JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan-perusahaan properti untuk melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) di pasar modal untuk mendukung program 3 juta rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, dengan melakukan IPO di pasar modal, perusahaan properti akan mendapatkan pendanaan untuk membangun rumah pada program 3 juta rumah.

"Tentunya untuk perusahaan-perusahaan di sektor properti itu dapat melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas atau melakukan penawaran umum (IPO)," ujarnya saat konferensi pers daring, Selasa (14/1/2025).

KOMPAS.COM / KIKI SAFITRI Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi

Selain IPO, sumber pendanaan dari pasar modal juga bisa didapatkan melalui penerbitan efek bersifat utang seperti obligasi, sukuk atau medium-term notes (MTN), maupun long-term notes (LTN).

Pasar modal juga memiliki berbagai instrumen pendanaan lain yang bisa dijajaki seperti Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT).

Melalui RDPT, perusahaan properti dapat memperoleh pendanaan pembangunan melalui efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, atau hybrid instrumen yang akan menjadi investasi dari RDPT.

Inarno melanjutkan, perusahaan properti juga bisa mendapatkan pendanaan dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), yakni instrumen investasi berbasis aset yang berbentuk kontrak antara Manajer Investasi (MI) dan Bank Kustodian.

"KIK EBA ini tentunya dapat dimanfaatkan juga oleh perusahaan di sektor perumahan atau lembaga pembiayaan atau bank penyalur kredit perumahan untuk memperoleh pendanaan dengan cara melakukan sekuritisasi aset keuangan termasuk piutang usaha, account receivable, future revenue atau juga future income," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan-perusahaan properti untuk melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) di pasar modal untuk mendukung program 3 juta rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, dengan melakukan IPO di pasar modal, perusahaan properti akan mendapatkan pendanaan untuk membangun rumah pada program 3 juta rumah.

"Tentunya untuk perusahaan-perusahaan di sektor properti itu dapat melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas atau melakukan penawaran umum (IPO)," ujarnya saat konferensi pers daring, Selasa (14/1/2025).

KOMPAS.COM / KIKI SAFITRI Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi

Selain IPO, sumber pendanaan dari pasar modal juga bisa didapatkan melalui penerbitan efek bersifat utang seperti obligasi, sukuk atau medium-term notes (MTN), maupun long-term notes (LTN).

Pasar modal juga memiliki berbagai instrumen pendanaan lain yang bisa dijajaki seperti Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT).

Melalui RDPT, perusahaan properti dapat memperoleh pendanaan pembangunan melalui efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, atau hybrid instrumen yang akan menjadi investasi dari RDPT.

Inarno melanjutkan, perusahaan properti juga bisa mendapatkan pendanaan dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), yakni instrumen investasi berbasis aset yang berbentuk kontrak antara Manajer Investasi (MI) dan Bank Kustodian.

"KIK EBA ini tentunya dapat dimanfaatkan juga oleh perusahaan di sektor perumahan atau lembaga pembiayaan atau bank penyalur kredit perumahan untuk memperoleh pendanaan dengan cara melakukan sekuritisasi aset keuangan termasuk piutang usaha, account receivable, future revenue atau juga future income," ucapnya.

Dok. SHUTTERSTOCK Ilustrasi rumah.

Kemudian ada juga instrumen Dana Investasi Real Estate (DIRE), di mana perusahaan memperoleh pendanaan dengan cara melakukan sekuritisasi aset fisik real estate atau aset terkait dengan real estate melalui kepemilikan efek terkait aset real estate tersebut.

Ada juga sumber pendanaan lainnya yang bisa dibidik perusahaan properti di pasar modal, yaitu Efek Beragun Aset (EBA) berbentuk Surat Partisipasi (SP).

Melalui produk ini, lembaga pembiayaan atau bank penyalur kredit perumahan dapat memperoleh pendanaan dengan cara melakukan sekuritisasi aset keuangan berupa KPR sehingga pendanaan perumahan dapat terus bergulir.

"Instrumen tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kapasitas pendanaan serta aset yang tersedia bagi setiap perusahaan ataupun lembaga jasa keuangan," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.

Menurutnya, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini. Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan berpendapat, pelibatan masyarakat dalam program makan bergizi gratis perlu dilakukan.

