penambahan anggaran program unggulan, Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, pemerintah ingin menambah jumlah penerima manfaat.

Saat ini, anggaran program Makan Bergizi Gratis yang telah ditetapkan pemerintah senilai Rp 71 triliun untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima.

Sementara dibutuhkan setidaknya tambahan anggaran dengan nilai Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

“Otomatis ketika beliau punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah. Dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, usai rapat terkait MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dana Pemda dan BUMN

Dalam rapat yang sama, pemerintah juga membahas potensi tambahan anggaran dari pemerintah daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dadan menegaskan tidak ada skema usulan lain yang turut dibahas dalam rapat selain dari pemda dan BUMN.

Pasalnya, belakangan beredar ragam usulan untuk tambahan dana MBG. Beberapa usulan yang santer beredar seperti dari zakat hingga cukai rokok.

"Kita tidak membahas hal lain-lain, tadi kita hanya membahas terkait dengan APBN, kemudian dana kontribusi pemerintah daerah, kontribusi BUMN, kontribusi berbagai kementerian terkait dengan pembinaan potensi sumber daya lokal dan lain-lain," tegas Dadan.

Langkah memanfaatkan pemda untuk sumber tambahan dana program Makan Bergizi Gratis didukung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Tito menyatakan partisipasi pemda dalam program MBG dapat meningkatkan elektabilitas kepala daerah, mendukung kesehatan anak-anak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Menurut Tito, jumlah kontribusi ini diambil dari kesanggupan masing-masing daerah. Pasalnya, pemerintah pusat tidak menjadikannya pengeluaran wajib (mandatory spending) tiap daerah.

"Kita enggak mandatory. (Jumlahnya) tergantung dari PAD-nya (pendapatan asli daerah) masing-masing," ucap Tito.

Senada, pemda yang APBD dan PAD tinggi disarankan ikut berkontribusi demi percepatan program itu.

Cucun mengatakan pemda dengan PAD yang kuat tentu dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis.

"Makanya kalau banyak daerah yang punya resource kuat, mereka APBD-nya kuat, PAD-nya kuat, ya lebih baik segera untuk bisa terjadi pemerataan itu, APBD juga bisa hadir," kata Cucun.

Ragam usulan mencuat

Selain dari BUMN dan pemda, ada juga usulan zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis yang disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamudin Bachtiar.

Sultan menyampaikan, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program Makan Bergizi Gratis karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 14 Januari 2025.

Sayangnya, wacana ini menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masyarakat fakir miskin.

Merespons kritikan yang ada, Sultan mengklarifikasi bahwa yang dimaksudkannya adalah pendanaan dengan zakat, infak, dan sedekah.

Hal tersebut Sultan usulkan mengingat pemerintah hanya memiliki anggaran untuk Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun, yang artinya hanya cukup sampai Juli 2025.

"Karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Salah satu ide yang terlintas dan jika memungkinkan dengan melihat potensi zakat, infak, dan sedekah," ujar Sultan kepada Kompas.com, 16 Januari 2025.

Usulan tambahan dana lainnya disampaikan Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Irma Suryani yang keberatan jika zakat dipakai untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis.

Dia menyarankan lebih baik jika memang program Makan Bergizi Gratis mengambil dana cukai rokok.

"Pertama, bisa diambil dari dana cukai rokok yang setahunnya kurang lebih Rp 150 triliun,” ujar Irma kepada Kompas.com, kemarin.

Selain itu, ia menyarankan bisa juga menggunakan dana CSR BUMN dan perusahaan-perusahaan para konglomerat.

Menurutnya, selama ini, hasil dari CSR BUMN tidak jelas wujudnya. “Itu akan lebih jelas kemaslahatannya daripada selama ini dana-dana CSR tersebut tidak jelas output-nya," imbuh Irma.

Respons Apindo

Merespons ini, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B Sukamdani, tidak keberatan jika mengambil sumber tambahan dari cukai.

Sebab, pengelolaan cukai sudah berada dalam kewenangan pemerintah.

