JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad mengatakan, jika sasaran dari program makan bergizi gratis adalah para fakir miskin, maka pendanaan menggunakan zakat sangat mungkin dilakukan.

Noor menegaskan bahwa para mustahik berhak mendapatkan zakat, infak, dan sedekah.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin," ujar Noor saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

"Bagaimana dengan yang tidak fakir miskin? Tentu kita akan verifikasi," sambung dia.

Noor mengatakan, selama ini, tanpa program makan bergizi gratis pun, BAZNAS selalu menyalurkan zakat kepada para fakir miskin.

Dia lantas menekankan bahwa siapapun yang tidak mampu membeli makanan, dipersilakan untuk datang ke BAZNAS langsung.

"Kalau itu untuk fakir miskin, tidak ada masalah. Karena fakir miskin kan ada di mana-mana. Kan kita tidak bisa menolak makan bergizi gratis, di situ ada fakir miskin, kemudian kita tolak? Dosa dong kami," imbuh Noor.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.

Menurutnya, masyarakat perlu dilibatkan dalam hal pendanaan program ini.

Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan berpendapat, keterlibatan masyarakat dalam program makan bergizi gratis perlu dimanfaatkan.

Dia mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

Apalagi, kata Sultan, DNA orang-orang Indonesia adalah dermawan dan gotong royong.

Dengan demikian, Sultan mengatakan, pemerintah tidak perlu bekerja sendirian dalam menyajikan program makan bergizi gratis.

Dia turut mengharapkan negara asing untuk ikut berkontribusi dalam program makan bergizi gratis di RI ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyatakan dukungan untuk Program 3 Juta Rumah melalui penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah subsidi.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, ini merupakan bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Nixon, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan, di antaranya dengan memberikan usulan kepada pemerintah dari sisi supply dan demand di ekosistem perumahan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Hal ini didasari atas upaya BTN bercermin dari pencapaian Program Sejuta Rumah pada periode pemerintahan sebelumnya, di mana penyaluran KPR subsidi oleh BTN telah mencapai hampir dua juta unit rumah.

“Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah, di antaranya yakni perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Nixon dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

Nixon menyampaikan, kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, serta perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah.

Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70 persen debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyatakan dukungan untuk Program 3 Juta Rumah melalui penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah subsidi.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, ini merupakan bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Nixon, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan, di antaranya dengan memberikan usulan kepada pemerintah dari sisi supply dan demand di ekosistem perumahan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Hal ini didasari atas upaya BTN bercermin dari pencapaian Program Sejuta Rumah pada periode pemerintahan sebelumnya, di mana penyaluran KPR subsidi oleh BTN telah mencapai hampir dua juta unit rumah.

“Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah, di antaranya yakni perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Nixon dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

Nixon menyampaikan, kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, serta perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah.

Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70 persen debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

DEMAK, KOMPAS.com -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, direncanakan akan diluncurkan pada Februari 2025.

Dukungan terhadap program ini datang dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), yang menekankan pentingnya memanfaatkan potensi lokal dalam penyediaan menu sajian serta melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua PGSI Demak, Noor Salim, menyampaikan harapannya agar program MBG dapat melibatkan masyarakat setempat.

"Masyarakat punya usaha ternak ada ayam potong, beras, kemudian teman-teman guru ada yang petani buah dan nelayan. Jadi saya harapkan dirangkul," ungkap Salim melalui sambungan telepon pada Rabu (15/1/2025).

Pernyataan ini disampaikannya setelah melakukan pertemuan dengan Komandan Kodim Demak, Letkol Kav Maryoto, pekan lalu.

Sebagai bentuk dukungan, PGSI Demak telah meminta seluruh sekolah madrasah dan umum yang bernaung di bawah koordinasi PGSI untuk bersikap kooperatif dalam menyajikan data siswa serta menyediakan tempat cuci tangan.

"Paling tidak ada dua yang kita sampaikan, bahwa sekolah madrasah siap berperan aktif mendukung MBG dan menyajikan data. Jumlah siswa kan berubah-ubah ada pindahan dan sebagainya," tambahnya.

Salim juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dalam program MBG, termasuk penggunaan kemasan stainless yang dapat digunakan kembali. "Termasuk cuci tangan bagi siswa agar MBG juga tetap menjaga kebersihan," jelasnya.

