JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto sempat menelepon dirinya pada Kamis (1/5/2025) lalu.

Dadan menjelaskan, Prabowo meminta laporan mengenai progres program Makan Bergizi Gratis (MBG), beserta target-target yang ingin dicapai.

Hal tersebut Dadan sampaikan usai Prabowo mengumpulkan ribuan petugas dapur MBG di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (3/5/2025).

"Pada intinya, dua hari lalu Pak Presiden telepon terkait dengan progres MBG. Kemudian kami sampaikan dan beliau bertanya target-target yang ingin dicapai," ujar Dadan dalam tayangan YouTube Setpres, dikutip Minggu (4/5/2025).

Dadan memaparkan, dirinya menyampaikan bahwa mereka sedang mempercepat pembangunan SPPG baru.

Berhubung mereka butuh koordinasi, maka Dadan perlu mengumpulkan para koordinator regional dan SPPI dari seluruh Indonesia.

"Dan saya kemudian menyampaikan, kalau Bapak berkenan, maka kami ingin mendapatkan arahan dari Pak Presiden terkait pelaksanaan program makanan bergizi," jelasnya.

"Tadi kami lapor dan bahwa sekarang ini kita sudah sampai April melayani 3,3 juta di 1.082 SPPG dan ada potensi penambahan SPPG baru di tanggal 5 dan 14 Mei. Sehingga insyaallah pertengahan Mei ini sudah bisa melayani lebih dari 4 juta (penerima)," sambung Dadan.

Walhasil, Prabowo pun mengumpulkan para pengurus dapur MBG di rumahnya kemarin.

Dalam kesempatan itu, Prabowo memberi arahan agar mereka terus semangat berkarya.

"Bekerja lebih teliti, lebih cermat, karena ini adalah program strategis, program investasi SDM masa depan, dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, para SPPI yang merupakan garda terdepan bisa bekerja lebih teliti dan cermat, dan selalu semangat. Dan Pak Presiden mengatakan kesejahteraan akan dipikirkan," imbuhnya.

KOMPAS.com – Kabar gembira bagi pensiunan PNS, TNI, Polri, yang berpendapatan rendah, gaji ke-13 tahun 2025, dijadwalkan cair mulai Juni 2025.

Gaji ke-13 ini bisa menjadi kunci untuk mewujudkan impian Anda, para pensiuaan, memiliki rumah subsidi melalui Program 3 Juta Rumah.

Dengan besaran setara pensiun bulanan penuh, termasuk pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan, dana ini cukup untuk membayar uang muka (DP) rumah subsidi tanga utang, terutama dengan kebijakan BPHTB gratis dan PPN gratis dari pemerintah.

Bagaimana caranya?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2025, gaji ke-13 untuk sekitar 9,4 juta pensiunan akan dicairkan oleh PT Taspen mulai 1–30 Juni 2025.

Nominalnya bervariasi sesuai golongan dan masa kerja, dengan estimasi untuk pensiunan MBR Golongan I: Rp 1.748.100-Rp 2.256.700, Golongan II: Rp 1.748.100-Rp 3.208.800, Golongan III: Rp 1.748.100-Rp 4.029.600, dan Golongan IV: Rp 1.748.096-Rp 4.957.100.

Dengan kenaikan pensiun 8 persen (PP Nomor 5 Tahun 2024), gaji ke-13 2025 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, dan dibayarkan tanpa potongan (kecuali PPh).

Dana ini dirancang untuk kebutuhan pendidikan, tetapi juga ideal untuk investasi jangka panjang seperti DP rumah subsidi.

Sementara, Program 3 Juta Rumah menargetkan penyediaan hunian terjangkau bagi MBR, termasuk pensiunan dengan penghasilan di bawah Rp 12 juta (lajang) atau Rp 14 juta (pasangan) per bulan.

