JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan dirinya tidak setuju dana zakat dipakai untuk mendanai program makan bergizi gratis.

Irma mengatakan, jika memang program makan bergizi gratis membutuhkan tambahan anggaran, maka lebih baik mengambil dana cukai rokok.

"Pertama, bisa diambil dari dana cukai rokok yang setahunnya kurang lebih Rp 150 triliun,” ujar Irma kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2025).

Selain itu, bisa juga menggunakan dana CSR BUMN dan perusahaan-perusahaan para konglomerat. Dia berpandangan, selama ini, hasil dari CSR BUMN tidak jelas wujudnya.

“Itu akan lebih jelas kemaslahatannya daripada selama ini dana-dana CSR tersebut tidak jelas output-nya," imbuh Irma.

Irma tidak setuju jika program ini menggunakan dana zakat.

Pasalnya, kata dia, zakat diperuntukkan untuk membantu fakir miskin.

"Kenapa? Karena memang peruntukan dana zakat itu bukan untuk hal tersebut. Dana zakat diperuntukkan untuk kemaslahatan umat, untuk membantu fakir miskin, dana pemeliharaan masjid, membangun masjid, dan hal-hal yang terkait dengan keagamaan," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.

Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan berpendapat, keterlibatan masyarakat dalam program makan bergizi gratis perlu dimanfaatkan.

Dia mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

Apalagi, kata Sultan, DNA orang-orang Indonesia adalah dermawan dan gotong royong.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," jelasnya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sambung Sultan.

Dengan demikian, Sultan mengatakan, pemerintah tidak perlu bekerja sendirian dalam menyajikan program makan bergizi gratis.

Dia turut mengharapkan negara asing untuk ikut berkontribusi dalam program makan bergizi gratis di RI ini.

"Ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal," imbuh Sultan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto gelisah karena masing banyak anak-anak Indonesia yang belum mendapat makan bergizi gratis (MBG).

Hal ini dikatakan Dadan usai rapat terkait MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan bilang, kegelisahan itu lantas membuat Kepala Negara mengumpulkan kepala lembaga hingga menteri terkait untuk memecahkan masalah bersama demi percepatan penetrasi MBG.

"Kenapa Pak Presiden gelisah, karena banyak anak yang belum mendapatkan. Itu artinya, beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini," kata Dadan usai bertemu Prabowo, Jumat.

Dadan menuturkan, kegelisahan itu muncul lantaran banyak laporan anak-anak yang belum menjadi penerima manfaat. Bahkan, masih banyak anak-anak yang melapor ke orang tua bahwa di sekolahnya belum tersedia program makan bergizi gratis.

"Banyak anak-anak yang bilang ke orang tuanya, bahkan yang baru berumur 5 tahun mengatakan 'Ibu kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo, sementara teman-teman saya sudah'. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau," ucap Dadan.

Oleh karenanya, pihaknya dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan. Adapun pihak-pihak lintas sektoral yang terlibat, antara lain Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertahanan, TNI/Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri BUMN.

Adapun demi percepatan, seluruh pihak sepakat untuk mendukung maupun mengeluarkan lperaturan yang mendukung MBG.

Termasuk, rencana penambahan anggaran sekitar Rp 100 triliun pada September 2025 untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

"Sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat.Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun suudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," jelasnya.

Sebagai informasi, pemerintah menganggarkan anggaran makan bergizi Rp 71 triliun tahun ini. Jumlah itu cukup untuk membiayai 17,5 juta penerima manfaat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menyampaikan bahwa program 3 juta rumah untuk rakyat tidak hanya terkait membangun rumah baru.

Melainkan, karena ada kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat atau backlog.

Namun, menurut Fahri, program 3 juta rumah tersebut dapat mencakup aspek renovasi rumah yang tidak layak huni, seperti yang tidak memiliki sanitasi.

“Intinya adalah backlog itu semua harus kita selesaikan. Yang tidak layak itu harus kita bereskan. Rumah-rumah yang tidak ada sanitasi, kita harus selesaikan,” kata Fahri dalam program I BUSINESS TALK di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

Fahri Hamzah menilai, renovasi rumah menjadi layak huni sama dengan membangun rumah baru.

Sebab, rumah tanpa sanitasi tidak dapat dikatakan sebagai rumah yang layak.