Akan tetapi, ia menolak jika mengambil dana dari pengusaha untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Hariyadi, Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah dan kontribusi pengusaha sudah terpenuhi melalui pajak yang dibayarkan kepada negara.

"Kami pengusaha sudah mengontribusi program negara lewat pajak. Pajak itu kita bayarkan supaya negara bisa menjalankan programnya,” tambah dia.

Hariyadi menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis adalah bagian dari janji unggulan Presiden Prabowo, yang seharusnya didanai dari anggaran negara, bukan melalui tambahan kontribusi dari pengusaha.

Dia juga menyoroti adanya anggapan bahwa dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan bisa digunakan untuk mendukung program ini.

Menurutnya, dana TJSL sudah memiliki alokasi tersendiri sesuai kebijakan masing-masing perusahaan.

“TJSL itu sudah ada programnya masing-masing, diserahkan kepada perusahaan. Jadi, kita sudah berkontribusi lewat mekanisme yang ada,” tegas Hariyadi.

NUSANTARA, KOMPAS.com - PT Pahala Investama Energi, pengembang perumahan subsidi Griya Rudina Asri (GRA) Balikpapan, melayangkan laporan 8 orang ke Polda Kaltim.

Kuasa hukum PT Pahala Investama Energi Ardiansyah menuturkan, ada tiga pemilik akun media sosial yang diduga melakukan pencemaran nama baik dilaporkan ke Bagian Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

Pemilik akun media sosial yang dilaporkan tersebut masing-masing Elina devi, Elina jaya14, dan Fauzi.

Mereka dilaporkan dengan delik dugaan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, juga dilaporkan 5 orang yang diduga melakukan fitnah ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).

"Laporan yang disampaikan ini berupa penyebaran informasi bohong dan fitnah terhadap klien kami Pangeran Cani dan keluarganya serta perusahaan yang saat ini dikelola yang bersangkutan," ujar Ardiansyah, di Balikpapan, Jumat (17/1/2025).

Ardiansyah menjelaskan, latar belakang pelaporan ini adalah ketidakpuasan konsumen atas proses pembangunan perumahan subsidi GRA yang berjalan lambat dan tidak sesuai dengan kesepakatan.

Beberapa di antaranya menyatakan ketidakpuasannya melalui media sosial dan media konvensional dengan menyebarkan berita bohong.

“Nah dalam penulisan di akun medsos tersebut, mereka menuliskan berita bohong, hoaks dan juga fitnah yang merupakan pencemaran nama baik terhadap klien kami,” ungkap Ardiansyah.

Akibat penyebaran infomasi bohong tersebut, PT Pahala Investama Energi mengalami kerugian materil senilai Rp 1 miliar karena penjualan tersendat akibat mundurnya sejumlah konsumen yang terpengaruh berita bohong, dan kerugian immaterial secara pribadi dan keluarga pengembang.

Dia berharap laporan ini ditindaklanjuti untuk kemudian dilakukan pemanggilan terhadap para terlapor.

Dalam pelaporan ini, Ardiansyah membawa sejumlah barang bukti berupa tampilan layar beberapa media sosial, dan dokumen kerugian lainnya yang merupakan bukti akibat perbuatan para terlapor.

“Memang sampai saat ini, banyak komentar pada akun media sosial tersebut yang sudah dihapus, tapi kami sudah screen shot, dan kami sudah amankan data-data tersebut, walaupun mereka hapus,” imbuhnya.

Sementara itu, Komisaris PT Pahala Investama Energi Pangeran Cani menambahkan, sebenarnya ada sebanyak 60 akun yang diduga melakukan pencemaran nama baik, namun setelah diverifikasi tersisa 17 akun.

Terdapat lebih dari 400 komentar yang menyebarkan fitnah, bohong, dan hoaks. Ratusan komentar tersebut kemudian menyusut tinggal 50 komentar saja karena telah dihapus.

"Namun berkat bantuan keluarga dan rekan sejawat, kami berhasil melakukan screen shot tangkapan layar komentar-komentar mereka tersebut,” pungkas Cani.