Keunggulan Rumah Subsidi:

• Harga terjangkau Rp 166 juta–Rp 240 juta, tergantung lokasi (contoh: Jabodetabek, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sualwesi, Bali, NTB, NTT dan Papua).
• DP ringan, mulai dari 1–5 persen (Rp 1,6 juta–Rp 2,4 juta), dapat ditutup dengan gaji ke-13.
• Cicilan murah sekitar Rp 1 juta-Rp 2 juta per bulan, dengan bunga tetap 5 persen dan tenor hingga 20 tahun.
• BPHTB gratis: diterapkan di daerah yang telah mengimplementasikan SKB tiga menteri (Menteri PU, Menteri PKP, dan Menteri Dalam Negeri).
• PPN gratis: untuk rumah subsidi.

BULELENG, KOMPAS.com - Warga Perumahan Grand Lovina, Desa Kalibukbuk, Buleleng, Bali digegerkan dengan penemuan mayat pria tanpa identitas bersimbah darah, Sabtu (3/5/2025) dini hari.

Polisi menduga korban menjadi sasaran kekerasan dan masih menyelidiki penyebab kematian korban.

Kapolsek Kota Singaraja Kompol I Gede Juli mengatakan, jenazah korban pertama kali ditemukan oleh warga sekitar, I Gusti Lanang Gede Yasa (57).

Saat itu Yasa dibangunkan istrinya sekitar pukul 01.00 Wita karena curiga dengan suara gonggongan anjing yang tidak biasa.

Yasa lalu keluar rumah untuk mengecek kondisi sekitar. Ia dikejutkan dengan sosok pria tergeletak tak bergerak di pinggir jalan.

Pria tersebut tergeletak dengan posisi tengkurap mengenakan kaus biru dongker dan celana pendek abu-abu.

Wajah korban terlihat bersimbah darah.

Yasa pun melaporkan temuannya ke kepala dusun dan pihak kepolisian.

Anggota Polsek Kota Singaraja bersama tim medis RSUD Buleleng mendatangi lokasi kejadian.

Jenazah langsung dievakuasi ke RSUD Buleleng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Dari hasil pemeriksaan, korban dinyatakan meninggal dunia dengan denyut nadi yang tidak teraba serta tidak reaksi pada pupil mata. Serta pada bagian hidung dan mulutnya mengeluarkan darah," ujar Gede Juli.

Polisi masih mencari tahu identitas korban. Sebab tidak ditemukan kartu identitas pada korban di lokasi kejadian.

Polisi juga mendalami kasus ini untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban serta pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kekerasan yang dialami korban.

"Masih kami lakukan penyelidikan," lanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana berharap, agar tak ada lagi kasus keracunan makanan yang menimpa siswa sekolah penerima makan bergizi gratis (MBG).

Usai rapat evaluasi dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/5/2025), Dadan mengakui, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki tantangan berat untuk memastikan kualitas dan aspek higienis makanan yang akan dibagikan kepada para siswa.

“Target kita adalah zero accident, tidak ada kejadian keracunan di lapangan,” kata Dadan mengutip keterangan video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (4/5/2025).

Oleh karena itu, ia menambahkan, rapat evaluasi kemarin juga turut mempertajam proses seleksi mitra dan supervisi infrastruktur yang akan dibuat oleh berbagai pihak.

Dadan mengatakan, ada tiga kunci sukses pelaksanaan MBG, yaitu pemenuhan anggaran, sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Untuk anggaran, proses politik telah dirampungkan oleh Presiden Prabowo.

Sementara untuk pemenuhan SDM, saat ini BGN telah bekerja sama dengan Universitas Pertahanan mencetak 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan menjadi garda terdepan program ini.

“Infrastruktur ini adalah gedung, fasilitas-fasilitas yang perlu disiapkan beberapa pihak. Karena BGN sendiri hanya akan membangun, 1.502 (SPPG), sementara kita menargetkan ada 30.000 SPPG, artinya kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Tak hanya sekedar memperbanyak mitra, Dadan menegaskan, memastikan kualitas SPPG dan produknya juga menjadi hal penting yang mendapat sorotan BGN.

“Tantangan berat SPPG itu adalah pemantauan kualitas dan aspek higienis. Kita berkumpul sekarang ini untuk mempertajam seleksi mitra dan juga supervise infrastruktur oleh para pihak,” pungkasnya.

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menyerahkan kunci rumah subsidi kepada wartawan pada 6 Mei 2025.

Penyerahan simbolis tersebut juga akan disaksikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Meutya Hafid.