“Dan membuat layak satu rumah itu sebenarnya sudah menghadirkan satu rumah,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu, dikutip dari Kompas TV, Kamis (16/1/2025).

Namun, menurut dia, mekanisme dan regulasi teknis soal program 3 juta rumah ini masih belum rampung dikaji di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Fahri juga enggan menjawab secara tegas saat ditanyakan apakah program 3 juta rumah akan disalurkan gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

“Ya mekanismenya sedang kita atur. Jadi begini maksudnya, misalnya di desa itu kan ada pertimbangan kayak begini ya. Ini bagian dari debat ya. Kan saya bilang tadi belum final. Jadi regulasinya belum final,” ujarnya.

Di sisi lain, Fahri menjelaskan bahwa kementeriannya berbeda dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Fahri, kajian yang dilakukan satgas memang sudah selesai. Sementara, kajian di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih berproses.

“Karena mereka kan bukan lembaga yang formil. Mereka kan lembaga yang dibentuk untuk membantu pembentukan perumahan. Kementerian sudah terbentuk, nah berikutnya kan kami melaksanakan,” kata Fahri.

“Kami itu ada kendala undang-undang, ada kendala regulasi, ada kendala anggaran, ada kendala kelembagaan. Ini kan semua sudah harus kita hadapin,” ujarnya lagi.

Diberitakan sebelumnnya, Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengeklaim bahwa program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR Fraksi PDI-P Adian Napitupulu mengkritik program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Adian mengatakan, itu adalah hal mudah jika hanya berbicara soal angka. Namun, dia mempertanyakan bagaimana cara membangun rumah sebanyak itu.

Hal tersebut disampaikan Adian dalam program Kompas TV bernama Business Talk, Kamis (16/1/2025) malam.

"Ya kalau bicara rumah buat rakyat ya bagus. Masalahnya bukan angkanya, caranya gimana?" ujar Adian dikutip dari Kompas TV, Kamis.

"Semua bisa sebutkan angka besar-besar, itu menyenangkan buat kuping rakyat. Dalam konteks untuk rakyat, kita setuju. Tapi bagaimana menuju ke sana?" katanya lagi.

Adian lantas bertanya apa yang membedakan antara mimpi dan cita-cita. Dia menyebut bahwa yang membedakan adalah rencana dan kerjanya.

Dia pun mempertanyakan pemerintah yang ingin menggunakan lahan para koruptor yang disita sebagai lokasi pembangunan rumah.

"Rencananya gimana? Kerjanya gimana? Bagaimana mendapatkan lahannya? Mau lahan para koruptor? Kalau kemudian ada novum, bukti baru, digugat ulang, enggak jadi lagi. Segala macam gitu," ujar Adian.

Lebih lanjut, Adian mengakui bahwa rakyat pasti senang dengan program 3 juta rumah Prabowo ini. Sebab, segala sesuatu yang dibangun untuk rakyat, pasti akan membuat rakyat gembira.

Hanya saja, Dia meragukan kesiapan dari pembangunan tiga juta rumah tersebut.

"Tapi bagaimana menuju ke sana? Tanahnya dari mana? Kemampuan produksi kita untuk bangun rumah-rumah itu kesiapannya bagaimana? Setiap wilayah mau membangun bagaimana?" katanya.

Kemudian, Adian meminta kepada Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Permukiman Fahri Hamzah untuk menjelaskan secara detail perihal rencana pembangunan tiga juta rumah tersebut.

Dia juga menyinggung obrolan dengan Fahri sebelum mulai siaran, yang menyebut bahwa sudah ada 40.000 rumah yang dibangun.

Padahal, menurut Adian, 40.000 rumah itu hasil dari pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Kemarin tiba-tiba kita tersentak-tersentak, orang bilang kesaktian luar biasa, dari Oktober, November, Desember, Januari, 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu?" tanya Adian.

"Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, 'itu betul 40 ribu?' Dia bilang, 'itu waktu dibangun zaman Jokowi'. Ya jangan diklaim dong. Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama. Bahwa kemudian seolah-olah dalam empat bulan, hampir semua teman-teman kontraktor ngontak saya, gimana ngitungnya ya 40.000 rumah dalam empat bulan, APBN-nya belum kelar," ujarnya disambut tawa Fahri Hamzah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah berjanji perihal pemberian 3 juta rumah kepada rakyat yang tidak memiliki tempat tinggal.