Dia mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

Apalagi, kata Sultan, DNA orang-orang Indonesia adalah dermawan dan gotong royong.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," jelasnya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sambung Sultan.

Dengan demikian, Sultan mengatakan, pemerintah tidak perlu bekerja sendirian dalam menyajikan program makan bergizi gratis.

Di sisi lain, ia turut mengharapkan negara asing untuk ikut berkontribusi dalam program makan bergizi gratis di RI ini.

"Ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal," imbuh Sultan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang bagi industri asuransi untuk mendukung proyek pembangunan tiga juta rumah per tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan, keterlibatan asuransi dapat diwujudkan melalui perlindungan terhadap debitur maupun kreditur jika debitur tidak mampu melanjutkan pembayaran kredit rumah.

“Yang bisa dilakukan adalah skema asuransi jiwa kredit (AJK) untuk debitur,” ujar Ogi dalam konferensi pers daring, Selasa (14/1/2025).

Asuransi jiwa kredit dapat diintegrasikan dalam program pemerintah melalui paket bundling. Artinya, premi asuransi jiwa kredit menjadi bagian dari subsidi proyek tiga juta rumah.

“Pembayaran premi asuransi jiwa kreditnya tidak terlalu besar. Namun, jika diterapkan pada tiga juta rumah, ini feasible untuk dilakukan,” jelasnya.

OJK telah mendiskusikan skema ini dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Hasilnya, disepakati skema konsorsium sebagai mekanisme untuk pertanggungan asuransi jiwa kredit dan perlindungan properti.

“Untuk asuransi umum, kita bisa memberikan perlindungan properti terhadap risiko kebakaran, banjir, dan gempa bumi. Semua ini dapat dibundling menjadi satu produk perlindungan untuk konsumen,” tambah Ogi.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan proyek perumahan sekaligus memberikan keamanan finansial bagi para pihak yang terlibat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Qatar bakal menambah investasinya di bidang perumahan Indonesia sebanyak 5 juta rumah.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," ujar Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Artinya, Qatar telah menyatakan minatnya untuk berkontribusi menyukseskan program 3 juta rumah dengan membangun 6 juta rumah di Indonesia.

"Sebelumnya kami ke Emirat (Uni Emirat Arab), Menteri Infrastrukturnya menyebut juga 1 juta unit. Tapi kemarin setelah mereka mendengar Qatar nambah, ini kayaknya Emirat juga ingin nambah. China menyebut 1 juta juga," lanjut Fahri.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah. Rinciannya, 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

Tujuannya adalah untuk mengentas backlog kepemilkan rumah Indonesia yang telah mencapai 10 juta dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Karena dirasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa menutup masalah tersebut, maka pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya untuk swasta dari dalam dan luar negeri maupun pemerintah luar negeri untuk berinvestasi di sektor ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Qatar bakal menambah investasinya di bidang perumahan Indonesia sebanyak 5 juta rumah.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," ujar Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Artinya, Qatar telah menyatakan minatnya untuk berkontribusi menyukseskan program 3 juta rumah dengan membangun 6 juta rumah di Indonesia.

"Sebelumnya kami ke Emirat (Uni Emirat Arab), Menteri Infrastrukturnya menyebut juga 1 juta unit. Tapi kemarin setelah mereka mendengar Qatar nambah, ini kayaknya Emirat juga ingin nambah. China menyebut 1 juta juga," lanjut Fahri.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah. Rinciannya, 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

Tujuannya adalah untuk mengentas backlog kepemilkan rumah Indonesia yang telah mencapai 10 juta dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Karena dirasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa menutup masalah tersebut, maka pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya untuk swasta dari dalam dan luar negeri maupun pemerintah luar negeri untuk berinvestasi di sektor ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, dibutuhkan omnibus law untuk percepatan pembangunan perumahan.

Hal ini disampaikannya dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

"Saya pernah menyebut, kita memerlukan semacam omnibus law," ujarnya.

Usulan tersebut muncul mengingat pembangunan perumahan oleh pengembang khususnya dalam rangka mencapai target 3 juta rumah kerap menghadapi hambatan perizinan.

Hal tersebut tentunya akan memperlambat investasi di bidang perumahan.

"Selama ini memang terdengar sektor ini tidak berkembang karena tumpang tindih perizinan dan sebagainya, terutama di pemerintah-pemerintah daerah," lanjutnya.