"Nanti wartawan juga dua hari lagi sama Ibu Meutya akan menyerahkan kunci langsung kepada wartawan," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar, kepada awak media di Kota Bandung, Sabtu (3/5/2025).

Ara menjelaskan bahwa pembangunan rumah subsidi untuk wartawan akan dilakukan secara bertahap dengan target sebanyak 1.000 unit.

Sebelumnya, Kementerian PKP juga telah menyerahkan kunci rumah subsidi kepada buruh bertepatan dengan Hari Buruh, 1 Mei 2025, serta kepada bidan, perawat, dan guru.

Program rumah subsidi ke depannya juga akan diperluas untuk buruh migran, asisten rumah tangga (ART), nelayan, petani, dan sopir.

"Supaya apa, wong cilik, rakyat kecil mendapatkan kebaikan dari negara. Negara itu hadir lewat apa, rumah subsidi," katanya.

Ara menegaskan bahwa program rumah subsidi untuk wartawan tidak bertujuan untuk membungkam kebebasan pers.

"Bukan untuk membungkam wartawan. Wartawan silakan beritakan kebenaran, tapi wartawan juga berhak mendapatkan perhatian dari negara," ucapnya.

Dia juga memastikan bahwa rakyat kecil tidak akan lagi dipusingkan dengan tingginya biaya pajak dan izin pembangunan rumah, karena pemerintah telah menghapus aturan tersebut.

"PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) gratis, itu khusus untuk rakyat kecil. Tapi nunggu Perkadanya (Peraturan Kepala Daerah)," tuturnya.

Ara menambahkan bahwa aturan tersebut telah berlaku di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Dia juga memuji gerak cepat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mendorong bupati dan wali kota agar segera menerbitkan peraturan tersebut.

"Rata-rata mereka (kepala daerah) sudah keluarkan Perkadanya," pungkas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan langsung kepada ribuan petugas lapangan di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (3/5/2025).

Prabowo menyebut mereka sebagai ujung tombak dalam mengamankan anak-anak bangsa.

"Setiap kali kau periksa ompreng itu, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu, ingat! Setiap langkah pengawasanmu, setiap perencanaanmu adalah bagian dari mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa,” kata Prabowo dikutip dari siaran pers Tim Media Prabowo, Sabtu.

Menurut Prabowo, pengecekan makanan dan pengawasan distribusi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari misi nasional.

Oleh karenanya ia mengingatkan agar petugas di SPPG tidak boleh malas, apalagi lengah.

"Tidak boleh malas. Tidak boleh lengah. Tidak boleh kongkalikong. Kau akan berusaha dibeli, ditipu, dibohongi. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ini akan menjadi sasaran manusia-manusia yang serakah dan jahat,” bebernya.

Ia menekankan bahwa tugas sebagai personel dapur MBG adalah tugas patriotik. Prabowo mengkategorikannya sebagai tugas suci dan tugas yang mulia.

Prabowo juga berpesan agar para petugas SPPG senantiasa menjaga kekompakan dan integritas.

"Pelihara komunikasi dengan kawan. Komunikasi sangat penting. Terus tukar-menukar pandangan, unek-unek masing-masing. Pelihara moril. Ada kesulitan, langsung lapor!" tandasnya.

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para konglomerat di Indonesia untuk terlibat langsung dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Presiden Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” ujar Ara saat meninjau program renovasi rumah di Bandung, Sabtu (3/5/2025) dikutip dari Antara.

Salah satu contoh kolaborasi tersebut adalah program renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung yang sepenuhnya didanai oleh Agung Sedayu Group melalui Yayasan Budha Suci. Program ini tidak menggunakan anggaran dari APBN, APBD, maupun BUMN.

“Ini contoh ketika para pengusaha besar, konglomerat Indonesia, tidak hanya bicara tapi langsung turun tangan, bersentuhan dengan rakyat. Kalau begini caranya, Indonesia akan aman dan tenteram,” kata Ara.

Target Rampung Enam Bulan

Ara menargetkan renovasi 500 rumah di empat kecamatan di Kota Bandung bisa rampung dalam waktu maksimal enam bulan.