Fahri menyebut, janji Prabowo itu harus ditepati dan dipenuhi. Sehingga pihaknya kini sedang mencari jalan untuk merealisasikan janji tersebut.

Hal tersebut disampaikan Fahri dalam program Business Talk Kompas TV bertajuk "Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah" pada Selasa (14/1/2025).

"Jadi gini, pertama, ide atau kalimat Pak Prabowo itu sudah jadi janji, dan harus ditepati, dan harus dipenuhi. Dan itu kan bisa diulang-ulang. Dan karena itulah kemudian, jalannya kita cari," ujar Fahri, dikutip dari Kompas TV, Kamis (16/1/2025).

Fahri mengatakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus menerima masukan dari masyarakat terkait program ini.

Selain itu, menurut dia, pihaknya juga sudah tiga sampai empat kali berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari jalan dan skema pembangunan 3 juta rumah tersebut.

"Kami itu ada kendala UU (undang-undang), ada kendala regulasi, ada kendala anggaran, ada kendala kelembagaan. Ini kan semua harus kita hadapi," katanya.

Sementara itu, Fahri mengingatkan program Prabowo ini merupakan niat mulia kepada rakyat.

"Pak Prabowo selalu mengutip Bung Karno. Dia bilang, 'gantungkan lah cita-cita setinggi langit. Kalau kita jatuh, kita jatuh di antara bintang-bintang'. Jadi ini niat Prabowo, 3 juta ini adalah niat mulia bagi rakyat, dan kita sebagai anak muda kita cari jalan," ujar Fahri.

Diketahui, janji pemberian 3 juta rumah ini disampaikan Prabowo-Gibran ketika mereka masih menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2.

Program tersebut merupakan bagian dari strategi transformasi bangsa yang diusung Prabowo-Gibran. Dengan tujuan, memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia.

"Kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah," ujar Prabowo dalam acara Debat Kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Minggu, 4 Februari 2024.

Menurut Prabowo, pembangunan 3 juta rumah itu terbagi masing-masing 1 juta di pedesaan, pesisir, dan perkotaan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z Minang, mengeklaim bahwa program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bonny mengungkapkan hal itu dalam tayangan I BUSINESS TALK bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah?” di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

“Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia yang membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu,” ujar Bonny.

Di acara yang sama, anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu menanyakan harga rumah dalam program tersebut.

Bonny lantas memastikan bahwa masyarakat penerima program 3 juta rumah tidak perlu membayar apa pun.

“Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis?” tanya Adian ke Bonny.

“Gratis,” jawab Bonny.

“Clear (jelas) ya?” tanya Adian lagi untuk menegaskan.

“Clear,” tegas Bonny.

Seolah masih tidak percaya, Adian kembali menanyakan Bonny untuk memastikan bahwa penerima program 3 juta rumah tidak dikenakan biaya apa pun.

Bonny pun kembali memastikan bahwa masyarakat penerima program tidak perlu mencicil atau membayar uang sepeser pun.

“Rakyat tidak perlu mencicil?” tanya politikus PDI-P itu.

“Tidak. Negara yang mencicil Rp 600.000, cicilan itu negara yang bayar,” jawab Bonny.

Dia menjelaskan bahwa ditetapkan cicilan Rp 600.000 per bulan untuk rumah tipe 36 yang berada di desa.

Lebih lanjut, Bonny menegaskan bahwa program membangun 3 juta rumah ini berbeda dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FKLPP) atau rumah bersubsidi.

MATARAM, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena rumah susun yang banyak tidak dihuni di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Salah satu penyebab dari masalah ini adalah adanya pemaksaan oleh pejabat setempat untuk menggunakan lahan tertentu sebagai lokasi pembangunan rumah susun.

Pandangan ini diungkapkan Fahri dalam kegiatan Rapat Koordinasi Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di Provinsi NTB pada Jumat (17/1/2025).

"Ada kemungkinan maksain lahan tertentu, harus dibeli di situ, harus dibangun di situ, padahal itu tidak layak. Itu sudah ada motif jahat di situ," tegas Fahri.

