JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya bergerak cepat usai mendapat laporan adanya kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Dasar (SD) Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Kamis (16/1/2025).

"Yang mual-mual ditangani petugas dan diobati dan sudah ceria kembali," kata Dadan saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Adapun keracunan terjadi pada 40 siswa yang memakan ayam marinasi dalam menu makan bergizi gratis.

Namun, menu ayam marinasi tersebut langsung diganti dengan menu lainnya usai peristiwa keracunan terjadi.

"40 orang makan ayam yang dimarinasi. Setelah tahu ada yang mual, semua ayam ditarik dan diganti telur," ujar Dadan.

Dia lantas mengungkapkan, hal itu bisa saja terjadi lantaran adanya ketidaksesuaian dalam teknis pengolahan menu.

Kendati begitu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja cepat dengan langsung menarik menu tersebut.

Dengan demikian, penerima manfaat lainnya tidak mengalami keracunan serupa seperti 40 siswa sebelumnya.

"(Karena) Teknis pengolahan. Tapi menu ayam krispi itu ditarik untuk yang lain dan diganti telur rebus. Dan yang lain tidak mengalami seperti 40 orang," katanya.

Sebelumnya, 40 siswa di SD Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi menu makan bergizi gratis pada 16 Januari 2025.

Mereka diduga mengalami keracunan usai menyantap makan bergizi gratis.

Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani mengonfirmasi kejadian itu. Tetapi, menurut dia, para siswa tidak sampai dirujuk ke rumah sakit.

"Sudah kita tangani, obati, kita observasi hasilnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Kunari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menyampaikan bahwa program 3 juta rumah untuk rakyat tidak hanya terkait membangun rumah baru.

Melainkan, karena ada kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat atau backlog.

Namun, menurut Fahri, program 3 juta rumah tersebut dapat mencakup aspek renovasi rumah yang tidak layak huni, seperti yang tidak memiliki sanitasi.

“Intinya adalah backlog itu semua harus kita selesaikan. Yang tidak layak itu harus kita bereskan. Rumah-rumah yang tidak ada sanitasi, kita harus selesaikan,” kata Fahri dalam program I BUSINESS TALK di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

Fahri Hamzah menilai, renovasi rumah menjadi layak huni sama dengan membangun rumah baru.

Sebab, rumah tanpa sanitasi tidak dapat dikatakan sebagai rumah yang layak.

“Dan membuat layak satu rumah itu sebenarnya sudah menghadirkan satu rumah,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu, dikutip dari Kompas TV, Kamis (16/1/2025).

Namun, menurut dia, mekanisme dan regulasi teknis soal program 3 juta rumah ini masih belum rampung dikaji di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Fahri juga enggan menjawab secara tegas saat ditanyakan apakah program 3 juta rumah akan disalurkan gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

“Ya mekanismenya sedang kita atur. Jadi begini maksudnya, misalnya di desa itu kan ada pertimbangan kayak begini ya. Ini bagian dari debat ya. Kan saya bilang tadi belum final. Jadi regulasinya belum final,” ujarnya.

Di sisi lain, Fahri menjelaskan bahwa kementeriannya berbeda dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Fahri, kajian yang dilakukan satgas memang sudah selesai. Sementara, kajian di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih berproses.

“Karena mereka kan bukan lembaga yang formil. Mereka kan lembaga yang dibentuk untuk membantu pembentukan perumahan. Kementerian sudah terbentuk, nah berikutnya kan kami melaksanakan,” kata Fahri.

“Kami itu ada kendala undang-undang, ada kendala regulasi, ada kendala anggaran, ada kendala kelembagaan. Ini kan semua sudah harus kita hadapin,” ujarnya lagi.

Diberitakan sebelumnnya, Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengeklaim bahwa program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bonny mengungkapkan program 3 juta rumah berbeda dengan subsidi rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dia lantas memastikan bahwa masyarakat penerima program tiga juta rumah tidak perlu membayar apa pun.

“Artinya bawa ini rumah betul-betul gratis?” tanya anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu ke Bonny dalam program yang sama.

“Gratis,” jawab Bonny.

Berusaha menegaskan, Adian kembali menanyakan kepada Bonny bahwa penerima program 3 juta rumah tidak dikenakan biaya apa pun.

Bonny pun kembali memastikan bahwa masyarakat penerima program tidak perlu mencicil atau membayar uang sepeser pun.