“Kita punya empat lokasi kecamatan, jadi jaga-jaga saja maksimal enam bulan. Tapi saya rasa tak sampai satu tahun dapat tuntas,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam merealisasikan program ini. Ara menyebut kolaborasi bisa terjalin berkat kepemimpinan daerah yang proaktif dan komunikatif.

“Saya tadi tanya ke Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar, kapan terakhir ada renovasi 500 rumah di Kota Bandung tanpa uang negara. Kayaknya memang belum pernah,” ujarnya.

Dukungan Kebijakan Pro Rakyat

Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan kebijakan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil.

Hal itu ditunjukkan dengan pembebasan sejumlah biaya administrasi seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Pak Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan,” kata dia.

Komitmen Yayasan Budha Suci

Pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group, menyampaikan bahwa program renovasi Rutilahu di Bandung merupakan proyek renovasi skala besar pertama yang dilakukan Yayasan Budha Suci.

“Kami sudah membangun total 8.000 rumah di Indonesia, termasuk di Aceh, Padang, Palu, dan Jogja,” ujar Aguan.

Menurut Aguan, keikutsertaan dalam program ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak.

“Di Bandung ini, kami melihat langsung kebutuhan yang ada dan merasa terpanggil untuk membantu sesama yang kurang beruntung,” katanya.

Ara berharap program serupa bisa diperluas dan menjadi bagian dari komitmen nasional dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Jawa Barat.

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para konglomerat di Indonesia untuk terlibat langsung dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Presiden Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” ujar Ara saat meninjau program renovasi rumah di Bandung, Sabtu (3/5/2025) dikutip dari Antara.

Salah satu contoh kolaborasi tersebut adalah program renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung yang sepenuhnya didanai oleh Agung Sedayu Group melalui Yayasan Budha Suci. Program ini tidak menggunakan anggaran dari APBN, APBD, maupun BUMN.

“Ini contoh ketika para pengusaha besar, konglomerat Indonesia, tidak hanya bicara tapi langsung turun tangan, bersentuhan dengan rakyat. Kalau begini caranya, Indonesia akan aman dan tenteram,” kata Ara.

Target Rampung Enam Bulan

Ara menargetkan renovasi 500 rumah di empat kecamatan di Kota Bandung bisa rampung dalam waktu maksimal enam bulan.

“Kita punya empat lokasi kecamatan, jadi jaga-jaga saja maksimal enam bulan. Tapi saya rasa tak sampai satu tahun dapat tuntas,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam merealisasikan program ini. Ara menyebut kolaborasi bisa terjalin berkat kepemimpinan daerah yang proaktif dan komunikatif.

“Saya tadi tanya ke Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar, kapan terakhir ada renovasi 500 rumah di Kota Bandung tanpa uang negara. Kayaknya memang belum pernah,” ujarnya.

Dukungan Kebijakan Pro Rakyat

Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan kebijakan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil.

Hal itu ditunjukkan dengan pembebasan sejumlah biaya administrasi seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Pak Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan,” kata dia.

Komitmen Yayasan Budha Suci

Pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group, menyampaikan bahwa program renovasi Rutilahu di Bandung merupakan proyek renovasi skala besar pertama yang dilakukan Yayasan Budha Suci.

“Kami sudah membangun total 8.000 rumah di Indonesia, termasuk di Aceh, Padang, Palu, dan Jogja,” ujar Aguan.

Menurut Aguan, keikutsertaan dalam program ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak.

“Di Bandung ini, kami melihat langsung kebutuhan yang ada dan merasa terpanggil untuk membantu sesama yang kurang beruntung,” katanya.

Ara berharap program serupa bisa diperluas dan menjadi bagian dari komitmen nasional dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan ada tiga kunci sukses pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Tiga kunci tersebut, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Hal tersebut disampaikan Dadan Dadan usai mengikuti rapat bersama yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/5/2025).

Menurut Dadan, dari ketiga kunci sukses tersebut masalah anggaran telah terselesaikan.

“Anggaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa itu sudah diselesaikan secara politis,” ujar Dadan dalam siaran pers Sekretariat Presiden, Sabtu.

