KOMPAS.com - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP mengalokasikan 26 hektar lahan yang siap digunakan untuk mendukung kerja sama investasi pembangunan 1 juta rumah antara Pemerintah Indonesia dengan Qatar.

Seperti diketahui, lahan milik PT PP merupakan salah satu lahan yang dikelola Kementerian BUMN yang akan digunakan untuk pembangunan 1 juta rumah selain dari PT KAI (Persero) dan Perumnas.

Corporate Secretary PT PP, Joko Raharjo menyampaikan, pihaknya berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah.

PT PP juga berkomitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan konstruksi untuk pembangunan tersebut.

Joko menuturkan bahwa lahan-lahan yang telah siap digunakan tersebut berlokasi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Pekanbaru.

Joko menyatakan bahwa pihaknya optimistis dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program 1 juta rumah hasil kerja sama Indonesia dan Qatar tersebut.

"Dengan selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT PP akan selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek environment, social, and governance (ESG) yang akan berdampak positif tidak hanya sebagai competitive advantage perseroan, namun juga pembangunan yang berkelanjutan untuk negara," tuturnya dalam keterangan resmi pada Sabtu (11/1/2025) dikutip dari Antara.

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia dan Qatar telah menyatakan komitmen investasi untuk pembangunan 1 juta rumah sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

KOMPAS.com -Kabupaten Buru di Maluku kini menjadi sorotan bagi calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), rumah-rumah tersebut dipasarkan dengan harga di bawah Rp 200 juta, menjadikannya opsi yang menarik bagi banyak orang.

Berikut pilihannya:

Perumnas Lala Namlea: Tipe RST

Terletak di Namlea, Kabupaten Buru, proyek ini berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 112 meter persegi.

Dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional, proyek ini menawarkan 344 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 136 juta.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 173 unit telah terjual, sementara 171 unit masih tersedia untuk dibeli.

Dengan harga yang terjangkau dan lokasi yang strategis, Kabupaten Buru menawarkan peluang besar bagi mereka yang ingin memiliki rumah.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP) mengalokasikan 26 hektar lahan untuk mendukung program kerja sama pembangunan 1 juta rumah antara Indonesia dan Qatar.

“PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia, berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah,” ujar Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo dalam keterangannya dikutip Sabtu (11/1/2025).

Melalui dukungan tersebut, emiten berkode PTPP ini berkomitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan konstruksi untuk pembangunan 1 juta rumah tersebut.

Ia menyebutkan, lahan yang telah siap digunakan tersebut berlokasi di wilayah Jakarta–Bogor–Depok–Tangerang–Bekasi (Jabodetabek), Jawa Barat (Jabar), Yogyakarta, dan Pekanbaru.

“Dengan selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT PP akan selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek environment, social, and governance (ESG) yang akan berdampak positif tidak hanya sebagai competitive advantage perseroan, namun juga pembangunan yang berkelanjutan untuk negara,” kata dia.

Pembangunan 1 juta rumah di Indonesia merupakan proyek kerja sama antara Indonesia dan Qatar yang bertujuan menyediakan perumahan layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu, kerja sama tersebut juga akan mempererat hubungan bilateral kedua negara serta membuka peluang investasi di sektor lain. Pembangunan ini diharapkan memberikan dampak positif jangka panjang terhadap perekonomian kedua negara.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia resmi menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Sekretaris Jenderal Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani.

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, serta dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta.

Qatar menjadi investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo, kerja sama ini merupakan kerja sama antarpemerintah yang memerlukan sinergi tim yang solid.

“Tugas kami selanjutnya adalah menyiapkan lahan yang dimiliki negara untuk pembangunan perumahan,” ucapnya.

Maruarar menyebutkan bahwa investasi dari Qatar akan difokuskan pada pembangunan satu juta unit rumah di area perkotaan, yang diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Ia menegaskan bahwa pembangunan tersebut akan memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara dan kementerian, termasuk lahan aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara) ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar.

PURWOREJO, KOMPAS.com -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintahan Prabowo-Gibran hingga saat ini belum dapat dilaksanakan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Berbeda dengan puluhan kabupaten lainnya di Indonesia yang telah mulai menerapkan program tersebut, Purworejo masih menunggu selesainya pembangunan dapur.