“Rakyat tidak perlu mencicil?” tanya politikus PDI-P itu.

“Tidak. Negara yang mencicil Rp 600.000, cicilan itu negara yang bayar,” jawab Bonny.

Namun, Bonny menjelaskan bahwa perhitungan cicilan Rp 600.000 itu diperuntukkan untuk masyarakat di desa.

KOMPAS.com -Kabupaten Pandeglang di Banten saat ini menarik perhatian banyak calon pemilik rumah, terutama mereka yang mencari opsi rumah subsidi yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), berbagai pilihan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta dapat ditemukan di daerah ini.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Pandeglang yang patut dicermati.

1. Kadu Pinang Village: Tipe 22/72

Proyek ini terletak di Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, menawarkan 146 rumah tapak dengan luas bangunan 22 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi.

Dikembangkan PT Mega Ratna Rakindo, harga per unit adalah Rp 55 juta.

Saat ini, sebanyak 125 rumah telah terjual, dan 21 unit masih tersedia.

2. Green Hills: Tipe Flaboyan Lama B

Perumahan ini berlokasi di Majasari, Kabupaten Pandeglang, dikembangkan PT Anugrah Trirta Mandalawangi.

Proyek ini terdiri dari 210 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Harga per unit adalah Rp 85 juta. Hingga saat ini, sudah terjual 199 unit, menyisakan 11 unit.

3. D'mutiara Residence: Tipe Standart

Perumahan ini berlokasi di Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, dikembangkan PT Nurita Karya Raya.

Proyek ini menyediakan 140 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 84 meter persegi.

Harga per unit adalah Rp 130 juta. Saat ini, telah terjual 127 rumah, dengan 13 unit yang masih tersedia.

4. Griya Bukit Pesona: Tipe 33/60

Perumahan ini dibangun oleh PT Laksita Gemilang, berlokasi di Cimanuk, Kabupaten Pandeglang.

Proyek ini menawarkan 146 rumah tapak dengan luas bangunan 33 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Harga per unit adalah Rp 135 juta. Sampai saat ini, 56 rumah telah terjual, dan 90 unit masih tersedia untuk dijual.

5. Puri Sukasari Permai: Tipe 33

Lokasinya beard di Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang. Dikembangkan PT Global Partner Telinfra.

Perumahan ini menawarkan total 20 rumah, dengan harga per unitnya adalah Rp 137 juta.

Luas bangunan adalah 36 meter persegi, dan luas total lahannya mencapai 60 meter persegi.

Kabupaten Pandeglang menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, membuatnya menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin memiliki rumah tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi.

Dengan dukungan dari pengembang yang berpengalaman dan adanya sistem informasi yang transparan melalui Sikumbang, calon pemilik rumah dapat dengan mudah menemukan opsi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai insiden keracunan 40 orang penerima manfaat makan bergizi gratis di Sekolah Dasar (SD) Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan insiden itu tidak akan terjadi lagi.

"Ini menjadi bahan evaluasi agar lebih berhati-hati dalan mengolah makanan," kata Danan kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025) malam.

Ke depannya, Dadan berjanji akan menerapkan standar tinggi dalam pengolahan makanan agar hal serupa tak terulang lagi.

"Standar tinggi tetap harus menjadi acuan," ujarnya.

Adapun keracunan terjadi pada 40 siswa yang memakan ayam marinasi dalam menu makan bergizi gratis.

Namun, siswa yang keracunan tersebut sudah diobati dan kembali ceria. Bahkan, menu ayam marinasi tersebut sudah diganti dengan menu lainnya.

"40 orang makan ayam yang dimarinasi. Setelah tahu ada yang mual, semua ayam ditarik dan diganti telur," kata Dadan.

"Yang mual-mual ditangani petugas dan diobati dan sudah ceria kembali," ujarnya lagi.

Dadan mengungkapkan, peristiwa keracunan itu bisa saja terjadi lantaran adanya ketidaksesuaian dalam teknis pengolahan menu.

Kendati demikian, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja cepat dengan langsung menarik menu tersebut.

Dengan demikian, penerima manfaat lainnya tidak mengalami hal serupa seperti 40 siswa sebelumnya.

"(Karena) Teknis pengolahan. Tapi menu ayam krispi itu ditarik untuk yang lain dan diganti telur rebus. Dan yang lain tidak mengalami seperti 40 orang," kata Dadan.