Sementara untuk sektor SDM, Dadan menyebut, sektor ini menjadi salah satu tantangan. Terutama terkait keberadaan dan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Saat ini menurutnya, terdapat ribuan tenaga yang telah dididik untuk siap bekerja di SPPG.

"Dan sampai sekarang kita sudah, baru selesai mendidik 2.000 ya dan ada yang mengundurkan diri enam, sehingga SDM-nya baru ada 1.994. Nah, untuk mengembangkan pelayanan lebih cepat kita sangat tergantung dari SDM-nya,” ucapnya.

Untuk memenuhi kekurangan tersebut, Dadan mengatatakan BGN telah bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) guna mendidik 30.000 calon Kepala SPPG dalam gelombang ketiga.

Dia bilang, pendidikan tersebut akan selesai di akhir Juli.

“InsyaAllah akan selesai di akhir Juli. Makanya percepatan akan terjadi dimulai Agustus,” ujar Dadan.

Sementara itu dalam aspek infrastruktur, ia menyampaikan, jumlah fasilitas SPPG masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang ditetapkan.

Oleh karena itu, ia meyakini sinergi dan kemitraan dengan berbagai pihak menjadi aspek yang sangat diperlukan.

Di sisi lain, ia juga menyampaikan tantangan lain dalam hal pengawasan kualitas dan kelengkapan infrastruktur yang disediakan mitra. Untuk itu, pihaknya kini sedang menyusun dan mempertajam standar operasional prosedur (SOP) pemilihan, serta supervisi mitra.

“Oleh sebab itu, kami berkumpul sekarang ini untuk mempertajam SOP-SOP terkait dengan penyeleksian-penyeleksian mitra. Dan juga supervisi-supervisi infrastruktur yang harus ada dan akan disiapkan oleh para mitra,” ujar Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) dan menargetkan zero accident atau tidak ada lagi kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut diungkapkan Kepala BGN Dadan Hindayana usai rapat yang digelar di kediaman pribadi Prabowo, di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, pada Sabtu (3/5/2025).

"Insyaallah, mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, tambah semangat. Para SPPI juga tambah semangat, tambah patriotik sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat dan target kita adalah zero accident. Tidak ada kejadian keracunan di lapangan," ujar Dadan lewat keterangannya, Sabtu (3/5/2025).

Adapun rapat pada akhir pekan ini menegaskan keseriusan Prabowo dalam mempercepat operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) gunna memperluas cakupan program MBG.

Dadan mengungkapkan, Prabowo dalam rapat tersebut menekankan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan program MBG.

Hal tersebut penting, mengingat program MBG merupakan investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

"Pak Presiden tadi mengarahkan kepada kami agar kami tetap semangat untuk berkarya, bekerja lebih teliti, lebih cermat. Karena ini adalah program strategik, program untuk investasi SDM masa depan dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan," ujar Dadan.

Dalam pertemuan tersebut, Dadan juga melaporkan capaian hingga April 2025 dan rencana percepatan pembentukan satuan pelayanan baru.

"Pada intinya dua hari yang lalu Presiden telepon terkait dengan progres tentang makan bergizi. Kemudian kami sampaikan, dan beliau bertanya terkait dengan target-target yang ingin dicapai," ujar Dadan.

Ia menjelaskan, program MBG saat ini telah melayani sekitar 3,3 juta penerima manfaat. Selain itu, ia mengungkap adanya potensi penambahan SPPG baru yang direncanakan mulai beroperasi pada 5 dan 14 Mei 2025.

"Sehingga Insyaallah pertengahan Mei ini sudah bisa melayani kurang lebih, lebih dari 4 juta penerima manfaat," ujar Dadan.

Sebelumnya, terdapat dua kasus terbaru terkait dugaan keracunan MBG yang terjadi di Jawa Barat. Pertama, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami keracunan makanan usai menyantap menu MBG.

Peristiwa keracunan MBG lainnya juga baru terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Kamis (1/5/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) di kediaman pribadinya, Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, pada Sabtu (3/5/2025).

Rapat pada akhir pekan ini menegaskan keseriusan Prabowo dalam mempercepat operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam rapat tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa Prabowo menekankan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan program MBG.