Pjs Pasiter, Kapten Jarot Sunarto, yang merupakan salah satu mitra MBG, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang menyiapkan pembangunan dapur organik sebagai bagian dari program tersebut.

"Kalau untuk memastikan kapan waktunya (mulai MBG) belum bisa itu mas, mengingat dapur belum selesai 100 persen, masih banyak yang kurang," ungkap Jarot pada Sabtu (11/1/2025).

Jarot juga menambahkan bahwa alat untuk dapur MBG belum tersedia sepenuhnya.

Meskipun pembangunan dapur selesai, akan ada pelatihan-pelatihan untuk pengelola.

"Kemudian untuk alat baru sebagian saja, bisa dibilang 50-70 persen alat yang ada," jelasnya.

Dalam rencana operasionalnya, Jarot menyebutkan akan ada tiga jenis dapur umum yang akan mendukung Program MBG.

Ketiga jenis dapur tersebut terdiri dari dapur organik yang dikelola oleh Kodim 0708 Purworejo, dapur mitra Badan Gizi Nasional (BGN), dan dapur mandiri.

Dapur organik yang akan digunakan untuk keperluan MBG di sekolah-sekolah berada di bawah komando Kodim dan akan melayani 3.000 porsi dengan radius jangkauan hingga 3 km di wilayah Kecamatan Purworejo.

"Yang organik ada satu, ini dikelola langsung Kodim 0708 Purworejo," jelas Jarot.

Saat ini, dapur sehat organik yang sedang dibangun berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo, tepat di belakang pom pengisian bahan bakar TNI Posbek, dengan luas 400 meter persegi.

"Sementara kalau dapur mandiri ada 8, tambah 1 organik yang kita kelola," tutur Jarot.

BOGOR, KOMPAS.com - Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba mengatakan, pemerintah Jepang bakal menyediakan paket kerja sama program makan bergizi untuk Indonesia.

Ishiba menyebutkan, paket kerja sama ini bertujuan untuk mengakomodasi keinginan besar Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan makanan bergizi tinggi bagi anak-anak di dalam negeri.

"Dan untuk mengakomodasi keinginan besar Presiden Prabowo untuk menyediakan makan siang bergizi tinggi untuk anak-anak di Indonesia, kami, negara Jepang, akan menyelenggarakan paket kerja sama," kata PM Ishiba dalam pernyataan pers bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (11/1/2025).

Ia menuturkan, paket kerja sama yang ditawarkan pemerintah Jepang adalah pelatihan penyediaan makan siang di sekolah, pengiriman tenaga ahli, serta bantuan peningkatan sektor perikanan dan pertanian.

"Termasuk pelatihan penyediaan makan siang sekolah, pengiriman tenaga ahli, dan bantuan peningkatan sektor perikanan dan pertanian dengan memanfaatkan berbagai pengalaman negara Jepang," ucap Ishiba

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menuturkan bahwa Negeri Sakura itu memiliki pengalaman di bidang makanan bergizi selama 80 tahun.

Selain pelatihan, ada banyak kerja sama yang bakal dikoordinasikan dengan Jepang.

"Mereka juga berminat untuk membantu di bidang makanan bergizi karena mereka pun punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun. Dan mereka yang menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu, mungkin dengan pelatihan, dan lain sebagainya," kata Prabowo, Sabtu.

Kepala Negara mengakui, ia juga mengundang Jepang untuk bekerja sama di bidang pangan, maritim, perikanan, energi, serta hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam.

Prabowo mempersilakan Jepang untuk berinvestasi di Tanah Air dengan prinsip saling menguntungkan dalam bidang tersebut.

"Kami undang Jepang untuk ikut serta dalam program yang kami canangkan menuju industrialisasi Indonesia, terutama di bidang hilirisasi," kata Prabowo.

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan, Jepang berminat bekerja sama dengan Indonesia dalam program makan bergizi gratis, dengan memberikan pelatihan berbekal pengalaman selama 80 tahun.

Hal ini dikatakan Prabowo dalam pernyataan pers bersama dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (11/1/2025).

"Mereka juga berminat untuk bantu di bidang makan bergizi karena mereka pun punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun. Dan mereka yang menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan, dan lain sebagainya," kata Prabowo, Sabtu.

Prabowo mengakui bahwa ia juga mengundang Jepang untuk bekerja sama di bidang pangan, maritim, perikanan, energi, serta hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam.