Sebelumnya, 40 siswa di Sekolah Dasar (SD) Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis, 16 Januari 2025.

Mereka diduga mengalami keracunan akibat program makan bergizi gratis. Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani mengonfirmasi kejadian itu. Tetapi, para siswa tidak sampai dirujuk ke rumah sakit.

"Sudah kita tangani, obati, kita observasi hasilnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Kunari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD RI Sultan Najamudin meminta kepada pemerintah untuk menggunakan uang koruptor yang disimpan di luar negeri (LN) sebagai salah satu sumber pendanaan program makan bergizi gratis.

Dengan begitu, menurut Sultan, Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi Robin Hood bagi masyarakat kecil.

"Bahkan, jika perlu kami juga akan memberikan masukan ke pemerintah agar dana para koruptor atau pengemplang uang negara yang selama ini banyak disimpan di LN agar digunakan untuk sukseskan program makan bergizi gratis ini," ujar Sultan kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

"Saya kira Presiden dengan kekuasaannya disebut jadi Robin hood bagi masyarakat kecil," katanya melanjutkan.

Sultan mengatakan, dia sebenarnya hanya memancing pihak swasta dan masyarakat untuk membantu pendanaan makan bergizi gratis sehingga mengusulkan zakat turut dipakai untuk membiayai program itu.

Menurut dia, masyarakat perlu membantu pemerintah dalam mensukseskan program makan bergizi gratis.

"Poin besarnya adalah program makan bergizi gratis ini sangat baik, dan wajib kita dukung agar bangsa ini menjadi bangsa unggul," ujar Sultan.

"Pemerintah mengalami keterbatasan anggaran untuk membiayai semua program makan bergizi gratis dalam jangka panjang. Sementara program ini sangat baik dan tidak boleh berhenti karena kekurangan anggaran. Karena hasil nyata dari program ini tentu jangka panjang," katanya lagi.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan, anggaran Rp 71 triliun yang disediakan pemerintah tidak cukup untuk menjalankan program makan bergizi gratis sampai akhir 2025.

Besaran dana itu hanya bisa membiayai program tersebut sampai Juni 2025.

"Sekarang anggarannya Rp 71 triliun, sampai bulan Juni (2025),” kata Zulhas dalam rakor terbatas bidang pangan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Selasa, 7 Januari 2025.

Agar program itu berjalan sampai akhir tahun, Zulhas menyebut, dibutuhkan dana mencapai Rp 420 triliun.

KOMPAS.com - Glodok Plaza mengalami kebakaran yang berlangsung lebih dari sepuluh jam pada Rabu (15/1/2025).

Api pertama kali terdeteksi dari diskotek yang terletak di lantai tujuh, dan dengan cepat menyebar hingga mencapai atap gedung. Kebakaran Glodok Plaza ini memakan empat korban jiwa, sedangkan ada 10 korban lain yang dilaporkan hilang.

Beberapa orang juga sempat terjebak di dalam gedung Glodok Plaza yang terbakar, tetapi berhasil diselamatkan oleh petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta.

Kebakaran ini menimbulkan kerugian material yang signifikan, mengingat Glodok Plaza merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di kawasan tersebut.

Meski begitu, kebakaran ini bukanlah peristiwa pertama yang mengancam kawasan yang telah dikenal sebagai jantung ekonomi dan budaya Tionghoa di Jakarta.

Glodok, dengan sejarah panjangnya, selalu beradaptasi dengan perubahan zaman, meskipun sering kali menghadapi tantangan besar.

Sejarah awal permukiman Tionghoa di Glodok

Dikutip dalam tulisan berjudulSejarah KawasanPecinan Pancoran Glodok dalam Konteks Lokalitas Kampung Kota Jakartayang ditulis Titin Fatimah dijelaskan bahwa kawasan Glodok bermula pada abad ke-17, ketika komunitas Tionghoa mulai menetap di sebelah timur muara Sungai Ciliwung, tidak jauh dari pelabuhan Sunda Kalapa.

Mereka datang sebagai pedagang yang menjual arak, beras, dan kebutuhan lainnya, serta berperan sebagai pialang yang menghubungkan pedagang pribumi dengan pasar internasional.

Pada masa pemerintahan Pangeran Jayakarta, Belanda membangun gudang pertamanya di Batavia dengan izin dari pemimpin Jayakarta, dan kawasan ini menjadi pemukiman bagi orang-orang Tionghoa yang dipimpin oleh Watting.