Hal tersebut penting mengingat program MBG merupakan investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

"Pak Presiden tadi mengarahkan kepada kami agar kami tetap semangat untuk berkarya, bekerja lebih teliti, lebih cermat. Karena ini adalah program strategik, program untuk investasi SDM masa depan dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan," ujar Dadan dalam keterangannya, Sabtu (3/5/2025).

Prabowo juga memberikan motivasi kepada para petugas di lapangan, khususnya para anggota SPPG dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjadi garda terdepan program MBG.

Sedangkan terkait capaian program, Dadan menyebutkan bahwa target layanan hingga April telah tercapai dan pihaknya optimistis dapat meningkatkan jumlah penerima manfaat secara signifikan dalam beberapa bulan ke depan.

"Sejauh ini sesuai dengan target, karena sebetulnya target kami kan dulu sampai April itu kita melayani 3 juta. Nah itu Alhamdulillah sudah tercapai, nanti dari bulan Mei sampai Agustus kita akan melayani 6 juta. Dan kita sedang mengejar itu, sehingga nanti kami berharap di akhir Mei atau awal Juni penerima manfaat sudah mencapai 6 juta," ujar Dadan.

Lebih lanjut, Dadan menambahkan bahwa setelah pendidikan SPPI batch 3 rampung, pelayanan akan semakin dipercepat dengan target lebih dari 20 juta penerima manfaat pada akhir Agustus 2025.

Dadan turut menyampaikan harapannya agar seluruh jajaran BGN semakin termotivasi dan berkomitmen tinggi dalam menjalankan program ini.

"Insyaallah, mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, tambah semangat. Para SPPI juga tambah semangat, tambah patriotik sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat dan target kita adalah zero accident. Tidak ada kejadian keracunan di lapangan," tandas Dadan.

Turut hadir dalam rapat tersebut diantaranya adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

KOMPAS.com - Sugianto Kusuma (Aguan), naga propertiAgung Sedayu Group dan Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi, merenovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) milik masyarakat miskin Kota Bandung, Jawa Barat.

Langkah Aguan yang dikemas dalam kegiatan Bebenah Kampung ini menghabiskan sekitar Rp 20 juta sampai Rp 40 juta per unit.

Dengan total investasi hingga Rp 20 miliar, inisiatif ini menjadi teladan gotong royong untuk Program 3 Juta Rumah.

Aguan mengatakan, Yayasan Buddha Tzu Chi akan merenovasi rumah warga miskin berdasarkan tingkat kerusakan.

"Kami juga melibatkan warga sekitar untuk memborong pembangunan, dengan bahan material disediakan," ujar Aguan, di Bandung, Sabtu (3/5/2025).

Aguan menjelaskan, renovasi 500 RTLH ada di empat kecamatan: Bojongloa Kaler (286 unit), Babakan Ciparay (138 unit), Bandung Kulon (69 unit), dan Cibeunying Kidul (7 unit).

Lokasi tersebar di delapan kelurahan, seperti Babakan Ciparay (137 unit), Babakan Asih (114 unit), dan Warung Muncang (69 unit), karena bebas sengketa dan memenuhi kriteria RTLH.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menambahkan, renovasi RTLH merupakan perintah Presiden Prabowo untuk menegakkan keadilan sosial.

"Konglomerasi seperti Pak Aguan, Pak Franky, dan Pak Prayogo di Tzu Chi siap membantu MBR, menunjukkan Indonesia bersatu meski berbeda suku dan agama," imbus Ara.

Ara melanjutkan, program ini bebas BPHTB, dan PBG juga gratis. Sebelumnya, dua komponen pajak ini berbayar dan membutuhkan waktu lama untuk persetujuannya.

Namun, saat ini Kota Bandung telah menerapkan kebijakan tersebut yang memudahkan warga miskin dan MBR memiliki rumah tanga biaya tambahan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjanjikan Rp 3 juta per bulan per keluarga selama tiga bulan untuk biaya kontrak selama renovasi, memastikan warga tetap nyaman.

Adapun renovasi dilakukan bertahap, dimulai dari lokasi prioritas berdasarkan verifikasi teknis dan sosial.

Masyarakat dilibatkan sebagai tenaga kerja lokal, memperkuat ekonomi komunitas dan rasa memiliki terhadap rumah baru.