Selain omnibus law, Fahri Hamzah juga mengusulkan adanya instruksi presiden (inpres) baru di bidang perumahan.

"Sekarang saya berpikir dan kemarin mendiskusikan dengan teman-teman, kita mempersiapkan inpres baru untuk percepatan pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman di seluruh Indonesia," tuntas Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yakni Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, yang salah satunya adalah untuk mempercepat proses pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

PBG yang biasanya membutuhkan waktu pembuatan selama 34 hari, ditargetkan bisa dipangkas hanya menjadi 10 hari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan difokuskan untuk membangun rumah di perdesaan.

Pasalnya menurut Fahri, pelaksanaan bisnis perumahan di perdesaan sulit dilakukan.

"Di desa itu kalau kita pakai model bisnis agak sulit. Mayoritas di desa sebenarnya sudah punya rumah, cuma rumahnya tidak layak," ujar Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sebaliknya, Fahri mengatakan perkotaan cocok menjadi lokasi untuk bisnis perumahan, mengingat lahannya yang sempit dan kebutuhan hunian yang besar.

"APBN akan banyak lari ke desa dan di kota akan banyak skema bisnisnya," lanjut Fahri.

Sementara secara total, ada 10 juta backlog kepemilikan rumah di Indonesia dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Sebagai solusi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah, dengan sebaran 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta di perkotaan.

"Begitu kami menyebut angka 3 juta, rupanya ada banyak minat (untuk berkontribusi mewujudkan program 3 juta rumah)," jelas Fahri.

Terbaru, Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," tandasnya.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah mempersiapkan anggaran miliaran rupiah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.

Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Katma F Dirun, mengungkapkan bahwa jika ke depan bantuan dari pemerintah daerah dibutuhkan dan regulasi yang mengatur telah terbit, pihaknya sudah menyiapkan anggaran yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Jika dibutuhkan dan regulasi yang mengatur untuk itu sudah ada sebagai payung hukumnya, Pemprov telah siapkan anggaran tahun 2025 dalam pos BTT,” ujar Katma saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (14/1/2025).

Katma menambahkan bahwa anggaran BTT yang disiapkan sebesar Rp 70 miliar akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program MBG di setiap sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Namun, pencairan dana tersebut baru dapat dilakukan setelah terbitnya regulasi yang mengatur.

“Kami siapkan Rp 70 miliar dalam BTT tahun 2025, itu pun apabila dibutuhkan dan sudah memiliki payung hukum yang jelas,” tegasnya.

Program MBG di Kalteng

Dok. Tim Media RMD Dapur MBG di Kota Metro, Lampung yang mempekerjakan penyandang disabilitas, Senin (13/1/2025).

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Reza Prabowo, menyatakan dukungannya terhadap dapur-dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di seluruh Kalteng untuk memproduksi konsumsi bergizi gratis.

Reza menjelaskan bahwa calon penerima program ini mencakup siswa dari berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan umum maupun agama.

“Ada siswa mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, kemudian ada juga dari sekolah keagamaan. Sekolah keagamaan itu bisa jadi pesantren, kalau yang Nasrani juga ada sekolah seminari,” jelas Reza, Senin (13/1/2025).

Namun, program MBG yang saat ini berjalan di Kalteng masih terbatas di 16 sekolah yang seluruhnya berada di Palangka Raya.

Belasan sekolah tersebut terdiri dari tiga TK, sembilan SD, dua SMP, dan dua SMA.

“Sementara sekolah-sekolah tersebut dulu yang dilaksanakan program makan bergizi gratis,” pungkas Reza.

Tiga kabupaten yang menerima program MBG

Sebelumnya, Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tingkat Provinsi Kalteng, Elisa Agustino, menjelaskan bahwa tiga kabupaten yang akan menerima makan bergizi gratis adalah Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Kapuas.

Hal ini menyusul adanya penyiapan satu dapur umum atau SPPG di ketiga wilayah tersebut.

“MBG perdana di Kalteng itu dilaksanakan di Palangka Raya hari ini, kami sudah siapkan tiga titik SPPG di sini, terus ada tiga titik lagi yang masih dalam proses persiapan, masing-masing di Kabupaten Kapuas, Seruyan, dan Kotawaringin Timur,” ungkap Elisa saat diwawancarai di SDN 1 Bukit Tunggal, salah satu sekolah yang menyelenggarakan MBG di Kalteng pertama kali, Senin (13/1/2025).