Kepala Negara mempersilakan Jepang untuk berinvestasi di Tanah Air dengan prinsip saling menguntungkan.

"Kami undang Jepang untuk ikut serta dalam program yang kami canangkan menuju industrialisasi Indonesia, terutama di bidang hilirisasi," kata dia.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa kunjungan PM Ishiba ke Indonesia mencerminkan komitmen yang kuat dari kedua pihak untuk mempererat hubungan antara kedua negara.

Kunjungan ini juga memperkuat kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Jepang, dan komitmen untuk terus mencari bidang-bidang kerja sama yang lebih intensif.

"Kami berkomitmen untuk meneruskan hubungan kita yang lebih konkret, lebih efektif," kata Prabowo.

Sebelumnya, dalam pertemuan bilateral, PM Ishiba menyatakan bahwa Jepang siap bekerja sama mendukung program-program pemerintahan Prabowo termasuk makan bergizi gratis.

"Saya ingin berkontribusi dan bekerja sama dengan Indonesia tentang hal-hal yang sudah disampaikan oleh yang mulia Bapak Presiden," kata Ishiba, Sabtu.

"Antara lain, swasembada pangan dan energi sumber daya alam, hilirisasi dan industrialisasi, makan bergizi untuk masyarakat, dan bidang keamanan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Prita Laura menyebut, limbah makanan bergizi gratis (MBG) bisa dijadikan bahan untuk membuat kompos.

Selain untuk pupuk kompos, limbah sampah juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk membangun budidaya maggot atau larva.

"Ini adalah kesempatan bagi masyarakat dan juga SPPG sendiri untuk mengolah sampah makanan menjadi sirkular ekonomi, menjadi kompos, menjadi industri maggot, seperti itu," ucap Prita di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

Dengan demikian, pengolahan food waste sisa makanan dari program makan bergizi gratis ini dapat menambah perputaran perekonomian lokal.

"Jadi mari kita melihat bagian dari sampah makanan yang dihasilkan ini bukan sebagai satu permasalahan tetapi sebuah kesempatan untuk kemudian justru menambah perekonomian lokal," ujar Prita.

Prita mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup juga telah merampungkan Standard Operating Procedure (SOP) terkait penanganan food waste ini.

Penanganan sampah sisa makanan sudah disosialisasikan juga kepada dinas lingkungan hidup (DLH) masing-masing daerah di Indonesia.

"SOP-nya ini saat ini sedang terus disosialisasikan, bukan hanya untuk SPPG menjadi bagian dari SOP, namun juga kepada dinas-dinas lingkungan hidup," kata dia.

Prita menyebut, DLH yang memiliki peran penting untuk pengolahan sampah MBG menjadi hal yang bermanfaat untuk kepentingan ekonomi.

"Karena bagaimanapun juga dinas lingkungan hidup di berbagai daerah punya peran sangat penting untuk kemudian mengambil dan mengolah sampah," kata Prita.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Prita Laura menyatakan, pengolahan food waste atau sampah makanan dari Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu berkontribusi untuk perekonomian.

Menurut Prita, limbah makanan yang tersisa semestinya tidak dipandang sebagai masalah, tetapi potensi untuk menambah perputaran perekonomian lokal.

"Jadi mari kita melihat bagian dari sampah makanan yang dihasilkan ini bukan sebagai satu permasalahan tapi sebuah kesempatan untuk kemudian justru menambah perekonomian lokal," kata Prita di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

Prita mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup telah merampungkan Standard Operating Procedure (SOP) terkait penanganan food waste ini.

Penanganan sampah sisa makanan ini sudah disosialisasikan juga kepada dinas lingkungan hidup di tiap daerah di Indonesia.

"SOP-nya ini saat ini sedang terus disosialisasikan, bukan hanya untuk SPPG menjadi bagian dari SOP, namun juga kepada dinas-dinas lingkungan hidup," kata dia.

Prita menyebut, dinas lingkungan hidup memiliki peran penting untuk pengolahan sampah MBG.

"Karena bagaimanapun juga, dinas lingkungan hidup di berbagai daerah punya peran sangat penting untuk kemudian mengambil dan mengolah sampah," ujar dia.

Salah satu contoh pengolahan limbah makanan dapat diarahkan untuk dijadikan bahan utama pembuatan pupuk kompos.