Lebih lanjut Fahri menjelaskan, permasalahan rumah susun yang tidak terhuni sering kali disebabkan oleh perencanaan yang tidak tepat.

Ia menilai, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan desain rumah susun tersebut diduga tidak jujur dan tidak transparan.

"Kalau ada perencanaan tidak benar, maka itu layak untuk diperiksa," ujar dia.

Wakil Ketua Partai Gelora itu juga menekankan pentingnya untuk tidak membangun fasilitas publik hanya untuk kepentingan politik.

Sebab, kata dia, hal semacam itu hanya akan berujung pada ketidakbermanfaatan bangunan bagi masyarakat.

"Akhirnya rumah kosong, rusun kosong, rusak, terbengkalai. Uang rakyat semua itu," tambah dia.

Fahri pun meminta agar seluruh instansi terkait mematangkan perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat dasar.

"Pokoknya gini, kegagalan di masa lalu tidak boleh kita ulangi ke depan. Kita harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat," cetus dia.

Dengan pernyataan ini, Fahri Hamzah berharap agar ke depan, pembangunan rumah susun di NTB dapat dilakukan dengan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

MATARAM, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan seluruh pihak untuk tidak lagi menggunakan lahan sawah sebagai tempat membangun perumahan.

"Tolong semua pihak tolong jangan lagi ambil lahan produktif terutama beras untuk membangun bangunan," katanya saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di Provinsi NTB, Jumat (17/1/2025) sore.

Hal tersebut disampaikannya untuk mengurangi pembangunan yang dapat menyisihkan lahan untuk menanam swasembada.

Fahri menyebut, perintah tersebut langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Jadi ini tolong perhatian bersama. Presiden telah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah," tegasnya.

Menurutnya, masyarakat seharusnya kreatif dengan tidak menggunakan lahan sawah terus-menerus untuk membangun tempat tinggal.

Rumah yang telah dibangun seharusnya diperbaiki dan dikembangkan.

"Bisa ditambah space-nya, ditambah tetangganya, dan sebagainya," ujarnya.

Penataan kawasan menjadi prioritas di kementerian tersebut.

Kawasan pedesaan diorientasikan untuk memperbaiki dan mengembangkan bangunan yang sudah terbangun. Sedangkan di kota, orientasi pembangunan rumah susun menjadi prioritas.

"Kalau di kota karena numpuk, tanahnya mahal, tentu kita lebih dorong rumah susun," jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Partai Gelora tersebut menyampaikan keinginannya untuk menjadikan NTB sebagai contoh penataan kawasan yang baik.

Dia pun meminta seluruh instansi terkait menyiapkan rencana yang terarah. Dia juga menyebut anggaran telah tersedia dan besar kemungkinan daerah NTB menjadi prioritas.

"Uangnya ada, sekali lagi uangnya ada. Cuma idenya harus kuat, jangan sembarangan bikin rumah susun di tempat yang tidak ada dihuni orang. Hal-hal ini jangan kita biarkan lagi," cetusnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menegaskan, Program 3 Juta Rumah diberikan secara gratis kepada masyarakat extremely poor (sangat miskin atau miskin ekstrem).

Bonny meluruskan, program ini hanya untuk mengentaskan kemiskinan, bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mampu mencicil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Saat ini, kriteria masyarakat yang mendapatkan rumah gratis tersebut tengah digodok.

Skemanya, pemerintah akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan dengan tenor selama 25 tahun.

Informasi tersebut disampaikan Bonny saat dalam "Ngobrol Santai" bersama Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Ini juga masih sementara, karena masih tarik ulur di DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan). Ada permohonan Rp 500 (ribu) aja lah. Ya di DJKN, ini kita tetap Rp 600 (ribu per bulan)," ungkap Bonny.

Program tersebut akan dilaksanakan di 75.000 desa, dan masing-masing desa akan dibangun sebanyak 25 unit rumah.

Sebelumnya, Bonny mengatakan, program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bonny mengungkapkan hal itu dalam tayangan I BUSINESS TALK bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah?” di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

“Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia yang membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu,” tuntas Bonny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal tidak setuju apabila uang zakat dimanfaatkan untuk mendanai program makan bergizi gratis.