Setelah Belanda menaklukkan Jayakarta pada tahun 1619, kota Batavia dibangun sebagai pusat administratif kolonial.

Namun, pengaturan administratif ini hanya berlaku di Kota Batavia, sementara pemukiman orang asing, termasuk orang Tionghoa, tetap memiliki peraturan khusus sendiri.

Pada masa itu, Tionghoa menjadi kelompok mayoritas di wilayah tersebut, dengan banyak imigran kelas menengah ke bawah tinggal di sisi barat Ciliwung, bercampur dengan masyarakat Jawa, serta melakukan perkawinan campur yang kelak dikenal sebagai Cina Benteng.

Pada tahun 1740, terjadinya pembantaian massal terhadap etnis Tionghoa di Batavia membuat pemerintah Belanda mengambil langkah drastis.

Untuk menghindari kerusuhan serupa, Belanda mengatur pemukiman orang Tionghoa di luar Benteng Batavia, tepatnya di kawasan Pancoran-Glodok, yang menjadi pusat pemukiman Tionghoa setelah peristiwa tersebut.

Kawasan ini kemudian dikenal dengan sebutan Pecinan Glodok Pancoran, sebuah wilayah yang tak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga pusat perdagangan dan ekonomi yang berkembang pesat.

Glodok-Pancoran: pusat ekonomi dan budaya Tionghoa

Kompas.com/ Suci Wulandari Putri Potret suasana kawasan wisata Pecinan Glodok jelang Imlek 2024, Kamis (18/1/2024).

Sungai dan kanal yang menghubungkan Glodok dan Pancoran menjadi jalur transportasi utama, membawa barang dagangan ke pasar. Makanan Tionghoa yang khas, seperti belut, ular kobra, dan ramuan ayam arak, banyak dijual di sekitar Gang Gloria.

Bahkan, pada 1980-an, kawasan ini terkenal hingga ke Hong Kong, dengan sejumlah artis yang datang untuk mencicipi kuliner khas Tionghoa.

Tidak hanya kuliner, Glodok-Pancoran juga dikenal dengan bangunan cagar budaya Tionghoa seperti kelenteng Kim Tek Ie dan Vihara Dharma Bhakti, yang menjadi landmark kawasan ini.

Berbagai bangunan dengan arsitektur Tionghoa lainnya, seperti Sekolah Tiong Hoa Hwee Kuan (THHK), juga turut membentuk identitas kawasan ini sebagai pusat budaya Tionghoa di Jakarta.

Seiring berjalannya waktu, kawasan Glodok-Pancoran mengalami perubahan signifikan.

Bangunan tua yang dulunya menjadi ciri khas kawasan ini kini banyak yang terlantar dan tak terawat, sementara sungai yang dulunya menjadi jalur transportasi kini hanya tersisa sedikit, bahkan telah menjadi saluran pembuangan.

Kawasan yang dulu dikenal sebagai pusat budaya kini semakin sesak dengan pedagang kaki lima dan kendaraan bermotor, yang membuat kualitas spasial kawasan menurun.

Meskipun demikian, kawasan Pecinan Glodok-Pancoran masih mempertahankan unsur budaya Tionghoa yang kental. Banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, datang untuk mengunjungi vihara dan kelenteng, serta menikmati kuliner khas yang ditawarkan.

Namun, tantangan besar bagi kawasan ini adalah bagaimana mempertahankan warisan budayanya di tengah tekanan urbanisasi dan modernisasi yang terus berkembang.

KOMPAS.com - Sebuah video yang menunjukkan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) memasuki permukiman warga di Desa Sorek, Kabupaten Pelalawan, Riau, beredar luas pada Kamis (16/1/2025).

Dalam video berdurasi 1 menit 37 detik itu, terlihat seekor harimau berukuran besar muncul di sekitar barak pekerja perkebunan di lokasi perusahaan.

Di tempat kejadian, tampak tiga pria merekam keberadaan harimau tersebut dengan santai menggunakan ponsel, meskipun mereka berada dalam jarak yang sangat dekat.

Harimau terlihat menatap ke arah mereka sebelum berjalan perlahan menuju bagian belakang barak. Kejadian ini disertai suara beberapa ekor anjing yang terus menggonggong ke arah satwa buas tersebut.