Prita menilai, kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara maupun penerima manfaat untuk membangun budidaya maggot atau larva.

"Ini adalah kesempatan bagi masyarakat dan juga SPPG sendiri untuk mengolah sampah makanan menjadi sirkular ekonomi, menjadi kompos, menjadi industri magot, seperti itu," kata Prita.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyatakan, anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025 berpotensi bertambah Rp 140 triliun. Sehingga secara total anggaran MBG tahun ini bisa mencapai Rp 211 triliun.

“Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, kalau dilihat APBN, menambah Rp140 triliun di bulan Juli atau Agustus. Ditambah Rp 140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang pelajar akan dapat makan siang bergizi,” ujar pria yang kerap disapa Zulhas ini, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (11/1/2025).

Zulhas mengatakan, saat ini anggaran MBG 2025 yang disetujui DPR RI mencapai Rp 71 triliun.

Pada pelaksanaannya yakni Januari hingga April, program tersebut akan menyasar 3 juta pelajar yang menerima manfaat. Sementara dari April hingga Agustus, pelajar penerima manfaat akan mencapai 6 juta.

“Agustus-Desember itu 15 juta sampai 17.500.000 pengguna manfaat. Itu anggaran yang Rp 71 triliun. Nah sekarang lagi berusaha,” kata dia.

Program MBG merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang resmi diberlakukan pada Senin (6/1/2025) di sekolah-sekolah dan posyandu pada 26 provinsi di Indonesia.

Pemerintah menargetkan program Makan Bergizi Gratis ini dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat selama Januari-Maret 2025. Penerima manfaat itu terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, serta ibu menyusui.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait membahas pembangunan 3 juta rumah yang memanfaatkan lahan milik negara hasil penyitaan kasus korupsi.

Pembahasan program yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto itu dilakukan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada Jumat (10/1/2025).

"Lahan yang akan digunakan untuk program ini berasal dari berbagai sumber, termasuk aset negara hasil penyitaan tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah dari korporasi melalui program CSR," kata Listyo dalam keterangan resmi, Jumat (10/1/2025).

Program ini menyasar pada masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 500.000 unit rumah sebagai bagian dari upaya menciptakan akses hunian yang layak.

"Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Sigit.

Sementara itu, Menteri Maruarar Sirait mengatakan, akan memperkuat pelaksanaan program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi rakyat.

"Ini bukan hanya soal membangun rumah, tetapi juga membangun harapan dan memperkuat keadilan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Maruarar.

Maruarar berharap sinergi ini dapat menjadi langkah konkret dalam mengatasi backlog atau kesenjangan akses rumah di Indonesia.

"Program ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mengatasi kesenjangan akses perumahan di Indonesia sekaligus mendukung pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat di berbagai wilayah," tegas dia.

KOMPAS.com - Dalam upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo, Kementerian Agama (Kemenag) bergerak cepat dengan melibatkan pesantren sebagai pusat distribusi utama.

Langkah ini bertujuan memastikan para santri dan masyarakat sekitar memperoleh asupan gizi yang memadai.

Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi'i, menyampaikan bahwa MBG di pesantren dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi para santri dan warga sekitar.

"Kami telah berkolaborasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan Kepala Badan Gizi Nasional untuk merumuskan kesepakatan dalam penyediaan makanan bergizi gratis bagi berbagai lapisan masyarakat," ujarnya dalam webinar yang diadakan Universitas Insan Cita Indonesia, Kamis (9/1/2025), seperti dilansir dari laman resmi Kemenag.

1.500 Dapur Disiapkan

Kemenag berencana mendirikan 1.500 dapur di pesantren di seluruh Indonesia. Setiap dapur akan menyediakan makanan bergizi untuk 3.000 orang.

"Jika ada 1.000 santri di sebuah pesantren, maka dapur tersebut akan tetap memasak 3.000 porsi. Sisanya, 2.000 porsi, akan didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan dalam radius 3 km."

Sebagai panduan pelaksanaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 10 tahun 2024.

SE tersebut menginstruksikan para pimpinan pesantren untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek kesehatan dan moral.

Komitmen Pemerataan

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa program MBG akan menjangkau seluruh santri dan lembaga pendidikan Islam.

"Anak pesantren adalah anak bangsa yang juga berhak mendapatkan hak yang sama seperti anak-anak lainnya," tegasnya saat ditemui di Kantor Kemenag, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Menurut Nasaruddin, pendistribusian makanan akan dilakukan secara adil dan merata di seluruh daerah.