Menurut informasi yang diperoleh, program MBG di Demak akan dimulai setelah pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selesai.

Komandan Kodim Demak, Maryoto, mengungkapkan bahwa progres pembangunan SPPG saat ini telah mencapai 30 persen. "Progres sekarang dapur ini sedang dibangun, kurang lebih 30 persen. Insyaallah bulan depan, apabila sudah jadi dan kru sudah ada, bisa segera operasional," kata Maryoto di Kodim Demak, Selasa (14/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, wacana memanfaatkan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis harus dibicarakan lebih jauh.

Haedar mengatakan, salah satu aspek yang mesti diperhatikan adalah kesesuaian wacana tersebut dengan syariat atau aturan yang berlaku.

"Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak terkait. Karena ada dimensi syar'inya," kata Haedar saat ditemui di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Haedar mengatakan, lembaga pengelola zakat dan organisasi masyarakat yang mengelola zakat perlu diajak bicara sebelum wacana tersebut direalisasikan.

"Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), kemudian lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh ormas," kata dia

Haedar tidak mempersoalkan adanya usulan tersebut jika memang untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi manajemen dan capaiannya harus dibicarakan lebih jauh dengan Baznas.

"Kalau untuk bangsa sebenarnya enggak masalah, tapi manajemennya, capaiannya, harus dibicarakan. Baznas punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat," kata Haedar.

Haedar mengingatkan, hal ini penting dibicarakan karena syariat Islam mengatur bahwa hanya ada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf.

Delapan golongan itu adalah fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Oleh karena itu, Haedar menekankan bahwa wacana ini perlu dibicarakan secara mendalam jika mau ditindaklanjuti.

"Jadi dibicarakan saja dulu, setiap gagasan jangan langsung iya atau tidak," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.

Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini karena tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

“Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyatakan dukungan untuk Program 3 Juta Rumah melalui penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah subsidi.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, ini merupakan bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Nixon, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan, di antaranya dengan memberikan usulan kepada pemerintah dari sisi supply dan demand di ekosistem perumahan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Hal ini didasari atas upaya BTN bercermin dari pencapaian Program Sejuta Rumah pada periode pemerintahan sebelumnya, di mana penyaluran KPR subsidi oleh BTN telah mencapai hampir dua juta unit rumah.

“Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah, di antaranya yakni perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Nixon dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

Nixon menyampaikan, kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, serta perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah.

Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70 persen debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Kebakaran tersebut menghanguskan 30 bangunan dengan total kerugian ratusan juta rupiah.

"Objek terbakar kira-kira 30 bangunan atau rumah. Dengan taksiran kerugian sekitar Rp 700 juta," kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal saat dihubungi, Rabu (15/1/2025).

Asril mengatakan, pihaknya menerima informasi terkait kebakaran sekitar pukul 08.55 WIB. Selanjutnya,16 personel diterjunkan untuk memadamkan api di permukiman tersebut.

Namun, karena api menjalar begitu cepat, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakpus menerjunkan sekitar 140 personel lagi untuk memadamkan api.

Dua jam kemudian atau sekitar pukul 10.53 WIB, kebakaran dapat dipadamkan.

Asril menduga, api muncul dari korsleting salah satu rumah warga. Api lantas menjalar ke rumah-rumah dan gedung lainnya.

"Petugas PPSU (penanganan prasarana dan sarana umum) yang sedang di TKP berusaha memadamkan dengan APAR (alat pemadam api ringan) namun tidak mampu. Api kemudian merambat cepat ke kios sebelahnya," tambah dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana enggan berspekulasi jauh soal wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis.

Dadan menyatakan, keputusan soal menggunakan dana zakat untuk program makan bergizi gratis merupakan wewenang Presiden prabowo Subianto.

"Ini wilayah (ranah) Presiden (untuk memutuskan)," kata Dadan kepada Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Ketika ditanya mengenai langkah yang akan diambil bila Prabowo menyetujui wacana itu, Dadan juga irit komentar.

"(Saya) menunggu arahan (Presiden)," ujar Dadan.

Wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamudin Bachtiar.

Menurut dia, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program makan bergizi gratis karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.

“Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” sambung Sultan.

Wacana ini lantas menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masayrakat fakir miskin.

“Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” kata Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas, Rabu.

“Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” ujar dia melanjutkan.

Senada, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir juga mengingatkan bahwa ada syariat atau aturan yang perlu diperhatikan sebelum mengimplementasikan wacana tersebut.

"Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak terkait. Karena ada dimensi syar'inya," kata Haedar saat ditemui di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu.

TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara buka suara soal laporan terbangunnya 40.000 unit rumah kepada Presiden Prabowo Subianto selama dirinya menjabat.

Ara menjelaskan, pembangunan tidak hanya dilakukan Pemerintah, melainkan pengembang dan rakyat itu sendiri.

“Kalau kita (pemerintah) membangun itu kan dari anggaran yang ada hanya sekitar 8 persen.
Habis itu kan developer (pengembang), habis itu banyak masyarakat yang membangun sendiri,” jelas Ara menjawab Kompas.com, usai meresmikan Rumah Susun (Rusun) Cipta Griya Kedaung, Tangerang, Banten, Selasa (14/1/2025).

Sebagai contoh, pembangunan rumah di Kota Tangerang yang mayoritas dibangun oleh masyarakat sendiri.

Oleh karena itu, Pemerintah meluncurkan kebijakan yang diperuntukkan bagi masyarakat. Tujuannya, agar mereka bisa mandiri melakukan pembangunan rumah.

"Kalau saya dapet info, selama ini yang paling banyak adalah yang bangun swadaya. Kalau tadi kita lihat di Kota Tangerang, kayaknya semua semua, sebagian besar tadi yang mengurus PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) adalah bangunan swadaya,” lanjutnya.

Sementara Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan, sejak 20 Oktober 2024 hingga 5 Januari 2025 atau sekitar 2,5 bulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjabat, sudah tersalurkan 36.944 unit rumah.

Menurut Heru, itu dihitung hanya pada penyaluran pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun Tapera. Ini belum ditambah dengan rumah komersial.

“Dalam kurun waktu 20 Oktober sampai 5 Januari itu, sudah bisa kita salurkan pembiayaan kurang lebih 36.944 unit ya,” tandas Heru.

BOGOR, KOMPAS.com - Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) berkomitmen menyuplai tempe dan tahu untuk program makan bergizi gratis.

Hal tersebut disampaikan usai mengunjungi Rumah Tempe Indonesia Gakoptindo di Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/1/2025).

"Gakoptindo berkomitmen untuk menyuplai semua kebutuhan tahu dan tempe dalam program makan bergizi gratis,” ujar Budi Arie.

Kementerian Koperasi akan mencoba membantu Gakoptindo untuk segera menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Badan Gizi Nasional.

“Nanti kami ajak Gakoptindo ketemu dengan Pak Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional),” kata Budi Arie.

Budi Arie mengatakan, konsumsi tahu dan tempe di Indonesia sangat tinggi, yakni sekitar 15 kilogram per kapita per tahun.

Rinciannya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat, rata-rata konsumsi tempe per kapita per tahun sebesar 7,3 kilogram.

Sementara itu, konsumsi tahu per kapita per tahun sebesar 7,7 kilogram. Oleh karena itu, Kemenkop mendorong Gakoptindo untuk ambil bagian dalam makan bergizi gratis.

"Perputaran bisnis (tempe-tahu) di Indonesia bisa sampai Rp 75 triliun dan bisa menghidupkan hingga 600 ribu perajin. Ini adalah potensi ekonomi yang sangat luar biasa untuk terus dikembangkan," kata Budi Arie.

Sekretaris Jenderal Gakoptindo Hugo Siswaya berharap dukungan dari pemerintah, khususnya Kemenkop, untuk dapat mengkomunikasikan keinginan Gakoptindo menjadi suplier utama program makan bergizi gratis. "Kami harap tempe dan tahu bisa menjadi pilihan utama pada program MBG (makan bergizi gratis) karena kandungan gizi di dalamnya yang luar biasa. Kami ingin perajin tempe bisa mendukung dalam program ini, yang paling dekat adalah untuk memenuhi kebutuhan dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG),” kata Hugo.

Namun, pasokan atau ketersediaan kedelai masih menjadi kendala. Sebab, Indonesia masih mengimpor kedelai yang menjadi bahan baku tahu dan tempe.