Menurut informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 13 Januari 2025, di area camp lapangan yang masuk dalam wilayah Perizinan Berusaha Pengusahaan Hutan (PBPH).

Insiden bermula saat seorang pekerja lupa menutup pintu pagar camp, yang sebelumnya telah dipasangi pagar terpal hitam untuk keamanan.

Akibat kelalaian tersebut, harimau sumatera berhasil masuk ke area camp dan mengejar anjing serta ayam ternak yang ada di lokasi.

Setelah keberadaannya disadari oleh penghuni camp, harimau berusaha keluar melalui pintu yang sama. Warga setempat segera menutup pagar dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Genman S. Hasibuan, menyatakan bahwa pihaknya segera mengambil langkah mitigasi dengan memantau lokasi secara intensif.

“Tim mitigasi kami segera datang ke lokasi dan melakukan upaya untuk menenangkan warga. Kami juga memberikan penyuluhan tentang pentingnya kewaspadaan kepada warga. Selain itu, kami memasang kamera pemantau (camera trap) dan melakukan pemantauan dari menara api yang berada tidak jauh dari lokasi camp," kata Genman pada Kamis (16/1/2025).

Setelah dua hari pemantauan, harimau sumatera tersebut tidak terlihat lagi di sekitar camp.

Tim mitigasi meminta pihak perusahaan untuk tidak memelihara hewan seperti anjing dan ayam di area tersebut, guna mencegah kejadian serupa.

“Petugas tim mitigasi kami terus melakukan pemantauan, dan aktivitas pekerja di camp telah kembali berjalan normal. Namun, kami tetap mengingatkan semua pihak untuk selalu memperhatikan SOP yang telah ditetapkan untuk menjaga keselamatan bersama," tambahnya.

Genman menjelaskan bahwa lokasi kemunculan harimau merupakan bagian dari habitat alami dan wilayah jelajah satwa yang dilindungi itu.

"Itu lokasinya memang habitat harimau sumatera," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengeklaim bahwa program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bonny mengungkapkan hal itu dalam tayangan I BUSINESS TALK bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah?” di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

“Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia yang membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) itu,” ujar Bonny.

Di acara yang sama, anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu menanyakan harga rumah dalam program tersebut.

Bonny lantas memastikan bahwa masyarakat penerima program 3 juta rumah tidak perlu membayar apa pun.

“Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis?” tanya Adian ke Bonny.

“Gratis,” jawab Bonny.

“Clear (jelas) ya?” tanya Adian lagi untuk menegaskan.

“Clear,” tegas Bonny.

Seolah masih tidak percaya, Adian kembali menanyakan Bonny untuk memastikan bahwa penerima program 3 juta rumah tidak dikenakan biaya apa pun.

Bonny pun kembali memastikan bahwa masyarakat penerima program tidak perlu mencicil atau membayar uang sepeserpun.

“Rakyat tidak perlu mencicil?” tanya politikus PDI-P itu.

“Tidak. Negara yang mencicil Rp 600.000, cicilan itu negara yang bayar,” jawab Bonny.

Dia menjelaskan bahwa ditetapkan cicilan Rp 600.000 per bulan untuk rumah tipe 36 yang berada di desa.

Lebih lanjut, Bonny menegaskan bahwa program membangun 3 juta rumah ini berbeda dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FKLPP) atau rumah bersubsidi.

Oleh karenanya, program ini tidak akan mangkrak. Sebab, para penerima bantuan adalah orang-orang yang betul membutuhkan.

“Kenapa saya bilang tidak akan mangkrak? Karena calon penerima ini adalah orang yang membutuhkan rumah. Beda dengan kasus FLPP,” kata Bonny.

Sebagaimana diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait memiliki program membangun 3 juta rumah untuk rakyat.

Maruarar mengatakan pemerintah tengah mengupayakan pemanfaatan tanah bekas korupsi yang disita negara untuk program 3 juta rumah bagi rakyat.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, saat ini pemerintah sedang mengkaji dan menyusun regulasi terkait hal tersebut.

“Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan kita lakukan, saya tegaskan itu yang akan dilakukan,” kata Ara saat mengunjungi perumahan Buana Cicalengka Raya 2, Kampung Nunuk, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 30 Desember 2024.