SE Ditjen Pendidikan Islam juga mengatur jadwal pembagian MBG di pesantren dengan waktu berbeda sesuai jenjang pendidikan:

• 08.00 waktu setempat: Peserta didik PaudQu dan Kelas 1-2 pada SPM, PDF, dan PKPPS jenjang Ula.
• 09.30 waktu setempat: Peserta didik kelas 3-6 pada SPM, PDF, dan PKPPS jenjang Ula.
• 12.00 waktu setempat: Peserta didik jenjang Wustha dan Ulya di SPM, PDF, dan PKPPS.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kesehatan serta kualitas pendidikan di pesantren secara menyeluruh.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pastikan Siswa Pesantren Dapat Makan Bergizi Gratis, Menag: Mereka Juga Anak Bangsa"

BALIKPAPAN, KOMPAS.com -Polresta Balikpapan memastikan akan menindaklanjuti laporan konsumen yang menjadi korban dugaan penipuanperumahan subsidi Griya Rudina Asri.

Perumahan yang dikembangkan oleh PT PIE ini berlokasi di Km 10, Karang Joang, Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kasat Reskrim Polresta Balikpapan Komisaris Polisi Beny Ariyanto menuturkan tindak lanjut atas pelaporan ini ditempuh karena korban terus bertambah.

"Sesuai dengan informasi dari rekan-rekan tadi, korban terus bertambah. Kalau jumlah pastinya nanti masih menunggu. Yang jelas lebih dari 10 korban," ujar Beny, di Balikpapan, Jumat (10/1/2025).

Beny mengungkapkan, sebelumnya lima konsumen dengan kasus yang sama juga telah melapor ke Polresta Balikpapan pada akhir tahun 2023, dan sedang dalam proses penyelidikan.

"Sementara ini, kami masih melakukan penyelidikan. Nanti ketika minimal dua alat buktinya ada, pasti kami naikkan statusnya," imbuh Beny.

Oleh karena itu, dia mengimbau para korban untuk kooperatif memberikan data-data pendukung, sehingga bisa segera diberikan kepastian hukum terhadap laporan yang masuk.

Untuk diketahui, 72 konsumen korban Perumahan Griya Rudina Asri secara resmi melaporkan PT PIE atas dugaan penipuan dan penggelapan dengan kerugian mencapai Rp 1,5 miliar.

Alat bukti yang diserahkan berupa kuitansi pembelian dengan cap basah PIE yang ditandatangani PC.

Penasihat Hukum korban yang juga Ketua Bidang Hukum KNPI, Sultan Akbar Pahlevi, menuturkan jumlah korban yang menghubungi pos pengaduan terus bertambah.

"Hingga saat ini jumlah korban yang telah memberikan kuasanya kepada kami untuk melaporkan ke Polresta Balikpapan mencapai 72 orang dengan total kerugian Rp 1,5 miliar. Namun, yang hadir hari ini sekitar 35 orang," kata Sultan Akbar.

Akbar mengungkapkan, para korban ini sudah membayar uang tanda jadi (UTJ). Bahkan beberapa di antaranya sudah membayar uang muka atau down payment (DP), dan cicilan KPR ke bank yang ditunjuk.

Tak hanya itu, satu orang korban telah membayar lunas rumah yang dibeli dengan luas 14 x 14 meter persegi, namun hingga kini belum juga terbangun.

Dari data yang dihimpun Kompas.com, para korban membeli unit-unit rumah subsidi Griya Rudina Asri pada tahun 2022 dan 2023.

Sugiarti, misalnya, membeli rumah di Griya Rudina Asri Blok E-1 dengan pembayaran tunai pada 21 Oktober dan 23 Oktober 2023 senilai total Rp 260 juta.

"Pengembang menjanjikan rumah terbangun sebulan setelah pembelian. Namun, hingga kini rumah tersebut tak kunjung terbangun," cetus Sugiarti.

Dia pun mencoba berkomunikasi dengan pengembang beberapa kali yang memberikan alasan berupa kendala akses jalan.

Kompas.com mencoba menghubungi pengembang Griya Rudina Asri melalui gawai untuk mengonfirmasi kasus ini. Namun hingga artikel ini tayang, konfirmasi tak kunjung diberikan.