Elisa menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari pimpinan terkait realisasi MBG di seluruh sekolah se-Kalteng.

Dia memastikan bahwa jumlah penerima program ini akan diperluas secara bertahap.

“Banyak hal yang perlu kami siapkan, salah satunya ompreng. Jadi tempat makan yang ideal ini kan menggunakan tutup stainless, stok nasional untuk kotak makan jenis ini sudah kosong, karena di Indonesia sudah ada lebih dari 200 SPPG, sedangkan satu SPPG butuh 3.500 ompreng,” jelasnya.

Elisa juga mengungkapkan bahwa petugas penyedia MBG di tiga kabupaten tersebut masih belum bisa bergerak karena stok ompreng belum tersedia.

Saat ini, pihaknya masih menunggu ketersediaan stok ompreng dari pemerintah pusat.

“Perintah presiden, dalam jangka waktu ini, akan ditambahkan secara bertahap, terkait kapan penambahannya kami masih menunggu arahan dari pusat, tapi yang pasti memang harus segera dilakukan penambahan,” tuturnya.

Menurut Elisa, satu SPPG dapat memproduksi minimal 3.000 porsi makanan.

Saat ini, baru tiga TK, sembilan SD, dua SMP, dan dua SMA di Palangka Raya yang melaksanakan program MBG.

“Penentuan penerima manfaat ini adalah sekolah di berbagai jenjang, dengan penentuan penerima berdasarkan radius titik SPPG-nya, satu SPPG maksimal enam km dengan jarak tempuh 30 menit, lebih dari itu ditangani oleh SPPG berikutnya,” jelas Elisa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali turut menikmati makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Hang Tuah I, Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2025) siang.

Pengamatan Kompas.com, setelah meninjau MBG di satu kelas, KSAL menuju kelas XII-5. Di sana, KSAL duduk di samping seorang siswi.

Di meja siswa yang diduduki KSAL itu sudah tersedia satu kotak makan berisi menu-menu MBG.

Sebelum menikmati makanan, KSAL bersama siswa melangsungkan doa bersama.

"Selamat makan," ucap KSAL beserta siswa-siswi kelas XII-5.

Saat menikmati makanan tersebut, KSAL menyampaikan apa saja menu yang dihidangkan dalam program MBG di SMA Hang Tuah I.

"Ini ada sayur kacang panjang, tahu, tempe, ayam, terus buahnya pisang," kata KSAL kepada Kompas.com sembari menunjukkan kotak makannya.

Setelah itu, KSAL ditanya apakah menu tersebut sudah termasuk bergizi.

Menurutnya, dengan tahu, tempe, kacang panjang, ayam, dan pisang, sudah termasuk kategori bergizi.

Menu makanan tersebut dianggap sudah mengandung protein.

"Sudah (bergizi), sudah dites, sudah dicek sama Badan Gizi Nasional ya, dari stafnya Badan Gizi Nasional dan ahli gizi dari Seskoal," ujar KSAL.

Terkait rasanya, KSAL mengaku semua menu yang dihidangkan terasa sedap.

Jika tidak sedap, KSAL berkelakar akan mengadu kepada Komandan Seskoal (Danseskoal).

"Enak, kalau enggak enak, saya protesnya sama Danseskoal," ujar dia seraya tertawa dan kembali menikmati makanannya.

KOMPAS.com — Program makan bergizi gratis (MBG) yang dirancang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sudah mulai berjalan, tetapi belum diterima oleh seluruh pelajar di Indonesia.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memberikan penjelasan terkait kekecewaan sejumlah pelajar yang belum mendapatkan makan bergizi gratis.

Pratikno menjelaskan, program makan bergizi gratis memang belum dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara merata.

Menko PMK menegaskan, pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, bukan serentak.

“Ya memang, ya begitulah. Kita kan negara besar ya. Ini semua kan juga bagian dari prototyping untuk menentukan mana yang model yang tepat ya,” ujar Pratikno saat ditemui di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Pelaksanaan Bertahap

Program makan bergizi gratis mulai diterapkan secara bertahap sejak 6 Januari 2025.