Meskipun baru tiga bulan menjabat sebagai menteri, Maruara mengaku, sudah didukung oleh ekosistem yang baik dalam upaya merealisasikan program perumahan rakyat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan, insiden keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami siswa sekolah dasar (SD) di Sukoharjo, Jawa Tengah, akan menjadi evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN).

Dengan evaluasi, kualitas dan kehigienisan makanan akan lebih baik ke depan.

Hal ini menanggapi kejadian 40 siswa yang mengalami keracunan setelah diduga mengonsumsi ayam yang dimarinasi dalam menu MBG.

"Kejadian semacam ini akan menjadi evaluasi yang amat penting bagi BGN untuk memperketat pelaksanaan SOP dalam setiap rantai proses penyiapan MBG. Sehingga kualitas dan kehigienisan makanan bisa terjamin," kata Hasan Nasbi dalam keterangan resmi, Kamis (16/1/2025) malam.

Hasan menuturkan, anak-anak yang sempat menjadi korban kini sudah ditangani dan diobati di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terdekat.

Saat ini, keadaannya pun sudah kembali membaik.

Adapun sampel makanan yang diduga menjadi penyebab mual dan muntah-muntah tengah diteliti.

"Saat ini sampel makanan yang disiapkan di SPPG (Sukoharjo) tersebut sedang diperiksa oleh Dinas Kesehatan," ucap Hasan.

Lebih lanjut, Hasan mengungkapkan, sudah ada standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan dan menjadi acuan dalam program MBG.

Pertama, sekolah melaporkan kepada SPPG dan Puskesmas jika ada kejadian yang tidak diinginkan.

Kemudian, makanan langsung ditarik oleh SPPG dan diganti dengan menu lain.

Dalam kasus Sukoharjo, makanan sudah ditarik dan diganti dengan menu lain, yakni telur.

Adapun SOP lainnya yang diterapkan oleh BGN adalah, setiap SPPG harus menyimpan sampel makanan selama 2x24 jam.

"Sehingga kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi di Sukoharjo, penyebabnya bisa dilacak dengan cermat," jelas Hasan.

Sebelumnya diberitakan, puluhan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (16/1/2025).

Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani, mengonfirmasi bahwa para siswa tersebut mengalami gejala mual, muntah, dan pusing, namun tidak sampai dirujuk ke rumah sakit.

"Sudah kita tangani, obati, kita observasi hasilnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jelasnya usai melakukan pemeriksaan.

Kunari menjelaskan bahwa pengelola Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Kodim 0726/Sukoharjo telah mengakui bahwa menu ayam yang disajikan kurang matang.

Menu yang disajikan pada hari itu terdiri dari nasi putih, ayam tepung, tumis wortel tahu, buah naga, dan susu.

Sejumlah anak yang mengalami keracunan tersebut berasal dari kelas 1 hingga 6.

Setelah gejala muncul, pihak sekolah segera menghubungi tim SPPG dan petugas kesehatan dari Puskesmas Sukoharjo Kota untuk penanganan lebih lanjut.

Selain itu, dilakukan penarikan makanan yang tersisa untuk mencegah kejadian serupa.

KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan uji coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/1/2025).

Pada tahap awal, program tersebut menyasar 6.159 siswa yang tersebar di 10 lembaga pendidikan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya memantau pelaksanaan program MBG di SD Taquma, Jalan Jemur Ngawinan Nomor 54 dan SMP Negeri 13, Jalan Jemursari II, Surabaya.

Eri menuturkan, uji coba perdana program MBG di Surabaya berjalan lancar. Bahkan, mayoritas makanan yang dibagikan BGN kepada para siswa habis.

"Saya tanya ke anak-anak rasa (makanan)-nya gimana? Enak, Pak. Bahkan, banyak anak yang makannya habis," kata Eri dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Menu dan evaluasi program

Para siswa mendapatkan menu makanan empat sehat lima sempurna dalam program MBG, mulai dari nasi, sayuran, ayam, buah, dan susu. BGN berencana mengganti variasi menu makanan agar para siswa tidak merasa bosan.

"Insyaallah, sudah disampaikan oleh BGN, selama 30 hari, (menu) makanan itu berbeda-beda. Ini berarti, (rencana) menu itu bisa disampaikan ke anak-anak, inginnya apa? kurangnya apa? karena masing-masing anak tidak bisa disamakan," ujar Wali Kota Surabaya.