Cucun menyatakan, negara harus hadir mendanai program makan bergizi gratis, bukan malah menggunakan uang zakat untuk membiayai program andalan pemerintah itu.

"Lebih setuju, lebih tepat, bukan lembaga-lembaga seperti zakat atau infak segala macam," kata Cucun di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Cucun mendesak negara mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis.

"Negara yang harus hadir. APBN, maksimalkan APBN," kata Cucun.

Wakil Ketua Umum PKB ini menilai Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan APBN yang ada ini betul-betul tepat sasaran dan disalurkan kepada yang lebih berhak.

"Karena prinsip dasar daripada APBN ini sebetulnya untuk kemaslahatan rakyat," ujar dia.

Sebelumnya, wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamudin Bachtiar.

Menurut Sultan, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program makan bergizi gratis karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Wacana ini lantas menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masyarakat fakir miskin.

Belakangan, Sultan memberi klarifikasi perihal usulannya yang menyebut agar zakat juga ikut mendanai program makan bergizi gratis.

Sultan mengatakan, yang dia maksud sebenarnya adalah pendanaan dengan zakat, infak, dan sedekah.

Hal tersebut Sultan usulkan mengingat pemerintah hanya memiliki anggaran untuk makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun, yang artinya hanya cukup sampai Juli 2025.

"Karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Salah satu ide yang terlintas dan jika memungkinkan dengan melihat potensi zakat, infaq, dan sedekah," ujar Sultan kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Sultan memahami bahwa zakat adalah syariat Islam yang telah diatur batasan golongan penerimanya.

Namun, infak dan sedekah sifatnya lebih fleksibel, baik jumlah, golongan penerima, dan hukumnya sunnah bagi yang bersedia untuk melakukannya.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun kabinet Merah Putih ke depan.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, road map ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program 3 Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

"Salah satunya adalah berfokus pada program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah," ujar Ara, sapaan akrabnya, dalam keterangannya dikutip pada Jumat (17/1/2025).

Menurut dia, berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari 2025, total sudah ada sekitar 65.000 unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang ready stock.

Selain itu, Ara juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen (Fahri Hamzah) saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," imbuhnya.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan, Kementerian PKP juga sedang menyelesaikan penetapan para pejabat eselon 1 yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon 1 ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk memenuhi pemanggilan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (17/1/2025) siang.

Kedatangannya adalah untuk melaporkan progres program Makan Bergizi Gratis, termasuk kasus 40 orang siswa di Sukoharjo, Jawa Tengah, terkait menu MBG baru-baru ini.

"Kami dipanggil untuk membicarakan masalah program makan bergizi gratis. Iya (soal 40 siswa keracunan) nanti kami laporkan," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat.

Kendati begitu, ia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa saja yang dilaporkan.

Keterangan lebih lanjut mengenai hasil laporan akan disampaikannya usai menemui Prabowo.

"Keterangan lebih lanjut setelah rapat, ya. Nanti saja, saya harus laporan," ucap dia.

Namun BGN menjamin, pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap berjalan dan aman.

"Oh ya pasti (dilaporkan). Aman, aman, aman," kata Dadan singkat.

Sebelumnya diberitakan, program MBG pertama kali dimulai pada 6 Januari 2025.

Sejauh ini, program tersebut dinilai berjalan lancar.

Namun, terbaru, puluhan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (16/1/2025).

Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani, mengonfirmasi bahwa para siswa tersebut mengalami gejala mual, muntah, dan pusing, namun tidak sampai dirujuk ke rumah sakit.

"Sudah kita tangani, obati, kita observasi hasilnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jelasnya usai melakukan pemeriksaan.

Kunari menjelaskan bahwa pengelola Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Kodim 0726/Sukoharjo telah mengakui bahwa menu ayam yang disajikan kurang matang.

Menu yang disajikan pada hari itu terdiri dari nasi putih, ayam tepung, tumis wortel tahu, buah naga, dan susu.

Sejumlah anak yang mengalami keracunan tersebut berasal dari kelas 1 hingga 6.

Setelah gejala muncul, pihak sekolah segera menghubungi tim SPPG dan petugas kesehatan dari Puskesmas Sukoharjo Kota untuk penanganan lebih lanjut.

Selain itu, dilakukan penarikan makanan yang tersisa untuk mencegah kejadian serupa.