Namun, sejumlah daerah belum dapat memulai program ini, salah satunya Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hambatan tersebut disebabkan oleh perbaikan minor pada fasilitas Dapur Sehat yang akan digunakan untuk menyuplai makanan bergizi kepada siswa.

Pratikno tetap optimistis program ini akan terus berkembang dan menjangkau lebih banyak pelajar di berbagai wilayah.

“Tidak bisa dilakukan (serentak) semuanya lah. Jadi bertahap ya,” kata dia menegaskan.

Umpan Balik dari Penerima Makan Bergizi Gratis

Pratikno menjelaskan, Kemenko PMK bertugas merekomendasikan sekolah-sekolah yang layak menerima program makan bergizi gratis.

Adapun pelaksanaan program berada di bawah Badan Gizi Nasional yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

“Kami memastikan sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat sudah dipersiapkan dengan baik,” tuturnya.

Ia juga menyatakan komitmen Kemenko PMK dalam mendukung keberlangsungan program ini ke depannya.

Pratikno mengimbau agar sekolah-sekolah yang telah menerima manfaat memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas program.

“Tentu saja dukungan dan masukan dari sekolah sangat penting untuk perbaikan program ini di masa depan,” tegasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tak Semua Pelajar Kebagian Makan Gratis, Menko PMK: Kita Negara Besar, Bertahap Ya...".

KULON PROGO, KOMPAS.com – Kasus anak pilih-pilih makanan ditemui dalam program makan bergizi gratis (MBG) hari pertama di kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (13/1/2025).

Kepala SD Semen di Kalurahan Sukoreno, Murtinah menceritakan, pada hari pertama, pihak sekolah menemukan ada anak yang tidak suka makan sayur, ada pula yang tidak suka daging.

“Temuannya berupa anak tidak suka sayur di kelas V dan ada anak tidak suka ayam di kelas lain. Tapi anak dimotivasi untuk harus tetap habis,” kata Murtinah usia gelar perdana MBG di sekolahnya, Senin (13/1/2025).

Karena program MBG, makan bersama di kelas, Murtinah meyakini, program ini dapat membantu anak tidak pilih-pilih makanan.

“Anak yang tidak suka sayur mudah-mudahan karena makan bersama sehingga terpancing anak senang. Anak disadarkan kalau makan itu bukan berdasar kesukaan tapi berdasar kebutuhan gizi dalam diri kita,” kata Murtinah.

Program strategis Presiden RI Prabowo Subianto tersebut berlangsung perdana di Kulon Progo Senin kemarin.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani MBG, mempunyai dapur operasional terpusat di kalurahan Sukoreno.

Menu hari perdana dalam nampan berisi satu potong daging ayam opor tanpa kuah, tempe goreng tepung, cah kembang kol dan wortel, nasi semangkuk, ditambah satu buah pisang.

Tidak ada susu atau minuman tambahan pada menu hari pertama MBG.

Setiap siswa sudah membawa sendok, garpu atau minum sendiri.

Banyak pelajar yang mengaku tidak sabar menunggu MBG dibagikan pada pukul 12.00 WIB.

Murtinah menyambut baik makan gratis yang digelar secara bersama. Pasalnya, tidak semua siswa membawa bekal padahal mereka belajar di sekolah sampai sore.

“Biasanya, untuk anak-anak membawa bekal sendiri, makan jam 09.00 WIB,” kata Murtinah.

Sebanyak 145 anak makan bersama di program MBG Guru kelas mengawasi perjalanan makan bersama. Ia mengharapkan, MBG bisa meningkatkan kesehatan anak dan mendorong anak lebih giat dalam belajar.

Sebanyak 2.268 pelajar di 41 satuan pendidikan jadi sasaran MBG di Kulon Progo. Mereka dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama (SMP).

MBG perdana menyasar sekolah di Kalurahan Sukoreno, Demangrejo dan Sentolo. Ketiganya berada di kecamatan Sentolo.

“Hari ini, kita sudah mulai (MBG) meski belum semua, tapi baru di kapanewon Sentolo pada wilayah (Kalurahan) Sukoreno, Sentolo dan Demangrejo. Jenjangnya PAUD, kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar dan SMP,” kata Nur Wahyudi, kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga Kulon Progo saat meninjau SD Negeri Semen.