Menu makanan MBG telah disesuaikan berdasarkan standar BGN. Eri meyakini bahwa menu makan yang disiapkan BGN sudah memenuhi kebutuhan kalori anak-anak.

"Saya yakin kalorinya juga tinggi dan kalori itu bisa membantu anak-anak pada waktu belajar," kata dia.

Porsi makanan juga menjadi catatan evaluasi dalam pelaksanaan uji coba perdana MBG di Surabaya. Menurut Eri, setiap siswa di tingkat sekolah memiliki porsi makan berbeda.

"Jadi, kalau ada anak makannya yang tidak habis, jangan dibuang, tapi dilihat ini kelas berapa. Nanti di situ (selanjutnya) bisa ditentukan, misal porsi kelas 1-3 SD nasi sekian, kelas 4-6 SD, sekian. Jadi (porsi makanan) ini yang saya minta dievaluasi," ujarnya.

Eri juga menekankan soal penggunaan wadah ramah lingkungan. Sebab, beberapa sekolah masih menggunakan wadah plastik dalam uji coba pelaksanaan MBG perdana.

"Tadi disampaikan (BGN) bahwa tempat makannya nanti seperti aluminium, bukan plastik. Jadi, selesai makan diambil dan digunakan lagi. Dengan begitu, tidak meninggalkan sampah plastik," papar Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya tersebut.

Eri berharap, pelaksanaan MBG di Surabaya dapat terus dijalankan dengan menambah jumlah sekolah.

"BGN sudah bergerak luar biasa, penyedia juga sudah bergerak luar biasa. Saya matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Presiden dan BGN," tuturnya.

Wali Kota Eri menegaskan bahwa setiap program yang baru berjalan pasti belum sepenuhnya sempurna. Program MBG di Surabaya akan terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan.

"Ketika ini masih uji coba, saya harap masyarakat tidak melihat dari sisi negatifnya. Mari dukung karena (program MBG) juga buat anak-anak kita agar memiliki gizi yang kuat, kalori yang tinggi, sehingga siap menjadi generasi emas," ucap Eri.

Dok. Pemkot Surabaya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berdiskusi dengan siswa-siswa yang menerima makanan bergizi dalam uji coba Program MBG. Di sisi meja, terlihat makanan yang disiapkan sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN), mendukung pemenuhan gizi siswa selama kegiatan belajar.

Dukungan anggaran

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan DPRD menyiapkan anggaran Rp 1 triliun untuk mendukung program MBG. Pemkot masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program tersebut.

"Jika juknisnya turun dan meminta (Pemkot Surabaya) menggunakan APBD, kami akan lakukan untuk warga Surabaya," jelas Eri.

Eri juga berharap, program MBG dapat mendukung perekonomian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Apabila Juknis MBG diminta menggunakan APBD, ia berharap dapat melibatkan UMKM Surabaya.

"Jadi, sama-sama bergerak, UMKM bergerak, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan juga mendukung makan bergizi untuk anak-anak," ujarnya.

Teknis pelaksanaan

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh menjelaskan, pada tahap awal, uji coba pelaksanaan MBG oleh BGN menyasar 6.159 siswa di 10 lembaga pendidikan.

"Selanjutnya, akan dilaksanakan secara bertahap. Artinya, sekolah akan bertambah," kata Yusuf.

Adapun 10 sekolah tersebut terbagi di dua wilayah kecamatan, yakni Wonocolo dan Rungkut Surabaya. Program MBG dilaksanakan di KB-TM Yasporbi, SD Taquma, SMP Negeri 13, SMA Negeri 10, dan SMK PGRI 1 di Kecamatan Wonocolo.

Sementara di Kecamatan Rungkut, program tersebut menyasar TK Tunas Pertiwi, SDN Penjaringansari 1, SDN Penjaringansari 2, MTs 3, dan MAN Surabaya.

Yusuf menyampaikan, saat ini seluruh tahap pelaksanaan program MBG, mulai dari menu makanan hingga teknis pengiriman, dilakukan oleh BGN. Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan hanya menyiapkan sekolah.

"Semuanya ditentukan BGN. Kami adalah penerima manfaat. Jadi, teknis menu dan lain-lain yang menentukan adalah BGN," terangnya.

Yusuf memastikan pelaksanaan MBG di Surabaya tidak akan mengganggu jam belajar siswa. Pelaksanaan program ini telah disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan siswa.