Data BPS lima tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan bahwa impor kedelai selalu menyentuh dua juta ton lebih.

Pasokan atau ketersediaan kedelai juga menyebabkan fluktuasi harga tahu dan tempe. “Kalau sudah kontrak (dengan Badan Gizi Nasional), takutnya kedelainya langka,” ujar Hugo.

Menkop Budi Arie juga mengakui bahwa pasokan kedelai menjadi kendala selama ini. “Memang itu tantangan tersendiri buat kita. Yang pasti, selalu saya katakan, dalam banyak diskusi soal tempe, dalam supply chain, yang penting masyarakat harus untung. Konsumen tidak boleh dirugikan. Pengrajin juga tidak boleh rugi,” kata Budi Arie.

SUMEDANG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintahan di semua tingkatan tidak boleh lagi memberikan izin untuk mengalihfungsikan kawasan persawahan menjadi perumahan.

Aturan tersebut, menurut Maruarar, bertujuan untuk melindungi lahan produktif pertanian dari alih fungsi yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional.

"Kemarin di Istana Negara aturan ini sudah diputuskan, sudah disetujui Presiden Prabowo, tidak boleh lahan sawah untuk perumahan," ujar Maruarar saat menghadiri Hari Jadi Desa di Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (15/1/2025).

"Tolong Pak Mendagri, Pak Menteri Desa ini kita buat suratnya hari ini juga, jangan lama-lama," imbuhnya.

Maruarar mengingatkan jajaran pemerintah dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa agar tidak mengorbankan lahan pertanian demi pembangunan.

Ia menekankan pentingnya keberanian dari para pemimpin lokal untuk menegakkan aturan tersebut.

"Jangan membangun yang lain-lain, tapi lahan-lahan buat pertanian itu juga kita kurangi sendiri. Kepala desa juga perlu keberanian untuk menegakkan aturan ini," tuturnya.

Maruarar optimistis, dengan terjaganya lahan pertanian di seluruh wilayah Indonesia, swasembada pangan dapat tercapai.

"Kita harus jaga pangan kita tetap aman, maka itu harus berani, jangan lagi ada lahan persawahan jadi perumahan. Kita harus tegas menerapkan aturan ini," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menyarankan agar program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dapat dimulai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.

“Menurut saya, kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas, maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada," kata Anwar dalam keterangan resmi, Rabu (15/1/2025).

"Tahun depan, jika anggaran sudah ada, baru dilaksanakan secara penuh, yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu," tambah dia.

Seperti diketahui, anggaran program MBG cukup terbatas.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Najamuddin, bahkan mengusulkan agar pemerintah mencari sumber pendanaan alternatif untuk pelaksanaan program ini.

Termasuk, memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam.

Menurut Anwar, pemanfaatan dana ZIS untuk program MBG harus mempertimbangkan ketentuan syariah.

“Kalau dari dana zakat, tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama, kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin," kata Anwar.

"Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada, tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah," tambahnya.

Sebab, ketentuan penyaluran dana, infak, dan sedekah memang tidak seketat ketentuan penyaluran zakat, di mana yang boleh menerima dana zakat tersebut adalah hanya asnaf yang delapan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Di sisi lain, Anwar juga heran, bagaimana mungkin negara yang kaya dengan sumber daya alam, dengan konstitusi dalam pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bumi, air, dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun memiliki anggaran yang kurang untuk mendukung program MBG.

“Untuk itu, sudah saatnya bagi pemerintah mengevaluasi semua kontrak-kontrak yang ada, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, apakah itu menyangkut batu bara, nikel, emas, tembaga, timah, bauksit, pasir laut, dan lain-lain," jelasnya.

Dia bilang, selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah, dan sekarang sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Untuk itu, kita harapkan agar pemerintah bersikap berani dan tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pihak pemerintah dan pihak pengusaha agar sesuai serta sejalan semangatnya dengan amanat dari UUD 1945," jelasnya.

"Jika ini bisa dilakukan, maka hasilnya tentu akan bisa membuat dana yang bisa dimiliki oleh pemerintah akan meningkat dengan tajam, sehingga banyak program bisa dibiayai, dan salah satunya bisa dimanfaatkan untuk mendukung program Makanan Bergizi Gratis yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo," tegas dia.