"PAUD agak pagi karena jam masuknya pagi dan pulangnya lebih cepat. Kemudian, SD menyesuaikan, sekitar pukul 09.00 WIB dan SMP agak siang. Dengan pola itu, semoga semua bisa tepat waktu dan terfasilitasi," ujar dia.

Dok. Pemkot Surabaya Dua siswa SD di Surabaya tampak lahap menikmati menu empat sehat lima sempurna yang disediakan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi siswa untuk mendukung aktivitas belajar di sekolah.

Peran DPRD

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono berpandangan bahwa MBG merupakan program dari pemerintah pusat. Pihaknya mendukung program ini agar dapat dijalankan sebaik-baiknya di Kota Pahlawan.

"Hal ini membutuhkan kesiapan semua hal di dalamnya serta memerlukan dukungan seluruh warga masyarakat. Dengan begitu, anak-anak pelajar, mulai pendidikan dasar sampai menengah, dapat menikmati mendapat manfaat dari MBG," ujar Adi.

DPRD Surabaya akan mengambil peran sesuai ranah legislatif dalam mendukung program MBG. Peran tersebut mulai dari aspek penganggaran, legislasi, hingga pengawasan.

"Utamanya, aspek penganggaran. Kami memastikan MBG di Surabaya dapat tercukupi dengan baik," kata dia.

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) akhir 2024, lanjut Adi, Pemkot Surabaya memaparkan besaran anggaran MBG di kota ini mencapai Rp 1,1 triliun. Pihaknya menyimpulkan perlu dilakukan penggeseran program lain di Kota Surabaya.

"Kami simpulkan bahwa kami menunggu regulasi tentang petunjuk teknis dari program MBG itu," ujarnya.

Adi menyebut, banyak harapan disampaikan kalangan legislator terhadap pelaksanaan MBG. Misalnya, terkait pelibatan UMKM lokal, aspek higienis, perputaran ekonomi, pergerakan tenaga kerja, hingga pemenuhan kecukupan gizi para pelajar dari program MBG.

"Intinya, DPRD Surabaya berharap, program MBG bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan masyarakat hingga aspek kesehatan dan higienis para pelajar," ucap Adi. (ADV)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Kemenag) Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa penggunaan dana zakat harus sesuai dengan syariat Islam, yakni sesuai dengan asnaf.

Zakat yang telah terkumpul wajib disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya atau disebut asnaf.

"Zakat itu kan ada asnaf-nya (golongan orang yang berhak menerima zakat)," ujar Nasaruddin saat ditemui usai acara Tanwir I Aisyiyah di Hotel Tavia, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025).

Delapan golongan tersebut adalah fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Menurut Nasaruddin, penggunaan dana zakat untuk menopang program makan bergizi gratis (MBG) bagi anak sekolah dirasa tidak masalah.

Namun, jika terealisasi, maka penerima zakat melalui makan bergizi gratis ini harus masuk dalam delapan golongan yang berhak menerimanya.

"Kalaupun mau begitu kan enggak ada masalah, yang penting kan asnaf-nya," kata Nasaruddin.

Sebelumnya diberitakan, usulan pendanaan makan bergizi gratis dari zakat dilontarkan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin.

Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini.

Sebab, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 14 Januari 2025.

Dia lantas mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Kemenag) Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa penggunaan dana zakat harus sesuai dengan syariat Islam, yakni sesuai dengan asnaf.

Zakat yang telah terkumpul wajib disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya atau disebut asnaf.

"Zakat itu kan ada asnaf-nya (golongan orang yang berhak menerima zakat)," ujar Nasaruddin saat ditemui usai acara Tanwir I Aisyiyah di Hotel Tavia, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025).

Delapan golongan tersebut adalah fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Menurut Nasaruddin, penggunaan dana zakat untuk menopang program makan bergizi gratis (MBG) bagi anak sekolah dirasa tidak masalah.

Namun, jika terealisasi, maka penerima zakat melalui makan bergizi gratis ini harus masuk dalam delapan golongan yang berhak menerimanya.

"Kalaupun mau begitu kan enggak ada masalah, yang penting kan asnaf-nya," kata Nasaruddin.

Sebelumnya diberitakan, usulan pendanaan makan bergizi gratis dari zakat dilontarkan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin.

Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini.

Sebab, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 14 Januari 2025.

Dia lantas mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan.